Sirajudin diduga meminta fee sebesar 10 persen dari sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut.

Tak hanya meminta imbalan, KPK juga menduga Sirajudin ikut menentukan calon pemenang proyek sebelum proses pengadaan resmi dimulai.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan dugaan penerimaan Sirajudin mencapai Rp11,53 miliar sejak dirinya menjabat sebagai penjabat bupati pada 2023 hingga menjadi bupati definitif.

Menurut Taufik, pola tersebut bermula ketika Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Bolmut menghadap Sirajudin dengan membawa daftar proyek sekaligus nama rekanan yang akan mengerjakannya.

“Jadi, sebelum proyek dimulai, Kepala Dinas PUTR menghadap kepada Bupati dan sudah membawa daftar pekerjaan atau proyek beserta pihak vendor yang akan melakukan pekerjaan,” kata Taufik kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Setelah menerima daftar tersebut, Sirajudin diduga menuliskan atau menentukan nama calon pemenang proyek.

Nama-nama yang telah disetujui itu kemudian diduga diteruskan kepada kelompok kerja (pokja) pengadaan untuk dikondisikan agar rekanan yang telah ditentukan dapat memenangkan proses lelang.

“Selanjutnya, atas persetujuan Bupati, Kadis PUTR berkoordinasi dengan pihak pokja untuk mengondisikan proses pengadaan barang dan jasanya agar kemudian bisa dimenangkan oleh vendor yang sudah di-plotting sebelumnya,” ujar Taufik.

Proyek Jalan Sangkub IV

Salah satu proyek yang masuk dalam konstruksi perkara KPK yakni pembangunan jalan di wilayah Sangkub IV dengan nilai sekitar Rp1,9 miliar.

Dalam proyek tersebut, pihak swasta diduga menyerahkan uang sebesar Rp130 juta sebagai bagian dari fee 10 persen yang diduga diminta Sirajudin.

Selain dugaan penerimaan dari proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi sekitar Rp11,4 miliar sepanjang periode 2023 hingga 2026.

Jika ditambah uang Rp130 juta dari proyek pembangunan jalan tersebut, total dugaan penerimaan yang dikaitkan dengan Sirajudin mencapai sekitar Rp11,53 miliar.

Diamankan dalam OTT KPK

Sirajudin ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (21/9/2026).

Operasi tersebut dilakukan di sejumlah lokasi, yakni Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Dalam OTT itu, KPK mengamankan sebanyak 14 orang.

KPK juga menyita uang tunai sebesar Rp200 juta.

Rinciannya, Rp130 juta ditemukan di sebuah kamar hotel di Jakarta, Rp50 juta ditemukan dalam koper di rumah Sirajudin, sedangkan Rp20 juta lainnya ditemukan di rumah Kepala Dinas PUTR Bolmut Abdul Jalil Pandialang.

Sebelum KPK menyampaikan konstruksi lengkap perkara tersebut, Sirajudin sempat keluar dari Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan rompi tahanan.

Saat berjalan menuju mobil tahanan, Sirajudin menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Bolaang Mongondow Utara.

“Permintaan maaf untuk masyarakat Bolaang Mongondow Utara. Doakan saya untuk lebih fokus pada proses hukum ini,” kata Sirajudin. [SF]

Kali ini, penindakan dilakukan di Kantor Pertanahan (Kantah) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (14/9/2026).

Kegiatan penindakan tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto.

Namun, dia belum mengungkap secara rinci perkara yang menjadi dasar operasi tersebut.

“Benar, masih pendalaman,” ujar Setyo saat dikonfirmasi.

Setyo menyebut, dalam operasi tersebut KPK tidak hanya mengamankan pihak dari Kantah Kabupaten Bogor. Sejumlah pihak lain juga turut dibawa untuk menjalani pemeriksaan.

“Kantah dan beberapa pihak lain,” katanya.

KPK selanjutnya akan melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, lembaga antirasuah memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Setyo menyampaikan informasi tersebut saat dikonfirmasi pada Jumat (21/8/2026).

“Rektor juga sudah di kantor,” kata Setyo melalui pesan tertulis.

