Menindaklanjuti instruksi tersebut, puluhan ribu personel TNI dari sejumlah daerah disebut-sebut disiapkan untuk bergerak ke Jakarta.

Pengerahan pasukan tersebut melibatkan prajurit TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Bahkan, sejumlah satuan pasukan khusus dari ketiga matra dikabarkan turut disiagakan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan keamanan di Ibu Kota.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Muhammad Nas menegaskan, kedatangan personel TNI ke Jakarta merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Nas, pengerahan pasukan bukan sesuatu yang luar biasa dalam pelaksanaan tugas TNI.

“Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan,” kata Nas kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Ia menjelaskan, langkah deteksi dini dan kesiapsiagaan merupakan bagian dari tugas TNI dalam menghadapi berbagai potensi ancaman, termasuk kemungkinan gangguan keamanan yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

“Karena TNI dituntut senantiasa siap siaga untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI,” ujar Nas.

Pasukan dari Tiga Matra Dikabarkan Merapat ke Jakarta

Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber, seluruh satuan TNI AD, AL, dan AU disebut telah mengumpulkan personel untuk disiapkan menuju Jakarta.

Pergerakan pasukan tersebut dikabarkan melibatkan sejumlah satuan dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta sebagian wilayah Sumatra.

Tak hanya pasukan reguler, satuan khusus dari masing-masing matra juga disebut masuk dalam daftar kekuatan yang disiagakan untuk mengantisipasi potensi ancaman keamanan.

Langkah tersebut dikaitkan dengan upaya pengamanan Ibu Kota dari kemungkinan terjadinya kerusuhan maupun gangguan ketertiban masyarakat.

Informasi yang beredar menyebutkan, terdapat sejumlah pihak yang berencana menggelar demonstrasi besar pada 10 November 2026. Aksi tersebut dikhawatirkan berpotensi berkembang menjadi kericuhan. [SF]

Instruksi tersebut diketahui tertuang dalam sebuah telegram internal militer bernomor TR/283/2026 yang ditandatangani oleh Panglima TNI Agus Subiyanto. Dalam dokumen itu disebutkan sejumlah arahan kepada jajaran TNI untuk meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk memperketat penjagaan di berbagai objek vital yang berkaitan dengan transportasi dan infrastruktur strategis.

Koalisi menilai bahwa langkah tersebut perlu dikaji secara mendalam karena menyangkut prinsip dasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan kepada media, mereka menegaskan bahwa pengerahan kekuatan militer merupakan kewenangan konstitusional yang berada di tangan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.

Ketentuan tersebut secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 10 yang menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata. Dengan demikian, setiap keputusan yang berkaitan dengan pengerahan kekuatan militer seharusnya berada dalam kendali kepala negara.

Selain itu, koalisi juga mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengatur secara lebih rinci mengenai peran dan fungsi tentara dalam sistem pertahanan negara. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa kebijakan strategis terkait penggunaan kekuatan militer harus berada di bawah otoritas presiden.

]]> https://eranasional.com/99525/telegram-siaga-1-tni-menuai-kontroversi-koalisi-sipil-desak-evaluasi-pemerintah/feed 0 Angie https://eranasional.com/99512/mabes-tni-klarifikasi-telegram-siaga-1-saat-perang-iran-dan-as-memanas https://eranasional.com/99512/mabes-tni-klarifikasi-telegram-siaga-1-saat-perang-iran-dan-as-memanas#respond Sun, 08 Mar 2026 21:30:36 +0000 https://eranasional.com/99512/mabes-tni-klarifikasi-telegram-siaga-1-saat-perang-iran-dan-as-memanas Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) akhirnya memberikan penjelasan terkait kabar mengenai instruksi peningkatan kesiapsiagaan atau status Siaga 1 yang disebut-sebut dikeluarkan oleh Panglima TNI di tengah meningkatnya ketegangan konflik di Timur Tengah antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Informasi tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan setelah beredarnya surat telegram internal yang dikaitkan dengan perintah peningkatan kesiapan pasukan.

