Langkah aparat penegak hukum ini diduga kuat menjadi buntut dari aksi unjuk rasa yang digelar oleh Organisasi Kepemudaan (OKP) Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) wilayah Sumatera pada Jumat (10/7) lalu.

Tindakan Kejati Sumbar langsung memicu respons cepat dari kalangan mahasiswa.

Sejumlah aktivis dari berbagai elemen organisasi segera menggeruduk kantor Kejati Sumbar di Padang demi memastikan keselamatan dan mengawal kondisi Fadil.

LBH Padang: Potensi “Abuse of Power” dan Pelanggaran Prosedur

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mengecam keras insiden ini. Menurut mereka, apa yang terjadi pada Fadil mengancam hak konstitusional warga negara dalam bersuara di depan publik.

Kepala Divisi Advokasi LBH Padang, Adrizal, membenarkan bahwa Fadil dibawa dari rumahnya menuju kantor Kejati Sumbar pada Minggu sore.

Berdasarkan laporan yang diterima, proses tersebut juga diwarnai pembatasan akses informasi terhadap para jurnalis yang mencoba meliput.

“Terlepas dari perdebatan istilah apakah ini ‘penjemputan’ atau sekadar ‘undangan’, fokus utamanya adalah legalitas aparat negara mendatangi warga dan membawanya ke kantor kejaksaan. Apakah tindakan itu punya dasar hukum yang kuat, transparan, dan bebas dari unsur intimidasi?” tegas Adrizal dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/7).

Adrizal menambahkan, dalam sistem negara hukum yang demokratis, setiap tindakan aparat wajib bersandar pada asas legalitas (rechtmatigheid van bestuur).

LBH Padang menilai proses yang menimpa Fadil melanggar prosedur hukum yang tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI serta UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Oleh sebab itu, LBH Padang mendesak Kejati Sumbar untuk:

• Membuka secara transparan dasar hukum dan mekanisme pemanggilan Fadil.

• Menghentikan segala bentuk praktik intimidasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik.

• Menjamin ruang demokrasi yang aman dan bebas dari rasa takut. []

Hal ini dimaksudkan guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi melalui peningkatan kompetensi masyarakat di Sumatera Barat.

Yassierli mengatakan, para peserta nantinya akan memperoleh akses pelatihan digital melalui platform pembelajaran berbasis kecerdasan artifisial (AI).

Platform tersebut menyediakan berbagai materi pengembangan kompetensi, mulai dari pengembangan diri, kewirausahaan, hingga keterampilan nonteknis dan keterampilan lainnya.

“Kalau 3.100 kurang, bisa diminta tambahan. Tapi habiskan dulu kuota pelatihannya sebanyak 3.100. Saya ingin anak-anak muda kita punya keterampilan, punya skill, punya kompetensi untuk bisa bersaing,” ujar Yassierli saat meresmikan sumur bor di Masjid Raya Balai Gadang, Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (14/5/2026).

Ia menambahkan, kuota awal sebanyak 3.100 peserta tersebut merupakan tahap pertama penerima akses pelatihan digital berbasis AI yang disiapkan Kemnaker.

Program ini diharapkan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing di dunia kerja.

Pada kesempatan tersebut, Yassierli juga menyampaikan bahwa saat Sumatera Barat dilanda banjir dan tanah longsor, Kemnaker bergerak cepat dengan menghadirkan posko layanan bagi masyarakat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang selama tiga bulan.

Selain layanan darurat, Kemnaker juga menyalurkan berbagai program pemulihan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat senilai Rp30,3 miliar.

Bantuan tersebut diwujudkan dalam sejumlah program ketenagakerjaan, seperti program Padat Karya dan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). []

Penyerangan dilakukan saat warga sedang melakukan ibadah di rumah doa yang juga berfungsi sebagai tempat pembinaan pendidikan agama di RT 03 RW 09, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah pada Minggu, 27 Juli 2025.

Dalam insiden tersebut, aksi kekerasan tidak hanya menyebabkan kerusakan fasilitas ibadah, tetapi juga berdampak pada anak-anak yang menjadi korban langsung dari tindakan brutal para pelaku.

Dua anak mengalami luka fisik serius dan harus mendapatkan perawatan medis di RS Yos Sudarso, sementara sejumlah anak lainnya mengalami trauma berat akibat kekerasan dan intimidasi yang mereka saksikan dan alami secara langsung.

IPW menilai bahwa peristiwa ini merupakan bentuk nyata tindakan intoleransi dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan beragama dan beribadah yang dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, serta Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR).

“Tindakan kekerasan ini jelas merupakan bentuk kriminalitas yang tidak bisa ditoleransi dalam masyarakat demokratis dan majemuk seperti Indonesia,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangan pers, Selasa, 29 Juli 2025.

