Berdasarkan laporan harian Satgas PRR per 9 Maret, tercatat penurunan jumlah pengungsi jika dibandingkan dua hari lalu.

Adapun rinciannya, di Aceh dari semula 2.099 kepala keluarga (KK), saat ini terdapat 1.695 KK yang masih berada di tenda pengungsian atau berkurang 404 KK.

Kemudian di Sumut dari semula 201 KK, saat ini terdapat 177 KK yang masih berada di tenda pengungsian atau berkurang 24 KK. Sementera itu, Provinsi Sumbar telah nihil pengungsi di tenda pengungsian.

Juru Bicara Satgas PRR Amran optimisitis jumlah pengungsi di tenda akan terus menurun sebelum hari raya Idulfitri 2026. Sebab, strategi penurunan jumlah pengungsi ke hunian sementara (huntara) berjalan efektif, sehingga jumlah pengungsi turun cukup signifikan.

“Tren ini (penurunan jumlah pengungsi) akan terus berkurang hingga Idulfitri yang akan datang. Kami optimistis jumlah pengungsi akan terus berkurang dan menempati huntara. Sehingga kita tidak melihat lagi pengungsi di tenda,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Sebagai catatan, penurunan jumlah pengungsi di tenda ini juga selaras dengan percepatan pembangunan huntara di tiga provinsi terdampak. Adapun rinciannya, dari total rencana 18.697 unit huntara di tiga provinsi terdampak, hingga saat ini 13.431 unit telah selesai dibangun, atau sekitar 71 persen dari target keseluruhan.

Sementara Sumatera Barat, pembangunan huntara bahkan telah mencapai 100 persen, dan di Sumatera Utara sudah mencapai 92 persen, dan di Aceh sekitar 68 persen.

Selain pembangunan huntara, strategi pemerintah dalam penurunan jumlah pengungsi juga dibarengi dengan pemberian bantuan berupa Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi penyintas bencana tidak memilih tinggal di huntara.

Hingga saat ini, seluruh rekening penerima DTH telah menerima transfer dana dengan tingkat penyaluran mencapai 100 persen untuk 12.771 penerima di tiga provinsi.

Tito menjelaskan, pengelolaan pengungsi dapat dilakukan dengan memaksimalkan huntara yang sudah tersedia, termasuk memindahkan pengungsi dari tenda ke titik lain yang masih memiliki kapasitas huntara.

“Yang di tenda ini bisa dimasukkan ke tempat titik lain yang huntaranya kelebihan. Saya lihat triknya seperti itu,” kata Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait pembahasan percepatan penanganan pengungsi pascabencana di wilayah Sumatera yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Meski demikian, Tito menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah pengungsi yang masih tinggal di tenda.

Sementara pengungsi yang menempati fasilitas lain seperti gedung pemerintah atau meunasah (bangunan khas di gampong Aceh) dapat ditangani pada tahap berikutnya.

“Kalau yang di tenda memang harapan dari masyarakat, dari kepala daerah, yang di tenda ini yang jadi prioritas,” ujarnya.

Ia menambahkan, beberapa wilayah masih membutuhkan tambahan pembangunan huntara karena jumlah pengungsi yang cukup besar.

” Salah satu daerah yang menjadi perhatian adalah Aceh Tamiang yang dinilai masih membutuhkan tambahan huntara untuk menampung pengungsi. Tamiang ini cukup banyak jumlahnya. Dan kemudian huntaranya kurang memang,” tambahnya.

Pemetaan Yang Lebih Jelas

Selain itu, Tito juga meminta pemetaan yang lebih jelas terkait pembangunan huntara dari berbagai sumber pendanaan.

Hal tersebut penting agar pemerintah memiliki data yang akurat mengenai jumlah huntara yang telah dibangun maupun yang masih menjadi target pembangunan.

Menurutnya, data tersebut diperlukan sebagai bahan laporan pemerintah kepada Presiden mengenai perkembangan penanganan dan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.

Hal ini sejalan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

“Jadi kita biar tahu juga berapa yang dibuat oleh BNPB, berapa yang dibuat oleh Danantara, dan berapa yang dibuat oleh Kementerian PU. Nanti pada saat kita melaporkan kepada Pak Presiden, karena setiap dua bulan sesuai Keppres melaporkan ke Pak Presiden,” tandasnya.

Target tersebut disampaikan Kasatgas PRR Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.

“Kita harapkan secepat mungkin bisa menyelesaikan sebelum IdulfFitri. Kalau bisa sebelum Idulfitri semua tidak ada di tenda tapi di huntara atau menerima dana tunggu hunian yang diberikan.,” ujar Tito.

Tito, menyampaikan, percepatan relokasi pengungsi menjadi salah satu fokus dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ia menjelaskan, jumlah pengungsi terus mengalami penurunan signifikan dibandingkan masa awal bencana.

“Dari lebih dari dua juta warga terdampak pada fase awal, per 27 Februari 2026, tercatat tersisa 11.307 jiwa yang masih berada di tenda pengungsian,” ucap Tito.

Tito mengatakan sebagian besar berada di Provinsi Aceh sebanyak 10.394 jiwa, sementara di Sumut tersisa 913 jiwa. Adapun di Sumbar, seluruh pengungsi telah meninggalkan tenda darurat.

Untuk mendukung percepatan tersebut, Satgas PRR terus mendorong pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta penyaluran dana tunggu hunian.

“Berdasarkan data Satgas PRR per 27 Februari 2026, target pembangunan huntara di tiga provinsi mencapai 18.253 unit, dengan realisasi sebanyak 10.498 unit atau persentase 57%,” ucap dia.

