Setelah tanggal tersebut, pasar darurat resmi ditutup dan tidak ada lagi aktivitas perdagangan di lokasi tersebut.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid menjelaskan, keputusan ini diambil setelah dilakukan serangkaian persiapan teknis, termasuk sosialisasi langsung kepada pedagang dan penerbitan surat resmi.

“Sebetulnya awal September pasar sudah bisa dipakai. Namun karena ada kejadian luar biasa di Pemkot dan DPRD, persiapan sempat tertunda. Harapan kita, walaupun ada kendala kanan kiri, semuanya bisa lancar sesuai target,” ujarnya, Selasa (16/9/2025).

Meski penggunaan pasar baru sudah ditetapkan, Wali Kota Aaf mengungkapkan bahwa peresmian secara resmi masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.

“Target peresmian menunggu konfirmasi dari kementerian. Bisa saja diwakilkan jika jadwal belum memungkinkan, tapi harapan kami Kementerian PU dan Perdagangan dapat hadir langsung,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop-UKM), Supriono menambahkan, tertundanya jadwal operasional Pasar Banjarsari terjadi karena pembangunan jembatan penghubung antar-gedung belum selesai pada Agustus lalu.

“Awalnya direncanakan bersamaan dengan Hari Kemerdekaan, tetapi saat kunjungan Kementerian PU di awal Agustus, disimpulkan bahwa pasar belum bisa dipakai. Paling cepat baru awal September. Saat ini semua infrastruktur sudah siap, hanya tinggal jembatan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa sebagian besar pedagang non pangan sudah tidak berjualan di pasar darurat. Hanya pedagang kebutuhan harian yang masih beraktivitas.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Pemerintah memastikan, setelah 25 September, pasar darurat akan dihentikan seluruh fasilitasnya seperti listrik dan sarana pendukung lainnya, dan bangunan darurat milik BPBD akan dilepas melalui mekanisme lelang sebelum dibongkar total.

“Hal ini harus dipahami pedagang. Peresmian hanya seremonial, yang terpenting pasar sudah digunakan. Berdasarkan keputusan rapat, 25 September adalah batas terakhir. Mulai 26 September, pasar darurat tidak ada lagi,” tegasnya.

Pemkot berharap pemindahan pedagang dapat berjalan lancar sehingga Pasar Banjarsari benar-benar menjadi pusat perdagangan yang lebih tertata, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. (em-aha)

Pengundian ini dijadwalkan berlangsung selama empat hari ke depan, hingga Kamis (24/07), dengan target menyelesaikan 2.725 pedagang dari total 2.845 yang terdaftar.

Kepala Dindagkop-UKM Kota Pekalongan, Supriono menyampaikan bahwa sebanyak 120 pedagang belum dapat mengikuti proses pengundian karena masih memiliki tunggakan retribusi.

“Mereka yang hadir hari ini adalah pedagang yang sudah melunasi kewajiban retribusi. Dari total 2.845 pedagang, ada 120 yang belum kita undang karena belum melunasi tunggakan,” bebernya.

Menurutnya, untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan, proses pengundian dibagi menjadi tiga sesi yakni pukul 08.00–09.30 WIB, 10.00–11.30 WIB, dan 13.00–14.30 WIB. Setiap hari ditargetkan dapat menyelesaikan pengundian bagi sekitar 700 pedagang.

Alur pengundian lapak, dimulai dari pengecekan kesesuaian undangan dengan jadwal, dan bagi yang hadir di luar jadwal, pedagang diminta untuk bisa hadir sesuai dengan undangan.

Namun, jika selama 4 hari pedagang tidak bisa datang maka akan diarahkan untuk hadir pada sesi tambahan yang dijadwalkan pada 28 Juli 2025.

“Setiap pedagang membawa undangan, jika tidak sesuai jadwal maka harus pulang. Setelah dinyatakan sesuai, proses dilanjutkan dengan pengecekan identitas. Jika diwakilkan, maka harus dibuktikan bahwa benar utusan dari pemilik lapak,” ujarnya.

Setelah proses verifikasi, pedagang akan melakukan registrasi dan langsung mengikuti pengundian sesuai dengan kategori lapak yaitu toko, kios, atau los.

Kemudian mendapatkan undian, akan dicetak dan mereka bisa langsung mencocokkan hasil undian pada denah yang sudah disediakan.

Supriono menuturkan demi menciptakan kenyamanan dan efisiensi, penataan dilakukan secara lebih detil.

