Massa yang mengenakan pakaian serba hitam tersebut menggelar aksi damai untuk mengawal sidang praperadilan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pengasuh Padepokan Padang Ati, Desa Simbang Kulon, berinisial AH.

Sambil berorasi dan membentangkan spanduk berisi tuntutan keadilan bagi para korban santriwati, massa menuntut majelis hakim menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan pihak tersangka.

Massa Sempat Kejar Kuasa Hukum Tersangka

Kericuhan kecil sempat mewarnai area pengadilan sesaat setelah persidangan selesai digelar. Massa yang emosional langsung mengejar tim kuasa hukum tersangka AH, yakni Arif N.S., M. Sokheh Supriyono, dan Kurnia Nova.

Melihat situasi memanas, petugas kepolisian di lokasi bergerak cepat melakukan pengamanan ketat dan berhasil mengevakuasi tim advokat tersangka ke dalam gedung pengadilan.

Musaogah, salah satu warga Simbang Kulon, menegaskan bahwa aksi massa ini merupakan bentuk kemarahan masyarakat atas dugaan kejahatan seksual di lingkungan keagamaan.

“Masyarakat berharap pelaku kejahatan seksual ini dihukum seberat-beratnya dan seadil-adilnya. Jika dibiarkan, ini akan menjadi sejarah memalukan di lingkungan pesantren dan kami akan all-out untuk membela korban,” tegas mantan Muhibbin Padepokan Padang Ati tersebut.

Hakim Tolak Praperadilan, Penetapan Tersangka Sah

Ketegangan massa akhirnya mencair setelah Hakim Tunggal PN Pekalongan, Ardhianti Prihastuti, membacakan putusan perkara nomor 3/Pid.Pra/2026/PN Pkl. Hakim memutuskan menolak seluruh permohonan praperadilan dari pihak AH.

“Menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Hakim Ardhianti saat membacakan amar putusan di ruang sidang.

Dengan diketuknya putusan tersebut, penetapan status tersangka, penangkapan, hingga penahanan terhadap AH oleh pihak kepolisian dinyatakan sah secara hukum.

Respons Kuasa Hukum Korban, Polres dan Kuasa Hukum Tersangka

Kuasa Hukum para korban, Ahmad Fauzi, mengapresiasi ketegasan majelis hakim yang menolak gugatan pemohon.

“Kami berharap, pada persidangan pokok perkara nanti akan memberikan keadilan kepada korban, dan terdakwa diberikan hukuman yang setimpal,” tuturnya.

Di sisi lain, Kuasa Hukum Termohon, Kompol Dr. Akhwan Nadzirin, bersyukur karena putusan majelis hakim telah sesuai dengan fakta hukum serta prosedur KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang diterapkan penyidik.

“Alhamdulillah bahwa saat ini sudah dilakukan putusan praperadilan, dan rekan-rekan tahu sendiri putusannya. Karena kami sesuai prosedur, maka praperadilan dari pemohon ditolak,” ujarnya.

Menanggapi kekalahannya di tingkat praperadilan, Kuasa Hukum AH, Arif N.S., menyatakan bahwa pihaknya menerima dan menghormati penuh putusan hakim tersebut.

“Kami sebagai Tim Advokat dari AH menghormati putusan pengadilan, artinya menghormati putusan praperadilan yang sudah dibacakan tadi,” kata Arif usai sidang.

Aksi Borong Jajanan dan Syukuran Warga

Sebagai bentuk rasa syukur atas penolakan praperadilan tersebut, warga Simbang Kulon merayakannya secara spontan di depan gedung PN Pekalongan.

Warga memborong seluruh dagangan para pedagang kaki lima di sekitar pengadilan, lalu membagikan makanan dan jajanan tersebut secara gratis kepada massa serta warga yang hadir.

Aksi syukuran ini menjadi penutup pengawalan persidangan yang berlangsung tertib hingga massa membubarkan diri dengan kondusif. (em-aha)

Sidang dengan agenda pembacaan permohonan pemohon dan jawaban termohon ini dipimpin oleh hakim tunggal PN Pekalongan.

