Rapat penting ini membahas empat agenda utama termasuk laporan Badan Anggaran dan pendapat akhir fraksi. Melalui penetapan ini, pemerintah daerah menegaskan komitmen pengawalan alokasi anggaran pusat untuk kesejahteraan masyarakat.

Selama proses persidangan, eksekutif dan legislatif menyepakati poin strategis terkait peningkatan anggaran sektor pendidikan daerah. Di sisi lain, pemerintah kabupaten memprioritaskan perbaikan fasilitas sekolah negeri maupun lembaga swasta.

Secara langsung, pengesahan P-APBD 2026 memperkokoh sinergi antarlembaga dalam percepatan pembangunan infrastruktur publik di Jember. Langkah ini memastikan penyerapan anggaran daerah dapat berjalan optimal hingga akhir tahun anggaran.

“Program dari pemerintah pusat untuk Jember di sektor pendidikan meningkat pesat,” ujar Bupati Jember, Gus Fawait.

Lebih lanjut, Gus Fawait menjelaskan bahwa alokasi revitalisasi sekolah naik melebihi seratus persen dibanding tahun sebelumnya. Pihaknya memastikan penyerapan anggaran tersebut berlaku seimbang bagi jenjang PAUD hingga SMP.

“Kami merangkul anggota DPRD Jember untuk aktif menjemput bola ke pemerintah pusat,” tambah Gus Fawait.

Selain itu, Bupati Jember meluruskan bahwa realisasi penyerapan APBD saat ini telah menyentuh angka 60 persen. Dampaknya, pemerintah daerah optimistis mencapai target penyerapan akhir tahun hingga 95 persen.

Pada akhirnya, kesepakatan anggaran ini membuktikan keberhasilan tata kelola keuangan daerah yang efisien dan akuntabel. Kemitraan rapat paripurna tersebut sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jember.

Kepala Dispendukcapil Jember, Bambang Saputro, menyampaikan bahwa alokasi hibah ini dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan kependudukan warga. Pencetakan blanko tambahan akan direalisasikan usai P-APBD 2026 resmi disahkan.

“Nantinya kita akan mendapatkan hampir 50 ribu keping blanko KTP-el, dengan nilai sekitar Rp10.182 per keping,” ujar Bambang Saputro.

Sebelumnya, Pemkab Jember mengalokasikan hibah serupa pada akhir 2025 dan memperoleh 68 ribu keping blanko. Stok tersebut digunakan untuk mendukung Program Peta Cinta atau Pelayanan Tuntas Cetak KTP-el di Kecamatan yang bergulir sejak awal 2026.

Tingginya permintaan masyarakat di awal program membuat puluhan ribu blanko tersebut habis dalam kurun waktu tiga bulan. Rata-rata pencetakan di 31 kecamatan sempat mencapai 2.000 keping per hari, sebelum kini melandai di kisaran 600 hingga 700 keping per hari.

Mengingat kewenangan pengadaan berada di pemerintah pusat, Dispendukcapil Jember rutin berkoordinasi langsung ke Jakarta setiap satu hingga dua minggu sekali. Langkah jemput bola ini dilakukan demi memastikan ketersediaan blanko di daerah tetap terjaga tanpa hambatan.

Dispendukcapil membagi pengajuan KTP-el ke dalam tiga kategori, yakni pemula usia 17 tahun, penggantian dokumen rusak atau perubahan data, dan dokumen hilang. Pembuat pemula menjadi prioritas utama, namun kategori lain dipastikan tetap terlayani dengan baik karena ketersediaan stok yang memadai.