Kabar mengenai status Siaga 1 itu muncul setelah beredar dokumen telegram yang disebut ditandatangani oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto pada 1 Maret 2026. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa seluruh jajaran TNI diminta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan perkembangan situasi global yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan nasional.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigadir Jenderal TNI Aulia Dwi Nasrullah menegaskan bahwa pada prinsipnya TNI selalu berada dalam kondisi siap operasional untuk menjalankan tugas utama menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat dari potensi ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Menurut Aulia, kesiapsiagaan yang dilakukan TNI merupakan bagian dari mekanisme rutin dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Ia menegaskan bahwa institusi militer harus selalu memelihara kemampuan tempur, kesiapan personel, serta kelengkapan alat utama sistem senjata agar dapat merespons setiap dinamika strategis yang terjadi di tingkat internasional maupun regional.

“TNI bertugas secara profesional dan responsif. Hal tersebut diwujudkan dengan terus memelihara kemampuan serta kekuatan agar selalu siap operasional, sekaligus siaga dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional,” ujar Aulia saat memberikan penjelasan kepada media, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara.

Ia menambahkan bahwa salah satu langkah yang dilakukan TNI untuk memastikan kesiapan tersebut adalah melalui kegiatan apel kesiapsiagaan secara rutin di berbagai satuan. Apel tersebut bertujuan untuk memeriksa kondisi personel, peralatan militer, serta kemampuan operasional agar seluruh unsur pertahanan tetap berada dalam kondisi optimal.

]]> https://eranasional.com/99512/mabes-tni-klarifikasi-telegram-siaga-1-saat-perang-iran-dan-as-memanas/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/94981/menko-djamari-tindak-lanjuti-arahan-presiden-tangani-bencana-di-sumatera https://eranasional.com/94981/menko-djamari-tindak-lanjuti-arahan-presiden-tangani-bencana-di-sumatera#respond Tue, 09 Dec 2025 00:31:52 +0000 https://eranasional.com/94981/menko-djamari-tindak-lanjuti-arahan-presiden-tangani-bencana-di-sumatera Jakarta, ERANASIONAL.COM — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menggelar rapat koordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra, guna membahas tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Rapat tersebut difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam rangka mempercepat penanganan dampak bencana, mulai dari evakuasi warga, distribusi bantuan kemanusiaan, hingga pemulihan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Menko Polkam menegaskan pentingnya sinergi seluruh unsur pemerintah agar langkah penanganan di lapangan berjalan terpadu dan efektif sesuai arahan Presiden.

“Seluruh unsur yang terlibat harus bergerak secara terpadu sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, agar arahan Presiden dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terukur di lapangan,” ujar Menko Polkam di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Dalam rapat tersebut, Menko Djamari menegaskan bahwa Polri, TNI, dan BIN memiliki peran strategis dalam mendukung penanganan bencana, baik dari aspek kemanusiaan, keamanan, maupun stabilitas nasional.

Ia meminta agar seluruh jajaran memperkuat kerja sama dan kesiapsiagaan agar dinamika di lapangan dapat dikelola dengan baik serta sejalan dengan kebijakan pemerintah.

“Polri dan TNI memiliki peran penting dalam mendukung penanganan di lapangan, termasuk pengamanan dan bantuan kemanusiaan, sementara BIN berperan dalam memperkuat pemantauan dan analisis situasi. Seluruhnya harus bekerja secara sinergis,” tegasnya.

Sebagai kementerian koordinator, Kemenko Polkam memastikan proses sinkronisasi kebijakan dan koordinasi pelaksanaan antarinstansi terus berjalan, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar respons pemerintah terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat dan terukur.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Polkam menegaskan bahwa upaya penanganan bencana dan pemulihan di wilayah terdampak memerlukan dukungan situasi yang kondusif agar seluruh kebijakan pemerintah dapat berjalan optimal.

“Karena itu, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi prasyarat penting dalam mendukung kelancaran kerja pemerintah di lapangan. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Menko Djamari.

Ia meminta agar seluruh pihak mengedepankan sikap saling menghormati dan tidak mudah terprovokasi, baik di ruang publik maupun di ruang digital, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Lebih lanjut kata Menko Polkam, selain membahas tindak lanjut arahan Presiden terkait penanganan bencana, rapat tersebut turut menyinggung kesiapan pengamanan perayaan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Pembahasan dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat di akhir tahun,” tandas Menko Polkam.