Seperti, pedagang yang dulunya bersebelahan dan memiliki hubungan kekerabatan akan kembali diletakkan berdekatan. Hal ini mempermudah mereka dalam menjaga lapak secara bergantian.

“Dengan sistem ini, pedagang bisa saling membantu, apalagi bagi yang bersaudara. Kami desain supaya lebih efisien dan sesuai kebutuhan mereka,” imbuhnya.

Pada H+8 setelah pengundian, pedagang dapat mengambil kunci lapak sesuai lokasi yang diperoleh.

Usai mendapatkan kunci, pedagang diperbolehkan langsung membuka lapak atau menunggu hingga batas waktu yang ditentukan, yakni saat pasar darurat resmi ditutup. Jadwal penutupan pasar darurat sendiri masih dalam proses finalisasi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa hanya pedagang lama yang diakomodasi dalam pasar baru karena keterbatasan ruangan dan perluasan akses jalan untuk keselamatan.

“Area pasar kini menyempit untuk mengutamakan keselamatan, jadi tidak memungkinkan menerima pedagang baru. Prinsipnya satu NIK satu lapak,” sambungnya.

Terkait tunggakan retribusi yang sebelumnya mencapai Rp1,6 miliar, ia menyebutkan sudah berhasil menagih Rp1,3 miliar. Sisa tunggakan berasal dari sekitar 120 pedagang yang belum melunasi, akan tetapi saat ini sebagian telah mulai melakukan pembayaran.

“Rata-rata tunggakan per pedagang berkisar di angka jutaan rupiah. Mereka menunggak karena kondisi pasar lama tidak kondusif dan sepi. Dulu mereka diminta membeli lapak, sekarang hanya membayar retribusi,” pungkasnya.

Dengan pengundian ini, diharapkan seluruh pedagang bisa segera kembali beraktivitas di Pasar Banjarsari yang baru dengan sistem yang lebih tertib, aman, dan nyaman. (em-aha)

Hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam menghadirkan pasar tradisional modern yang tertata dan aman.

Wali Kota Aaf, sapaan akrab Achmad Afzan Arslan Djunaid mengatakan, bahwa proses pemindahan pedagang dari pasar darurat ke bangunan baru akan dilakukan setelah pengundian lapak. Ia juga mengimbau kepada pedagang yang telah terdaftar, agar berkoordinasi teknis dengan dinas terkait.

“Kemarin kan sudah ada paparan dari Dindagkop-UKM di Pemkot, dan sekarang kita tinjau lapangan sejauh mana kesiapannya karena pada tanggal 21-24 Juli akan ada pengundian lapak,” kata Aaf di Pasar Banjarsari, Kamis (17/7/2025).

Aaf mengatakan, untuk pengundian akan dilaksanakan di Pemkot Pekalongan. Namun, bagi pedagang yang tidak hadir pada tanggal 21-24 Juli pihaknya akan tetap memberikan kesempatan pada tanggal 28 Juli.

Sedangkan yang belum bayar retribusi, maka akan dilakukan pengundian pada tanggal 1 Agustus 2025. Pihaknya menargetkan peresmian Pasar Banjarsari dilakukan pada bulan Agustus 2025, dengan tetap menunggu kepastian dari Kementerian Perdagangan maupun Kementerian PUPR.

“Walaupun saat peresmian nanti belum semua lapak terisi, paling tidak pedagang sudah bisa berpindah dan aktivitas bisa berjalan. Kita pastikan peresmian tetap dilakukan bulan Agustus,” tegasnya.

Dari sisi infrastruktur, progres pembangunan menunjukkan hasil positif. Penambahan jumlah kios telah rampung, sementara jembatan penghubung antarblok, yakni blok A ke C dan blok B ke D ditargetkan selesai pada akhir Juli.

Beberapa pekerjaan lanjutan seperti kanopi bagian atas masih akan dianggarkan ke depan. Kendati beberapa elemen belum 100 persen selesai, ia memastikan bahwa kualitas konstruksi utama telah memenuhi standar keamanan dan ketahanan.

“Finishing mungkin belum halus, tapi kualitas dan kekuatan bangunan sudah diuji. Ini penting sebagai jaminan kenyamanan dan keselamatan jangka panjang,” tambahnya.

Berbeda dari struktur sebelumnya, Pasar Banjarsari kini hadir sebagai pasar tradisional modern murni. Tidak lagi bercampur dengan fasilitas komersial seperti mal, bioskop, atau supermarket, pasar ini dirancang lebih fungsional dan terbagi dalam empat blok utama sebagai upaya mitigasi.

