Tak hanya itu, parkir liar motor di bahu jalan menambah kesemerawutan di sekitar Stasiun Depok Baru.

Ketua Generasi Supian Suri (SS) Widya Sri Handayani meminta pemerintah Kota Depok untuk menertibkan angkutan umum dan bahu jalan yang digunakan untuk parkir motor.

“Saat saya melintasi jalan tersebut wilayah tersebut dipakai untuk parkir motor dibahu jalan jadi bikin macet kalo jam-jam sibuk, ditambah angkutan umum yang berhenti seenaknya jadi mempersempit jalan bagi masyarakat atau penumpang yang baru keluar dari KRL yang ingin melintas, mohon untuk Pemerintah Kota Depok untuk segera ditertibkan wilayah tersebut,” ucap Widya.

Dia mendesak agar Pemerintah Kota Depok segera melakukan Kolaborasi dan Sinergi untuk Wilayah Depok Baru.

“Pemerintah Kota Depok sebaiknya melakukan kolaborasi dan sinergi kepada pihak PT KAI dan Juga DJKA untuk melakukan penertiban yang ada diwilayah stasiun Depok Baru agar wilayah tersebut semakin rapih dan tertata,” ucap dia.

Ditambah, menurutnya wilayah Stasiun Depok Baru terletak di Jantung Kota Depok sehingga pemandangan tersebut bisa dilihat dari lantai atas gedung Balai Kota.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Dinas Perhubungan Kota Depok mengatakan bahwa wilayah tersebut kewenangan PJKA atau yang sekarang PT Kereta Api Indonesia (Persero).

“Ini saya sudah sampaikan ke bidang, infonya ini masih tanah kewenangan pjka, nah saya belum dapet info lanjutannya,” katanya.

“Penindakan jukir liar ini dilaksanakan serentak di 5 wilayah Jakarta mulai pukul 08.30 WIB. Penertiban ini bersama dengan stackholder lainnya seperti Satpol PP, TNI-Polri,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo melalui keterangan tertulis, Minggu (2/6/2024).

Syafrin mengatakan penindakan dilakukan dalam bentuk pembinaan secara persuasif, humanis dan diberikan surat pernyataan. Artinya, para jukir liar yang tertangkap hanya akan didata dan mendapat sosialisasi.

“Yang kami lakukan adalah berupa pembinaan, kemudian edukasi kepada juru parkir liar, dan juga dilakukan pendataan. Setelah itu yang bersangkutan diminta untuk membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan pengaturan parkir secara liar,” ujar Syafrin.

Selanjutnya, data tersebut akan diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) untuk diberi pekerjaan sesuai keahlian masing-masing.

“Hasil pendataan ini kami koordinasikan lebih lanjut dengan rekan-rekan dari Dinas Tenaga Kerja untuk mereka di data kemudian diinventarisir kira-kira base-nya mereka itu ke bidang apa dan kemudian disiapkan diklat dan pelatihannya,” urai Syafrin.

Penertiban parkir liar ini akan dilaksanakan selama satu bulan. Penindakan dilakukan hingga 15 Juni 2024.

“Itu memang pernah dalam pembicaraan, tapi ga ada follow upnya itu yang memang harus kerjasama dengan pihak itu tadi,” ujar Idris, Rabu (22/5/2024).

Idris menjelaskan, Pemerintah Kota Depok belum memiliki aturan secara resmi terkait jurkir. Menurutnya, ketersediaan parkir dari pemilik toko menjadi parkir bersama. Berbeda dengan parkir area ruko yang telah dikelola sesuai Perda Kota Depok.

“Jukir belum ada aturannya, bukan diperbolehkan. Belum ada ketentuan aturannya, seperti itu,” jelas Idris.

Pemerintah Kota Depok berencana akan melakukan kajian bersama dengan Pemerintah Pusat. Tidak hanya tentang jurkir, Pemerintah Kota Depok akan mengkaji terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan tidak pada tempatnya.

“Kita sedang kaji dengan pusat, juga program untuk penertiban PKL,” ucap Idris.