Panglima TNI mengklaim telah mengingatkan Badan POM (polisi militer) soal penggunaan sirene dan strobo agar dilaksanakan sesuai aturan.

“Saya juga menyampaikan kepada, khususnya POM, kalau menyalakan strobo ada aturannya. Kalau lagi kosong dibunyikan, tidak etis juga. Tapi itu ada aturannya untuk VVIP menggunakan pengawalan,” kata Jenderal Agus kepada wartawan di Silang Monas, Jakarta, Minggu (21/09/2025).

Agus pun sepakat penggunaan strobo dan rotator tidak sesuai aturan harus ditertibkan. Dia juga menyebut telah memerintahkan jajarannya menggunakan strobo maupun rotator dengan melihat situasi dan kondisi di lapangan.

“Ya mungkin ilegal yang harus, saya juga suka liat, harus ditertibkanlah, nggak boleh,” ujar Agus.

Dia turut memastikan akan memberi teguran jika anggotanya menggunakan strobo hingga rotator tak sesuai aturan.

“Ya teguranlah. Ya emang harus disosialisasikan ya (aturannya. Nanti akan kita sampaikan bagaimana penggunaan strobo,” imbuh dia.

Sebelumnya, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho merespons cepat keresahan masyarakat mengenai penggunaan sirene dan strobo. Ia pun membuat kebijakan terkait penggunaan sirene dan strobo dalam pengawalan lalu lintas terhadap kendaraan pejabat negara.

Penggunaan lampu isyarat dan sirene secara jelas diatur dalam Pasal 59 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah sebagai berikut
a. Lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
b. Lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan TNI, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah.
c. Lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk kendaraan bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana LLAJ, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, penderek kendaraan, serta angkutan barang khusus.

Akan tetapi, penggunaan sirene dan strobo pada saat pengawalan kendaraan pejabat ini belakangan dikeluhkan oleh masyarakat hingga muncul penolakan ‘Stop Tot… Tot… Wuk… Wuk’. Merespons hal ini, Irjen Agus pun berjanji akan mengevaluasi penggunaan sirene dan strobo tersebut.

“Kami berterima kasih atas kepedulian publik. Semua masukan akan kami tindaklanjuti. Untuk sementara, mari bersama-sama menjaga ketertiban lalu lintas,” kata Irjen Agus, Sabtu (20/9).

Untuk diketahui, massa melakukan penjarahan di rumah sejumlah anggota DPR. Mluai dari Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya hingga Nafa Urbach. Massa juga menjarah rumah milik Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Tandyo mengaku TNI tak tinggal diam atas penggerudukan oleh massa tak dikenal ke rumah sejumlah pejabat tersebut.

“Kalau ada anggapan seperti itu, itu salah, jauh dari yang kami lakukan. Kami taat konstitusi, kami memberi kepada institusi lain karena permintaan konstitusi sendiri,” kata Tandyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/09/2025).

Ia juga membantah adanya dugaan cipta kondisi yang mengarah pada penerapan hukum tata negara darurat.

“Saya kira apa yang kemampuan TNI untuk mencipta kondisi. Kita kan di belakang, terus di belakang Polri,” ujar dia.

Tandyo menjelaskan, penjagaan di rumah pejabat sesuai aturan harus berdasar permintaan terlebih dahulu, sehingga pihaknya baru bergerak setelah ada perintah Presiden.

Karena itu, lanjut kata dia, TNI baru turun mengamankan rumah pejabat pasca perintah Presiden 30 Agustus 2025 atau setelah penjarahan terjadi.

“Bahwa pada saat tanggal 30 Pak Presiden memanggil Kapolri dengan Panglima TNI, kita menyampaikan statement itu dan kita solid jadi satu disitu,” ucapnya.

Putra Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno itu sempat menjadi satu dari 237 perwira tinggi TNI yang terdampak rotasi jabatan dan dimutasi sebagai staf ahli Kepala Staf Angkatan Darat.

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristomei Sianturi mengungkap pembatalan mutasi Kunto tercantum dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554A/IV/2025 per 30 April 2025.

