Menurut informasi, tanggul ini dibangun PT Karya Citra Nusantara (KCN), badan usaha pelabuhan yang mengoperasikan terminal umum di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara.

Pramono menyebut Pemprov DKI akan memanggil PT KCN untuk membahas masalah ini. Pramono akan meminta ruang mata pencaharian nelayan tak diganggu dari aktivitas perusahaan.

“Saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat tersebut,” kata Pramono di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

“Ditetapkan 2 orang penanggung jawab pagar laut yaitu Saudara A Kepala Desa dan T selaku perangkat desa. Pelaku sudah mengakui dan bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut dan bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono dalam Rapat dengan Komisi IV DPR, Kamis (27/2/2025).

Dia mengungkapkan, proses penetapan tersebut dilalui melaui proses panjang. Sebab, belum diketahui apakah ada keterlibatan perusahaan atau tidak.

“Khusus di Tangerang kami menyampaikan sudah ditetapkannya 2 pelaku melalui proses panjang, tidak sama dengan yang terjadi di Bekasi karena ada penanggungjawabnya PT. Tapi kalau di Tangerang tidak diketahui siapa,” kata dia.

Arsin sebelumnya tiba di Bareskrim Polri pukul 13.15 WIB untuk menjalani pemeriksaan. Dia didampingi oleh kuasa hukumnya, Yunihar.

Selain Arsin, tiga tersangka lainnya juga hadir dalam pemeriksaan, yakni Sekretaris Desa Kohod Ujang Karta, dan dua orang lain berinisial SP dan CE.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan Arsin dan tiga tersangka tersebut dilakukan penahanan.

Pemeriksaan dijadwalkan Arsin pada pukul 10.00 WIB. Namun hingga pukul 10.30 WIB, dia belum terlihat datang ke Bareskrim Polri.

Pemeriksaan hari ini juga dilakukan pada tiga tersangka lainnya, yakni Sekretaris Desa Kohod Ujang Karta dan dua orang lain berinisial SP dan CE.

Sebelumnya, pemanggilan tersangka dan saksi disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro.

Pada penggeledahan itu melibatkan jajaran Bareskrim Polri, Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) dan petugas Polsek setempat.

Dikutip dari Antara di lokasi, Senin, tampak dua orang penjaga Kantor Desa Kohod, keluar dari gedung menyambut langsung para penyidik dari Polri. Kemudian, penyidik memberikan informasi bahwa keberadaan mereka untuk melakukan penggeledahan di kantor tersebut.

“Kami datang ke sini untuk menjalankan tugas, untuk memeriksa berkas-berkas dan data yang ada di ruang kantor desa Kohod. Kami pun ada surat perintahnya,” kata salah satu penyidik Bareskrim Polri.

Setelah penyidik mengkonfirmasi, mereka tampak memasuki ruangan Kades Kohod dan sekretaris desa untuk memeriksa sejumlah berkas dokumen serta data yang ada di dalam.

Kemudian, tim penyidik juga mengambil beberapa dokumen penting terkait perkara yang ditangani Bareskrim yakni pagar laut.

Sementara itu, di tempat berbeda polisi melakukan penggeledahan di rumah pribadi Kades Kohod yang berlokasi tidak jauh dari kantor desa.

Beberapa anggota polisi, langsung menemui dan mengonfirmasi kepada keluarga serta kerabat yang ada di kediaman Kades Kohod tersebut.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bahwa dalam agenda penggeledahan tersebut pihaknya menerjunkan sebanyak 20 personel dengan dibagi tiga tim.

Di mana, tim pertama diarahkan untuk melakukan pemeriksaan ke Kantor Desa Kohod, tim kedua bertugas menggeledah di kediaman Kepala Desa Kohod yakni Arsin, lalu tim ketiga memeriksa kediaman Sekretaris Desa Kohod.

“Iya benar, kami telah melakukan penggeledahan terkait kasus pagar laut di wilayah Pakuhaji, kabupaten Tangerang Banten. Ada berapa personel yang diturunkan dan berapa dokumen yang kami sita,” pungkas dia.

Gelar perkara dilakukan guna menentukan apakah kasus tersebut dapat naik ke tahap penyidikan atau tidak.

“Akan gelar perkara, gelar perkara kemungkinan akan kami laksanakan besok, Selasa 4 Februari 2025,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Raharjo Puro di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin 3 Februari 2025.