Pemerintah Kota Depok ingin PKL yang dilakukan penertiban, dapat dilakukan pemberdayaan sehingga tidak kembali melakukan pelanggaran. Pemerintah Kota Depok ingin memberdayakan PKL sehingga tidak hanya sekedar menertibkan.

“PKL itu memang harus kita berdayakan, dari sisi bisnisnya ada, tapi dari sisi pengaturan tempat dan lokasinya ini belum ada,” terang Idris.

Kepolisian bahkan menyebut fenomena parkir liar yang meminta pungutan termasuk dalam tindak pidana.

“Oh iya pasti, apalagi sudah melakukan pemaksaan, melakukan pemalakan itu sudah ranah pidana,” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman kepada wartawan, Kamis (9/5/2024).

Dia menuturkan, sebetulnya penindakan juru parkir di Jakarta bukan permasalahan yang sulit.

Sebab masyarakat juga dianggap sebagai seorang pengawas dalam hal ini serta turut serta sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab.

Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan ke kepolisian bila memang ditemukan parkir liar. Latif juga membeberkan sejumlah lokasi yang kerap dijadikan lokasi parkir liar.

“Ini kan kebanyakan berada di jalur-jalur gang kecil itu. Ini kita melibatkan seluruh komponen masyarakat dari dinas perhubungan, satpol PP, kepolisian, manajemen daripada perusahaan itu sendiri,” kata Latif.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal serius menindak juru parkir liar yang berada di minimarket. Penegakan hukum akan dilakukan kepada para jukir liar.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, oknum jukir yang kerap memaksa warga bayar parkir saat di minimarket masuk tindak pidana ringan. Dishub DKI dapat melakukan sidang di lokasi kejadian untuk menindak jukir liar.

Hal ini disampaikan Heru Budi menyusul rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk menertibkan jukir liar yang kerap memaksa warga bayar parkir saat belanja di minimarket.

“Ya itu salah satu problem yang harus diatasi (jukir liar tidak punya profesi lain). Ya pelan-pelan kita lihat, kita berikan juga, kalau bisa, pekerjaan kepada mereka,” kata Heru kepada wartawan, dikutip Kamis (9/5/2024).

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) ini mengatakan, sudah meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta untuk menertibkan juru parkir liar di minimarket yang meresahkan warga.

Pasalnya, kata Heru parkir pelanggan di minimarket jelas tidak dipungut biaya. Sehingga, tindakan jukir liar tidak dapat dibenarkan.

“Kalau di minimarket kan ada tulisan gratis, ya jangan memaksa, jangan bikin warga itu resah. Mulai kemarin sudah saya perintahkan tantrib (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (untuk menertibkan),” ujar Heru.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, oknum jukir yang kerap memaksa warga bayar parkir saat di minimarket masuk tindak pidana ringan.

Dishub DKI dapat melakukan sidang di lokasi kejadian untuk menindak jukir liar.

“Ini yang sedang kami koordinasikan untuk melakukan penegakan hukum, dimana dari hasil diskusi, kegiatan ini masuk dalam kegiatan tindak pidana ringan risikonya,” kata Syafrin kepada wartawan, dikutip Kamis (9/5/2024).

“Maka kami akan koordinasikan juga, tidak hanya dari Satpol PP tapi juga rekan-rekan pengadilan dan juga dari kejaksaan untuk bersama-sama turun menjadi satu tim untuk sidang di tempat,” sambung Syafrin.

“Kami koordinasikan untuk melakukan penegakan hukum yakni hasil diskusinya, tindak pidana ringan,” kata Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo saat ditemui di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2024).

Syafrin menjelaskan, Dishub Jakarta telah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pengadilan, dan kejaksaan untuk membentuk tim sidang.

Seperti dikutip dari Antara, keputusan ini diambil sebagai tindakan tegas untuk memerangi juru parkir yang “nakal” lantaran di minimarket sudah tertera tulisan “Parkir Gratis” bagi pengunjung.

Para juru parkir liar yang memaksa meminta uang ini nantinya akan disidak di tempat sebagai upaya mencegah adanya pungutan.

“Pengelola sudah sebut tempat parkir tersebut merupakan fasilitas umum yang disiapkan untuk pelanggannya, sehingga gratis,” ujarnya.