Selain Akhmad Sodiq, KPK disebut mengamankan sedikitnya lima orang lainnya dalam operasi tersebut.

Mereka antara lain Wakil Rektor I Unsoed berinisial NF serta Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni berinisial NAP.

Dua orang lainnya disebut berasal dari pihak ketiga, masing-masing berinisial AW dan M. Satu orang lain yang turut diamankan merupakan staf salah satu wakil rektor.

Operasi tangkap tangan tersebut diduga berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri pada Fakultas Kedokteran Unsoed.

“Terkait penerimaan jalur mandiri kedokteran,” ujar sumber internal KPK ketika dikonfirmasi mengenai perkara tersebut, Kamis malam.

Lima Orang Dibawa ke Jakarta

Informasi lain menyebutkan KPK membawa sedikitnya lima orang dari Banyumas menuju Jakarta setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Satreskrim Polresta Banyumas.

Dua di antaranya merupakan pejabat Unsoed, yakni Wakil Rektor I Noor Farid dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Norman Arie Prayoga.

Rombongan penyidik KPK meninggalkan Gedung Satreskrim Polresta Banyumas sekitar pukul 22.45 WIB.

Sejumlah tas yang diduga berisi dokumen turut dibawa dalam rombongan tersebut.

Selain melakukan OTT di wilayah Purwokerto, KPK pada waktu yang hampir bersamaan juga menjalankan operasi tangkap tangan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam operasi di Bogor tersebut, sejumlah kepala dinas disebut turut diamankan.

Hingga kini, KPK belum menyampaikan secara resmi mengenai detail perkara, pihak-pihak yang diamankan, maupun dugaan tindak pidana yang menjadi dasar operasi tangkap tangan tersebut. []

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut berawal dari dugaan praktik pemerasan yang dilakukan kepala daerah terhadap bawahannya.

“Perkara ini terkait dugaan pemerasan oleh bupati kepada para perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Jumat (10/7).

Operasi tangkap tangan dilakukan tim penindakan KPK di kawasan Soloraya, Jawa Tengah, pada Kamis (9/7).

Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan lima orang, termasuk Bupati Sukoharjo.

Hingga kini, KPK belum mengungkap identitas empat pihak lainnya yang turut diamankan dalam OTT tersebut.

Menurut Budi, seluruh pihak yang terjaring telah menjalani pemeriksaan awal di Polresta Surakarta.

Selanjutnya, kelima orang tersebut dijadwalkan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK.

Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

OTT terhadap Bupati Sukoharjo menjadi operasi tangkap tangan ketiga yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah dalam kurun waktu yang berdekatan.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Langkat, Sumatera Utara, Syah Afandin, sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Selain itu, Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Suhardiman Amby, juga diproses hukum atas dugaan suap terkait jabatan serta gratifikasi dalam pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). []

Berdasarkan informasi yang beredar, salah satu pihak yang turut diamankan dalam operasi tersebut adalah Bupati Sukoharjo.

Selain kepala daerah, sejumlah pihak lain juga disebut ikut dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik KPK.

Hingga berita ini ditulis, identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan maupun perkara yang menjadi dasar operasi tersebut belum diumumkan secara resmi oleh KPK.

Juru Bicara KPK juga belum memberikan keterangan rinci mengenai konstruksi perkara, barang bukti yang berhasil diamankan, maupun status hukum para pihak yang diperiksa.

Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan OTT.

Setelah proses pemeriksaan awal selesai, lembaga antirasuah itu akan menyampaikan hasilnya kepada publik melalui konferensi pers.

Operasi tangkap tangan merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi secara langsung.

Dalam setiap OTT, penetapan tersangka baru dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat kini menunggu penjelasan resmi dari KPK terkait kronologi operasi, pihak-pihak yang terlibat, serta dugaan tindak pidana yang menjadi dasar dilaksanakannya OTT di Kabupaten Sukoharjo.

Berita ini akan diperbarui setelah KPK menyampaikan keterangan resmi. []

Pada Kamis (9/7) malam, tim penindak KPK menggelar OTT di Sukoharjo, Jawa Tengah, dan mengamankan sang bupati, Etik Suryani.

