Kebijakan itu dalam rangka HUT ke-498 Jakarta.

“Periodenya Sabtu 14 Juni 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025,” kata Kepala Bapenda DKI Lusiana Herawati dikutip dari CNNIndonesia, Jumat (13/6/2025).

Dia menyampaikan, masyarakat yang memiliki tunggakan pajak hanya membayar pokok pajak dengan adanya kebijakan ini.

“Syaratnya ya seperti pembayaran pajak kendaraan biasa, kalau punya tunggakan dimana yang harus dibayarkan pokok pajak plus sanksi denda dengan adanya insentif ini hanya membayarkan pokoknya saja,” ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan akan memberikan pemutihan pajak dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 pada 22 Juni mendatang.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan program itu hanya berlaku bagi masyarakat yang membayar pajak tepat pada hari tersebut.

“Jadi pemutihan pajak bukan diberikan kepada yang tidak bayar pajak. Pemutihan pajak diberikan kepada yang pada hari itu mau bayar pajak, kan berbeda banget ya,” kata Pramono di Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).

Melalui program tersebut, masyarakat Jawa Barat khususnya Kota Depok yang belum membayar pajak kendaraan bermotor maka semua denda dan tunggakan pokok akan dihapuskan.

Sehingga, masyarakat cukup membayar pajak kendaraan tahun berjalan saja.

“Buat warga Depok, ini ada kebijakan dari pemprov yang pastinya meringankan beban bagi yang punya tunggakan kendaraan bermotor. Jangan sampai lewatkan kesempatan ini untuk membayar pajak kendaraan bermotornya,” kata Supian Suri usai mengunjungi Samsat Kota Depok I Kecamatan Sukmajaya, Kamis (20/03/25).

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang merupakan kado lebaran untuk warga Jabar ini akan berlangsung mulai 20 Maret hingga 6 Juni 2025 mendatang.

Dalam hal ini, Supian Suri mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang udah membayarkan pajaknya tepat waktu.

Namun, bagi yang belum untuk segera memanfaatkan kesempatan ini untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Dikatakan Supian Suri, untuk masyarakat yang tidak bisa datang ke Samsat, dapat membayarkan pajaknya secara online melalui aplikasi SAPAWARGA atau aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL).

“Pembayaran secara online tetap akan dapat kebijakan yang sama, dibebaskan tunggakannya,” jelasnya.

“Jadi warga Depok ayo bayar pajaknya, dan manfaatkan program ini. Karena pajak yang kita bayarkan alokasinya untuk perbaikan dan kebaikan jalan yang ada atau yang digunakan masyarakat,” tutupnya.

Hal itu disampaikan Dedi dalam akun Instagram miliknya @dedimulyadi71, pertama-tama Dedi meminta kepada masyarakat Jabar apabila selama ini pelayanan yang diberikan Pemprov Jabar belum maksimal.

Dia juga memaafkan kesalahan para pemilik kendaraan bermotor yang masih menunggak pajak.

“Sebentar lagi Lebaran nih. Nah saya minta maaf nih apabila Pemprov Jawa Barat belum memberikan layanan terbaik untuk warganya. Kami juga memaafkan kesalahan warga Jabar yang sampai saat ini masih nunggak pajak kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat,” kata Dedi, Rabu (19/3/2025).

“Apakah tidak bayar pajak karena sengaja atau tidak punya duit. Kalau punya duit pajak belum bayar jalan dipakai bolak balik jangan protes kalau jalannya jelek karena tidak bayar pajak,” imbuhnya.

Sebagai wujud kepedulian Pemprov Jabar, Dedi pun memberikan kemudahan yaitu dengan menghapus tunggakan pajak para pemilik kendaraan bermotor. Kebijakan ini hanya berlaku mulai 11 April 2025 sampai 6 Juni 2025 untuk perpanjangan pajak baru kendaraan bermotor. Apabila masih ada tunggakan maka tak perlu bayar.

“Nah kami Pemerintah Provinsi Jabar mengampuni memaafkan seluruh tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya tetapi setelah Lebaran mohon diperpanjang. Jadi yang tunggakannya 2024 ke belakang berapa puluh tahun nunggak tak usah dibayar. Kami maafkan dihapuskan tetapi mulai tanggal 11 April 2025 sampai 6 Juni 2025 kami memberikan kesempatan untuk memperpanjang kembali dengan tarif pajak yang baru tahun 2025 tanpa bayar tunggakan,” bebernya.

Dengan kebijakan ini diharapkan bisa dimanfaatkan para pemilik kendaraan bermotor di Jabar. Dia pun memberikan peringatan bagi para pemilik kendaraan yang belum juga memperpanjang pajak kendaraan bermotornya.

“Gak bisa lagi nanti motor mobil yang tanpa pajak lewat di jalan kabupaten dan provinsi. Hayo mau lewat mana? mau lewat udara mumpung langit belum disertifikatkan,” serunya.

“Tidak apa-apa, kita ampuni,” kata Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Aan Suhanan kepada wartawan di Command Center KM 29, Tol Jakarta-Cikampek, Jumat, 5 April 2024.

Ia meminta kepada masyarakat untuk tidak mengkhawatirkan SIM dan STNK yang mati.

Dia memerintahkan ke jajaran terkait kebijakan tersebut. Ia menegaskan masyarakat dapat mengurus perpanjangan masa berlaku SIM dan STNK itu usai libur Lebaran.

