Akibat serangan tersebut, kedua awak pesawat tewas di tempat, sementara 13 penumpang, termasuk seorang bayi, berhasil selamat. Peristiwa ini langsung memicu kepanikan di kalangan warga, terutama guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah pedalaman. Mereka memilih mengungsi karena khawatir akan adanya eskalasi lanjutan.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan bahwa insiden ini berdampak serius terhadap akses layanan dasar masyarakat. “Kondisi ini mengganggu akses layanan kesehatan dan pendidikan. Situasi pasca peristiwa ini rawan terhadap pelanggaran HAM,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat, 13 Februari 2026.

Menurut Anis, lumpuhnya pelayanan publik di Boven Digoel berpotensi melanggar hak dasar warga, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, dan rasa aman. Ia juga menyoroti adanya penyisiran oleh kelompok bersenjata terhadap masyarakat non-OAP (orang asli Papua), yang semakin memperburuk kondisi.

Satgas Damai Cartenz bersama aparat TNI AU dan TNI AD segera dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dan pengejaran. Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz, Komisaris Besar Yusuf Sutejo, menyebut bahwa pelaku penembakan diduga berasal dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Yahukimo. Kelompok ini dikenal dengan nama Batalion Kanibal dan Batalion Semut Merah.

KKB Yahukimo sebelumnya juga diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan, termasuk penembakan pesawat komersial di Yahukimo pada 14 Januari 2026 yang menggagalkan kunjungan Wakil Presiden, serta pembunuhan seorang pekerja bangunan bernama Daniel Datti pada 2 Februari 2026. Rangkaian aksi ini menunjukkan pola serangan yang konsisten terhadap simbol-simbol negara maupun warga sipil.

Komnas HAM mengecam keras tindakan penembakan tersebut. “Segala bentuk serangan terhadap warga sipil, baik dalam situasi perang maupun damai, adalah pelanggaran hukum HAM dan hukum humaniter internasional,” tegas Anis.

Ia menekankan bahwa hak hidup dan rasa aman adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun.

Komnas HAM mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengambil langkah perlindungan dan pemulihan bagi korban, termasuk kompensasi, pemulihan kesehatan fisik dan psikologis, serta jaminan keamanan bagi petugas pelayanan publik. Selain itu, Komnas HAM meminta KKB menahan diri dan mengutamakan penyelesaian masalah secara damai.

“Penggunaan cara-cara kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun,” tambahnya.

Pasca penembakan, sejumlah guru dan tenaga kesehatan di Boven Digoel memilih meninggalkan lokasi tugas mereka. Ketakutan akan serangan lanjutan membuat mereka merasa tidak aman untuk melanjutkan pelayanan. Akibatnya, akses pendidikan dan kesehatan di wilayah pedalaman Papua Selatan semakin terhambat.

Bagi masyarakat pedalaman, pesawat perintis seperti Smart Air adalah satu-satunya jalur transportasi vital untuk mengakses layanan dasar. Dengan adanya serangan ini, rasa aman warga semakin tergerus. Anak-anak kehilangan guru, pasien kehilangan tenaga medis, dan masyarakat kehilangan jalur komunikasi dengan dunia luar.

Tragedi penembakan Smart Air di Boven Digoel menjadi peringatan keras bahwa konflik bersenjata di Papua tidak hanya soal politik dan keamanan, tetapi juga soal kemanusiaan. Guru, tenaga kesehatan, dan warga sipil adalah pihak yang paling rentan.

Komnas HAM menegaskan bahwa perlindungan warga sipil harus menjadi prioritas utama. Pemerintah diminta segera melakukan investigasi profesional, transparan, dan tuntas, serta memastikan bahwa tragedi serupa tidak terulang.

Bagi masyarakat Papua Selatan, insiden ini bukan sekadar tragedi penerbangan, melainkan simbol rapuhnya rasa aman di tanah yang kaya sumber daya namun terus dilanda konflik berkepanjangan.

“KKB yang dari Yahukimo. KKB Batalyon Kanibal dan Semut Merah,” ujarnya, Kamis (12/2/2026).

Meski identitas detail pelaku belum diumumkan, polisi menegaskan bahwa pengejaran sedang dilakukan. “Masih diburu (pelakunya),” tambah Yusuf.

Aparat gabungan TNI-Polri kini dikerahkan untuk mempersempit ruang gerak kelompok bersenjata tersebut, mengingat insiden ini menimbulkan korban jiwa dari pihak kru pesawat.

Peristiwa tragis ini bermula ketika pesawat Smart Air dengan nomor registrasi PK-SNR terbang dari Bandara Tanah Merah menuju Koroway Batu pada Rabu (11/2/2026) pukul 10.35 WIT. Setibanya di lokasi, pesawat tiba-tiba ditembaki dari arah hutan oleh orang tak dikenal.

