Arahan tersebut disampaikan Mendagri saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Denpasar, Bali, Senin (24/11/2025).

Mendagri meninjau layanan MPP Kota Denpasar bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.

Lebih lanjut, Mendagri mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah kemudahan bagi masyarakat, khususnya MBR, untuk memiliki rumah melalui Program Tiga Juta Rumah. Ia menekankan bahwa program ini juga menyasar pegawai seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI-Polri yang berpenghasilan rendah.

“Jadi ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan [rumah]. Yang kedua program untuk renovasi rumah,” ujar Mendagri.

Ia mengimbau Pemkot Denpasar mengecek apakah ada pegawai yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah layak. Mendagri menceritakan pengalaman ketika mendapati stafnya memperoleh manfaat dari Program Tiga Juta Rumah.

“Saya aja eggak tahu staf saya di Kemendagri dikasih beliau (Menteri PKP) ternyata anak buah saya Pak, dia enggak punya rumah. Jadi rumahnya hanya kos-kosan 3 juta sebulan, kemudian dikasih program oleh beliau program perumahan susun,” tuturnya.

Mendagri meminta Pemkot Denpasar memperluas edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR. Mendagri menilai masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria MBR.

“Mohonlah untuk PBG nol persen bagi MBR, BPHTB nol persen, PPN nol persen khusus MBR disosialisasikan, [dijelaskan] definisi MBR pada masyarakat, supaya mereka bisa tahu ada kemudahan itu,” tegas Mendagri.

Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut sangat membantu MBR untuk memperoleh hunian dengan biaya yang lebih terjangkau. Dirinya menyadari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tinggi sehingga dapat membantu merenovasi rumah masyarakat.

“Tapi jangan lupa, bantu juga masyarakat, pegawai-pegawai rendahan, masyarakat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang punya penghasilan, yang belum memiliki rumah sendiri,” tandasnya.

Dalam paparannya, Wali Kota menegaskan bahwa, APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan daerah.

Penyampaian nota keuangan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama menghadiri Sidang Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2026,” terang Aaf sapaan akrab Wali Kota, Senin (15/9/2025).

Ia menyebut, anggaran ini menjadi instrumen penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan Kota Pekalongan.

“Dalam RAPBD 2026, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.032.375.837.000 atau naik tipis 0,15% dibandingkan target pada Perubahan APBD 2025 yang mencapai Rp1.030.825.525.000,” katanya.

Sumber pendapatan tersebut terbagi menjadi dua, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. PAD Kota Pekalongan direncanakan sebesar Rp298,54 miliar, meningkat sekitar Rp90 juta atau 0,03% dari target Perubahan APBD 2025 yang sebesar Rp298,449 miliar.

Sementara itu, pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp733,83 miliar, mengalami penurunan tipis 0,31% dibandingkan perubahan APBD 2025.

“Komposisi pendapatan daerah kita masih didominasi transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi, yakni sekitar 71,08%, sementara kontribusi PAD baru mencapai 28,92%,” jelas Wali Kota Aaf.

Lebih rinci, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus direncanakan sebesar Rp681,82 miliar atau naik 0,72% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sedangkan pendapatan transfer antar daerah berupa bagi hasil pajak provinsi ditargetkan Rp52,01 miliar, turun 4,81% dibandingkan tahun 2025.

“Adapun belanja daerah dalam RAPBD 2026 direncanakan sebesar Rp1.045.375.837.000, mengalami penurunan 4,17% dibandingkan pagu belanja pada Perubahan APBD 2025 yang mencapai Rp1.090.810.373.000,” tuturnya.

Belanja tersebut dialokasikan ke dalam tiga pos utama, yakni Belanja Operasi Rp949,29 miliar, Belanja Modal Rp92,59 miliar, dan Belanja Tidak Terduga Rp3,48 miliar.

Menurutnya, arah kebijakan belanja daerah akan mendukung target prioritas nasional sekaligus program unggulan daerah, seperti bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jaminan kesehatan dengan layanan cukup menggunakan KTP.