Pimpinan KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan informasi penangkapan ini saat dihubungi pada Jumat (10/7).

Meski demikian, KPK masih menutup rapat informasi mengenai detail perkara maupun tersangka lain yang ikut terjaring, mengingat proses pemeriksaan awal terhadap Etik masih berjalan.

Rencananya, para pihak yang diamankan dalam operasi ini akan langsung diterbangkan ke Jakarta dan tiba pada pagi hari ini.

Di sisi lain, suasana di Pemkab Sukoharjo masih hening; belum ada klarifikasi atau pernyataan resmi dari pihak keluarga bupati maupun jajaran pemerintah daerah setempat.

Kasus di Sukoharjo ini menjadi OTT ketiga terhadap kepala daerah dalam waktu yang berdekatan.

, KPK juga sukses membongkar praktik rasuah yang melibatkan Bupati Langkat Syah Afandin (terkait suap proyek Dinas Pendidikan dan Perkim) serta Bupati Kuansing Suhardiman Amby (terkait kasus suap jabatan). []

Namun, setelah menjalani pemeriksaan, Suci dipulangkan karena hanya berstatus sebagai saksi.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, tim penyidik mengamankan Suci saat mendatangi rumah Suhardiman dalam rangkaian operasi tangkap tangan tersebut.

Saat itu, Suci menjadi satu-satunya orang yang berada di kediaman sang bupati.

“Ketika tim datang ke rumah SA, yang ada di lokasi hanya istrinya. Karena itu, yang bersangkutan diamankan untuk dimintai keterangan sebagai saksi,” ujar Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/7).

KPK Dalami Dugaan Aliran Suap

Dalam pemeriksaan, penyidik KPK mendalami sejumlah informasi terkait dugaan penerimaan suap yang menjerat Suhardiman Amby.

Meski diperiksa secara intensif, penyidik belum menemukan bukti yang cukup untuk meningkatkan status hukum Suci.

“Status istri kedua SA tetap sebagai saksi dalam perkara ini,” tegas Taufik.

KPK memastikan pemeriksaan terhadap saksi dilakukan untuk melengkapi alat bukti dan menelusuri seluruh rangkaian dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diusut.

Tiga Orang Jadi Tersangka OTT Kuansing

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing Zulkarnain, serta Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC), Ardiles.

Ketiganya diduga terlibat dalam praktik suap terkait pengurusan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Selain dugaan suap jabatan, Suhardiman juga sedang diproses atas dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Ketiga Tersangka Ditahan Hingga 20 Juli

Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan Suhardiman, Zulkarnain, dan Ardiles selama 20 hari.

Masa penahanan berlangsung hingga 20 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Suhardiman sebagai pihak yang diduga menerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sementara itu, Zulkarnain dan Ardiles selaku pihak yang diduga memberikan suap disangkakan melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 huruf c KUHP. []

Tak hanya kantor bupati, ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Pekalongan juga tampak telah dipasangi segel merah putih bertuliskan “Dalam Pengawasan KPK” dengan tanda tangan penyidik bertanggal hari ini.

Aksi penyegelan ini rupanya meluas ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satu yang dikonfirmasi telah disegel adalah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU Taru) Kabupaten Pekalongan.

Langkah ini dilakukan menyusul diamankannya Bupati Fadia Arafiq oleh tim lembaga antirasuah. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa bupati dan beberapa pihak terkait telah dibawa ke Jakarta.

“Benar, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, salah satunya bupati. Saat ini sedang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Budi, Selasa pagi.

Di sisi lain, kondisi berbeda terlihat di ruang kerja Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman. Hingga berita ini diturunkan, ruangan tersebut tidak terlihat disegel oleh tim KPK.

Saat dikonfirmasi, Sukirman mengaku belum mendapatkan informasi detail mengenai operasi senyap yang menjerat rekan kerjanya tersebut. Ia berdalih masih menjalankan tugas di kantor gubernur saat peristiwa terjadi.

“Belum, belum mengetahui. Kita cek dulu ya, saya belum tahu. Infonya apa, saya belum dapat laporan,” ujar Sukirman singkat.

