Penyampaian berlangsung dalam rapat Paripurna di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Kamis sore (27/3/2025)

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua  DPRD Kota Pekalongan, Gumelar dan dihadiri puluhan anggota DPRD, perwakilan Forkopimda dan pejabat di lingkup Pemkot Pekalongan.

Dalam penyampaian LKPJ Tahun 2024, Wawakot Balgis menyampaikan capaian-capaian program Pemkot Pekalongan yang telah dikerjakan baik dan prestasi yang telah diraih Kota Pekalongan.

Menurutnya, keberhasilan capaian program ini tidak terlepas dari kerja keras dan dukungan dari semua pihak terkait khususnya jajaran DPRD dan masyarakat yang senantiasa memberikan kritikan, dan saran yang konstruktif.

Langkah ini juga mencerminkan sejumlah visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud serta tantangan-tantangan pelaksanaan dalam pembangunan bisa diselesaikan dengan baik. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi perbaikan ke depannya.

“Secara makro, kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan dapat terus tumbuh dengan baik di angka 5,34 persen dengan PDRB per kapita Kota Pekalongan Tahun 2024 45,99 juta/tahun dari PDRB per kapita Kota Pekalongan Tahun 2023 sebesar 43,29 persen,” kata Balgis.

Dimana, targetnya pada Tahun 2024 sebesar 3,32 persen atau 37,82 juta/tahun (PDRB per kapita Kota Pekalongan) dan angka kemiskinan semakin menurun di angka 1,47 persen.

Menurutnya, tingkat pengangguran Kota Pekalongan juga menurun dari 5,02 persen di Tahun 2023 menjadi 4,91 persen di Tahun 2024. Angka usia harapan hidup di Tahun 2024 naik 0,25 persen dari Tahun 2023 sebesar 74,57 persen menjadi 74,79 persen.

Permasalahan banjir dan rob juga secara bertahap telah teratasi dengan selesainya pembangunan Bendung Gerak Lodji, sebagian besar wilayah Kecamatan Pekalongan Utara telah terbebas dari genangan.

Namun, Kota Pekalongan masih mempunyai beberapa pekerjaan rumah antara lain penanganan banjir rob di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dan masalah penanganan sampah.

“Kedua permasalahan tersebut perlu kita upayakan bersama agar dapat terselesaikan dengan baik,” tegasnya.

Lanjut Balgis menyebutkan, untuk realisasi belanja pada APBD Kota Pekalongan Tahun 2024 sebesar Rp1.012.991.724.934,00 (100,47 persen) dan realisasi pendapat sebesar Rp1.016.321.692.109,00 (94,30 persen).

Untuk persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen (90,91 persen atau sejumlah 20 kelurahan), persentase infrastruktur dasar mencapai 91,95 persen, indeks kualitas hidup naik dari 56,24 persen (Tahun 2023) menjadi 59,15 persen (Tahun 2024).

Dan persentase luas genangan 8,17 persen dari target 19,58 persen. Untuk sektor budaya, 100 persen seni lokal budaya Kota Pekalongan dilestarikan dan konflik sosial nihil kasus.

Lanjutnya, indeks reformasi birokrasi sebesar 87,31 persen (A). Pada Tahun 2024, Kota Pekalongan telah meraih sejumlah penghargaan dan meraih 9x Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Berturut-Turut.

“2 Penghargaan dari KPK, 8 penghargaan dari Pemerintah Pusat, 3 penghargaan dari Lembaga, 1 penghargaan dari Universitas, 5 penghargaan dari Pemerintah Provinsi, dan 1 penghargaan dari Media Nasional,” pungkasnya. (em-aha)

JAKARTA – Revisi Undang-undang (RUU) tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua Resmi disahkan DPR RI menjadi UU. Hal itu diambil dalam rapat paripurna DPR penutupan masa sidang hari ini.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Otsus Papua, Komarudin Watubun, memberikan pemaparan terkait perjalanan pembahasan RUU Otsus sejak dibentuknya Pansus RUU Otsus Papua Maret 2021.

“Apakah RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” ucap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat paripurna kepada anggota dewan yang hadir.

“Setuju,” sahut anggota dewan yang hadir di paripurna dan palu siding pun diketuk.

Diketahui, RUU Otsus Papua merevisi 20 pasal dari UU Otsus Papua. Sebanyak tiga pasal diajukan pemerintah dan 17 lainnya diajukan DPR RI.

Salah satu poin yang diubah dalam regulasi yang baru ialah terkait dana Otsus Papua dari 2 persen menjadi 2,25 persen, sebagaimana tertuang di Pasal 34 ayat (3) huruf e draf RUU Otsus Papua.

Dana Otsus Papua sebesar 2,25 persen itu dibagi menjadi dua yakni berupa penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1 persen dari plafon DAU (Dana Alokasi Umum) nasional serta penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25 persen dari plafon DAU nasional yang ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut hadir dalam pengesahan UU tersebut, mengapresiasi Pansus Papua yang telah bekerja keras menghasilkan RUU Otsus Papua hingga disahkan.

Tito menerangkan, RUU tersebut sudah dibahas secara intensif di lingkungan pemerintah.