Pemohon AH didampingi tim kuasa hukum Arif N.S., M. Sokheh Supriyono, dan Kurnia Nova. Sementara pihak termohon, Kapolres Pekalongan Kota cq Kasat Reskrim, diwakili Wakapolres Kompol Dr. Akhwan Nadzirin.

Dalam permohonannya, kubu AH meminta hakim membatalkan status tersangka, penangkapan, hingga penahanan karena dinilai tidak sah. Kuasa hukum menilai syarat materiil minimal dua alat bukti belum terpenuhi dalam proses penetapan tersangka kliennya.

Selain itu, kuasa hukum pemohon, Arif N.S., mengkritik proses hukum yang terkesan terburu-buru. Laporan polisi dibuat pada 26 Mei 2026, dan kliennya langsung ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Mei 2026 atau dalam rentang 1×24 jam.

“Kami tidak mempermasalahkan penegakan hukumnya, tetapi hukum acaranya tidak boleh dikesampingkan. Kami minta termohon menguraikan fakta dan bukti permulaan yang diperoleh dalam rentang 1×24 jam tersebut,” tegas Arif.

Menjawab tudingan itu, Wakapolres Pekalongan Kota Kompol Dr. Akhwan Nadzirin menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan telah sesuai KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019. Pihaknya bahkan mengklaim telah mengantongi tiga alat bukti sah untuk menjerat tersangka.

“Kami sudah mengantongi alat bukti berupa keterangan saksi korban, surat hasil pemeriksaan psikologi korban, serta barang bukti yang berkaitan langsung dengan tindak pidana tersebut,” terang Kompol Akhwan.

Di luar ruang sidang, suasana PN Pekalongan tampak memanas usai dipadati sekitar 150 warga dari beberapa desa di Kecamatan Buaran. Massa yang kompak mengenakan pakaian serba hitam tersebut menggelar aksi damai mengawal jalannya persidangan.

Warga membentangkan puluhan poster dan spanduk berisi tuntutan keadilan, penolakan praperadilan, dukungan terhadap para korban dugaan pelecehan seksual serta desakan agar pelaku dihukum berat.

Sebagai informasi, tersangka AH dijerat Pasal 6 huruf c UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS atas dugaan pelecehan terhadap enam santriwati.

Persidangan praperadilan perkara ini dijadwalkan kembali berlanjut pada Kamis (27/8/2026) dengan agenda pembacaan replik dari pemohon dan duplik dari termohon. (em-aha)

Penasihat hukum AH, Arif N.S, meminta masyarakat menghormati bukti ilmiah tersebut dan tidak lagi menggiring opini liar.

Saat ditemui di kantornya pada Selasa (7/7/2026), Arif bersyukur atas keluarnya hasil uji forensik setelah menunggu hampir satu bulan sejak tes dilakukan.

Menurutnya, hasil medis ini menjadi titik terang yang mematahkan narasi viral bahwa kliennya telah menghamili santriwati tersebut.

“Alhamdulillah, hasil tes DNA membuktikan tidak terdapat hubungan biologis. Kami berharap masyarakat dan netizen bisa lebih bijak beropini serta menghormati proses hukum,” ujar Arif.

Pihak kuasa hukum juga mengapresiasi kinerja penyidik Polres Pekalongan Kota yang dinilai telah melaksanakan kegiatan penyidikan secara profesional dan objektif.

Namun, berbekal hasil DNA ini, Arif mengaku akan segera melayangkan surat permohonan resmi kepada pihak kepolisian.

Surat formal tersebut berisi pengajuan penangguhan atau pengalihan penahanan terhadap tersangka AH yang saat ini masih mendekam di sel Mapolres.

Arif menilai penahanan kliennya sejak awal kurang sejalan dengan aturan penahanan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ia merujuk pada Pasal 100 UU Nomor 20 Tahun 2025 yang menyebut penahanan baru bisa dilakukan jika ada kekhawatiran nyata tersangka akan melarikan diri atau merusak barang bukti.

“Klien kami sangat kooperatif sejak awal, tidak ada niat menghambat penyidikan ataupun menghilangkan barang bukti,” jelas Arif.

Terkait adanya aduan tambahan dari enam santriwati lain, Arif menegaskan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang kini sedang berjalan di kepolisian.

