Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan uang dalam mata uang asing, yakni dolar Amerika Serikat (USD) dan dolar Singapura (SGD). Selain itu, ditemukan pula sejumlah perhiasan yang diduga berbahan emas.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya temuan mata uang asing dalam penggeledahan tersebut.

“Ada lembaran USD dan SGD,” kata Budi dalam keterangannya, Minggu (27/9/2026).

Tak hanya uang asing, penyidik juga menemukan beberapa perhiasan yang diduga terbuat dari emas.

Menurut Budi, perhiasan tersebut sementara ditaksir memiliki nilai puluhan juta rupiah. KPK menduga barang itu berasal dari uang yang sebelumnya dikumpulkan oleh pihak-pihak tertentu di lingkungan Kanwil BPN Jawa Timur.

“Penyidik tentunya akan dalami maksud dan tujuan para oknum melakukan konversi uang ke dalam bentuk perhiasan tersebut,” ujarnya, dikutip dari Antara.

Temuan dolar AS dan dolar Singapura juga akan ditelusuri lebih lanjut. Penyidik KPK akan mendalami dugaan adanya penerimaan uang dalam mata uang asing di lingkungan Kanwil BPN Jawa Timur.

Kasus Korupsi di Lingkungan ATR/BPN

Penggeledahan Kanwil BPN Jawa Timur dilakukan penyidik KPK pada Kamis (24/9/2026).

Tindakan tersebut merupakan bagian dari penyidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dalam penggeledahan itu, KPK sebelumnya mengamankan uang tunai dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah.

Kasus tersebut berkaitan dengan proses pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka terdiri dari Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.

Tersangka lainnya yakni Rizal Pahlevi yang disebut sebagai pihak swasta atau perantara Summarecon, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Erwin selaku pihak swasta, serta Muhammad Fakhry selaku pihak swasta.

Empat nama terakhir disebut KPK diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

Perkara dugaan korupsi tersebut sebelumnya mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026. []