Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menjelaskan bahwa pemeriksaan ahli diperlukan untuk menilai apakah peristiwa yang dilaporkan memenuhi unsur pidana. Setelah rangkaian pengumpulan fakta dianggap cukup, penyidik akan menggelar perkara guna menentukan apakah kasus ini bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Hingga saat ini, tercatat 27 orang telah diperiksa, termasuk pelapor, saksi-saksi, serta Pandji sendiri sebagai terlapor. Pandji sebelumnya menjalani pemeriksaan pada Jumat (6/2) lalu dengan total 63 pertanyaan dari penyidik. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak merasa melakukan penistaan agama dan berkomitmen mengikuti seluruh proses hukum dengan baik.

Pandji menyampaikan bahwa pemeriksaan berlangsung lancar dan semua pertanyaan telah dijawab sesuai kapasitasnya. Ia menekankan bahwa posisinya adalah tidak merasa bersalah, sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum untuk membuktikan kebenaran.

Saat ini, publik menunggu hasil pemeriksaan para ahli yang akan menjadi penentu apakah kasus ini memenuhi unsur pidana atau tidak. Aparat belum merinci siapa saja ahli yang akan dimintai keterangan maupun jadwal pemeriksaan mereka.

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan figur publik yang dikenal luas sebagai komika, aktor, dan presenter. Proses hukum yang berjalan akan menjadi ujian transparansi dan profesionalisme aparat dalam menangani laporan yang menyangkut isu sensitif.

Pandji tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 10.30 WIB untuk memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber). Pemeriksaan tersebut menjadi kehadiran pertamanya setelah sebelumnya sempat berhalangan karena berada di luar negeri.

“Saya dapat panggilan terkait kasus Toraja. Mulai diperiksa dari pukul 10.30,” ujar Pandji kepada wartawan, dikutip dari Antara.

Dalam pemeriksaan tersebut, komika berusia 46 tahun itu mengaku mendapat 48 pertanyaan dari penyidik. Pertanyaan-pertanyaan itu berkaitan dengan materi video stand up comedy yang menyinggung prosesi adat pemakaman masyarakat Toraja.

Penyidik mendalami konteks materi, maksud penyampaian, serta dampak dari konten yang dianggap menyinggung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Meski kasus ini telah masuk ke ranah hukum, Pandji menegaskan sikap kooperatifnya dengan mengikuti seluruh proses yang berjalan.

“Sebenarnya permintaan maaf sudah pernah dilakukan dan sudah bisa dilihat publik. Tapi mungkin ini memang meneruskan laporan yang ada. Saya ikuti saja prosesnya,” kata Pandji.

Pandji menekankan bahwa dirinya sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Toraja atas materi lawakan yang menimbulkan polemik. Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui berbagai platform dan telah menjadi konsumsi publik.

Namun, Pandji menyadari bahwa permintaan maaf tidak otomatis menghentikan proses hukum jika laporan tetap berjalan.

“Saya menghormati proses hukum dan siap memberikan keterangan sesuai yang dibutuhkan,” imbuhnya.

Kuasa hukum Pandji Pragiwaksono, Haris Azhar, membenarkan bahwa pemeriksaan kali ini merupakan kehadiran pertama kliennya sebagai saksi di Bareskrim Polri.

“Pemanggilan sebenarnya sudah dilakukan dua kali. Namun saat itu Pandji belum berada di Indonesia karena masih di Amerika Serikat,” jelas Haris.

Ia menegaskan bahwa kliennya bersikap kooperatif dan tidak menghindari proses hukum. Kehadiran Pandji hari ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab warga negara.

Sementara itu, Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol. Rizki Agung Prakoso memastikan bahwa perkara yang melibatkan Pandji Pragiwaksono telah naik ke tahap penyidikan.

“Betul, kasusnya sudah masuk tahap penyidikan,” ujar Rizki singkat.

Dengan status tersebut, penyidik kini tengah mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Diketahui, Aliansi Pemuda Toraja secara resmi melaporkan Pandji Pragiwaksono ke Bareskrim Polri pada November 2025. Laporan tersebut dilayangkan atas dugaan penghinaan dan ujaran bernuansa SARA dalam materi stand up comedy yang dibawakan Pandji.

Aliansi menilai bahwa materi tersebut, khususnya yang menyinggung prosesi pemakaman adat Toraja, telah melecehkan nilai budaya dan melukai martabat masyarakat Toraja sebagai kelompok etnis.