Djuhandani mengatakan, sejauh ini pihaknya telah memeriksa tujuh saksi dalam kasus tersebut.

Mulai dari Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) Raden Lukman hingga Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Banten.

“Kami sudah memeriksa beberapa pihak, yaitu masyarakat pemohon hak, kemudian KJSB Raden Lukman, dari kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintahan daerah kabupaten Tangerang, serta Pemerintahan Daerah Provinsi Banten,” katanya.

Djuhandani memerinci, ketujuh saksi itu adalah dari Inspektorat Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, mantan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Tangerang.

Kemudian, dua orang panitia A, Kakantah Kabupaten Tangerang yang baru, Kasi Sengketa Kantah Kabupaten Tangerang, dan Kasi Penetapan Kantah Kabupaten Tangerang.

“Hasilnya ada tujuh yang kami periksa. Kami mengucapkan terima kasih ke Menteri ATR/BPN (Nusron Wahid) yang sudah mendukung sepenuhnya proses penyelidikan oleh Bareskrim Polri,” katanya. []

“Kita memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada enam pegawai dan sanksi berat kepada dua pegawai,” kata Nusron dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan sanksi tersebut sudah melalui audit internal Kementerian ATR/BPN. Namun, Nusron enggan membeberkan nama pejabat yang disanksi.

“Nah, nama- nama pegawainya siapa saja, kami tidak bisa sebut,” ungkap dia.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendukung penuh Pemerintah Prabowo yang akan melakukan evaluasi semua proyek strategis nasional (PSN).

“Saya memberi apresiasi kepada bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah bersikap tegas dan akan melalukan evaluasi Proyeks Strategi Nasional (PSN) setelah terbongkarnya manipulasi izin dan proses setifikasi ruang laut di PIK 2 yang menurut inforamasi PIK 2 yang awalnya bukan  PSN namun mengejutkan tiba-tiba belakangan PIK 2 berubah mejadi proyek PSN,” ungkap Firman kepada media, Rabu (29/1/2025).

Lebih lanjut, lima PSN yang akan dievaluasi. Salah satunya, Proyek pengembangan Green Area dan Eco-City di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang berlokasi di Provinsi Banten yang dilakukan pemagaran laut.

Politikus senior Golkar ini Mengungkapkan, Pemerintah akan memberikan kesempatan untuk proses ulang perizinan yang salah prosedur, Firman juga menegaskan agar pengajuan proses ijin ulang tidak serta merta menghapuskan pelanggaran hukum yang telah terjadi. Sejati nya, sebuah pelanggaran hukum tidak cukup hanya diberian kesempatan pengajuan ulang.

“Proses hukum tetap harus berjalan hukum harus ditegakan dan tidak pandang bulu dan harus ditegakkan demi keadilan

Pembebasan lahan yang mengintimidasi rakyat juga merupakan pelanggaran hukum dan HAM,” katanya

Legislator dapil Jateng III ini juga menekankan  kepada aparat penegak hukum tidak boleh kendor dan berharap Prabowo mengambil tindakan tegas.

“Siapa saja pejabat yang terlibat harus diganti dan diusut tuntas dan proses hukum,” tutupnya.

Kuasa hukum Agung Sedayu, Muannas Alaidid mengungkapkan jika kliennya selalu membayar pajak terkait kepemilikan tersebut.

“Bahwa SHGB yang ada di atas itu semua terbit sudah sesuai proses dan prosedurnya. Kita beli dari rakyat semula SHM dan dibalik nama resmi bayar pajak dan ada SK surat izin Lokasi/PKKPR semua lengkap,” kata Muannas dalam keterangan tertulis yang diterima kumparan, Kamis (23/1/2025).

Muannas menjawab isu yang mengaitkan perusahaan Agung Sedayu Group (ASG) yang disebut terafiliasi dengan salah satu perusahaan.

Sebanyak 234 bidang merupakan SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB milik PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perorangan. Selain itu, ada 17 bidang sertifikat SHM di kawasan itu.

Muannas mengatakan, bahwa tidak semua SHGB pagar laut sepanjang 30 km tersebut milik PIK 2. Menurutnya, ada yang menarasikan seolah semua PIK 2 adalah Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Isu ini lalu dibawa ke pagar laut bahwa semua pagar laut sepanjang 30 km adalah SHGB PIK. Itu tidak benar, karena ada SHM warga lain sesuai keterangan BPN,” ujar Muannas.