Ia menyerahkan sepenuhnya pembuktian perkara tersebut kepada majelis hakim di persidangan berdasarkan alat bukti sah Pasal 184 KUHAP.

“Kami berharap semua pihak ikut mengawal proses hukum ini agar benar-benar transparan dan objektif. Biarlah keadilan ditegakkan berdasarkan fakta dan bukti, bukan asumsi,” tambahnya.

Arif menambahkan, dalam setiap pemeriksaan maupun kunjungan pribadi, sang kiai konsisten membantah seluruh tuduhan asusila yang dialamatkan kepadanya.

Kliennya optimistis bahwa kebenaran materiil atas kasus ini akan terbuka secara benderang saat proses pengadilan nanti.

Mengenai kondisi terakhir AH di dalam sel tahanan Polres Pekalongan Kota, Arif memastikan kliennya dalam keadaan sehat, sabar, dan tawakal.

Di dalam tahanan, sang kiai tetap aktif bersosialisasi dan mengisi waktu dengan kegiatan keagamaan secara rutin.

“Kondisi beliau sehat dan tawakal. Aktivitas di dalam tahanan diisi dengan bersosialisasi bersama tahanan lain, membaca kitab, dan ibadahnya tetap lancar,” pungkas Arif. (em-aha)

Berdasarkan hasil uji DNA resmi yang dirilis oleh pihak kepolisian, bayi tersebut dinyatakan bukan anak kandung dari tersangka AH.

Tersangka AH merupakan oknum pengasuh Padepokan Padang Ati yang sebelumnya telah ditahan oleh aparat kepolisian atas dugaan kasus pelecehan seksual terhadap santriwatinya.

Hasil medis ini mengejutkan banyak pihak yang selama ini mengikuti perkembangan kasus penodaan lembaga pendidikan agama tersebut.

Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota, AKP Setyanto, menjelaskan bahwa tim penyidik telah mengambil sampel DNA dari tiga pihak terkait secara komprehensif.

Pengambilan sampel biologis tersebut melibatkan tersangka AH, korban FZ, serta bayi yang baru saja dilahirkan oleh korban.

Guna menjaga independensi dan akurasi, seluruh sampel tersebut langsung dikirim dan diperiksa secara intensif di Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri.

Hasil laboratorium menunjukkan garis keturunan sang bayi murni tidak memiliki kecocokan genetik sama sekali dengan tersangka utama.

“Ketiga sampel kami kirim ke Puslabfor Mabes Polri dan hasilnya menunjukkan anak itu bukan hubungan biologis AH dengan FZ,” ujar AKP Setyanto didampingi Kanit PPA Ipda Rachma ‘Aisya Putri, Senin (6/7/2026).

Meski hasil tes DNA menyatakan negatif terhadap tersangka, pihak kepolisian menegaskan hal ini tidak akan menghentikan atau menggugurkan proses hukum yang berjalan.

Polisi menyatakan bahwa fokus utama penyidikan adalah tindakan kekerasan seksual yang dilakukan AH, bukan asal-usul sang bayi.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan terbaru, korban FZ sendiri akhirnya mengakui di hadapan penyidik bahwa dirinya sempat menjalin kedekatan dengan pria lain.

Hubungan masa lalu dengan pria lain tersebut terjadi dalam kurun waktu sekitar bulan Maret hingga April pada tahun 2025 silam.

“Dari pemeriksaan, FZ mengakui bahwa perbuatan (dengan pria lain) itu dilakukan sekitar Maret hingga April 2025 setelah momen Lebaran tahun lalu,” jelas Kasat Reskrim menerangkan isi kesaksian.

Di sisi lain, korban FZ tetap teguh pada kesaksiannya bahwa dirinya telah menjadi korban pelampiasan nafsu bejat tersangka AH selama berada di padepokan.

Tindakan keji tersebut diduga dialami korban secara berulang-ulang sejak bulan April hingga ia memutuskan keluar pada September 2025.

Aksi bejat itu menyasar korban pada tengah malam saat seluruh santri lain tertidur dan dalam kondisi kamar yang gelap gulita tanpa penerangan.