“Yang berisi tentang adanya perubahan dari Kep/554/IV2025 yagn dikeluarkan 29 April,” ujar Kristomei lewat konferensi pers darng, Jumat (2/5/2025).

Kristomei menjelaskan pembatalan mutasi dilakukan karena beberapa pos yang terdampak rangkaian alur mutasi Kunto belum dapat digeser. Namun, dia tidak menjelaskan siapa saja perwira tinggi yang tak digeser selain Kunto.

Peristiwa dugaan pengancaman tersebut terjadi pagi tadi usai acara pembagian bansos oleh Panglima TNI dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Lapangan Bhayangkara Polri.

Adhyasta mengatakan saat itu dirinya diancam oleh dua anggota pengawalan Jenderal Agus Subiyanto. Pengancaman dilakukan usai Adhyasta bertanya, lalu dijawab Panglima TNI.

“Kau memang tidak di-briefing?” tanya seorang anggota pengawalan Panglima TNI sebagaimana dicontohkan pria yang akrab disapa Dias itu, Kamis (27/2/2025).

“Di-briefing apa, ya? Saya baru datang,” kata Dias.

Lalu, seorang anggota tim pengawalan Panglima TNI lainnya kembali mendatangi Dias. Dia bahkan mengancam Dias dengan pernyataan akan ‘menyikat’.

“Kutandai muka kau, ku sikat kau, ya,” bentak anggota kepada Dias.

Hal ini disampaikan Agus merespons pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menyayangkan adanya pembongkaran pagar laut itu.

“Yang dibongkar jalan keluar masuk nelayan, supaya nelayan bisa mencari ikan di laut,” kata Agus saat dihubungi, Minggu (19/1/2025).

Pembongkaran ini juga, lanjutnya, dilakukan sembari berkomunikasi dengan kementerian terkait.

Nantinya, Agus memastikan, pembongkaran akan dilakukan secara menyeluruh bersama dengan instansi terkait lainnya.

“Iya (pagar laut akan dibongkar semua) dan melibatkan semua instansi yang terkait, tidak hanya TNI,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono, mengaku tak tahu ada pembongkaran pagar laut Tangerang, Banten, oleh TNI AL bersama warga lokal Tanjung Pasir.

“Saya posisi sedang perjalanan luar kota, saya baru tahu dari media kalau ada pembongkaran, sepemahaman saya sedang dalam proses penyidikan,” ujarnya kepada kumparan, Sabtu (17/1/2025).

“Dan jika benar dibongkar ya sangat disayangkan karena itu kan barang bukti penyidikan,” tambahnya.

Kata dia, oknum TNI tersebut berdinas di TNI Angkatan Laut (AL).

“Betul pelaku anggota TNI,” tegas Panglima Agus di Jakarta, Jumat (3/1).

Ia mengatakan bahwa orang tersebut kini sudah ditangkap oleh Pusat Polisi Militer Anglatan Laut (Puspomal).

Panglima TNI juga mengatakan bahwa pihaknya akan segera memproses kasus ini secara tegas, dan pelaku akan dijatuhi hukuman sangat berat karena perbuatannya.

“Sudah diamankan dan akan segera diproses lebih lanjut,” tegasnya.

Jenderal Agus menegaskan bahwa TNI tidak akan memberikan toleransi kepada anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum.

Menegakkan keadilan di lingkungan organisasinya akan dilakukan sesuai dengan UU yang berlaku.

“Apalabila terbukti bersalah akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ucap Jenderal Agus Subiyanto.

Diberitakan sebelumnya, kasus yang terjadi di Indomaret Rest Area KM 45 Tol Tangerang – Merak berlangsung pada hari Kamis, 2 Januari 2025 sekira pukul 04.30 WIB.

Saat itu, Ilyas bersama dengan putra dan karyawan Makmur Jaya Rental Motor hendak menggerebek terduga pelaku penggelapan mobil bermodus rental.

Di mana satu unit Honda Brio bernomor polisi B 2696 KZO diduga hendak dibawa kabur oleh pelaku.

Namun ternyata kawanan pelaku tak hanya ada di mobil Brio, akan tetapi ada juga satu unit Daihatsu Sigra hitam yang juga ikut menjadi sindikatnya.