“Antisipasi untuk kebakaran, termasuk pipa-pipa air yang ada sensornya juga sudah kita lakukan tapi mudah-mudahan tidak terjadi kebakaran seperti tahun 2018. Makanya, semuanya juga harus hati-hati,” harapnya.

Ketika pasar sudah ditempati, ia berharap kepada Dindagkop-UKM dan Satpol PP supaya lebih tegas tidak ada pedagang yang berjualan di depan, harus steril.

Kepala Dindagkop-UKM Kota Pekalongan, Supriono menjelaskan secara rinci bahwa Pasar Banjarsari terbangun 2.940 lapak yang terdiri dari toko, kios dan los.

“Ini menyesuaikan jumlah pedagang sebelumnya. Dari jumlah pedagang itu, yang menempati toko ada 349. Untuk kios 687, sedangkan untuk los paling banyak yaitu 1.904,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa pasar ini menggunakan sistem zonasi. Zonasi untuk lantai bawah semuanya khusus pangan. Ada pangan basah dan kering, pangan basah seperti sayur-sayuran dan sejenisnya.

“Sedangkan yang kering seperti sembako, beras, dan sebagainya. Untuk lantai 2 dan 3 non pangan, non pangan ada konveksi, batik, sepatu, dan lain sebagainya,” terangnya.

Khusus blok D lebih variatif, dilantai 2 ada kios basah yang terdiri dari ikan, daging dan ayam. Lalu untuk lantai atasnya ada foodcourt atau makanan siap saji. (em-aha)

Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop UKM) setempat, Deddy Setiawan menyampaikan, tujuan adanya fasilitas penanganan bencana ialah sebagai mitigasi bencana baik kebakaran dan gempa.

“Ini tersedia tangga darurat bisa digunakan bila sistem alarm berbunyi atau ada peringatan bencana yang terpusat di ruang kontrol panel,” katanya, Jumat, 1 November 2024.

Kemudian tersedia apar, sprinkler air, dan hydrand di masing-masing sudut gedung. Menurut Deddy, bangunan didesain mampu menangani kebakaran dalam waktu 1 jam karena tersedia air Ground Water Tank (GWT) berkapasitas 200 kubik khusus untuk pemadam kebakaran.

“Bangunan didesain mampu menangani kalau terjadi kebakaran dalam waktu satu jam. Teknisnya jika terjadi hal yang tak diinginkan alarm bunyi. Kami ingin jika siap operasional nanti bisa simulasi dengan BPBD dan damkar,” terangnya.

Biasanya kalau terjadi kebakaran orang-orang langsung lari kocar-kacir, di sini sudah ditentukan titik kumpulnya.

“Meskipun Pasar Banjarsari ini pasar rakyat namun sistem modern kontrol dilengkapi genset. Kejadian lalu kesulitan air karena listrik mati dengan back up genset ini pompa Akan tetap bekerja mengeluarkan air,” jelasnya.

Deddy menambahkan fasilitas lainnya di antaranya bagi penyandang disabilitas yakni akses masuk pasar, ramp disabilitas, dan toilet khusus disabilitas yang ada disetiap gedung.

“Harapannya masyarakat nyaman dan aman berbelanja di Pasar Banjarsari,” tukasnya. (em-aha)

Sebelum beroperasional dan tak ingin insiden kebakaran terulang, salah satu upaya antisipasi yang dilakukan oleh Damkarmat Satpol P3KP Kota Pekalongan yakni mengecek kesiapan sistem proteksi kebakaran yang ada di pasar Banjarsari.

Kepala Bidang Damkarmat Satpol P3KP Kota Pekalongan, Kukuh Adi Sri Satyanto mengungkapkan bahwa, pengecekan sistem proteksi kebakaran dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran di gedung dan bangunan pasar tersebut.

Pembangunan Pasar Banjarsari juga sudah diawasi ketat dan sesuai dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta ramah lingkungan.

“Terkait dengan antisipasi di tempat perbelanjaan, perlunya dilakukan pemeriksaan sistem proteksi kebakaran terhadap pasar khususnya pasar tradisional yang memiliki bangunan gedung,

“Seperti yang kami lakukan kali ini di pasar Banjarsari, agar kejadian kebakaran pada Februari 2018 silam tidak terulang kembali,” ucapnya saat dikonfirmasi via telepon, Rabu, 30 Oktober 2024.

Menurutnya, tim Damkarmat Satpol P3KP Kota Pekalongan melakukan penelitian kekuatan struktur bangunan, keadaan jaringan listrik, kesiapan sistem dan peralatan pemadam kebakaran, jalur dan tempat evakuasi, hingga keleluasan jalur bebas untuk manuver kendaraan pemadam kebakaran.