Menurut pelapor, penyampaian materi tersebut dianggap tidak sensitif terhadap kearifan lokal dan berpotensi menimbulkan stigma negatif.

Kasus yang menjerat Pandji Pragiwaksono kembali memunculkan perdebatan publik mengenai batas antara kebebasan berekspresi, seni komedi, dan sensitivitas budaya. Stand up comedy kerap menggunakan satire dan kritik sosial sebagai medium, namun di sisi lain berpotensi menyinggung kelompok tertentu jika tidak disampaikan dengan kehati-hatian.

Pandji sendiri dikenal sebagai komika yang sering mengangkat isu sosial, politik, dan budaya dalam materi lawakannya. Namun, kasus ini menunjukkan bahwa materi komedi tetap memiliki konsekuensi hukum jika dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan.

Hingga saat ini, Pandji Pragiwaksono masih berstatus sebagai saksi. Belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait penetapan tersangka dalam kasus tersebut.

Penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri menyatakan akan terus mendalami perkara ini secara objektif, dengan mempertimbangkan seluruh keterangan saksi, ahli, serta bukti digital yang ada.

Dengan pemeriksaan perdana ini, proses hukum kasus dugaan ujaran bernuansa SARA yang menyeret nama Pandji Pragiwaksono resmi memasuki babak baru. Publik kini menunggu perkembangan selanjutnya dari aparat penegak hukum.

Raffi menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mempermasalahkan penyebutan namanya dalam materi komedi tersebut. Ia mengaku sudah terbiasa dikaitkan dengan berbagai isu, mengingat posisinya sebagai figur publik yang dikenal luas oleh masyarakat.

“Udah biasa saya digitu-gituin, enggak apa-apa,” ujar Raffi Ahmad singkat kepada wartawan.

Pernyataan itu disampaikan tanpa nada defensif maupun klarifikasi panjang. Usai menjawab pertanyaan media, Raffi memilih untuk segera meninggalkan lokasi. Ia menyebut masih memiliki agenda lain di luar kota yang harus dihadiri dalam waktu dekat.

“Ini sekarang saya mau ke luar kota lagi,” kata Raffi sebelum bergegas pergi.

Sebagai informasi, Mens Rea merupakan spesial show terbaru Pandji Pragiwaksono yang mulai tayang di Netflix sejak 27 Desember 2025. Berbeda dengan pertunjukan stand-up konvensional, Mens Rea disajikan tanpa sensor dan mengangkat berbagai isu sensitif, mulai dari sosial, politik, hingga hukum, dengan pendekatan observasi dan satire khas Pandji.

Dalam salah satu segmen pertunjukan, Pandji membahas topik pencucian uang (money laundering). Ia menjelaskan secara umum bagaimana dana hasil kejahatan tidak dapat langsung digunakan, melainkan harus “diputar” melalui berbagai skema bisnis agar terlihat legal.

Dalam konteks penjelasan tersebut, Pandji menyebut sejumlah contoh jenis usaha dan skema investasi yang kerap dijadikan ilustrasi. Pada bagian inilah, nama Raffi Ahmad ikut tersinggung, yang kemudian memicu perhatian publik setelah potongan pertunjukan tersebut beredar luas di media sosial.

]]> https://lifestyle.eranasional.com/96977/disinggung-di-mens-rea-raffi-ahmad-sebut-sudah-biasa/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96754/nama-terseret-laporan-pandji-gibran-saya-tidak-kenal-pelapor https://eranasional.com/96754/nama-terseret-laporan-pandji-gibran-saya-tidak-kenal-pelapor#respond Sun, 18 Jan 2026 20:44:01 +0000 https://eranasional.com/96754/nama-terseret-laporan-pandji-gibran-saya-tidak-kenal-pelapor Jakarta, ERANASIONAL.COM – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka akhirnya angkat bicara terkait laporan polisi terhadap komika Pandji Pragiwaksono yang sempat menyeret namanya. Gibran menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui detail laporan tersebut dan sama sekali tidak mengenal pihak pelapor yang disebut-sebut seolah mewakilinya.

Gibran juga memastikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam proses pelaporan terhadap pendiri komunitas The Founders tersebut.