“Bantuan peralatan sekolah bagi anak yatim dan keluarga rentan, peningkatan operasional posyandu, bantuan bagi RT/RW, beasiswa studi lanjut bagi guru dan tenaga kesehatan, pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus, serta pengelolaan persampahan,” jelasnya.

Namun, ia menegaskan bahwa adanya peristiwa aksi massa yang menyebabkan kerusakan fasilitas perkantoran Pemkot dan DPRD Kota Pekalongan pada 30 Agustus 2025 lalu, membuat pemerintah juga harus menambahkan prioritas anggaran untuk pemulihan pelayanan publik.

“Selain pendapatan dan belanja, RAPBD 2026 juga mencatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp18 miliar yang bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025,” kata Aaf.

Sementara pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp5 miliar, yang akan dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan serta penyertaan modal daerah. Ia berharap, RAPBD 2026 dapat dibahas secara mendalam agar nantinya disepakati dan ditetapkan menjadi Perda.

“Kami berharap rancangan ini bisa diterima dan dibahas bersama secara konstruktif, sehingga dapat segera disetujui menjadi Perda dan dijalankan untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (em-aha)

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Upaya Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2022, membuahkan hasil yang menggembirakan. Beberapa waktu lalu Pemko Palangka Raya berhasil meraih APBD award sebagai peringkat pertama kategori Realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tertinggi.

“Kami menyambut baik dan mengapresiasi, sekaligus mengucapkan selamat kepada Pemko Palangka Raya yang berhasil meraih penghargaan peringkat pertama kategori realisasi peingkatan PAD tahun anggaran 2022,” ungkap Sekretaris Komisi A DPRD Palangka Raya, Noorkhalis Ridha, Minggu (19/3/2023).

Keberhasilan tersebut ungkap Ridha, menunjukkan Pemko Palangka Raya melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), telah berhasil merealisasi serapan PAD dengan maksimal.

“Terutama realisasi PAD sektor pajak dan retribusi yang tercapai sesuai target,” ujarnya menambahkan.

Terlepas dari itu tambah Ridha, pihaknya akan terus mendorong BPPRD untuk dapat meningkatkan PAD dari semua sektor, sehingga hasil baik bisa tercapai. Tentu penghargaan peringkat pertama kategori realisasi PAD ini harus mampu dipertahankan,” ucapnya.

Terpisah, Kepala BPPRD Kota Palangka Raya, Aratuni Djaban mengatakan, target penerimaan pajak tahun anggaran 2022 sebesar Rp134 miliar dan terealisasi Rp131 miliar atau 98,03 persen.

“Capain PAD ini juga disumbangkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah,” sebutnya.

Pihaknya imbuh Aratuni, menyambut gembira dengan capaian penghargaan tersebut. Karenanya ke depan perangkat daerah pemungut pajak dapat semakin bersemangat untuk menggenjot PAD. **

Luwuk – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Kabupaten Banggai memanfaatkan peluang kekayaan sumber daya alam (SDA) untuk menggenjot sektor penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu menyusul realisasi pendapatan Kabupaten Banggai yang lebih kecil dari belanjanya. Apalagi setelah turunnya pendapatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat akibat adanya refocusing dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

“Kami menyarankan kepada Bapak Bupati agar ada upaya untuk meningkatkan pendapatan,” kata Mendagri dalam kunjungan kerjanya di Kantor Bupati Banggai, Sulawesi Tengah, Sabtu (25/9/2021).

Menurut Mendagri, Kabupaten Banggai memiliki potensi luar biasa, misalnya saja dari sektor pangan yang tetap bisa tumbuh positif di tengah pandemi. Di luar itu terdapat sektor pertambangan, minyak dan gas bumi, dan lainnya.

“Banyak sekali sebetulnya potensi-potensi yang bisa dikembangkan di sini, kekayaan sumber daya alam yang ada ini dapat dimanfaatkan,” ujar Mendagri.

Mendagri meyakini, Kabupaten Banggai dapat bangkit dan memulihkan sektor ekonomi. Apalagi, menurut Mendagri, Bupati Banggai memiliki spirit dan antusiasme untuk membuat lompatan dalam membangun Kabupaten Banggai, di samping tetap mengendalikan penanganan pandemi dan menjaga ekonomi agar tetap hidup.