Senada dengan Wabup, Asisten II Setda Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, juga belum bisa memberikan keterangan resmi lantaran sedang berada di luar kota dalam agenda kegiatan di Sukoharjo.

Hingga saat ini, pihak KPK belum memberikan rincian terkait kasus dugaan korupsi apa yang memicu OTT tersebut. Pemeriksaan intensif direncanakan akan dilakukan di markas KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. (em-aha)

Dilansir dari Kompas.com, kabar penangkapan ini dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Ia membenarkan bahwa pihak lembaga antirasuah tersebut tengah melakukan kegiatan penindakan di wilayah Pekalongan.

“Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, salah satunya Bupati,” kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (3/3/2026).

Budi menjelaskan, setelah terjaring operasi di lapangan, Fadia Arafiq beserta sejumlah pihak lainnya langsung digiring menuju Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih.

Namun, aktivitas pemeriksaan di wilayah Pekalongan tampaknya masih terus bergulir. Informasi yang dihimpun Eranasional, sejumlah pejabat Pemkab Pekalongan dikabarkan tengah diperiksa oleh KPK di Mapolresta Kota Pekalongan.

Dalam pantauan Eranasional di lokasi,terlihat tiga mobil berpelat merah milik Pemkab Pekalongan terparkir di halaman Mapolresta Kota Pekalongan, masing-masing bernomor polisi G 84 B, G 1269 XB, dan G 129 XB.

Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai kasus dugaan korupsi yang menjerat orang nomor satu di Kabupaten Pekalongan tersebut.

Budi juga belum mengungkapkan jenis barang bukti maupun nominal uang yang berhasil disita dalam operasi senyap ini. (em-aha)

Pasalnya, tepat selang waktu satu pekan pasca eksekusi pengosongan lahan tanah oleh Pengadilan Negeri (PN) Depok pada lokasi tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap dan menetapkan lima orang tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan suap pengurusan sengketa lahan tersebut pada Jumat (6/2/2026).

Adapun lima orang yang ditetapkan tersangka diantaranya yaitu Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setiawan, Juru Sita PN Depok, Yohansyah Maruanaya, Direktur Utama PT Karabha Digdaya, Trisnadi Yulrisman dan Head of Corporate Legal PT Karabha Digdaya, Berliana Tri Kusuma.

Selain itu, Ahli waris tanah mengungkap fakta baru terkait proses penetapan status tanah hingga berujung pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK atas dugaan suap pengurusan sengketa lahan tersebut.

Idih Sarmili selaku ahli waris menyatakan bahwa banyak sejumlah kejanggalan yang dirasakan selama proses itu bergulir dari mulai awal sebelum, gugatan, penetapan hingga dilayangkannya surat eksekusi pengosongan lahan. Terlebih saat ini, kata dia masih terdapat proses hukum yang berlanjut dengan upaya Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI.

“Awal gelagat kejanggalan itu sudah ada saya rasakan pertama, ketika sebelum kami digugat oleh pihak PT Karabha di PN Depok. Kami pernah diberikan surat somasi karena dituding menempati lahan milik PT Karabha yang diklaim pada tahun 1996 yang sudah diratakan, namun ditahun 2000 dibangun kembali rumah oleh orang tua saya, lalu kami dipanggil dimintai klarifikasi. Nah, padahal saya bilang kalau lokasi rumah yang saya tempati itu atas nama bapak saya yaitu Sarmili telah menempati sejak lama turun temurun keluarga dan belum pernah ada transaksi jual beli dengan PT Karabha,” ujar Idih dalam keterangannya pada awak media, Minggu (8/2/2026).

Bahkan tak sampai disitu, dia menilai bahwa dugaan perampasan atau kepenguasaan lahan tanah secara paksa oleh pihak PT Karabha Digdaya itu semakin menguat dengan adanya pemanggilan dirinya oleh PT Karabha dan Kelurahan, untuk menghadiri pertemuan yang selanjutnya ada perintah agar mengosongkan lahan tersebut.