“Pagar laut bukan punya PANI, tak ada kaitan dengan PANI. Dari 30 km pagar laut itu, kepemilikan SHGB anak perusahaan PIK PANI dan PIK non-PANI hanya ada di dua Desa Kohod Kecamatan Pakuhaji aja, di tempat lain enggak ada,” ujar dia.

Kakanwil ATR/BPN Banten dan Kepala Pertanahan Kabupaten Tangerang dimintai keterangan terkait terbitnya HGB di kawasan laut yang dibentengi pagar bambu di Kabupaten Tangerang.

“Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten sudah memenuhi panggilan rapat bersama Kementerian ATR/BPN. Data, dan informasi seputar pemberitaan dimaksud yang telah dilaporkan atau disampaikan langsung ke Kementerian ATR/BPN,” kata Kasubag Humas ATR/BPN Banten, Muti, melalui pesan singkatnya, Selasa (21/1/2025).

Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepala ATR/BPN Banten dan Kabupaten Tangerang itu, dia mengatakan dari kementerian akan melakukan investigasi penyebab terbitnya sertifikat HGB di lautan.

“Kami sampaikan kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat (hak guna bangunan) yang di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di sosial media,” kata Nusron, Senin (20/1/2025).

Dia juga merinci, jumlah sertifikat hak guna bangunan itu sebanyak 263 bidang. Diketahui sertifikat alas tersebut atas nama beberapa perusahaan.

Pertama, PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sementara Sentosa sebanyak 20 bidang kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang,” ucap dia.

Hal ini disampaikan Agus merespons pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menyayangkan adanya pembongkaran pagar laut itu.

“Yang dibongkar jalan keluar masuk nelayan, supaya nelayan bisa mencari ikan di laut,” kata Agus saat dihubungi, Minggu (19/1/2025).

Pembongkaran ini juga, lanjutnya, dilakukan sembari berkomunikasi dengan kementerian terkait.

Nantinya, Agus memastikan, pembongkaran akan dilakukan secara menyeluruh bersama dengan instansi terkait lainnya.

“Iya (pagar laut akan dibongkar semua) dan melibatkan semua instansi yang terkait, tidak hanya TNI,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono, mengaku tak tahu ada pembongkaran pagar laut Tangerang, Banten, oleh TNI AL bersama warga lokal Tanjung Pasir.

“Saya posisi sedang perjalanan luar kota, saya baru tahu dari media kalau ada pembongkaran, sepemahaman saya sedang dalam proses penyidikan,” ujarnya kepada kumparan, Sabtu (17/1/2025).

“Dan jika benar dibongkar ya sangat disayangkan karena itu kan barang bukti penyidikan,” tambahnya.

“KKP mestinya juga berani menyegel dan membongkar pagar laut di Tangerang,” kata Yphan dalam keterangannya, Kamis 16 Jamuari 2025.

Ia menilai bahwa persoalan pagar laut sudah menjadi persoalan yang terlalu lama bergulir.

Namun sampai dengan saat ini belum ada tindakan tegas dari aparat maupun elemen pemerintah.

“Sudah terlalu lama persoalan ini muncul, tapi belum ada tindakan tegas,” ujarnya.

Lebih dari itu, anggota legislatif dari Faksi PAN (Partai Amanat Nasional) tersebut mendesak agar aparat penegak hukum segera mencari dan menemukan siapa sebenarnya otak dari pemasangan ribuan bambu tersebut.

Bahkan DPR pasti akan mendukung langkah penyelidikan dan penyidikan aparat kepolisian jika memang berani melakukan pengusutan terhadap kasus pemasangan pagar laut itu.

“Siapa pun di belakang pemagaran laut itu, Komisi IV DPR mendukung langkah berani dan tegas,” tegas Yohan.

Lebih lanjut, ia menduga kuat bahwa ada sebuah gerakan yang dilakukan oleh pihak pemagar laut dengan cara memanfaatkan masyarakat agar menjadi tameng, sehingga otak sebenarnya tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum maupun dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Masyarakat jangan mau dijadikan tameng pemagaran bambu, itu tindak pidana. Masyarakat jangan mau dikorbankan,” tukasnya.

Terkait dengan kasus di Tangerang, Yohan meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan segera melakukan penyisiran laut jangan sampai ada kasus serupa di pesisir pantai dan lautan lainnya.

“Jangan sampai ada lagi pemagaran bambu yang menghalangi nelayan mencari nafkah,” pungkas Yohan. []