IPW kata Sugeng, mendukung langkah Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang telah mengamankan sembilan orang terduga pelaku perusakan.

Dia menegaskan bahwa proses hukum harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan tuntas.

Tidak boleh ada satu pun pelaku kekerasan, pengrusakan, atau intimidasi terhadap kelompok agama yang dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum.

IPW pun menuntut Kepolisian untuk mengusut tuntas seluruh pelaku yang terlibat, baik pelaku utama, provokator, maupun pihak yang membiarkan kekerasan terjadi tanpa upaya pencegahan.

Proses penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan ketentuan delik umum, mengingat perbuatan ini merupakan tindak pidana yang dapat diproses tanpa menunggu laporan dari korban.

Penerapan pasal-pasal pidana yang relevan seperti Pasal 156 KUHP tentang ujaran kebencian yang dapat memecah belah antar golongan, Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama, serta Pasal 175 KUHP terkait menghalangi orang menjalankan ibadah secara sah, dan juga Pasal 76C Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkait kekerasan terhadap anak baik fisik maupun verbal.

Perlindungan menyeluruh terhadap jemaat dan rumah ibadah GKSI, termasuk pemulihan psikologis anak-anak yang menjadi korban, dan jaminan bahwa ibadah dapat kembali dilaksanakan tanpa rasa takut.

Pemulihan kerusakan rumah ibadah dan penghentian segala bentuk intimidasi, baik fisik maupun psikologis, terhadap kelompok minoritas beragama di Padang Sarai dan wilayah lain di Indonesia.

⁠Melakukan edukasi publik dan dialog antar umat beragama oleh Pemerintah Daerah dan instansi terkait guna mencegah berkembangnya sikap intoleran di tengah masyarakat

“Kami mengingatkan bahwa negara tidak boleh tunduk pada tekanan intoleransi dan harus hadir melindungi setiap warga negara tanpa pandang bulu. Kebebasan beragama bukanlah pemberian kelompok mayoritas, melainkan hak konstitusional yang melekat pada setiap individu warga negara,” tandas Sugeng. []

Diketahui, dia nekat melakukan itu untuk bermain judi online.

Dari rekaman CCTV tersebut, petugas berhasil mengenali identitas pelaku dan langsung bergerak dan melakukan penangkapan.

Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama Tomy berusia 25 tahun, di lokasi kerjanya tanpa perlawanan.

Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui bahwa Tomy mencuri uang tunai sebesar Rp3,4 juta dari dalam brankas dengan menggunakan kunci duplikat dan merusak tempat penyimpanan kunci. Dalam pemeriksaan, Tomy mengaku terpaksa mencuri karena terlilit utang akibat kecanduan judi online atau yang biasa disebut Judol.

Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolresta Padang, Polisi juga menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam aksi pencurian tersebut.

Kepala Bidang Humas (Kabid Humas) Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistyawan mengatakan, pembukaan posko itu dilakukan sebagai wujud transparansi pihak kepolisian dalam memproses kasus tersebut.

“Lewat posko ini siapapun yang punya informasi, data, keterangan serta petunjuk yang terkait dengan peristiwa kematian AM, bisa melaporkannya di sana,” katanya di Padang, Minggu 7 Juli 2024.

Ia mengatakan, posko tersebut memang sengaja dibentuk kepolisian untuk membuka ruang kepada masyarakat agar turut terlibat dalam proses penyelidikan yang kini sedang berjalan.

Kombes Dwi menerangkan, posko pengaduan itu berada di lantai empat Kantor Polda Sumbar, tepatnya di ruangan Direktorat Reserse Kriminal Umum.

Selain posko, warga juga bisa memberikan data, informasi, serta petunjuk lewat layanan komunikasi di nomor 08116669007 dan 0895607345098.

“Ini bukti bahwa kami bersungguh-sungguh dalam memproses kasus, dan prosesnya dilakukan secara transparan kepada publik,” ujarnya dikutip dari Antara.

Selain posko dan layanan pengaduan, Kombes Dwi menambahkan, berbagai instansi serta lembaga terkait juga turut mengawal proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Sumbar.

Ia mengatakan sampai sekarang Polda Sumbar masih terus melanjutkan penyelidikan demi mengungkap kasus penemuan mayat Afif Maulana di bawah jembatan Kuranji pada Minggu 9 Juni 2024 lalu.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo langsung menanggapi serius kejadian tersebut.

Dia langsung memerintahkan tim untuk memantau perkembangan kasus tersebut.

“Sudah turun dari Mabes (Polri), Tim Itwasum, Propam untuk cek penyidikan dan proses yang dilakukan,” kata Listyo kepada wartawan, Selasa 2 Juli 2024.