“Kalau panggilan di PT Karabha itu sudah dua kali, terus dari dua kali pertemuan itu pun kita belum ada titik temu. Kemudian pada saat itu kita belum sampai ada kesepakatan, saya dilaporkan ke Kelurahan Tapos didesak agar segera mengosongkan lahan tersebut, karena akan ada kepentingan pembangunan kawasan perumahan mewah, dan kebetulan lokasinya itu terutama rumah yang saya tempati dekat sekali dengan lapangan Golf Hall 3 Ripper, jadi di sebelah utara rumah saya itu Hall 3 Ripper, lapangan Golf Emeralda,” kata Idih.

Selain itu, Idih membeberkan dirinya sempat diundang kembali dengan pihak PT Karabha di Kelurahan untuk melakukan mediasi, namun kembali tidak mencapai adanya kesepakatan bersama antar kedua belah pihak. Hingga akhirnya, diirinya mendapatkan surat pemanggilan untuk memenuhi panggilan agenda sidang pertama gugatan perdata yang dilayangkan PT Karabha, di Pengadilan Negeri Depok.

“Sebelumnya kami juga sudah pernah tiga kali melakukan mediasi di Kelurahan Tapos pada 2023, tapi tidak juga menemui kesepakatan. Bahkan pada pertemuan ketiga kalinya ketika akan membuktikan bukti-bukti dokumen atas kepemilikan tanah itu dari masing-masing pihak, Karabha tak bisa menunjukkannya, padahal kami sudah membawa. Hingga kemudian akhirnya kami mendapatkan surat pemanggilan sidang pertama gugatan PT Karabha dari PN Depok,” bebernya.

Kejanggalan lainnya yang dirasakan masih kata Idih, saat menjelang agenda sidang putusan gugatan pertama kalinya yang bergulir di Pengadilan Negeri Depok dengan nomor register : 335/Pdt.G/2022/PN. Dpk dengan perkara Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa sidang putusan tersebut sempat dilakukan penundaan hingga tiga kali lamanya.

“Saat sidang putusan gugatan kepada kami yang pertama kalinya oleh PT Karabhas, sidangnya itu ditunda sampai tiga kali. Ini ada apa, kami dan kuasa hukum bertanya-tanya padahal kami penasaran ingin menunggu hasil sidang putusan tersebut,” terangnya.

Setelah hasil putusan gugatan itu dimenangkan oleh PT Karabha. Idih menjelaskan dirinya melalui kuasa hukumnya kembali menempuh proses hukum selanjutnya dengan mengajukan banding hingga pada hasil putusan kasasi Mahkamah Agung.

“Kalau di PN Depok itu memang sudah ada putusan. Terus putusan pengadilan tinggi Bandung pun sudah ada putusan, untuk putusan Kasasi di Makamah Agung pun sudah ada putusan. Namun kita kan ajukan kembali upaya hukum dengan Peninjauan Kembali (PK) yang dimana hingga saat ini belum ada keputusan. Pengajuan PK itu kita ajukan saat kita terima putusan kasasi kalah, itu langsung kuasa hukum kami langsung mengajukan upaya PK,” jelas Idih.

Sambungnya, setelah adanya putusan kasasi, Idih mengatakan pihak PT Karabha juga sempat melakukan upaya pendekatan kembali terhadap dirinya dengan menawarkan sejumlah kompensasi penggantian rugi untuk pengosongan lahan tanah. Namun dia kembali menegaskan bahwa dirinya menolak penawaran tersebut karena dinilai tidak sebanding dengan hak yang dimilikinya.

“Dia pernah menawarkan ke saya untuk menerima pemberian uang kerohiman sebesar Rp100 juta hingga Rp 300 juta dengan catatan, saya tidak melanjutkan upaya hukum, tapi saya menolaknya. Akhirnya dari situ, dia cuma menawarkan ke saya kompensasi ganti rugi uang sebesar Rp 300 juta atau satu unit rumah tipe 50 dengan luas tanah 70 meter dan itu pun lokasinya ada di gang, tapi itu tetap saya tolak. Nah dari kesepakatan itu lah sampai proses terakhir hingga eksekusi belum adanya kesepakatan,” paparnya.