Didapati, baik komplotan di mobil Honda Brio maupun Daihatsu Sigra membawa senjata api yang meletus di kawasan Indomaret.

Satu orang dinyatakan meninggal dunia yakni Ilyas Abdurrahman (48). Nyawanya tak tertolong saat dibawa ke IGD RSUD Balaraja, Tangerang.

Sementara satu orang yang mengalami luka tembak di bagian tangan tembus ke perut adalah Ramli Abu Bakar (60).

Saat ini, ia tengah dirawat intensif di RSCM Jakarta setelah sempat dirawat di RSUD Balaraja. []

Hal itu disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Angkatan Siber rencananya akan menjadi pelengkap bagi tiga matra yang sudah ada, yakni Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara.

“Saya sudah diperintah Pak Presiden, kemarin juga dari MPR waktu pidato, untuk membuat TNI Angkatan Siber,” kata Agus usai rapat kerja bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 3 September 2024.

Dia menyebut TNI saat ini sudah memiliki satuan siber. Satuan siber itu disebutnya sangat tergantung kemampuan sumber daya manusia yang ada.

Lebih lanjut, dia menyatakan TNI telah berencana membuat pusat siber di setiap mabes dan setiap matra.

Agus menyebut satuan ini akan lebih banyak diisi sipil lulusan SMA dan universitas.

“Memang kalau siber itu berbeda dengan satuan lain, mungkin akan lebih banyak orang sipilnya,” kata Agus, dikutip Antara.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan sudah saatnya TNI menciptakan matra keempat, yakni Angkatan Siber.

Bamsoet menilai Angkatan Siber diperlukan karena posisi geopolitik Indonesia dinilai rawan di tengah negara-negara yang terkait Inggris Raya, yakni Malaysia, Singapura, dan Australia.

“Kehadiran Angkatan Siber untuk memperkuat tiga matra yang sudah ada, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara,” kata Bamsoet dalam pidato pengantar Sidang Tahunan MPR 2024 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, 16 Agustus 2024. []

Hal tersebut dilakukan agar pejabat TNI dan Polri di daerah dapat melakukan pengamanan pilkada sesuai dengan anggaran dan perencanaan yang telah dibuat.

“Supaya apa yang telah direncanakan, anggaran yang sudah disiapkan ini bisa di-manage dengan baik,” kata Hadi saat memberikan sambutan dalam acara rapat koordinasi kesiapan Pilkada 2024 di Bali, Selasa (30/7/2024).

Instruksi tersebut juga berlaku untuk Kejaksaan Agung untuk tidak merotasi jajarannya di seluruh wilayah.

“Termasuk Kajati (tidak dirotasi) karena harus menangani Gakkumdu,” kata Hadi dalam keterangannya.

Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.

Dana itu, lanjut Hadi, bisa digunakan untuk penyediaan fasilitas pemilu seperti tempat mencoblos, kantor operasional KPU ataupun Bawaslu hingga kepentingan posko pencoblosan.

Hadi melanjutkan, dana itu juga digunakan oleh jajaran TNI dan Polri di daerah untuk kepentingan pengamanan pilkada.

Dengan sokongan dana tersebut, Hadi meyakini TNI dan Polri akan lebih terbantu dalam menjalankan tugas seperti pengamanan pencoblosan, pengawasan selama masa kampanye hingga mendistribusikan logistik pilkada.

Hadi juga mengingatkan para aparat dan pejabat pemerintah daerah agar memanfaatkan dana tersebut dengan efisien dan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan Pilkada 2024.

“Selamat kepada seluruh Prajurit Perwira Karier TA 2024 atas keberhasilannya menyelesaikan pendidikan dengan baik sehingga pada hari ini dapat dilantik perwira TNI serta menjadi bagian garda terdepan sekaligus benteng terakhir Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Agus, Senin (22/7/2024).

Agus membeberkan 350 Perwira Prajurit Karier TNI TA 2024 terdiri dari Matra Darat 141 personel (127 pria dan 14 wanita), Matra Laut 108 personel (89 pria dan 19 wanita), serta Matra Udara 101 personel (94 pria dan 7 wanita).

