Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purwakarta yang juga Ketua Pansus RTRW, Said Ali Azmi, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (27/3/2026).

Ia mengungkapkan, keterbatasan tersebut mencakup pengujian draf perubahan RTRW, termasuk kajian ilmiah terhadap dampak perubahan dari sisi lingkungan, ekologi, sosial, ekonomi, hingga budaya di tengah masyarakat.

“Harus diakui, Pansus memiliki keterbatasan dalam melakukan pengujian draf perubahan RTRW, baik dari sisi kajian ilmiah maupun dampak perubahan yang ditimbulkan,” ujarnya.

Menurut pria yang akrab disapa Bang Jimmy itu, kendala utama meliputi keterbatasan waktu, pemahaman teknis terkait isu perubahan iklim dan ekologi, serta minimnya anggaran untuk menghadirkan tim ahli sebagai pendamping dalam pembahasan.

Ia menegaskan bahwa secara teknis, penyusunan dan perumusan draf perubahan RTRW merupakan tanggung jawab penuh DPUTR sebagai pihak pengusul.

“Pansus hanya menjalankan fungsi pembahasan secara politik sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Sementara kajian menyeluruh, baik aspek lingkungan, sosial, ekonomi hingga hak masyarakat lokal, merupakan kewenangan dinas terkait,” jelasnya.

Lebih lanjut, Jimmy juga menyoroti adanya sejumlah kegiatan usaha dan bangunan yang telah berdiri namun tidak sesuai dengan RTRW sebelumnya, yakni Perda Nomor 11 Tahun 2012.

Beberapa di antaranya seperti peternakan ayam di Desa Cibukamanah, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di kawasan Bukit Indah City, serta pembangunan perumahan yang masih tumpang tindih kepemilikan lahan dan belum diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten.

“Permasalahan seperti ini memang sudah terjadi. Di satu sisi, kami juga harus bersikap adil dalam mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada,” katanya.

Ia menambahkan, terdapat banyak usulan perubahan pemanfaatan tata ruang, baik pada lahan kosong maupun yang sudah memiliki aktivitas (existing). Salah satunya adalah usulan dari PT Indofood di wilayah Cikopo seluas 6 hektare untuk pengembangan usaha.

Selain itu, dalam draf terbaru juga disebutkan bahwa 16 kecamatan di luar Kecamatan Purwakarta diusulkan dapat membuka kegiatan usaha peternakan ayam.

Menanggapi adanya desakan dari sejumlah pihak agar pembahasan Raperda tersebut ditunda atau dikaji ulang, Jimmy menyebut hal itu sudah tidak memungkinkan.

“Raperda ini sudah masuk tahap persetujuan substantif dari kementerian, sehingga tidak bisa lagi ditunda atau dikaji ulang. Namun, jika nanti sudah disahkan menjadi perda, tentu masih bisa ditempuh melalui jalur hukum, misalnya dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung,” pungkasnya.

Keputusan untuk membahas persoalan ini telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2023, Senin (13/11/2023).

Ketua DPRD Kota Depok Teuku Muhammad Yusufsyah Putra mengatakan dalam rapat paripurna kali ini mengagendakan pembacaan pandangan fraksi-fraksi terkait Raperda Perlindungan, Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

Dijelaskannya, dalam pandangan umum, semua fraksi di DPRD Kota Depok menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan Raperda tentang perlindungan, pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro ini.

“Pembahasan selanjutnya akan dilakukan oleh panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Depok,” jelasnya.

Dia berharap pembahasan di tingkat pansus akan berjalan lancar dan tepat waktu sehingga bisa segera disahkan menjadi Perda.

Kata Putra, Raperda ini bertujuan untuk mengembangkan sektor usaha mikro di Depok agar memiliki daya saing dan memberi kontribusi bagi perekonomian daerah.

Selain mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda Perlindungan, Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Rapat Paripurna DPRD Kota Depok ini juga membahas enam Raperda Usul Prakarsa DPRD Kota Depok.

Enam Raperda usulan inisiatif  DPRD Kota Depok itu yaitu Raperda Pemberdayaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima, Raperda Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan, Raperda Ketenagakerjaan, Raperda Peningkatan Ketahanan Keluarga, Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan, dan Raperda Pendidikan Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Kewarganegaraan.

“Enam Raperda prakarsa ini akan dibahas oleh Pansus 4, Pansus 5, Pansus 6 dan Pansus 7 di DPRD Kota Depok. Tim Pansus sudah dibentuk dalam rapat paripurna sehingga bisa langsung bertugas membahas enam Raperda ini,” pungkas Putra. (fyan)