“Pada saat panja dipimpin oleh Bapak Wamenkumham, dan dibahas kembali bersama DPD, keterlibatan DPD juga sangat intens. Pembahasan RUU Perubahan UU Atas UU 21 Tahun 2001 ini merupakan upaya bersama wujud komitmen pemerintah DPR RI dan DPD RI untuk meningkatkan kesejahteraan Papua sebagai bagian integral NKRI,” jelas Tito.

Dia juga menegaskan, pembahasan RUU Otsus Papua mengedepankan prinsip menjunjung tinggi harkat martabat orang asli Papua.

“Dalam pembahasan kita berpijak pada prinsip-prinsip dan semangat untuk melindungi dan menjunjung harkat martabat orang asli Papua dan mempercepat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua,” pungkasnya.

Eranasional.com – Bertempat di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menyampaikan persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2019. Persetujuan tersebut disaruampaikan pada Rapat Paripurna di ruang rapat DPRD Depok, Kamis (23/07/20).

Pada kesempatan itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok, Edi Masturo mengatakan, seluruh anggota DPRD memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang kembali mencatat prestasi membanggakan dengan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 kali.

Dengan status WTP tersebut, diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah untuk bekerja lebih baik dan menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan proses dan kinerja lebih transparan dan akuntabel.

“Dengan status WTP ini, dapat dinilai secara umum, pelaksanaan anggaran tahun 2018 sudah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan daerah yang berlaku di Kota Depok,” jelasnya saat membacakan laporan.

Dirinya menuturkan, ada beberapa hal yang menjadi evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan. Di antaranya laporan yang disampaikan masih perlu ada penyempurnaan dengan berfokus pada penelaahan terhadap kinerja, penyebab, kendala, besaran dampak untuk menentukan prioritas terhadap efektifitas, efisiensi, konsistensi, pertumbuhan, dan kemulusan penyelenggaraan anggaran.

“Perlu dikaji mata anggaran terutama belanja, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, dapat ditemukan permasalahan, penyebab, dan pemecahannya,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menyatakan, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2019, akan menjadi evaluasi di tahun berikutnya. Selain itu, pihaknya juga menyambut baik masukan yang diberikan dan ditindaklanjuti berdasarkan prioritas sesuai kemampuan anggaran daerah.

“Akan menjadi evaluasi kami agar bisa lebih baik di tahun berikutnya,mudah-mudahan tahun depan wabah virus covid-19 berakhir,agar persendian kehidupan dapat normal sedia kala. (riko)

Eranasional.com – DPRD Kota Depok menggelar sidang paripurna istimewa dalam rangka hari jadi kota Depok yang ke – 20 di selenggarakan di ruang sidang paripurna DPRD Kota Depok, Jumat (26/04).

Rapat yang di pimpin wakil ketua DPRD Kota Depok Muhammad Suparyono A.md.Ak membacakan agenda rapat istimewa dengan menggunakan pakaian adat Jawa Barat. Wakil Ketua DPRD Kota Depok berharap Kota Depok bisa terus meraih penghargaan yang membawa masyarakat menjadi lebih sejahtera. Harapan tersebut disampaikannya pada Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda peringatan Hari Jadi Kota Depok ke-20 yang digelar DPRD Kota Depok.

Dalam sidang paripurna tersebut dihadiri oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris, Anggota DPRD Kota Depok, Para Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Pimpinan Instansi Vertikal, perwakilan organisasi serta mantan walikota Depok Nur Mahmudi Ismail.

Dalam sidang istimewa tersebut Walikota Depok Muhammad Idris, M.A. menyampaikan, mengawali momentum hari jadi Kota Depok ini mari kita bangun masyarakat Kota Depok dengan mengedepankan budaya budaya luhur yang telah kita hadapi ras dan suku bangsa kita dengan demikian pembangunan kota Depok tidak hanya berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat tetapi juga pembangunan yang berkarakter dan bermartabat

“Kita bersyukur bahwa pekerjaan-pekerjaan kita telah mendapatkan apresiasi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, diantarannya adalah Kota Depok berhasil mendapatkan penghargaan lomba pembangunan daerah, lomba perencanaan kota tingkat propinsi tahun 2019 dengan meraih tingkat terbaik pertama,” ujar Idris.

“Kita patut bersyukur sebagai warga Kota Depok terus mengalami kemajuan dengan di tandai semakin meningkatnya indeks pembangunn manusia Kota Depok dari tahun ke tahun, tentunya ini tidak lepas dari jasa-jasa para leluhur kita sebelum dan setelah berdirinya Kota Depok,” sambungnya.

Maka dari itu, lanjut Idris, saya doakan semoga ini menjadi bekal amal ibadah kita di sisi Tuhan YME.

“Berdasarkan data yang di rilis BPS provinsi Jawa Barat tahun IPM 2018 meningkat sebesar 80,29 angka meningkat dari tahun sebelumnya 79,83 dengan demikian status pembangunan manusia dari status tinggi menjadi sangat tinggi,” terang Walikota Depok.

Selain digelarnya sidang paripurna,  DPRD kota Depok juga menggelar pameran umkm kerajinan dan makanan khas kota depok serta juga menyediakan makanan gratis bagi masyarakat dalam menyambut hari jadi kota Depok yang ke – 20. Sempat ada kericuhan di lobby gedung sidang paripurna karena aksi protes dari aktifis LSM yang menuntut untuk menangkap mantan walikota depok Nur Mahmudi ismail yang turut hadir terkait kasus korupsi jl. nangka. (era/rko)