“Karena menjelang hari raya ini penawaran dan permintaan (supply and demand) pasti akan tinggi untuk misalnya pembuatan parcel dan hamper,” kata Kepala BBPOM DKI Jakarta, Sofiyani Chandrawati dikutip dari Antara, Kamis (19/12/2024).

Dia menekankan, penting untuk memeriksa mutu dan keamanan makanan dalam kemasan meski permintaannya tinggi di pasaran.

Dia menegaskan pihaknya berfokus pengawasan pada produk tanpa izin edar Badan POM seperti barang impor, rusak maupun kedaluarsa terutama pada hari besar maupun akhir tahun.

“Misalnya kalau permintaannya tinggi, kita ada dugaan para pelaku usaha ini bisa saja memanfaatkan situasi sehingga barang-barang yang sebetulnya udah rusak ini dijual ke pasaran,” jelasnya.

Nantinya jika ditemukan adanya produk tanpa izin edar, kedaluarsa atau kemasan rusak maka akan diturunkan dari etalase dan dimusnahkan di tempat.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pegawainya tidak mengambil parcel atau bingkisan dari Pemerintah Kabupaten Demak. KPK  menyatakan bingkisan itu langsung dikembalikan.

“Pengembalian parcel ini diterima langsung oleh Inspektur Pemkab,” kata Plt juru bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati, Minggu (12/3/2023).

Ipi menjelaskan kronologi bingkisan tersebut. Mula-mula, kata dia, Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi KPK melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi di Pemerintah Kabupaten Demak Kamis (9/3).

Setelah kegiatan itu rampung, tim KPK ditemui sejumlah orang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menanyakan tentang kegiatan monev. “Namun, tim KPK menolak diwawancarai,” kata dia.

Menurut Ipi, tim KPK langsung masuk ke mobil. Dalam perjalanan, tim mendapatkan informasi dari sopir bahwa ada titipan parcel sebanyak 2 paket dari Pemkab Demak. Ipi menegaskan begitu mengetahui adanya parcel, tim KPK langsung putar balik dan mengembalikan bingkisan itu kepada Pemkab Demak.

Ipi mengimbau kepada seluruh masyarakat maupun pegawai pemerintahan untuk tidak memberikan bingkisan atau hadiah dalam bentuk apapun kepada pegawai KPK. Dia mengatakan, pegawai KPK dilarang menerima bingkisan apapun ketika melaksanakan pekerjaannya.

“Baik dalam ranah penindakan, pencegahan, maupun sosialisasi dan kampanye dalam rangka edukasi antikorupsi,” kata dia.

Dia mengatakan seluruh kegiatan KPK telah dibiayai oleh uang negara, yang nantinya juga dipertanggungjawabkan penggunaannya sebagai prinsip akuntabilitas.

Pria yang diduga pegawai KPK hanya sedikit merespons pertanyaan dari orang yang merekam video itu. Video inilah yang kemudian viral di media sosial dengan narasi bahwa pegawai KPK menerima bingkisan dari Pemkab Demak.