“Setelah dilantik menjadi Perwira, mereka akan diserahkan ke masing-masing Matra untuk menerima pembekalan dan orientasi sebelum mendapat mendapat perintah penugasan selanjutnya,” ungkapnya.

Sebelum menjadi Perwira, mereka telah menjalani Pendidikan Pertama (Dikma) di Magelang selama 7 bulan, yang terdiri dari Pendidikan Dasar Prajurut (Diksarit) 3 bulan, Pedidikan Dasar Golongan (Diksargol) 2 bulan dan Pendidikan Matra (Dikmatra) 1 bulan.

“Enggak ada,” kata Agus usai menghadiri rapat kerja Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Sementara itu, Panglima menjelaskan bahwa pihaknya tidak melakukan langkah preventif karena Polri sudah menanganinya.

“Saya rasa dari Polri sudah mengatasi ya yang rumah wartawan dibakar itu, sudah diatasi Polri,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah Sumatera Utara menangkap dua orang dengan inisial R dan Y yang diduga sebagai pelaku pembakaran rumah jurnalis Rico Sempurna Pasaribu di Jalan Nabung Surbakti, Kabupaten Karo.

“Pelaku yang ditangkap bertindak sebagai eksekutor,” kata Kepala Polda Sumatera Utara Komisaris Jenderal Polisi Agung Setya Imam Effendi saat merilis kasus tersebut di Karo, Sumatera Utara, Senin (8/7/2024).

Agung melanjutkan pelaku melakukan tindak kejahatan tersebut sebagaimana rekaman kamera pengawas (CCTV) menangkap pergerakan mereka ke lokasi rumah korban.

Kemudian para pelaku tersebut mengamati dan memantau, lalu melakukan eksekusi dengan membakar rumah rumah memakai campuran bahan bakar minyak jenis pertalite dan solar pada Kamis (27/6) dini hari.

“Titik-titik abu yang kami periksa sesuai apa yang disampaikan pelaku, bahwa dia menyemprot, menyiramkan campuran antara solar dan pertalite ke dinding di depan maupun samping searah kamar korban kemudian dibakar,” jelas Agung.

Dalam fakta ini, menurut Agung, dapat disimpulkan tindakan tersebut merupakan kejahatan dan aparat kepolisian terus menguatkan pembuktian.

“Hari ini kami tangkap eksekutornya dan kami terus bekerja mencari siapa yang terlibat kasus ini, tentu proses ini dilakukan,” kata Agung.

“Kita sudah ada satuan yang melakukan investigasi di TKP sudah dibentuk,” kata Agus dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/3/2024).

TNI juga telah melibatkan polisi militer untuk pendampingan dalam mengungkap kejadian itu. Di samping itu, penyisiran terhadap rumah warga yang terdampak ledakan juga dilakukan oleh aparat teritorial dengan radius 2 km dari lokasi kejadian.

Baca: Gudang Senjata TNI Meledak, Intip Produsen Nasional Persenjataan RI
Nantinya, mereka akan didata dan diselesaikan proses ganti ruginya.

Dari hasil investigasi sementara, Agus mengatakan, gudang yang terbakar itu berisi amunisi yang kedaluwarsa. Menurut Agus, amunisi kedaluwarsa lebih labil dan mudah meledak sehingga disimpan dengan cara khusus.

“Kalau sudah expired itu relatif sensitif dia, labil. Dia kena gesekan, kena panas, dia akan mudah meledak. Makanya kita punya SOP, penggudangannya itu di bawah tanah karena labil tersebut,” ucap Agus.

Meski begitu, Agus memastikan penyelidikan lebih lanjut tetap dilakukan, dengan mengenyampingkan dugaan awal akibat amunisi yang kadaluarsa.

“Masih dicari penyebabnya, tapi untuk penyebab, kemungkinan, itu dari gesekan karena labil itu,” ucapnya.

Menurut Agus, setidaknya ada 65 ton amunisi kedaluwarsa yang disimpan di gudang amunisi Kodam Jaya. Ia mengatakan amunisi kedaluwarsa itu dikumpulkan dulu sebelum dimusnahkan.

Agus juga menyampaikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.