Jenderal Listyo mengungkapkan, selain jajaran Polri, Kompolnas juga turun langsung guna mengecek kasus tersebut.

“Termasuk Kompolnas juga turun untuk cek,” jelas dia.

Sebelumnya, Kapolda Sumatera Barat (Sumbar), Irjen Pol Suharyono mengatakan, hasil autopsi Afif Maulana (13) yang ditemukan mengambang di sungai tepat di bawah jembatan Kuranji Kota Padang, akibat tulang iga menusuk paru-paru.

“Ada patah tulang punggung bagian iga kiri belakang sebanyak 6 yang patah. Kemudian, dari patahan itu menusuk paru-parunya sebelah kiri robek 11 sentimeter. Itu penyebab kematiannya,” ungkap Kapolda Sumbar, Minggu 30 Juni 2024.

Dari hasil visum luar ditemukan lecet-lecet dan luka memar pada tubuh, karena motornya jatuh.

Suharyono didampingi oleh para pejabat utama serta Wakapolresta Padang AKBP Rully Indra Wijayanto.

Dia mengatakan kesimpulan tersebut sudah berdasarkan keterangan 49 saksi yang diperiksa pihaknya, pemeriksaan tempat kejadian perkara, serta berdasarkan hasil visum dan otopsi terhadap korban atas nama Afif Maulana.

Dia menyebutkan 49 saksi itu terdiri dari personel Sabhara Polda Sumbar yang melaksanakan tugas pencegahan tawuran pada saat kejadian, saksi umum, serta teman korban sebagai saksi kunci.

Saksi kunci berinisial A adalah teman yang berboncengan sepeda motor dengan korban saat kejadian pada Minggu (9/6), A berperan sebagai orang yang membonceng.

Tepat ketika berada di atas jembatan Kuranji, korban dan saksi A terjatuh. Korban mengajak saksi A untuk melompat dari jembatan namun ditolak oleh A.

“Saksi kunci A menolak ajakan korban untuk melompat dari jembatan dan lebih memilih untuk menyerahkan diri ke Polisi, ini sesuai dengan keterangan saksi A,” katanya dikutip Antara, Minggu (30/6/2024).

Selain itu, lanjutnya, A juga tercatat dua kali menyampaikan kepada Polisi bahwa temannya melompat dari jembatan yang tingginya mencapai 12 meter.

Pertama disampaikan saat ia diamankan oleh Personel Sabhara di atas Jembatan Kuranji, yang kedua disampaikannya saat telah dikumpulkan di Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Kuranji bersama pelaku tawuran lain.

Namun informasi itu tidak digubris oleh Personel Sabhara karena Polisi tidak percaya ada yang nekad melompat dari ketinggian kurang lebih 12 meter itu, personel juga fokus mengamankan pelaku lain serta barang bukti senjata tajam dari lokasi.

“Keterangan dari saksi A itu telah membantah narasi yang berkembangan bahwa Afif tewas karena dianiaya oleh Polisi kemudian dibuang ke bawah jembatan Kuranji, itu tidak benar,” jelasnya.

Suharyono menegaskan keterangan yang ia sampaikan adalah fakta hukum dari pemeriksaan keterangan-keterangan saksi, bukan asumsi atau tudingan-tudingan belaka.

Berdasarkan hasil otopsi diketahui korban mengalami patah tulang iga sebanyak enam buah yang kemudian menusuk paru-paru hingga korban tewas.

Ia mengatakan dari fakta-fakta yang telah diuraikan di atas maka pihaknya menarik kesimpulan bahwa korban meninggal dunia setelah melompat sendiri dari jembatan demi menghindari kejaran Polisi, sehingga tidak ada unsur tindak pidana di sana.

“Itu kesimpulan sementara dari hasil penyelidikan kami, jika memang nanti ada pihak yang mengajukan bukti serta bukti baru akan kami tampung dan penyelidikan dibuka kembali,” katanya.

Pada bagian lain, bersamaan dengan peristiwa itu 17 personel Sabhata Polda Sumbar diperiksa oleh Propam Polda berkaitan dengan tindakan mereka terhadap 18 pelaku tawuran yang telah dikumpulkan di Kantor Polsek Kuranji.

“Jadi 17 personel diperiksa atas tindakan mereka kepada 18 pelaku tawuran yang diamankan di Kantor Polsek Kuranji, bukan terhadap korban Afif Maulana. Itu dua TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang berbeda sekalipun waktu dan lokasinya berdekatan,” pungkas dia.

Penutupan itu disebabkan karena masa tanggap darurat bencana yang dimulai sejak 11 Mei sampai 8 Juni 2024 sudah berakhir.

