Puluhan warga bersama ahli waris pemilik lahan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok, Jumat (24/10/2025), menuntut kejelasan status tanah yang mereka klaim sah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Inspeksi Agraria (SK Kinag).

Kuasa ahli waris, Rita Sari, menegaskan pihaknya mendesak BPN Depok segera menerbitkan sertifikat atas dasar SK Kinag yang telah lama mereka miliki.

Menurutnya, langkah ini merupakan tindak lanjut setelah tercapainya kesepakatan damai antara ahli waris dan pihak Kavling Paguyuban Depkes RW 17.

“Yang kami minta hanya kepastian hukum. SK Kinag itu sah, dan BPN seharusnya mensertipikatkan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Rita usai mendampingi ahli waris berdialog dengan pejabat BPN Depok.

Sejarah Konflik dan Dugaan Intimidasi

Rita membeberkan bahwa konflik tersebut berawal dari pembelian secara paksa lahan oleh pihak Depkes kepada penggarap pada masa lampau.

“Dulu mereka ditakut-takuti, diintimidasi. Penggarap tidak berani melawan karena berhadapan dengan orang-orang berseragam,” ungkap Rita.

Ia menambahkan, lahan tersebut awalnya terdaftar dengan dasar hukum SK Kinag, namun kemudian diubah menjadi surat girik dan diterbitkan 244 sertipikat atas nama Depkes oleh BPN Depok.

Namun belakangan, sertipikat tersebut dibatalkan oleh BPN karena tidak memiliki tanda batas (marka) yang jelas di data BPN maupun kelurahan setempat.

Setelah pembatalan, pihak Depkes sempat memanggil ahli waris untuk menempuh jalur musyawarah. Hasilnya, telah dibuat akta perdamaian notaris, yang dinilai sah secara hukum.

“Senin depan (27 Oktober 2025) kami akan membawa perwakilan Depkes ke BPN untuk mengklarifikasi dan menindaklanjuti kesepakatan damai ini,” jelas Rita.

Ia menegaskan, bila BPN kembali menunda atau mengabaikan, pihaknya akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.

“Kalau BPN menyepelekan hak rakyat, kami tidak akan tinggal diam, Kita datangin lagi BPN Depok,” tegasnya.

Rita menekankan, SK Kinag Jawa Barat Nomor LR.36/D/VIII/54/1972 tertanggal 23 Desember 1972, yang menjadi dasar klaim ahli waris, telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) di kasus serupa.

“Sudah jelas ada dasar hukumnya. SK Kinag itu sah dan diakui, seharusnya BPN menindaklanjuti, bukan malah menunda,” tandas Rita. (*)

Ketua RW 03 Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Nuryadin Rahman mengatakan pihaknya akan menyiapkan odong-odong yang bertugas menjemput dan kembali mengantar pulang warga lanjut usia (lansia) yang nyoblos di TPS.

“Kami menyediakan odong-odong untuk menjemput lansia atau mereka yang sakit di wilayah RW 03 saat hari pencoblosan 14 Februari besok,” kata Nuryadin, Senin, 12 Februari 2024.

Adapun teknis pelaksanaannya, lanjut Nuryadi, panitia pemungutan suara akan menjemput di setiap shelter yang telah ditentukan. Katanya, ada empat blok di lingkungan RW 03 sebagai titik penjemputan warga.

“Shelter penjemputan itu di Blok Pepaya, Belimbing, Nanas, dan Durian. Nanti odong-odong menjemput di blok-blok itu untuk mengantar mereka ke Kampung Pemilu,” ujarnya.

Kata Nuryadi, odong-odong tersebut akan beroperasi dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

“Jumlah armada hanya ada satu, tapi bakalan keliling terus dari pagi sampai siang. Bagi lansia yang mau dijemput, silakan menunggu di titik penjemputan,” jelas Nuryadi.

Nuryadi mengatakan, fasilitas ini merupakan inisiatif dari seluruh warga RW 03 yang mencakup 11 RT untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.

Kampung Pemilu berada di Jalan Nenas Raya, Kecamatan Pancoran Mas, Depok. Di sana ada tujuh TPS yang semuanya berada di wilayah RW 03.

Tujuan dibentuknya Kampung Pemilu agar warga yang memiliki hak pilih berkumpul di satu titik saat menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024.

“Setiap TPS itu menampung sekitar dua hingga tiga RT, masing-masing minimal ada 250 Daftar Pemilih Tetap (DPT), jadi total ada 1.500-an pemilih,” ujar Bendahara RW 03, Yasin menambahkan.

Nuryadin berharap hadirnya Kampung Pemilu tahun ini dapat meningkatkan persentase keikutsertaan warga RW 03 dalam pemungutan suara di Pemilu 2024. (*)

Eranasional.com – Kapolda Metro Jaya (Irjen. Pol. Fadil Imran) mendatangi Lapangan Penggorengan, Pancoran Mas, Depok, Kamis (10/03/2022). Lokasi ini yang menjadi titik tawuran gengster beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kedatangannya ke tempat tersebut untuk mengetahui kondisi di lapangan. Selain itu, dia juga akan mengidentifikasi, mencari solusi dan memberikan arahan.

“Malam ini saya sedang di Kavling Pancoran Mas di Lapangan Penggorengan. Dimana kira-kira dua hari yang lalu ada tawuran di TKP,” ungkapnya.

Ia menyatakan, kehadirannya untuk mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan tawuran dengan Polsek serta pengurus RT-RW setempat. Dia berharap kejadian ini tidak terulang lagi.