Menurutnya adanya sejumlah kejanggalan tersebut diduga kuat untuk mengusir dirinya dari lahan yang ditempatinya selama bertahun-tahun. Mulai dari sebelum adanya sidang gugatan, selama proses persidangan hingga menjelang eksekusi pengosongan lahan.

“Dari awal kita berproses di pengadilan ya, sampai rumah dan lahan kita kemarin itu dieksekusi, itu banyak sekali kejanggalannya. Apa lagi sampai tiba-tiba ada pemasangan plang status lahan tanah di lokasi lahan rumah kita, awalnya pakai plang kecil. Kemudian mereka setelah beberapa bulan atau tahun berikutnya pasang plang PT Karabha dengan plang yang besar. Kemudian dari BPN gitu kan, kok bisa-bisanya mereka main mengukur tanah (Constatering) tanpa adanya persetujuan dari kita gitu kan, apalagi di lokasi lahan yang belum jelas status kepemilikan tanah tersebut,” kata Idih.

Dengan banyaknya kejanggalan dalam proses penetapan status tanah ini, terlebih adanya peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terkait dugaan suap pengurusan sengketa lahan tersebut. Pihaknya berharap aparat Penegak Hukum dapat menuntaskan kasus sengketa lahan tersebut dengan menggunakan hati nurani yang jujur, transparansi dan tanpa tebang pilih, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang seadil-adilnya sesuai hukum berlaku.

“Saya juga mengucapkan apresiasi kepada petugas KPK yang telah berhasil menangkap OTT terhadap para oknum aparat terkait pengurusan lahan tanah tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya keganjilan dan kejanggalan yang selama ini kami alami dalam berperkara hukum, bisa terus didalami, dibuka, dibedah. Sehingga kasus ini bisa terang-benderang diselesaikan sesuai dengan hukum berlaku,” pungkasnya. (**).

Pernyataan itu disampaikan Menkeu Purbaya saat diwawancarai oleh wartawan usai Rapat dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

“Operasi itu bisa menjadi terapi kejut (shock therapy) bagi jajaran anak buahnya untuk memperbaiki kinerja. OTT) Ini juga mungkin merupakan shock terapi bagi pegawai kami,” ujar Menkeu Purbaya.

Ia juga memastikan akan memberikan pendampingan secara hukum. Namun, ia tidak akan melakukan intervensi.

“Saya tidak akan melakukan intervensi hukum, dalam pengertian saya misalnya datang ke Presiden, meminta KPK untuk menghentikan kasus atau kejaksaan untuk menghentikan kasus seperti di masa lalu,” ujar dia.

Menkeu Purbaya juga menegaskan apabila terbukti bersalah, ia tidak mempermasalahkan jika anak buahnya dihukum sesuai peraturan yang berlaku.

“Saya akan membantu, tapi saya akan membiarkan proses hukum berjalan seadil-adilnya,” tegas dia.

KPK hari ini melakukan OTT terhadap pegawai Kantor Pratama Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Operasi tersebut terkait restitusi pajak.

Pada saat yang sama, lembaga antirasuah itu juga melakukan OTT di Jakarta menyasar pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Benar sekali, kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi mengenai OTT di Ditjen Bea dan Cukai.

Namun, Fitroh belum bisa memberikan informasi banyak mengenai operasi senyap di Jakarta tersebut.

Di tempat terpisah, Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC Budi Prasetyo mengkonfirmasi operasi tersebut.

“Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan oleh Tim KPK terhadap pejabat BC (Bea Cukai),” ujar Budi kepada Eranasional di Jakarta, Rabu (4/2).

Budi menyatakan instansinya berkomitmen untuk menyatakan kooperatif dan menghormati proses yang sedang berlangsung.

“Kami masih mengikuti perkembangan lebih lanjut,” tandas dia.

Selain Wahid, dua pejabat lain juga turut dijerat, yakni Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur, Dani M. Nursalam.

“Setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan unsur pidana, perkara ini ditingkatkan ke tahap penyidikan. Berdasarkan bukti yang cukup, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Rabu (5/11).

