Padahal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas telah menindak tegas dengan menghentikan sementara seluruh operasional perusahaan asing tersebut akibat pelanggaran izin lahan dan lingkungan.

Berdasarkan pantauan hingga Rabu (9/9/2026), aktivitas pabrik masih terlihat berjalan. Hal ini terjadi hanya sehari setelah tim gabungan Pemkab Banyumas melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi.

Tim gabungan Pemkab Banyumas menggelar sidak ke lokasi pabrik pada Selasa (8/9/2026) setelah menerima laporan dari warga terkait beroperasinya kembali aktivitas di dalam pabrik.

Dalam sidak tersebut, petugas mendapati mesin produksi dalam kondisi hidup, kendaraan pengangkut bahan baku masuk-keluar, serta keberadaan manajemen perusahaan, penerjemah, hingga Tenaga Kerja Asing (TKA).

“Dasarnya adalah informasi bahwa pabrik beroperasi lagi. Saat tim mengecek ke dalam, mesin didapati dalam kondisi hidup dan sedang berproduksi,” ungkap Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas, Roni Hidayat.

Pelanggaran PT IKN terungkap dari hasil pengawasan sektor perindustrian pada 2 Maret 2026. Pabrik diketahui beroperasi di atas lahan seluas 40.000 meter persegi.

Padahal, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang disetujui hanya sekitar 24.485 meter persegi. Terdapat kelebihan lahan lebih dari 15.000 meter persegi yang tidak berizin dan menabrak zona hijau pertanian (KP2B).

Pemkab Banyumas sebenarnya telah melayangkan Surat Peringatan (SP) Pertama dan Terakhir pada 23 Juli 2026, yang berlanjut pada penyegelan atau penutupan sementara operasional pada 21 Agustus 2026.

Pihak perusahaan melalui penerjemahnya berdalih aktivitas mesin berjalan sejak Minggu (6/9/2026) hanya untuk menghabiskan sisa bahan baku dan melakukan pemeliharaan rutin.

Namun, Roni Hidayat secara tegas membantah alasan tersebut. Menurutnya, pemeliharaan mesin tidak boleh dijadikan dalih untuk tetap melakukan aktivitas produksi.

“Kalau hanya pemanasan mesin silakan, tetapi tidak boleh ada aktivitas produksi. Komitmen awal sudah jelas. Kami minta jangan beroperasi dulu sampai seluruh izin resminya keluar,” tegas Roni.

Pemkab Banyumas menegaskan bahwa proses pendampingan administrasi perizinan seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tetap berjalan dan diberikan ruang.

Meski demikian, pendampingan tersebut bukan berarti menjadi jaminan atau izin bagi perusahaan untuk kembali berproduksi maupun mendistribusikan barang.

Pemkab Banyumas meminta manajemen PT IKN untuk menghormati keputusan penutupan sementara dan menuntaskan seluruh kewajiban perizinan sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.