Akibat situasi yang minim cahaya, korban mengaku hanya bisa mengenali identitas pelaku lewat isyarat suara tertentu yang sangat khas.

“Perbuatan itu dilakukan tengah malam dalam kondisi kamar gelap, sehingga korban hanya mengenali ciri pelaku dari suara batuknya,” tutur AKP Setyanto menirukan pengakuan pilu korban.

Ironisnya, saat peristiwa dugaan pelecehan tersebut terjadi, terdapat beberapa santriwati lain yang sebenarnya berada di dalam ruangan yang sama dengan korban.

Namun, saat dimintai keterangan oleh penyidik, rekan-rekan korban tersebut mengaku sama sekali tidak mengetahui adanya aksi kejahatan itu.

Pihak Polres Pekalongan Kota memastikan berkas perkara tersangka AH akan tetap digulirkan ke kejaksaan demi tegaknya keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Penyidik tetap optimis karena mengantongi bukti-bukti kuat lain yang merujuk pada pemenuhan unsur pidana perkosaan.

“Kami tidak berorientasi pada hasil DNA, namun pada perbuatan pidana yang dilakukan tersangka menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS,” tegas Setyanto.

Mengenai pencarian siapa sosok ayah biologis yang sebenarnya dari bayi FZ, polisi menyatakan hal itu berada di luar ranah pidana yang kini ditangani.

Tugas utama kepolisian saat ini adalah menuntaskan kasus pelecehan seksual di Padepokan Padang Ati hingga berkekuatan hukum tetap. (em-aha)

Informasi yang beredar cepat melalui pesan berantai tersebut membuat orang tua murid merasa sangat terpukul dan bergegas menyelamatkan anak-anak mereka. Banyak wali santri yang langsung mendatangi lokasi padepokan di Kecamatan Buaran tersebut untuk melakukan penjemputan paksa.

Salah satu wali santriwati UH, mengaku sangat terkejut saat membaca informasi di grup WhatsApp. Dirinya langsung lemas dan tidak menyangka tempat yang selama ini dianggap aman justru menjadi lokasi tindakan kriminal.

“Nggak hanya syok saja, saya sampai nggak bisa tidur semalaman mikirin putri saya,” ungkap UH dengan nada bergetar pada Jumat (29/5/2026) sore di depan Padepokan.

Rasa tidak percaya dirasakan UH lantaran dirinya merupakan salah satu warga yang juga sering mengikuti kegiatan keagamaan di padepokan tersebut.

Namun, setelah kedok bejat sang pengasuh terbongkar ke publik, UH langsung bergegas menuju padepokan guna menjemput sang putri pada Rabu (27/5/2026) malam.

Saat tiba di lokasi, UH melihat situasi pondok sudah sepi karena hampir sebagian besar santriwati telah dijemput keluarga masing-masing.

“Bingung, karena putri saya tidak langsung bersedia diajak pulang. Anak saya meminta izin untuk menunggu terlebih dahulu sampai teman-teman satu kamarnya pulang dijemput oleh orang tua mereka,” terangnya.

Setelah situasi dipastikan aman dan teman-temannya mendapatkan jemputan, barulah siswi tersebut bersedia mengemas barang dan ikut pulang bersama ibunya.

“Anak saya sudah belajar dan tinggal di Padepokan Padang Ati sekitar tiga tahun,” tuturnya saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Untuk biaya hidup di dalam padepokan, ia rutin membayar iuran bulanan sebesar Rp250 ribu yang digunakan untuk keperluan makan. Sementara untuk biaya pendidikan formal di madrasah luar pondok serta kegiatan keagamaan hari Kamis, para wali santri membayar terpisah.

Meski terpukul, UH berkomitmen untuk tetap memprioritaskan masa depan pendidikan anak perempuannya yang saat ini masih berstatus sebagai pelajar madrasah.

Putrinya direncanakan akan tetap melanjutkan sekolah di MTs terdekat yang lokasinya berada di luar area padepokan ilegal tersebut, karena lembaga pendidikan itu tidak dikelola langsung oleh tersangka.

