Pemprov DKI Pertahankan Keistimewaan Mobil Listrik, Strategi Jakarta Menuju Langit Biru

Aditya — Wed, 06 May 2026 10:49:11 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Provinsi Jakarta secara resmi mempertegas komitmennya dalam mendukung transisi energi hijau dengan mempertahankan berbagai insentif strategis bagi pemilik kendaraan listrik berbasis baterai di wilayah ibu kota. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mentransformasi Jakarta menjadi kota global yang rendah emisi dan berkelanjutan.

Berdasarkan pengumuman terbaru pada Selasa, 5 Mei 2026, para pengguna kendaraan listrik akan tetap menikmati fasilitas fiskal berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta hak istimewa untuk tidak terikat oleh aturan pembatasan lalu lintas ganjil genap di ruas-ruas jalan protokol. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi konsumen, tetapi juga sebagai instrumen psikologis guna mempercepat perubahan gaya hidup masyarakat dari penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil ke teknologi yang lebih ramah lingkungan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menjelaskan bahwa konsistensi arah kebijakan daerah ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat yang sangat kuat. Jakarta, sebagai barometer nasional, secara disiplin merujuk pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ yang menginstruksikan pemberian insentif fiskal bagi kendaraan listrik di seluruh wilayah Indonesia.

Lusiana menekankan bahwa pembebasan pajak kendaraan listrik hingga nol persen merupakan salah satu stimulus paling efektif dalam mendorong angka penjualan kendaraan berbasis baterai di Jakarta. Dengan tidak adanya beban pajak tahunan dan biaya balik nama yang mahal, hambatan finansial bagi masyarakat untuk berpindah ke kendaraan listrik dapat dikurangi secara signifikan. Pihaknya menilai bahwa pemberian insentif ini adalah investasi jangka panjang pemerintah daerah untuk mengurangi beban biaya kesehatan akibat polusi udara yang selama ini merugikan ekonomi kota dalam skala besar.

Di sisi operasional jalan raya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, turut mempertegas bahwa kendaraan listrik tetap mendapatkan karpet merah dalam sistem transportasi perkotaan. Kebebasan dari aturan ganjil genap dinilai sebagai daya tarik utama yang membuat kendaraan listrik menjadi pilihan logis bagi para profesional dan pelaku usaha di Jakarta yang membutuhkan mobilitas tinggi tanpa hambatan waktu.

Pajak Kendaraan Listrik – Daerah Eranasional.com

Pemprov DKI Pertahankan Keistimewaan Mobil Listrik, Strategi Jakarta Menuju Langit Biru