“Alhamdulillah, pada hari ini DPRD Kota Pekalongan melaksanakan rapat pertama alias perdana yaitu dengan 2 agenda. Agenda yang pertama adalah pembentukan fraksi sekaligus pimpinan dan anggota fraksi,” kata Balgis di ruang paripurna DPRD setempat, Rabu, 28 Agustus 2024.

Menurutnya, karena sudah terbentuk fraksi, maka pihaknya bisa memulai program kerja di DPRD. Adapun program kerja yang pertama, karena jumlah fraksi pada periode yang lalu dan sekarang ini berbeda maka diperlukan perubahan.

“Yaitu perubahan tata tertib DPRD. Dimana tata tertib ini, ibaratnya kitab suci ataupun acuan dari jajaran DPRD untuk melakukan program kerja yang disitu tercantum didalamnya. Maka ini merupakan agenda utama,” tutur Balgis.

Untuk agenda rapat yang kedua, lanjut dia, yaitu tim penyusun DPRD Kota Pekalongan. Dan tadi sudah terbentuk, sehingga mulai hari ini tim penyusun akan bekerja.

“Kami targetkan waktu kerjanya dalam 14 hari bisa diselesaikan,” pungkasnya. (em-aha)

Berikut adalah susunan lengkap pimpinan dan keanggotaan fraksi-fraksi di DPRD Kota Pekalongan periode 2024-2029 :

1. Fraksi Partai Golkar
   – Ketua : Faisol Khannan
   – Sekretaris : Sugeng Indiarso
   – Anggota : 1. Balgis Diab
   2. Mohamad Azmi Basyir
   3. Fauzi Umar Lahji
   4. Desy Tria Amira Fasa
   5. Budi Setiawan
   6. Aminuddin Azis
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
   – Ketua : Zaki Maulida Tan
   – Sekretaris : Ali Hamzah
   – Anggota : 1. Latifuddin
   2. Boentoro
   3. Meutia Azkia M. Desky
   4. Nusron
3. Fraksi PDI-Perjuangan
   – Ketua : Gumelar
   – Wakil Ketua : Masykur
   – Sekretaris : Taufan Asianto
   – Anggota : 1. Saprudin
   2. Seno Prafitri Adi
4. Fraksi Persatuan Pembangunan
   – Ketua : Mabrur
   – Sekretaris : Nur Hadi
   – Anggota : 1. Mukhlikin
   2. Fuhuluddin
   3. Eko Lusjianto
5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
   – Ketua : Rois Rahma Fathoni
   – Sekretaris : Mungzilin
   – Anggota : 1. Irawadi Setiawan
   2. Nashrullah
6. Fraksi Amanat Nasional Demokrat
   – Ketua : Bagus Riza Astian
   – Wakil Ketua : Isnaini Ruhullah Kumaini
   – Sekretaris : Hafidh Aslami
   – Anggota : Makmur Sofyan Mustofa
7. Fraksi Gerakan Hati Nurani Indonesia Raya
   – Ketua : Anyta Rianti
   – Sekretaris : Bowo Leksono
   – Anggota : Riana Setyawati

PAYAKUMBUH – Dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Selasa (25/5), digelar dua acara yakni Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Wali Kota Payakumbuh Tahun 2020 dan Penyampaian Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Wulan Denura dari Fraksi Gerindra dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Erwin Yunaz, Wakil Ketua DPRD Armen Faindal dari Fraksi Demokrat, anggota DPRD, Asisten Setdako, dan jajaran OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.

Wulan Denura menjelaskan jadwal dua rapat paripurna ini telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah DPRD. Diharapkan sinergi antara DPRD dan Pemko Payakumbuh dapat terus terjaga sehingga bisa memberikan kontribusi yang baik kepada jalannya pemerintahan dan kualitas hidup bagi masyarakat Payakumbuh.

“Pandemi Covid-19 betul-betul memberikan dampak yang cukup signifikan terjadap jalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat, semoga kita bisa memaksimalkan usaha demi memulihkan kondisi perekonomian,” kata Wulan.

Juru Bicara DPRD Zainir dari Fraksi Amanat Kebangkitan Nasional menyampaikan Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ 2020. Secara umum karena Covid-19, di OPD Pemko ada terjadi refokusing anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan berkurang.

“Realisasinya di setiap OPD pada umumnya sudah bagus meski ada yang sampai 75 persen saja. DPRD memahami ini mungkin disebabkan pandemi Covid-19. Namun, pesan kami di DPRD agar target masing-masing OPD pada tahun 2021 diharapkan diatas 75 persen. Karena akan berimbas kepada peningkatan dan pertumbuhan ekonomi kedepannya,” ujar Zainir.

Eranasional.com, Depok – DPRD kota Depok menggelar rapat paripurna dengan pembahasan peyampaian laporan hasil reses masa sidang II tahun 2018 – 2019 dan renja DPRD tahun anggaran 2020. rapat paripurna berlangsung digedung DPRD ruang paripurna dan dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kota Depok Yetty Wulandari, selasa (26/2) yang dihadiri  Wakil Walikota Pradi Supriatna, anggota DPRD, MUSPIDA Depok, organisasi KNPI, organisasi masyarakat, media dan undangan lainya.

Hasil reses DPRD Kota Depok dilakukan tanggal 1, 4 dan 6 Februari 2019 yang dilakukan masing-masing Fraksi diantaranya PDIP, GERINDRA, PKS, PAN, GOLKAR, DEMOKRAT, PP dan Partai Restorasi Bangsa. salah satu penyampaian reses DPRD Kota Depok, yaitu tentang administrasi kependudukan terutama dalam pembuatan KTP-E yang harus di benahi. menurut laporan reses Fraksi Golkar, untuk pembuatan E- KTP masih banyak yang harus di benahi karena masyarakat masih banyak yang mengeluhkan lamanya proses pembuatan E-KTP tersebut. sedangkan dari Fraksi Gerindra meyampaikan, pemerintah kota Depok harus mencarikan solusi untuk pembuatan E-KTP terkait permasalahan seringnya kelurahan kehabisan blanko.

Selain dibidang administrasi kependudukan, peyampaian reses DPRD Kota Depok lainnya adalah infratruktur / pembangunan di Kota Depok. dari fraksi PDI-P meyampaikan, dibeberapa titik di kota Depok di berbagai kecamatan masih banyak yang membutuhkan penerangan jalan atau PJU serta pemanfaatan setu – setu khususnya di wilayah Cipayung, Sawangan, dan Bojong sari yang berpotensi menjadi wisata alam harusnya bisa dimaksimalkan oleh pemerintah Kota Depok. dari Fraksi Demokrat memberikan apresiasi kepada pemerintah kota terhadap pencapaian nya tapi, jangan sampai terlena karena permasalahan baru dari insfratruktur akan muncul nantinya.

Masih banyak lagi laporan laporan hasil reses DPRD kota depok yang meliputi Koperasi Usaha Mikro, Perizinan dan penanaman modal serta pendidikan dan kesehatan. menanggapi hasil reses tersebut Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna yang turut hadir menyampaikan, akan melakukan dan memperhatikan pencapaian tersebut di tahun 2020 dan akan menyesuaikan dengan APBD yang ada. (era/rko)