Bahkan, ia menyebut perusahaan-perusahaan nakal tersebut sebetulnya sudah tidak boleh beroperasi di negara asalnya, karena alasan polusi. Namun dalam hal ini, katanya Indonesia masih menoleransi, dengan syarat perusahaan tersebut harus tetap taat kepada aturan yang berlaku di Indonesia.

“Kalau di negara lain industri ini sudah nggak boleh, karena dia akan memberikan polusi yang sangat besar. Tapi kita demi investasi begitu masih diperbolehkan, makanya banyak dari China yang pindah ke negara kita,” kata Zulhas di Serang, Banten, Jumat (26/4/2024).

“Tapi (sudah diberi izin), polusinya tinggi kita masih toleran, tetapi dalam produksi melanggar juga tidak sesuai dengan SNI, akhirnya merugikan industri dalam negeri, seperti PT Krakatau Steel,” sambungnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) akan terus menindak tegas serta menertibkan perusahaan-perusahaan nakal yang tidak mentaati aturan tersebut.

Zulhas menyebut pabrik-pabrik nakal asal China yang tidak mematuhi aturan berlaku disinyalir ada 40 perusahaan.

“Disinyalir pabrik seperti ini ada 40 yang dulu di Tiongkok, udah nggak boleh pabrik seperti ini, mereka pindah kemari, kita butuh tenaga kerja, ya sudahlah kasih masuk. Tapi sekali lagi ada oknum industri seperti ini kita akan lihat melanggar SNI, itu berbahaya. Sangat merugikan konsumen, bisa rubuh bangunannya, kalau jembatan bisa miring jembatannya. Oleh karena itu, kita tertibkan,” tegasnya.

Hari ini Zulhas memimpin langsung kegiatan pemusnahan produk baja tulangan beton (BjTB) yang tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) senilai Rp257 miliar di PT Hwa Hok Steel, Kawasan Industri Modern Cikande, Barengkok Serang, Banten.

Kegiatan ini sebagai tindak lanjut pengawasan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan.

Adapun temuan produk BjTB tidak sesuai SNI yang diproduksi oleh PT Hwa Hok Steel ini merupakan hasil dari pengawasan khusus Ditjen PKTN Kemendag pada 6 Maret 2024 lalu. Ditemukan sebanyak kurang lebih 3.608.263 batang, atau 27.078 ton senilai Rp 257.237.836.978 (Rp257 miliar).

“Bayangin itu banyak,” celetuknya.

Maka, sesuai dengan peraturan yang ada, katanya produk BjTB tidak sesuai SNI ini akan dimusnahkan.

Wakapolres Malang, Kompol Imam Mustolih, mengatakan, pihaknya telah menggerebek pabrik miras ilegal itu pada Sabtu 23 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 WIB. Saat penggerebekan, ada dua orang yang ditangkap dan ditetapkan tersangka yakni inisial FAW dan AW.

“Awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilaksanakan operasi tangkap tangan, penangkapan sekaligus penggeledahan di lokasi,” katanya saat konferensi pers, Senin (25/3/2024).

Saat penggerebekan di lokasi, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Antara lain, lima set alat suling minuman keras, satu set drum plastik warna biru untuk filter penjernih minuman keras, dan lima buah drum warna biru yang terdapat kran untuk pendingin minuman keras.

Kemudian dua buah drum plastik warna biru untuk fermentasi atau bacem, satu buah alat penyaring terbuat dari stainless stell untuk penyaring air fermentasi atau bacem, dua buah ember warna hijau, dan sejumlah alat bukti lainnya.

“Semua barang bukti ini digunakan untuk memproduksi minuman keras ilegal. Jadi ini diproduksi oleh tersangka dengan cara otodidak. Tidak ada takaran dan komposisi yang pasti dan jelas,” ujarnya.

Atas perbuatannya, para tersangka bakal dikenakan pasal berlapis. Antara lain, Pasal 204 ayat 1 KUHP atau Pasal 62 Ayat 1 Juncto Pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau Pasal 140 juncto Pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

“Ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp4 miliar,” tegasnya.

Sementara itu, Kasatresnarkoba Polres Malang, AKP Aditya Permana mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diketahui dapat menghasilkan 500 liter miras dalam sekali produksi. Miras ini dijual dengan kemasan botol ukuran 1,5 liter.

“Miras yang sudah disita ini dibuat memang sebelum bulan Ramadan dan sudah diedarkan. Untuk sisanya ini nanti ada rencana untuk diedarkan kembali setelah Lebaran dan jelang Lebaran,” katanya.

Berdasarkan pengakuan tersangka, miras ini hanya diedarkan di wilayah Kabupaten Malang saja. Untuk satu botol ukuran 1,5 liter dijual dengan harga Rp50 ribu, dan pelaku mendapatkan keuntungan Rp25 ribu per botol.

“Miras ini dijual dengan sistem menjual, tidak suplai suplai begitu. Per bulan rata-rata dia bisa mendapatkan dari penjualan miras ini sekitar Rp4 juta,” ujarnya.