“Itu sudah arahkan jajaran, ada penundaan, setelah libur bersama,” katanya.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 322.892 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-7 hingga H-6 Hari Raya Idul Fitri 2024 atau 3-4 April 2024.

Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini meningkat sebesar 21,87 persen jika dibandingkan lalin normal dari 264.953 kendaraan. []

SEMARANG – Pemprov Jawa Tengah resmi menggulirkan insentif pajak kendaraan bermotor (PKB) berupa penghapusan denda atau pemutihan pajak sampai dengan empat bulan ke depan.

Dalam pengumuman resmi, Pemprov Jateng menyatakan insentif pemutihan pajak kendaraan mulai berlaku hari ini 6 Mei 2021 sampai dengan 6 September 2021.

Pemprov berharap insentif tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat secara maksimal.

“Di bulan penuh berkah ini, Gubernur Ganjar Pranowo melalui Bapenda memberikan kebijakan bebas denda pajak kendaraan bermotor untuk masyarakat Jawa Tengah,” tulis Bapenda, dikutip pada Kamis (6/5/2021).

Bapenda mengimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan PKB untuk dapat memanfaatkan insentif pemutihan denda. Dengan demikian, tunggakan yang wajib dibayar hanya untuk komponen pokok pajak.

Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai saluran yang sudah disediakan oleh Pemprov Jateng. Salah satu layanan yang dibuka adalah pembayaran pajak langsung di Samsat yang ada di seluruh wilayah Jateng.

Bapenda mengharapkan insentif pemutihan denda bisa dimanfaatkan dengan optimal oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan uang pajak yang dibayar menjadi modal pemprov melakukan pembangunan daerah yang lebih baik di Jateng.

“Bagi masyarakat Jateng yang masih menunggak bayar pajak kendaraan, buruan datang ke Samsat terdekat dan bayar pajak kendaraannya,” sebut Bapenda.

Informasi tambahan seputar kebijakan pemutihan denda PKB dapat diakses melalui berbagai saluran media sosial milik Bapenda. Akses informasi bisa melalui laman resmi di bapenda.jatengprov.go.id, akun Twitter @bapenda_jateng dan akun Instagram @bapenda_jateng. ***

Jakarta, eranasional.com – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mulai melakukan penghapusan atau blokir data kendaraan bagi yang tidak melakukan pengesahan ulang surat tanda nomor kendaraan (STNK) selama dua tahun berturut-turut sejak masa berlaku lima tahunan berakhir.

Artinya, kendaraan baik itu mobil atau sepeda motor yang menunggak pajak selama dua tahun berturut-turut dari masa berlaku STNK lima tahunan, maka otomatis menjadi barang rongsok, karena tidak ada opsi pemutihan atau registrasi ulang.

Tindakan ini merupakan realisasi dari peraturan yang secara jelas tertuang dalam Undang-undang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 74 dan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 pasal 110.

“Benar kami sedang melaksanakannya, tapi saat ini dimulai untuk kendaraan yang sudah tidak layak pakai dahulu. Kendaraan-kendaraan yang sudah lama ditinggalkan atau tidak digunakan karena rusak berat dan sebagainya. Kemudian nanti baru berlanjut ke sana,” kata Direktur Registrasi dan Identifikasi (Regident) Korlantas Brigjen Halim Pagarra, kepada awak media, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

“Lebih lanjut, karena datanya ini secara nasional, jadi saya harus cek Electronic Registrastion and Identification (ERI),” kata dia.

Secara aturan, UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 menjelakan bahwa ada dua dasar penghapusan registrasi kendaraan, yaitu permintaan pemilik dan pertimbangan pejabat berwenang tentang registrasi kendaraan.

Pada ayat 2, penghapusan registrasi kendaraan bisa dilakukan bila kendaraan rusak berat sehinga tidak dapat dioperasikan dan pemilik tidak melakukan registrasi minimal dua tahun setelah habis masa berlaku STNK (5 tahunan).

Berikut aturan lengkapnya:

1. Kendaraan bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atas dasar:
a. permintaan pemilik kendaraan bermotor, atau
b. pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi kendaraan bermotor.

2. Penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b dapat dilakukan jika:
a. kendaraan bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan, atau
b. pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

3. Kendaraan bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali.

Sementara untuk kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengesahan selama dua tahun sejak berakhirnya masa berlaku STNK dan tidak dilakukan registrasi dan identifikasi perpanjangan akan dilaksanakan prosedur penghapusan data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sebagai berikut:

1. Tiga bulan sebelum berakhirnya waktu dua tahun tersebut, maka akan diberikan surat peringatan pertama untuk waktu satu bulan sejak diterimanya surat peringatan melakukan registrasi dan identifikasi perpanjangan.

2. Apabila pemilik kendaraan tidak melakukan perintah dalam peringatan pertama, diberikan surat peringatan kedua untuk jangka waktu satu bulan.

3. Apabila pemilik kendaraan motor tidak memberikan jawaban atas peringatan kedua, maka diberikan surat peringatan ketiga dalam waktu satu bulan sejak diterimanya peringatan ketiga melaksanakan registrasi kendaraan motor dan penempatan kendaraan bermotor masuk dalam daftar penghapusan sementara. (Red).