Menurut Kepala Kantor SAR Padang, Abdul Malik, bedasarkan SK Bupati Tanah Datar No: 100.3.3.2/189/BPBD-2024 tentang status tanggap darurat bencana banjir lahar dingin, banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tanah Datar 11 Mei sampai 8 Juni 2024 maka pencarian ditutup.

“Hasil kesepakatan pihak keluarga dengan bupati, tim SAR gabungan dan pihak perangkat nagari, dengan tidak ditemukannya tanda-tanda keberadaan korban, maka operasi SAR ditutup,” ujarnya, Sabtu 8 Juni 2024.

Penutupan tersebut melakukan upacara dipimpin langsung Bupati Tanah Datar, Eka Putra di kantor bupati.

“Pada pukul 09.00 WIB dilakukan rapat semua unsur-unsur yang terlibat. hasilnya semua unsur dikembalikan ke kesatuan masing-masing,” jelas Abdul.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Basarnas Padang, korban bencana alam itu menelan korban jiwa sebanyak 63 orang.

Dari jumlah tersebut 60 orang sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan dan tiga orang belum teridentifikasi karena hanya potongan bagian tubuh, sudah diserahkan ke Dinas Sosial untuk dimakamkan.

Dari jumlah 63 tersebut, korban terbanyak di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 32 orang, yang tidak ditemukan ada 10 orang.

Kemudian Kabupaten Agam dengan jumlah korban 24 orang, semua ditemukan.

Kota Padang Panjang meninggal dua orang dan Kota Padang dua orang. []

PADANG – Puluhan warga Kelurahan Jati Gaung, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat menggerebek sebuah kos perempuan di daerah itu. Seorang oknum polisi sedang berbuat mesum dengan seorang perempuan penghuni kos.

“Kita intai dari jauh bawa perempuan,” ujar pemilik rumah kos, Yuli Efendi, Sabtu (22/5/2021) malam.

Oknum polisi berinisial TL itu tak berkutik saat warga menggerebek kos tersebut.Warga menggedor-gedor pintu dan berteriak meminta pelaku keluar. Pelaku akhirnya keluar dari kos tersebut.

Pelaku merupakan oknum polisi yang bertugas di Polda Sumbar. Pelaku selanjutnya diamankan anggota Provost Polda Sumbar dan petugas kepolisian Polsek Timur yang datang ke lokasi.

Perempuan penghuni kos tersebut juga ikut diamankan. Dengan kepala tertutup kain, perempuan itu juga dibawa ke mobil polisi.

Warga yang emosi dengan perbuatan pelaku terus meneriaki pelaku saat dibawa ke mobil polisi. Keduanya kini menjalani pemeriksaan di Mapolda Sumbar.

PADANG – Seorang oknum anggota Polres Padang Panjang, Sumatera Barat, diduga menembak seorang wanita yang menjadi teman kencannya di Pekanbaru, Riau. Polres Padang Panjang mengirimkan tim Propam ke Pekanbaru.

“Iya. Ada anggota kita di sana,” kata Kapolres Padang Panjang AKBP Apri Wibowo saat dimintai konfirmasi soal benar-tidaknya oknum anggotanya yang terlibat kasus itu, Sabtu (13/3/2021).

Dia mengatakan tim propam sedang menuju ke Pekanbaru. Bripda AP yang terlibat dalam kasus dugaan penembakan adalah anggota Sabhara.

“Tim Propam sudah (jalan) ke sana,” kata dia.

Dilansir dari detikcom, Sebelumnya Bripda AP diduga menembak seorang perempuan di Pekanbaru, Riau. Wanita itu diduga teman kencan yang dipesan secara online.

Peristiwa itu terjadi di Jalan Kuantan Raya, Pekanbaru, Sabtu (13 /) dini hari. AP diduga memesan wanita penghibur secara online.

Setelah dipesan, dua orang wanita yakni DO dan RO mendatangi lokasi yang disepakati. Namun, kedua perempuan itu pergi lagi dengan alasan akan membeli alat kontrasepsi.

AP curiga dan berniat menemaninya. Kedua wanita itu menolak dan langsung naik taksi online. AP kemudian melepaskan tembakan dan mengenai salah satu korban yaitu RO. Korban dirawat di rumah sakit.

Kebid Propam Polda Riau Kombes Gatot S membenarkan kejadian tersebut. Dia mengatakan, petugas polisi bertugas di Sumatera Barat.

“Benar, namun kasus pidananya ditangani oleh satuan wilayah (Polresta Pekanbaru). Propam terkait pelanggaran saja, tapi kan dinas di Sumbar dia, jadi ditangani Propam Polda Sumbar nanti,” kata Gatot. (red)