Pada pembangunan kembali Pasar Banjarsari ini, Kukuh menegaskan, sistem proteksi kebakaran didalamnya dibuat lengkap dan modern. Bahkan, sebelum beroperasional, pasar ini wajib mengantongi Sertifikat Layak Fungsi (SLF).

Sertifikat ini untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.

Adapun dasar hukum setiap bangunan gedung harus mengantongi SLF adalah UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Sedangkan, tujuan keharusan ber-SLF yakni, memastikan sebuah bangunan gedung aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga dapat digunakan oleh penghuni dengan aman dan nyaman.

“Alhamdulillah, dari hasil pengecekan, sistem proteksi kebakaran di pasar ini sudah dibuat lengkap dan modern. Setiap blok ada hidran, ada alarm, ada sprinkler yg memancarkan air otomatis, dan sebagainya,” katanya

Sedangkan untuk SLF, lanjut dia, sedang diurus oleh Pemkot, termasuk sarpras sistem proteksi kebakaran ini adalah syarat penerbitan SLF. (em-aha)

PEKALONGAN, Eranasional.com – Usai terbakar pada tahun 2018, para pedagang Pasar Banjarsari menempati kios darurat di Jalan Patiunus dengan berbagai macam permasalahan yang mereka hadapi.

Kini, kabar baik terkait tindak lanjut pembangunan Pasar Banjarsari Kota Pekalongan menemui titik terang. Pasalnya, anggaran Rp 163 miliar telah disetujui Kementerian PUPR untuk membangun kembali Pasar Banjarsari.

“Pembahasan terakhir antara Pemkot Pekalongan dengan Kementerian PUPR pada 16-18 Februari 2023 kemarin, telah disetujui anggaran pembangunan Pasar Banjarsari sebesar Rp 163 miliar,” terang Budiyanto, Kepala Dindagkop UKM Kota Pekalongan, Selasa (22/2/2023).

“Kemudian setelah ada hasil pemenang lelang, maka pekerjaan fisik pembangunan Pasar Banjarsari akan segera dimulai,” lanjutnya.

Budiyanto menyebutkan, Pasar Banjarsari ini akan dibangun secara multiyears berkonsep bangunan pasar tradisional dengan tiga lantai. Dimana, di lantai 1 diperuntukkan untuk kios pedagang sayuran, lantai 2 untuk pedagang konveksi dan lantai 3 untuk pujasera serta perkantoran.

“Bangunan ini terdiri dari 790 unit kios, 2.255 unit los, dan 128 unit toko dengan jumlah pedagang yang ditampung sekitar 3170 pedagang. Sementara, untuk luas bangunan di dalam pasar terdiri dari toko 3 m x4 m

Kios 2 m x 2,75 m dan los 1,25 m × 2 m. Untuk para pedagang sudah kami lakukan pendataan dan InshaAllah bisa tertampung semua,” paparnya.

Syafa’ah (60), salah satu pedagang pakaian eks Pasar Banjarsari yang sementara ini menempati pasar darurat Patiunus menyambut baik rencana tersebut.

“Tentu kami mewakili para pedagang sangat senang sekali. Karena selama 5 tahun kami menempati kios darurat ini, kondisinya saat hujan sering banjir dan aksesnya pun becek. Untuk meletakkan barang-barang dagangan juga sangat sulit karena terbatas tempatnya,” tutur Syafa’ah.

Ia menambahkan, bahwa para pedagang eks Pasar Banjarsari juga sudah dilakukan pendataan oleh pihak Dindagkop-UKM, dimana sesuai ketentuannya satu kios harus atas nama satu pemilik nama kios. Jika memiliki lebih satu kios, maka harus diatasnamakan anak/suami/ahli warisnya.

“Pendataan sudah dilakukan oleh Dindagkop-UKM. Namun, ketentuannya saat ini satu toko harus satu atas nama pemiliknya. Jadi, kalau saya memiliki 3 toko, maka harus diatasnamakan saya, suami, dan anak saya. Tetapi tidak menjadi masalah bagi saya,” imbuhnya.

Ia berharap, pembangunan kembali Pasar Banjarsari ini bisa segera terealisasi dengan zona yang bagus dan dipenuhi hak-hak pedagang dengan baik. Ia mengaku, sebelum terjadi kebakaran, Syafa’ah memiliki 3 kios di Pasar Banjarsari yang berada di lantai 1 kompleks paling depan.