Pencopotan APK dilakukan karena banyak pasangan calon (paslon) maupun liaison officer (LO) paslon yang tidak membongkar secara mandiri.

Pencopotan dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bersama Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekalongan, Polres Pekalongan Kota, dan Kodim 0710/Pekalongan.

Penurunan APK diawali dengan apel siaga dan dilanjutkan patroli keliling ke sejumlah titik wilayah jalan protokol hingga di dalam gang-gang permukiman warga, Senin, 25 November 2024.

Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin mengungkapkan bahwa, mulai tanggal 24-26 November 2024 sudah memasuki masa tenang, maka semua APK maupun bahan kampanye harus dibersihkan di seluruh wilayah Kota Pekalongan.

“Rencana, pembersihan APK ini satu hari bisa selesai. Karena kemarin kami sudah memberikan waktu kepada KPU dan jajarannya untuk membersihkan APK yang difasilitasi,

“Lalu, kami melakukan penyisiran APK yang belum dicopoti terutama yang ada di billboard yang jumlahnya juga cukup banyak dan menggunakan alat khusus untuk membersihkannya,” tuturnya.

Miftahuddin menegaskan, meski di Kelurahan Pasirkratonkramat terdampak banjir akibat jebolnya tanggul di Kabupaten Pekalongan, ia meminta kepada panwascam, panwas kelurahan dan stakeholder terkait juga bisa membersihkan APK di wilayah tersebut.

“Sebab, di dalam peraturan tidak memandang itu banjir atau tidak, kami usahakan semua APK bisa dibersihkan secara maksimal,” pungkasnya. (em-aha)

“Total anggota Panwascam saat ini ada 12 orang. Mereka akan bertugas di 4 kecamatan yang ada di Kota Pekalongan, setiap kecamatan ada tiga pengawas,” jelas Miftahudin, Ketua Bawaslu Kota Pekalongan usai pelantikan.

Menurutnya, dari 12 orang pengawas kecamatan yang dilantik itu, lima di antaranya adalah incumbent. Sementara tujuh orang lainnya adalah wajah baru.

“Tujuh orang wajah baru ini, tidak baru semua. Dua dari PKD (Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/ Desa) sehingga ada pengalaman. Ada juga yang mantan PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara),” jelasnya.

Usai dilantik, para panwascam tersebut akan mendapatkan pembekalan. Selanjutnya, mereka akan langsung bekerja melakukan penelitian administrasi berkas-berkas PKD yang sebelumnya diambil alih Bawaslu Kota Pekalongan karena panwascam belum terbentuk saat itu.

“Tahapan persiapan dan pelaksanaan sudah berjalan. Perekrutan badan/petugas adhoc sudah dilaksanakan. Berkas-berkas pengawas kelurahan juga sudah siap. Untuk itu, kami sudah menginstruksikan untuk segera running,” lanjutnya.

Miftahudin menjelaskan, dalam waktu dekat, Bawaslu  Kota Pekalongan Pekalongan akan melakukan pengawasan pemutakhiran data daftar pemilih. Selain itu, Bawaslu Kota Pekalongan juga tengah menyiapkan PKD yang rencananya akan dilantik pada awal Juni nanti.

“Pengawas kelurahan jumlahnya ada 27 orang sesuai dengan jumlah kelurahan di Kota Pekalongan. Per kelurahan satu orang pengawas,” tambahnya.

Sementara itu, dalam video yang ditayangkan pada acara tersebut, Ketua Bawaslu Jateng Mohammad Amin berpesan kepada Panwascam untuk segera mempelajari regulasi terkait.

“Tidak ada lagi waktu bersantai. Harus pelajari dengan cepat regulasi,” pesannya.

Regulasi tersebut di antaranya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020. Selain itu, Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, serta Peraturan KPU dan Bawaslu.

Asisten I Setda  Kota Pekalongan Pekalongan Soesilo berpesan kepada Panwascam  Kota Pekalongan untuk mengawasi pelaksanaan sosialisasi di setiap tahapan Pilkada 2024.

“Dan rekomendasikan atas temuan unsur tindak pidana,” tegasnya. (em-aha)

Hal ini dibenarkan Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftachudin saat dikonfirmasi melalui telepon, Senin, 29 April 2024.

“Kami sudah mulai melakukan  perekrutan untuk membentuk panwascam. Jadi berdasarkan juknis dari Bawaslu RI bahwa seluruh kabupaten/kota untuk melakukan pembentukan panwascam mulai tanggal 23 sampai 27 kemarin,” terangnya.

Lanjut Miftach, penerimaan berkas dari proses pembentukan itu ada dua metode. Metode yang pertama adalah metode evaluasi bagi panwaslu kecamatan yang telah atau yang sudah menjabat pada pemilu 2024

“Nah penerimaan berkas sampai tanggal 27 April, kemudian dilakukan evaluasi. Nanti pada tanggal 1-2 Mei akan diumumkan dari hasil evaluasi panwascam tersebut,” ungkapnya.

Mana panwascam yang masih ikut di pemilihan serentak 2024 dan mana yang tidak lolos.

“Setelah diumumkan, pada tanggal 3-4 Mei akan diumumkan untuk pendaftar baru. Jadi kebutuhan per-kecamatan ini berapa nanti akan disesuaikan dari pendaftar baru,” bebernya.

Di Kota Pekalongan total panwascam yang dibutuhkan ialah 12 orang, melalui metode evaluasi dan membuka pendaftar baru sesuai kebutuhan.

Bawaslu akan mengevaluasi kelayakan panwascam periode sebelumnya agar kinerja ke depannya pada pilkada nanti bisa maksimal atau meningkat.

“Syarat yang dibutuhkan cukup mudah, identitas diri dengan melampirkan surat pernyataan dan keterangan kesehatan,” tukasnya. (em-aha)