Penyegelan itu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Rabu 15 Januari 2025.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan dilakukan lantaran kegiatan pagar laut tidak dilengkapi izin dasar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Selain itu kata dia, karena kehadirannya telah meresahkan masyarakat.

“Kami dari KKP khususnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan hadir saat ini untuk melakukan penertiban berupa penyegelan,”tegasnya

“Kami segel sebagai wujud komitmen KKP dalam menindaklanjuti keresahan masyarakat atas indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut di Bekasi,” sambung Nugroho.

Dia menyebut, pihaknya sebenarnya telah berkirim surat kepada penanggung jawab kegiatan pada 19 Desember 2024 lalu.

Surat dilayangkan usai inspeksi lapangan insidental yang dilakukan oleh Polisi Khusus Kelautan di lokasi reklamasi.

Surat dikirimkan sebagai imbauan agar kegiatan pemagaran segera dihentikan.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto menjelaskan bahwa kegiatan ini dikategorikan reklamasi karena kegiatan dilakukan di luar garis pantai berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042.

“Dari hasil penyidikan, kegiatan reklamasi ini terindikasi melanggar Pasal 18 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,” tegas Sumono. []

Pagar laut sepanjang 30 kilometer (km) tersebut terbentang di enam kecamatan.

“Nelayan yang terdampak itu ada 3.888,” kata Trenggono dalam keterangannya, dikutip Sabtu 11 Januari 2025.

Selain nelayan, sekitar 500-an penangkar kerang juga terdampak pagar laut tak berizin tersebut.

Ia pun menegaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mendalami terkait persoalan tersebut, termasuk mencari tahu pemilik dan pemasang pagar laut itu.

Lebih lanjut, Trenggono menekankan pihaknya telah menyegel pagar bambu tersebut karena tidak mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

“Karena jika ada, izinnya dipasang di situ bahwa dia mendapatkan izin KKPRL. Karena tidak ada izin langsung dilakukan penyegelan,” tegasnya.

“Selanjutnya tentu kita akan melakukan penelusuran, siapa yang memasang, pemiliknya siapa, tujuanya apa, dan seterusnya,” sambung Trenggono.

Mengingat, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut wajib mendapatkan izin dari KKP.

Sebelumnya, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Pung Nugroho Saksono menyebut pihaknya telah menemukan titik terang terkait pemilik pagar laut tersebut.

Hal itu, kata ia, usai pihaknya melakukan pendalaman, termasuk meminta keterangan dari sejumlah nelayan, pada Kamis 9 Januari 2025 sore.

“Kami wawancara beberapa nelayan, kami gali dulu siapa di baliknya ini, ada sedikit titik terang dan kami itu sudah kantongi,” kata Nugroho.

Meski demikian, ia belum dapat menjelaskan lebih lanjut terkait temuan ihwal pemilik pagar laut di Tangerang, lantaran masih dalam pendalaman. []