“Saya enggak tahu yang melaporkan. Itu juga enggak ada hubungannya sama saya,” kata Gibran, dikutip dari kanal YouTube Tretan Universe, Minggu (18/1/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gibran sekaligus meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menjelaskan bahwa laporan polisi yang masuk bukan berkaitan dengan isu fisik atau materi komedi soal “mata ngantuk” yang sempat viral dan dikaitkan dengan dirinya.

Menurut Gibran, laporan yang tercatat justru menyangkut dugaan penistaan agama, bukan penghinaan terhadap fisik seseorang.

“Itu laporannya penistaan agama. Yang soal fisik enggak ada yang dilaporkan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa namanya ikut terseret karena materi tersebut menjadi perbincangan publik dan ramai di media sosial, meski substansi laporan tidak secara langsung berkaitan dengannya.

Gibran kembali menegaskan bahwa langkah hukum tersebut merupakan inisiatif murni dari pihak pelapor dan tidak memiliki kaitan dengan dirinya, baik secara pribadi maupun dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden.

“Enggak ada hubungannya dengan saya,” tegas Gibran.

Lebih lanjut, Gibran mengajak masyarakat untuk menyikapi materi komedi dengan lebih santai. Menurutnya, budaya saling melaporkan atas dasar perbedaan pandangan justru berpotensi memperkeruh suasana.

“Enggak usah saling membuli, saling melaporkan,” ujarnya.

Sebagai pejabat publik yang kerap menjadi objek kritik dan roasting, Gibran mengaku tidak merasa perlu ada pembelaan berlebihan dari pihak lain. Ia justru memandang kritik yang disampaikan lewat komedi sebagai bentuk masukan.

“Enggak lah. Apa pun itu yang disampaikan di Mens Rea, itu kan masukan, kritikan,” katanya.

Gibran menilai kritik, termasuk yang disampaikan melalui seni dan humor, merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang seharusnya diterima dengan kepala dingin, selama tidak mengarah pada kekerasan atau kebencian.

Sebelumnya, Pandji Pragiwaksono diketahui dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (AMNU) dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Laporan tersebut terkait dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama dalam materi pertunjukan stand-up comedy bertajuk Mens Rea.

Hingga saat ini, proses hukum masih berjalan dan belum ada pernyataan lanjutan dari pihak kepolisian terkait perkembangan laporan tersebut.

Pertunjukan berdurasi 2 jam 24 menit itu merupakan rekaman dari rangkaian tur Mens Rea yang digelar Pandji di 10 kota sepanjang April hingga Agustus 2025. Tur tersebut dimulai di Bandung pada 19 April 2025 dan mencapai puncaknya di Indonesia Arena, Jakarta, pada 30 Agustus 2025.

Dalam Mens Rea, Pandji mengangkat berbagai isu aktual yang bersumber dari pemberitaan dan peristiwa sosial, mulai dari pendidikan, politik, hingga kritik terhadap aparat penegak hukum. Materi tersebut kemudian menuai pro dan kontra setelah ditayangkan secara luas melalui platform Netflix.

Menanggapi polemik yang muncul, Direktur Konten Netflix Asia Tenggara, Malobika Banerji, menyatakan bahwa pihaknya menghormati Pandji Pragiwaksono sebagai kreator dan bekerja sama dengannya dalam penayangan Mens Rea.

“Kami mendukung keberagaman konten. Yang bisa saya katakan, kami bekerja sama dengan Pandji sebagai komedian yang kami hormati,” ujar Malobika di Aula Kasablanka, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Namun, terkait substansi materi dan implikasi hukumnya, Netflix menegaskan bahwa penjelasan sebaiknya datang langsung dari Pandji sebagai pemilik karya.

“Terkait isi dan implikasi hukumnya, beliau adalah pihak yang paling tepat untuk menjelaskan,” tambahnya.

Pernyataan tersebut menegaskan posisi Netflix sebagai penyedia platform yang menayangkan karya kreator, tanpa masuk ke ranah penilaian hukum atas isi materi.

Di sisi lain, laporan terhadap Pandji turut disertai barang bukti berupa video tayangan Netflix yang diunduh dan disimpan dalam bentuk flashdisk. Hal ini memunculkan perdebatan mengenai keabsahan alat bukti tersebut.

Dosen hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai barang bukti berupa video Netflix dalam flashdisk berpotensi bermasalah secara hukum.