Menurut Johanis, Wahid diduga terlibat dalam praktik pemerasan terkait penambahan anggaran tahun 2025 untuk UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I–VI Dinas PUPR-PKPP Riau.
Anggaran tersebut meningkat signifikan dari Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar.

Sebagai imbalan atas tambahan dana itu, Wahid disebut meminta fee sebesar 2,5 persen, yang kemudian disepakati naik menjadi 5 persen atau sekitar Rp7 miliar.

Kesepakatan tersebut dikomunikasikan menggunakan kode “7 batang” antara para kepala UPT dan Sekretaris Dinas PUPR PKPP.

“Penyerahan uang dilakukan dalam tiga tahap, yakni pada Juni, Agustus, dan November 2025, dengan total sekitar Rp4,05 miliar dari kesepakatan awal Rp7 miliar,” ungkap Tanak.

KPK sebelumnya menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (3/11) dan mengamankan 10 orang dari berbagai pihak.
Dalam operasi tersebut, penyidik juga menyita uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing senilai sekitar Rp1 miliar.

KPK berjanji akan mengumumkan perkembangan penyidikan dan status hukum para pihak yang diamankan dalam waktu dekat.

Dari Petani ke Kursi Gubernur

Abdul Wahid dikenal sebagai sosok yang lahir dari keluarga sederhana. Ia lahir di Dusun Anak Peria, Indragiri Hilir, pada 21 November 1980.
Sejak kecil, Wahid membantu orang tuanya bertani demi memenuhi kebutuhan hidup. Saat menempuh pendidikan di UIN Suska Riau, ia bekerja sebagai cleaning service dan kuli bangunan untuk membiayai kuliahnya.

Perjalanan politik Wahid dimulai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia terpilih menjadi anggota DPRD Riau dua periode (2009–2019), kemudian anggota DPR RI (2019–2024) dengan perolehan 55.770 suara.

Pada Pileg 2024, Wahid kembali meraih suara tertinggi di daerah pemilihannya, sebelum akhirnya mencalonkan diri dan memenangkan Pilkada Riau 2024 bersama S.F. Hariyanto.

Kini, karier politik yang dibangun dari bawah itu tercoreng oleh dugaan praktik korupsi yang menjeratnya.

KPK menciduk Noel yang saat ini Wakil Menteri Tenaga Kerja pada tengah pekan ini. Menurut Jokowi, penangkapan Noel oleh KPK perlu diapresiasi, dan menghormati proses hukumnya.

“Saya sangat mengapresiasi kerja baik dari KPK dan kita semua harus menghormati proses hukum yang ada,” kata ayah dari Wapres RI Gibran Rakabuming Raka kepada wartawan di kediamannya, Solo, Ja yang wa Tengah, Jumat (22/8).

Noe

l dikenal sebagai tokoh relawan sering membela Jokowi di berbagai kesempatan.

Jokowi tidak banyak berkomentar saat ditanya mengenai beberapa kalangan tangkapan penangkapan pentolan relawan Jokowi Mania (Joman) itu dengan posisi politik keluarga Solo.

Bener,” jawabnya singkat.

Ia pun menyarankan agar Noel menjalani proses hukum sesuai peraturan yang berlaku.

“Ya ikuti proses hukum yang ada,” kata dia.

Azis dicokok setelah selesai menjalani agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Makassar, Sulawesi Selatan.

“Setelah selesai Rakernas,” ucap Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Jumat (8/8).

Setelah diamankan, politikus Partai NasDem itu langsung dimintai keterangan awal oleh KPK di Polda Sulawesi Selatan. Hari ini, Abd Azis rencananya akan dibawa ke Jakarta.

“Pukul 15.00 WIB insya Allah tiba di K4 (Gedung Merah Putih KPK),” ujar Fitroh.

Diketahui, KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di tiga lokasi yakni di Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan pada Kamis (7/8/2025). Sejumlah pihak diamankan tim Satgas KPK.

Juga turut diamankan sejumlah uang yang diduga suap. OTT ini berkaitan dengan dugaan suap peningkatan kualitas rumah sakit dengan sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status para pihak yang ditangkap tersebut berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). []