“Pendaftaran sekolah kedinasan dimulai 15 Mei 2024, sampai 13 Juni 2024. Ayo gunakan kesempatan ini dengan baik, karena negara membutuhkan talenta-talenta masa depan yang unggul untuk membangun negeri ini,” ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat mengunjungi salah satu sekolah kedinasan, Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) di Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024.

Anas meminta semua pihak untuk tidak mempercayai bila ada orang yang mengaku bisa membantu atau bahkan menjamin kelulusan menjadi mahasiswa atau taruna sekolah kedinasan.

“Bisa dipastikan itu hoaks, karena memang tidak ada titip-menitip. Seleksi dilakukan online melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) yang transparan dan akuntabel sesuai arahan Presiden Jokowi,” tegas Anas.

Anas merinci, sekolah kedinasan yang akan diberikan alokasi formasi adalah Politeknik Keuangan Negara STAN, Insitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Politeknik Siber dan Sandi Negara, Politeknik Statistika STIS.

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi, 22 sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan, serta Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG).

“Sekolah kedinasan yang diberikan alokasi tentu sudah melalui sejumlah pertimbangan, salah satunya menjawab tantangan zaman. Misalnya di STMKG, di mana kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Juga di Politeknik Siber dan Sandi Negara di mana digitalisasi tak terelakkan, sehingga kita butuh talenta misalnya terkait cyber security,” ungkap Menteri Anas.

Anas berharap sekolah-sekolah kedinasan dapat menjaga kualitas dan martabat proses pendidikan di Indonesia dengan mencegah perundungan.

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengakselerasi pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital, sesuai fokus Wakil Presiden RI. Saran dan masukan dihimpun dari pemerintah daerah yang berkomitmen membangun MPP Digital.

“Bapak Wakil Presiden secara konsisten terus mendorong agar pemerataan standar kualitas penyelenggaraan MPP dapat segera diimplementasikan terutama dengan mendorong penerapan pemanfaatan teknologi informasi,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam acara Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan MPP Digital, di Kantor Kementerian PANRB, Kamis (09/02).

Disampaikan jika MPP Digital memiliki dua fungsi utama, yaitu menyediakan fitur-fitur yang mendukung operasional MPP yang telah dibangun seperti pendaftaran hingga pelaporan kinerja. Kedua, bertindak sebagai portal kab/kota yang dilengkapi dengan integrasi berbagai layanan elektronik yang diselenggarakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebagai langkah percepatan, pada tahap pertama MPP Digital, pihaknya akan fokus pada pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan dan non-perizinan diluar Online Single Submission (OSS) secara khusus yang berkaitan dengan izin tenaga kesehatan. Dengan harapan masyarakat nantinya dimudahkan dengan cukup sekali log in di MPP Digital, bisa mengakses layanan lintas OPD.

Selain itu dalam hal akuntabilitas dan transparansi, masyarakat bisa melakukan tracking dan sistem akan secara otomatis mendeteksi proses yang tidak sesuai service level agreement (SLA).

Hal tersebut mencegah risiko penyelewengan yang seringkali dikeluhkan oleh masyarakat berkaitan dengan pengurusan perizinan maupun administrasi kependudukan.

Pembangunan MPP Digital juga sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), sebagai pengawal keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan.

Pembangunan portal pelayanan publik yang dikembangkan sebagai pintu masuk utama yang mengintegrasikan layanan publik digital di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga memudahkan masyarakat tanpa harus menginstal banyak aplikasi ataupun mengakses banyak website pelayanan.

“Saat ini secara paralel kami sedang mendorong percepatan kesiapan e-services di tingkat pemerintah daerah secara khusus melalui pengembangan MPP Digital sebagai portal kab/kota yang nantinya mengintegrasikan layanan elektronik di lingkup suatu pemerintah kabupaten maupun kota secara terpadu,” pungkasnya.

Sementara itu Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian PANRB Yanuar Ahmad mengatakan terdapat berbagai urgensi dalam penyelenggaraan MPP Digital, seperti kemampuan teknologi daerah yang berbeda beda, kemudian pelayanan yang belum terintegrasi, belum dapat dilakukan pemantauan, persyaratan berulang, dan keterbatasan sumber daya.

Melalui MPP Digital maka diharapkan masyarakat cukup sekali melakukan input data, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun, melalui berbagai perangkat elektronik.

Untuk itu pemerintah daerah diminta mempersiapkan beberapa hal untuk implementasi MPP Digital, seperti penyiapan data berupa daftar kecamatan, kelurahan, dan desa. Selanjutnya penyiapan infrastruktur server, dan penyiapan instalansi.

BOLMUT : Boroko, Sekertaris Daerah (Sekda) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Dr. Drs. Hi. Asripan Nani, M.Si menghadiri secara virtual penyerahan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota tahun 2020 yang bertajuk SAKIP-RB award 2020, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Kamis, 22 April 2021 pukul 10.00 Wita diruangan sekda Bolmut.

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menyerahkan langsung hasil evaluasi secara simbolis kepada 66 pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang hadir secara langsung.

Sementara itu Plt Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Agus Uji Hantara mengatakan dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo kerap menekankan birokrasi harus bekerja dengan memanfaatkan anggaran dengan efektif dan efisian, di tengah semakin banyaknya kebutuhan pembangunan.

Selain melakukan evaluasi SAKIP, Kementerian PAN-RB juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Evaluasi dilakukan dengan melihat perbaikan tata kelola baik dari segi pengungkit maupun hasil.

Melalui evaluasi tersebut, Kementerian PAN-RB menyusun profil instansi Pemerintah berdasarkan tingkat perbaikan tata kelola instansi pemerintah melalui pelaksanaan reformasi birokrasi.

Ferdi