“Video-video yang ditayangkan di Netflix tidak bisa diunduh dan ditransformasikan ke media lain,” kata Herdiansyah saat dihubungi pada Senin (12/1/2026).

Menurutnya, Netflix memang menyediakan fitur unduhan, namun hanya untuk ditonton ulang di dalam aplikasi, bukan untuk dipindahkan atau didistribusikan ke media eksternal.

“Video tersebut tidak dapat dipindahkan ke media lain seperti flashdisk. Artinya, jika seseorang mengunduh tayangan Netflix lalu mentransformasikannya ke media lain, tindakan itu ilegal,” ujarnya.

Pandangan tersebut membuka perdebatan hukum mengenai validitas barang bukti digital dalam laporan yang menyeret komedian tersebut.

Hingga kini, kontroversi seputar Mens Rea masih terus bergulir di ruang publik. Di satu sisi, pertunjukan ini diapresiasi sebagai karya komedi kritik sosial yang berani. Di sisi lain, sebagian pihak menilai sejumlah materi telah melampaui batas kebebasan berekspresi.

Sementara Netflix memilih bersikap netral, fokus pada keberagaman konten, proses hukum dan klarifikasi substansi materi kini berada di ranah aparat penegak hukum dan pihak Pandji Pragiwaksono sendiri.

Imam Pusat DPP FPI, Ahmad Qurthuby Jaelani, menegaskan bahwa salat merupakan fondasi utama dalam ajaran Islam yang tidak boleh dijadikan bahan olok-olok atau candaan di ruang publik.

“Tidak boleh menodai, meremehkan, apalagi memperolok Allah, ayat-ayat Allah, dan syiar-syiar-Nya. Terlebih lagi salat, karena salat adalah fondasi dalam agama Islam,” kata Ahmad, Kamis (15/1/2026).

Menurut Ahmad, siapapun, dari latar belakang dan kelompok apapun, tidak dibenarkan merendahkan ajaran agama. Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki aturan hukum yang melindungi nilai-nilai keagamaan.

Ahmad juga mengingatkan agar aparat penegak hukum bertindak cepat dalam menangani laporan dugaan penistaan agama, agar tidak memicu polemik berkepanjangan di masyarakat.

“Jangan sampai terulang kejadian seperti September 2016, yang berujung pada aksi besar karena penanganan yang lambat. Kalau ditangani sejak awal, insyaallah tidak akan membesar,” ujarnya.

Ia memastikan, pimpinan pusat FPI telah mengeluarkan surat pernyataan sikap resmi pada 12 Januari 2026, yang memuat 15 poin sikap organisasi, termasuk keputusan untuk melaporkan Pandji Pragiwaksono ke aparat penegak hukum.

Surat tersebut, kata Ahmad, disusun setelah FPI melakukan kajian dari perspektif ajaran Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Siapapun yang menistakan agama, kami akan berada di garda terdepan untuk mengawal proses hukumnya,” tegasnya.

]]> https://lifestyle.eranasional.com/96691/materi-stand-up-comedy-dinilai-menistakan-agama-fpi-akan-polisikan-pandji-pragiwaksono/feed 0 Aditya https://lifestyle.eranasional.com/96351/diduga-singgung-nu-dan-muhammadiyah-pandji-pragiwaksono-dipolisikan https://lifestyle.eranasional.com/96351/diduga-singgung-nu-dan-muhammadiyah-pandji-pragiwaksono-dipolisikan#respond Thu, 08 Jan 2026 23:17:29 +0000 https://lifestyle.eranasional.com/96351/diduga-singgung-nu-dan-muhammadiyah-pandji-pragiwaksono-dipolisikan Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komika sekaligus figur publik Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama. Laporan tersebut berkaitan dengan sejumlah pernyataan yang disampaikan Pandji dalam sebuah pertunjukan komedi bertajuk Mens Rea, yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membenarkan adanya laporan tersebut. Menurutnya, laporan diterima pihak kepolisian pada Kamis (8/1/2026) dini hari dan saat ini masih dalam tahap awal penanganan.

“Benar, hari ini kami menerima laporan dari masyarakat atas nama Rarw terkait dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama. Laporan tersebut berkaitan dengan pernyataan terlapor dalam sebuah acara bertajuk Mens Rea,” ujar Budi Hermanto kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).