Langkah relokasi sekolah formal baru akan diambil setahun ke depan mengingat prosedur pindah sekolah di tengah semester cukup rumit. (em-aha)

Pondok Pesantren atau Padepokan Padang Ati (PA) yang menjadi lokasi kejadian ternyata berstatus ilegal atau tidak memiliki izin operasional (IJOP).

Hal ini diungkapkan langsung oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pekalongan setelah menggelar rapat koordinasi darurat bersama pemerintah daerah setempat.

“Kalau Pondok Padang Ati ini terus terang tidak berizin operasional di Kemenag,” kata Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pekalongan, Moh Irkham, Kamis (28/5/2026).

Pihak pengelola diketahui tidak pernah melaporkan keberadaan maupun mengajukan dokumen perizinan resmi sejak lembaga pendidikan keagamaan tersebut didirikan.

Akibat kelalaian pengelola tersebut, seluruh aktivitas di dalam padepokan luput dari pendataan serta pengawasan resmi pihak Kemenag.

Irkham menyebut kasus asusila ini menjadi pelajaran berharga bagi sistem pengawasan dan pengelolaan pondok pesantren di wilayah Kabupaten Pekalongan ke depan.

Pihak Kemenag berkomitmen akan segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap lembaga-lembaga keagamaan lain yang terindikasi belum mengantongi izin resmi.

Langkah preventif ini diambil agar kasus serupa tidak terulang kembali dan perlindungan terhadap hak santri dapat dimaksimalkan.

Meski status lembaga tersebut ilegal, Kemenag menegaskan tetap melakukan mitigasi serta penanganan terbaik terhadap ratusan santri yang terdampak kasus ini.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah madrasah dan pondok pesantren terdekat untuk mengalihkan tempat belajar mengajar para santri tersebut.

Upaya ini dilakukan agar para santri tetap dapat melanjutkan pendidikan keagamaan mereka dengan aman, nyaman, dan tenang.

“Insyaallah pondok pesantren sekitar siap menampung, terutama untuk santri-santri yang mengalami kesulitan transportasi ketika akan sekolah karena terlalu jauh,” tambah Irkham.

Mengenai kelanjutan operasional padepokan tanpa izin ini, Kemenag menyerahkan sepenuhnya proses hukum dan eksekusi di lapangan kepada aparat penegak hukum. Fokus Kemenag saat ini hanyalah menjaga moral serta masa depan pendidikan para santri.

Di lokasi yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, menyatakan pemerintah daerah fokus penuh melakukan pendampingan psikologis.

Pemkab Pekalongan langsung menerjunkan tim gabungan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, tim dokter, hingga psikolog ke lokasi padepokan.

Langkah cepat ini dinilai sangat krusial untuk memulihkan kondisi mental para santri, khususnya santriwati yang mengalami trauma.

Pemerintah daerah juga sudah menyiapkan skema relokasi khusus bagi para santri ke empat pondok pesantren di wilayah Karangdadap.

Pemindahan tempat belajar ini dirancang sedemikian rupa dengan tetap memprioritaskan pemulihan kondisi psikologis pasca kasus asusila tersebut mencuat.

“Ada beberapa skema yang kita siapkan. Sekali lagi kami fokusnya adalah memitigasi dan mendampingi para santri,” ungkap Yulian Akbar.

Berdasarkan data sementara yang diterima pemerintah, total terdapat 359 santri yang terdaftar di pondok pesantren Padepokan Padang Ati.

Dari jumlah tersebut, sebagian besar santri saat ini sudah dijemput oleh pihak keluarga masing-masing untuk dibawa pulang ke rumah.

Sementara itu, sekitar 109 santri dilaporkan masih bertahan di lokasi padepokan guna mengikuti proses pendampingan dari tim trauma healing.

Di sisi lain, aparat kepolisian memastikan bahwa proses hukum terhadap pimpinan ponpes kini sepenuhnya ditangani oleh Polres Pekalongan Kota.

Kapolsek Buaran AKP Sunarto mengonfirmasi bahwa pemimpin pondok pesantren berinisial AKF kini telah resmi menyandang status sebagai tersangka.

Petugas kepolisian juga masih disiagakan di area padepokan guna menjaga kondusivitas menjelang pemasangan garis polisi untuk penyidikan. (em-aha)