“Saya datang ke sini untuk mengidentifikasi duduk persoalan dan berdiskusi mencari solusi dan memberikan arahan kepada jajaran Polsek untuk mengambil langkah-langkah pencegahan agar tawuran ini bisa kita selesaikan secara bersama-sama dengan segenap warga masyarakat,” tuturnya.

“Ini ada Pak RW Pak Ali, kemudian ada Pak RT Pak Surya, ini ada anggota dewan, alhamdulillah bisa ketemu di sini. Terima kasih,” pungkasnya.

Sebagai informasi, belasan anggota gengster melakukan penyerangan terhadap warga Situ Pitara Siwagandu. Setidaknya tiga orang harus menjalani perawatan akibat dikeroyok.

Eranasional.com – Kecamatan Pancoran Mas kini menempati urutan tertinggi jumlah kasus positif virus Corona atau Covid-19 di Kota Depok.

Mengutip data di Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Depok, per Jumat 21 Agustus 2020 ini jumlah positif aktif di Pancoran Mas mencapai 74 kasus. Sembuh 152 kasus dan kematian 11 kasus.

Posisi kedua Kecamatan Cimanggis dengan 71 kasus. Sembuh 202 kasus dan kematian 10.

Sebelumnya, positif aktif di Kecamatan Cimanggis mencapai 82 kasus. Sembuh 189 dan kematian 9 kasus. Sehingga Kecamatan Cimanggis ketika itu menempati urutan teratas.

Untuk posisi ke 3 Kecamatan Sumajaya, dengan 65 kasus. Sembuh 192 kasus dan kematian 10 kasus.

Posisi ke empat, Kecamatan Beji, dengan 63 kasus, sembuh 146 kasus, dan kematian sebanyak 8 kasus.

Sedangkan posisi ke lima Kecamatan Cilodong, dengan 52 kasus, 81 sembuh, dan 3 kasus kematian. (red)

Depok, eranasional.com | Pemotongan dana Bantuan Sosial (Bansos) yang terdampak corona virus disease (Covid-19), terjadi di sejumlah wilayah Kota Depok, Jawa Barat.

Uang senilai Rp250.000, yang diberikan ke setiap Kepala Keluarga (KK) melalui program jaring pengaman sosial (JPS) disunat oleh oknum RT setempat.

Selaku Ketua RT 005 RW 006, Barep Suroso mengakui kesalahan jika ada uang bantuan warga yang dipotong sebesar Rp25.000. Namun dia membantah potongan tersebut masuk ke kantong pribadinya.

“Terus terang saja, dengan potongan Rp25 ribu itu saya akui salah. Uang itu sama sekali tidak makan seperak pun,” kata Barep kepada wartawan, Senin (20/4/2020).

Warga yang mendapatkan uang Rp225 ribu dari seharusnya Rp250 ribu. Lanjut Barep, bahwa potongan uang sebesar Rp25 ribu digunakan untuk warga lainnya yang tidak mendapatkan bantuan dana Covid-19.

Sebab dari 100 KK yang diajukan untuk terima bantuan hanya 39 KK diterima oleh Pemkot Depok sebagai pemberi uang. Maka itu, dia bersama ketua RT lainya berinisiatif memangkas uang itu dan memberikan kepada warga lainnya.

“Pemotongan itu berdasarkan kesepakatan para ketua RT yang juga mengalami dilema serupa. Warga ini dapat dan yang ini enggak dapat, padahal secara ekonomi sama. Ini pasti warga akan tanya saya kenapa dia enggak dapat, saya jawabnya bagaimana,” tuturnya.

Akan tetapi, potongan uang yang rencananya akan diberikan ke warga lainnya saat ini sudah dikembalikan ke penerima dana seharusnya.

“Emang rencananya potongan uang itu dikumpulkan, dan akan dijadikan sembako kemudian dibagikan ke warga lainya,” tutupnya.

(Fyan/red).

Eranasional.com – Rapat Pleno rekapitulasi suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tingkat Kota Depok kembali di skorsing karena masih ada empat Kecamatan yang belum menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara. Selain itu, ditemukan ada selisih data perolehan suara, dengan jumlah yang menang baik Pemilihan Presiden Wakil Presiden (Pilpres) dan Legislatif (Pileg).

“Memang ini masih berproses, karena mekanisme hasil suara dari Kecamatan itu harus sesuai. Kalau ada selisih, maka perlu diperiksa dokumen C1 planonnya satu per satu ini yang membuat rekapitulasi menjadi terhambat,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota depok, Nana Shobarna di Hotel Bumi Wiyata, Selasa (7/5/2019).

Menurut Nana, hingga Selasa sore, masih ada empat Kecamatan yang belum menyerahkan rekapitulasi suara ke KPU yakni
Kecamatan Tapos, Cilodong, Cimanggis dan Pancoranmas. “Ya Dinamikanya seperti ini, kita sebagai penyelenggara harus mengikuti,” kata Nana.

Nana mengakui, wilayah 4 kecamatan itu cukup luas sehingga membutuhkan tenggang waktu dalam penghitungan. “Wilayah ini besar, tentu jumlah tempat pemungutan suaranya juga banyak,” kata Nana.

Rekapitulasi suara se – Kota Depok dimulai sejak Minggu 5 Mei 2019 di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Margonda Raya Depok. KPU telah menjadwalkan, penghitungan akan memakan waktu selama dua hari. Tapi kenyataannya sudah berlangsung 3 hari, belum selesai. “Ya memang, akhirnya jadi mundur namun besok (Rabu 8 Mei 2019) kami akan memaksimalkan waktu. Kami pastikan beres,” kata dia. (drn)