Budi menjelaskan, setelah laporan diterima, penyidik akan melakukan serangkaian langkah prosedural, mulai dari klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi, hingga pihak terlapor. Selain itu, kepolisian juga akan mendalami serta menganalisis barang bukti yang dilampirkan dalam laporan.

“Penyidik akan melakukan klarifikasi dan analisis barang bukti. Kami mengimbau masyarakat agar tetap bijak dalam menyampaikan informasi dan menunggu proses hukum yang berjalan,” katanya.

Adapun laporan terhadap Pandji Pragiwaksono telah teregistrasi secara resmi dengan nomor LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Dengan terbitnya laporan tersebut, Pandji berstatus sebagai pihak terlapor, meski belum tentu ditetapkan sebagai tersangka.

Pelapor dalam perkara ini diketahui bernama Rizki, yang mengaku sebagai koordinator Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Dalam keterangannya, Rizki menyebut bahwa laporan tersebut dilayangkan atas dasar keberatan terhadap sejumlah pernyataan Pandji yang dinilai menyinggung organisasi keagamaan besar di Indonesia.

“Dalam potongan video pertunjukan yang kami lihat, Pandji menyampaikan pernyataan seolah-olah NU dan Muhammadiyah terlibat dalam praktik politik balas budi sehingga mendapatkan pengelolaan tambang,” ujar Rizki.

Menurut Rizki, pernyataan tersebut dinilai tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan publik. Ia menegaskan bahwa NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan memiliki sejarah panjang dalam menjaga independensi serta berkontribusi bagi bangsa dan negara, bukan semata-mata untuk kepentingan politik praktis.

Sebagai kader NU, Rizki mengaku merasa tersinggung dan keberatan atas narasi yang disampaikan Pandji. Ia menilai pernyataan tersebut dapat membentuk persepsi negatif terhadap organisasi keagamaan di mata masyarakat luas.

Tak hanya itu, Rizki juga menyoroti pernyataan Pandji yang dianggap menyarankan masyarakat agar tidak memilih pemimpin hanya berdasarkan aspek ibadah personal. Menurut Rizki, narasi tersebut disampaikan dengan cara yang dinilai merendahkan nilai-nilai ibadah dalam ajaran Islam.

“Pandji menyampaikan narasi bahwa seseorang yang rajin beribadah, seperti shalatnya tidak pernah bolong, belum tentu merupakan orang baik. Bagi kami, pernyataan tersebut berpotensi merendahkan nilai ibadah yang diajarkan dalam Islam,” jelasnya.

Rizki menilai, meskipun kritik terhadap kepemimpinan sah dalam konteks demokrasi, penyampaiannya harus dilakukan secara proporsional dan tidak menyentuh ranah keyakinan agama yang sensitif.

Selain dugaan penistaan agama, laporan tersebut juga mempersoalkan pernyataan Pandji terkait stereotip etnis Sunda. Dalam salah satu bagian pertunjukan, Pandji disebut menyampaikan pandangan bahwa masyarakat Sunda cenderung memilih pemimpin dari kalangan atau kelas sosial tertentu.

“Menurut kami, rangkaian pernyataan tersebut, jika dilihat secara utuh, berpotensi menimbulkan kebencian, mendiskreditkan kelompok etnis tertentu, serta merendahkan nilai-nilai agama Islam,” kata Rizki.

Atas dasar itu, pelapor menilai bahwa pernyataan-pernyataan Pandji tidak lagi sekadar kritik sosial dalam konteks komedi, melainkan telah memasuki wilayah yang berpotensi melanggar hukum dan mengganggu harmoni sosial.

Dalam laporan tersebut, Pandji Pragiwaksono disangkakan melanggar Pasal 300 dan Pasal 301 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang mengatur tentang penghasutan dan penistaan agama. Pasal-pasal tersebut memiliki ancaman pidana berupa hukuman penjara dengan rentang waktu antara 3 hingga 4 tahun.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pandji Pragiwaksono terkait laporan tersebut. Polda Metro Jaya juga belum menjadwalkan pemanggilan resmi terhadap Pandji, mengingat proses masih berada pada tahap awal penyelidikan.

Pihak kepolisian menegaskan akan menangani laporan ini secara profesional dan objektif, dengan menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah. Polisi juga mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi, termasuk dalam bentuk seni dan komedi, tetap memiliki batasan hukum yang harus dihormati demi menjaga ketertiban dan kerukunan di tengah masyarakat.