Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menangani pandemi Covid-19. Menurutnya, Satpol PP memiliki peran, baik dari hulu hingga ke hilir, dalam melakukan penanganan. Namun yang paling utama adalah penanganan di hulu, terutama dalam mencegah penularan Covid-19.

“Nah, dalam konteks penegakan untuk menangani pandemi ini, maka peran dari Satpol PP yang paling utama adalah di hulu, yaitu melakukan pencegahan (penularan),” ujar Mendagri saat memberi pengarahan kepada Kepala Satpol PP seluruh Indonesia melalui video conference, Senin (19/7/2021).

Mendagri menuturkan, peran Satpol PP dalam penanganan di hulu, yakni mencegah terjadinya kerumunan, maupun mengurangi mobilitas masyarakat yang berpotensi terhadap penularan Covid-19. Sedangkan dari penanganan di hilir, Satpol PP dapat membantu memperkuat sistem kesehatan bila ditugaskan untuk melacak orang yang kontak dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19. Peran hilir lainnya, misalnya meminta masyarakat melakukan isolasi mandiri.

Mendagri menjelaskan, saat ini pemerintah berupaya membendung penularan Covid-19 dengan mengurangi mobilitas dan mencegah kerumunan, dan menegakkan protokol kesehatan. Karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Salah satu upaya pemerintah untuk membendung penularan, yaitu mengurangi mobilitas, mencegah kerumunan, kemudian memasifkan penggunaan masker dan upaya jaga jarak dan lain-lain,” kata Mendagri.

Kendati demikian, Mendagri menyadari pembatasan ini membuat masyarakat kurang nyaman karena mereka ingin bebas. Namun, bila ini dibiarkan maka akan terjadi interaksi masyarakat berupa kerumunan dan mobilitas yang tinggi. Dengan begitu, potensi penularan menjadi tak terbendung.

Dengan kondisi masyarakat yang demikian, Satpol PP diminta untuk memperhatikan sejumlah hal dalam upaya menegakkan peraturan PPKM. Salah satunya menempatkan penanganan dengan cara-cara kekerasan sebagai jalan terakhir.

Eranasional.com – 

Yang paling banyak dari Kecamatan Cipayung yakni 105 orang. Kemudian menyusul Kecamatan Tapos (100 orang), Pancoran Mas (100), Sukmajaya (99), Cimanggis (91), Cilodong (85), Beji (70), Sawangan (57),Limo (47), Cinere (38) dan Bojongsari 36 orang.

“Pelayanan nikah sudah kami buka sejak, Sabtu 6 Juni 2020 lalu. Untuk sementara pelaksanaan nikah diharuskan di Kantor KUA atau balai nikah dengan menerapkan protokol kesehatan,” kata Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok, H. Asnawi, Senin 8 Juni 2020.

Asnawi mengakui, pada akhir pekan kemarin sangat banyak yang menikah. Satu kantor KUA saja bisa melaksanakan 10 sampai 15 pernikahan. Jumlah yang hadir saat pernikahan dibatasi maksimal 10 orang, termasuk petugas, wali nikah dan dua orang saksi.

Semua yang hadir harus menggunakkan masker dan menjaga jarak. Khusus untuk penghulu, wali, pengantin dan saksi wajib memakai sarung tangan. “Karena prinsip ijab qobul ini kan harus langsung, makanya harus pakai sarung tangan,” kata Asnawi.

Namun tidak tertutup kemungkinan pernikahan dilaksanakan di rumah dengan catatan pihak tuan rumah harus menerapkan protokol kesehatan.

“Yang penting pihak keluarga menjamin dan siap siaga untuk menjalankan protokol kesehatan. Pihak penghulu berhak menolak apabila yang hadir di rumah itu sangat banyak,” kata dia. (Red)