Maka dari itu, Dishub Jakarta bertindak tegas kepada siapapun yang memanfaatkan situasi dan menimbulkan keresahan masyarakat.

“Setelah ini, minggu depan kami harapkan sudah ada jadwal kapan kita bersama-sama turun ke lapangan (untuk penindakan),” ujar Syafrin Liputo.

Terutama di sepanjang Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Jalan KH Wahid Hasyim atau Seputar Kawasan Alun-Alun Kota Pekalongan, dan Jalan Kartini, Selasa malam, 26 Maret 2024.

Selain membina para jukir, petugas gabungan juga menempelkan stiker bertuliskan “Pelanggaran Parkir Kendaraan” pada kendaraan milik masyarakat yang diparkirkan di bahu jalan dan mengempeskan roda kendaraan yang parkir di sembarang tempat.

Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, Unang Suharyogi mengungkapkan bahwa, kegiatan operasi gabungan penertiban jukir yang masih membandel tidak sesuai aturan ini digelar untuk menjamin ketertiban dan kenyamanan masyarakat Kota Pekalongan.

“Alhamdulillah malam hari ini, kami petugas gabungan dari Dishub dibantu TNI, Polri dan Satpol P3KP mendapatkan beberapa titik yang menjadi titik rawan kemacetan, salah satunya di pertigaan Plaza Pekalongan dan Alun-Alun,”

“Kami sudah memberikan pembinaan kepada para petugas parkirnya, Alhamdulillah mereka bisa ditertibkan dengan baik dan kondusif,” terang Unang.

Unang menjelaskan, dari operasi gabungan penataan parkir ini juga ditemukan beberapa kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat yang diparkirkan di area tidak semestinya untuk parkir.

Kendaraan yang terbukti melanggar tersebut ditempel stiker untuk menyadarkan pemilik kendaraan tersebut bahwa telah melanggar aturan parkir agar tidak parkir di sembarang tempat.

“Kami juga mengharapkan para jukir liar ini bisa mendaftarkan sebagai jukir resmi dari Dinas Perhubungan. Kami juga menghimbau kepada mereka untuk mematuhi aturan ruas jalan-jalan mana saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk parkir,” tuturnya.

Kabid Lalu Lintas pada Dishub Kota Pekalongan, Agung Jaya Kusuma Aji menegaskan, apabila masyarakat menjumpai rambu-rambu larangan parkir, maka diminta tidak memarkirkan kendaraannya di area larangan tersebut.

Seperti  di sisi Utara Jalan Dr Cipto Mangunkusumo,  sisi dalam Alun-Alun, dan sisi depan Plaza Pekalongan. Menurutnya, permasalahan parkir ini menjadi kesalahan bersama antara pengendara dan jukir.

“Jika masyarakat ingin tertib, ayo bersama-sama patuhi aturan penataan parkir ini. Jika di area parkir penuh, maka usahakan parkir di ruas-ruas jalan yang diperbolehkan atau area parkir yang telah disediakan,” kata Agung.

Agung menyebutkan, sesuai aturan Perda Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang tarif retribusi parkir di tepi jalan umum, untuk tarif non insidental kendaraan roda 2 dikenai Rp1.000, kendaraan roda 3 Rp1.000, kendaraan roda 4 Rp2.000, dan kendaraan roda lebih dari 4 Rp15.000. Namun, untuk tarif parkir insidental Rp2.000.

“Melalui media sosial, memang benar kami mendapat keluhan dan aduan dari masyarakat terkait penarikan tarif parkir yang melebihi tarif dari aturan tersebut. Namun, bukti pendukung laporan tersebut ketika kami hendak naikkan ke APH itu sampai sekarang belum ada,” katanya.

Untuk kegiatan penertiban parkir di bulan Ramadan, pihaknya akan mengintensifkan sidak ke lapangan. Terlebih, menjelang lebaran biasanya banyak titik kantong parkir yang padat seperti di pusat perbelanjaan, tempat wisata ataupun area publik lainnya.

Salah satu pengendara jalan asal Kota Pekalongan, Didik menyambut baik adanya sidak penertiban parkir yang dilakukan oleh tim gabungan kali ini.