Akibat serangan itu, pilot Kapten Egon Erawan dan kopilot Kapten Baskoro dinyatakan meninggal dunia pada pukul 13.27 WIB. Beruntung, seluruh 13 penumpang termasuk satu balita berhasil selamat.

Sementara Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu instruksi dari Markas Besar TNI terkait langkah lanjutan.

“Saya baru mendapatkan laporan saja bahwa ada kejadian pilot itu. Ya nanti kita coba lagi bagaimana petunjuk operasional kan dalam Mabes TNI ini. Nanti bagaimana,” kata Maruli di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa keputusan teknis terkait pengejaran pelaku akan ditentukan langsung oleh Mabes TNI dan diteruskan kepada satuan tugas di Papua.

Sebelumnya, Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Faizal Rahmadani, menjelaskan bahwa penembakan terjadi setelah pesawat Smart Air mendarat di Lapangan Terbang Korowai, Distrik Yaniruma, Kabupaten Boven Digoel. Menurutnya, laporan awal menyebutkan bahwa pesawat ditembaki saat membawa penumpang, dan kondisi penumpang sempat belum dapat dipastikan.

Namun, kemudian dipastikan bahwa seluruh penumpang selamat, meski dua kru pesawat tewas.

Satgas Damai Cartenz dijadwalkan menuju lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan serta mengevakuasi jenazah pilot dan kopilot. Identitas kelompok pelaku kini sudah mengerucut, meski aparat masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan jumlah dan peran masing-masing anggota KKB dalam penyerangan tersebut.

Insiden ini kembali menyoroti ancaman keamanan di Papua, khususnya dari kelompok bersenjata yang kerap menargetkan aparat maupun warga sipil. Penembakan terhadap pesawat sipil menjadi bukti bahwa KKB masih aktif melakukan aksi teror yang mengganggu stabilitas keamanan dan keselamatan masyarakat.

Pemerintah pusat melalui aparat keamanan berkomitmen untuk menindak tegas pelaku, sekaligus memastikan keselamatan transportasi udara di wilayah Papua.

Pengamat keamanan menilai bahwa penembakan pesawat Smart Air menunjukkan adanya eskalasi ancaman dari KKB. Serangan terhadap moda transportasi sipil dianggap sebagai upaya untuk menebar ketakutan dan menunjukkan eksistensi kelompok bersenjata.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat Papua yang bergantung pada transportasi udara sebagai sarana utama mobilitas, mengingat kondisi geografis Papua yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Selain itu, tragedi ini juga menimbulkan duka mendalam bagi dunia penerbangan Indonesia. Pilot dan kopilot yang gugur dalam tugas dianggap sebagai pahlawan yang mengorbankan nyawa demi keselamatan penumpang. Banyak pihak menyerukan agar pemerintah segera memperkuat pengamanan bandara-bandara perintis di Papua, serta meningkatkan koordinasi antara aparat keamanan dan maskapai penerbangan.

Hingga kini, aparat masih melakukan pengejaran terhadap KKB Yahukimo yang diduga kuat sebagai pelaku penembakan.

Publik menanti langkah tegas pemerintah dalam menuntaskan kasus ini, agar tidak terulang kembali di masa mendatang. Insiden Smart Air menjadi pengingat bahwa keamanan Papua masih menghadapi tantangan besar, dan perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi prioritas utama.

Diketahui rapat tersebut dihadiri sejumlah menteri diantaranya Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan dan perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga negara terkait, serta pemerintah Provinsi Papua Selatan dan DPRD, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi.

Viva Yoga mengatakan RTRW yang sudah dipersiapkan mulai tahun 2023/2024 akhirnya bisa diselesaikan dan disepakati pada hari ini

“Semua kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, dan DPRD setuju RTRW Papua Selatan”, tutur Wamentrans Viva.

Bila demikian maka proses di Kementerian ATR/BPN akan lebih cepat karena untuk persetujuan subtansi RTRW baik kabupaten maupun provinsi karena mendapat persetujuan dari Menteri ATR/BPN.

“Mas Nusron (Menteri ATR/BPN) langsung ikut rapat dan ia mendukung percepatan RTRW Papua Selatan”, ujarnya.

Viva Yoga mengulang jawaban Zulkifli Hasan mengapa masalah RTRW ini dibahas di Kemenko Bidang Pangan karena ini amanat Presiden Prabowo Subianto yang dituangkan di Inpres No. 14 Tahun 2025 yang direvisi menjadi Inpres No.16 Tahun 2025 serta dukungan dan Kepres No.19 Tahun 2025.

“Aturan hukum itu merealisasikan percepatan pembangunan swasembada pangan, air, dan energi di kabupaten dan provinsi manapun”, tuturnya.