“Bagus langkah seperti ini, karena bagi sebagian masyarakat ada yang tidak senang jika ditarik tarif parkir yang melebihi aturan Perda yang berlaku. Mudah-mudahan penertiban seperti ini bisa sering dilakukan untuk menertibkan parkir,” pungkasnya. (em-aha)

JAKARTA, Eranasionanl.com – Pelaksanaan Operasi Zebra 2023, khususnya di wilayah Jakarta Selatan telah berakhir. Terungkap, banyak parkir liar di wilayah ini.

Awalnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi menyebutkan totalnya ada 1.969 pengendara yang terjaring selama operasi tersebut dilaksanakan.

“Terdapat 143 tindakan dengan tilang elektronik (e-TLE), 1.826 tindakan dengan teguran, kegiatan penyuluhan 1.0933, pemasangan spanduk dan pembagian brosur sejumlah 2.472,” kata Ade Ary, Senin (2/10/2023).

Lalu dia menyebutkan ada empat jenis pelanggaran yang terbanyak terjadi di wilayah Jaksel, yakni tidak menggunakan helm SNI sebanyak 35 kasus, melawan arus 46 kasus, parkir liar 50 kasus, dan melanggar marka jalan 4 kasus.

Ade Ary menyatakan, meski Operasi Zebra Jaya 2023 telah berakhir, pihaknya akan terus melakukan kegiatan pencegahan dengan memberikan edukasi hingga pendekatan bagi para pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas.

“Dengan begitu diharapkan kesadaran masyarakat semakin tinggi dalam berdisiplin berlalu lintas, sehingga dampak buruknya bisa dicegah,” ujarnya.

Dia pun mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan keamanan dan keselataman masyarakat dalam berlalu lintas.

“Keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas merupakan tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.

Operasi Zebra Jaya 2023 digelar selama 14 hari dari tanggal 18 September sampai dengan 1 Oktober 2023.

Adapun jenis pelanggaran yang terjaring baik pengendara mobil dan sepeda  motor adalah sebagai berikut:

1. Melawan arus

2. Berkendara di bawah pengaruh alkohol

3. Pengendara menggunakan HP saat mengemudi

4. Tidak menggunakan helm SNI

5. Berkendara melebihi batas kecepatan yang ditentukan

6. Memasang rotator tidak sesuai peruntukannya

7. Memakai pelat nomor rahasia/palsu

8. Pengemudi tidak menggunakan sabuk keselamatan

9. Berboncengan lebih dari satu orang

10. Pengendara di bawah umur dan tidak memiliki SIM

11. Kendaraan tidak memenuhi persyaratan layak jalan

12. Kendaraan tidak dilengkapi STNK

13. Melanggar marka jalan

14. Kendaraan tidak dilengkapi dengan perlengkapan standar

15. Kendaraan bermotor memasang rotator dan sirene bukan peruntukannya

16. Parkir liar.

KARAWANG – Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang melalui Bidang Lalu Lintas , Adanya laporan masyarakat perihal parkir liar di wilayah Ruang Terbuka Hijau ( RTH) langsung di respon cepat.

“Kami langsung turun menertibkan beberapa kendaraan yang parkir di tempat tersebut kang ,” ungkap Kabid Lalin dan Sarpras Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang , H. Ade Saepudin. Selasa (23/3/2021).

Lokasi yang di laporkan oleh masyarakat yaitu di sekitaran bundaran Pancawati Kecamatan Klari dan Bundaran Gintung kerta.

Dari hasil kegiatan itu , sambung Ade ada sekitar 10 mobil kendaraan jenis truk di tertibkan. Dirinya pun mengaku bahwa pelaksanaan penertiban itu menerjunkan sekitar 20 personil anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang.

“Saya berharap kendaraan jangan lagi ada yang memarkirkan kendaraan di wilayah itu karena lokasi tersebut merupakan ruang terbuka hijau yang menjadi lokasi steril dari parkir kendaraan ,” katanya.

Ia menyebutkan bahwa ada 3 kendaraan jenis truk diamankan karena STNK yang sudah tidak aktif. Dan dirinya akan terus melakukan pengawasan RTH agar tidak terkesan kumuh dari parkir kendaraan. ( rs/red)