Sementara itu, Tito mengatakan pembangunan huntap juga mulai dilakukan. “Tercatat 1.363 unit dari target 36.669 unit dalam proses pembangunan. Selain itu, enam huntap di Sumatera Barat tercatat sudah selesai pembangunannya,” tambah dia.

Sementara, penyaluran bantuan perbaikan rumah rusak juga terus dilakukan secara bertahap. Dari lebih dari 73.000 unit rumah yang telah teridentifikasi mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat, proses verifikasi dan pencairan bantuan terus dikebut agar masyarakat dapat segera melakukan perbaikan secara mandiri.

Satgas PRR memastikan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berjalan intensif untuk mempercepat penyelesaian hunian.

Dukungan Kementerian PUPR, BNPB, dan Danantara serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat terdampak segera menempati hunian yang aman dan layak.

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera mengungkapkan progres terkini pemulihan pascabencana.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 25 Februari 2026, jumlah pengungsi di tiga provinsi turun signifikan dari semula 2.108.582 menjadi 11.250 orang.

Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera di Gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Adapun jumlah pengungsi tersebut dengan rincian 10.400 pengungsi di Provinsi Aceh, serta 850 pengungsi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

“Kemudian di Provinsi Sumatera Barat, Alhamdulillah tidak ada lagi pengungsi dalam catatan kami. Tidak ada lagi pengungsi yang ada di tenda, semuanya sudah ada di huntara,” ujar Tito.

Ada Lima Desa di Dua Provinsi 

Dalam rapat itu, ia melaporkan bahwa ada lima desa di dua provinsi yang perlu ditata ulang akibat terdampak bencana. Desa tersebut yakni 3 desa di Provinsi Aceh dan 2 Desa di Provinsi Sumut. Sedangkan di Sumatera Barat (Sumbar) tidak ada desa yang perlu ditata ulang.

Kemudian Tito juga memaparkan bahwa dari 52 kabupaten/kota terdampak bencana, 38 kabupaten/kota kondisinya telah berlangsung normal. Di samping itu, 3 kabupaten/kota kondisinya mendekati normal. Sedangkan 11 kabupaten/kota masih membutuhkan atensi khusus

Tito menjelaskan, indikator normalitas suatu daerah ditentukan oleh beberapa variabel. Di antaranya pemerintahan, layanan publik, akses darat, ekonomi, sosial, dan indikator dasar lain meliputi SPBU, listrik, PDAM, internet, gas LPG, TPA-TPST, Bank Sampah, serta normalisasi sungai.

“Sebelumnya ada satu lagi yaitu masalah persawahan dan perkebunan yang juga terdampak serta tambak, perikanan,” imbuhnya.

Apresiaai Jajaran K/L

Dalam forum itu, ia mengapresiasi jajaran kementerian/lembaga serta pemerintah daerah (Pemda) yang telah bekerja sama dalam mendorong pemulihan pascabencana.

Ia memastikan, saat ini perkembangan rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana menunjukkan progres positif, terutama pada aspek akses jalan yang telah berfungsi sepenuhnya, aliran listrik yang dapat dimanfaatkan masyarakat, hingga SPBU yang telah beroperasi normal.

“Kalau pasar sudah bergerak semua, jalan, tapi UMKM-nya belum [optimal sepenuhnya]. Masih tugas kita lagi ada pembersihan lumpur, ada jembatan, jalan desa, daerah yang perlu kita selesaikan,” tandas Tito.

SK Menhut ini memberikan dasar hukum yang kuat dan jelas, memastikan bahwa kayu yang terbawa banjir dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan kembali infrastruktur dan hunian masyarakat.

“Di Aceh sangat-sangat banyak sekali. Itu lautan. Lautan apa namanya itu? Kayu. Jadi kalau mau dibuat kayu bakar gampang, bisa,” kata Tito dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Tumpukan kayu gelondongan yang terbawa banjir masih banyak ditemukan di Aceh. Dengan terbitnya SK Menhut ini, pemerintah kini memiliki landasan yang jelas dan sah untuk mengelola dan memanfaatkan kayu tersebut secara bertanggung jawab dan terstruktur.

Sebagian kayu dapat diolah menjadi gelondongan untuk bahan papan dan konstruksi, sementara kayu yang tidak dapat diolah menjadi material bangunan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain.

“Boleh kayunya digunakan atau diberikan kepada para bupati/wali kota dengan koordinasi gubernur. Saya sudah sampaikan (kepada) Menteri Kehutanan (waktu rapat) kemarin. Menteri Kehutanan sudah membuat SK,” papar dia.

Terbitkan SK Tentang Percepatan Pemanfaatan Kayu Hanyutan

Pada 24 Februari 2026, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, menerbitkan SK Menteri Kehutanan Nomor 191 Tahun 2026 tentang Percepatan Pemanfaatan Kayu Hanyutan Akibat Bencana Alam Sebagai Sumber Daya Material Untuk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat.

SK Menteri Kehutanan ini, mengatur dengan rinci jenis kayu yang dapat dimanfaatkan, mencakup kayu bulat atau kayu debris (limbah/serpihan) akibat bencana alam.

Dengan dasar hukum ini, kayu hanyutan dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk masyarakat terdampak, pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak dan pemanfaatan lainnya untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan kayu tersebut dilakukan oleh bupati dan wali kota melalui koordinasi dengan gubernur. Untuk memastikan bahwa kayu yang tersebar di lokasi bencana dimanfaatkan secara tepat sasaran, bupati dan atau wali kota harus melaporkan kegiatan kepada gubernur dengan tembusan kepada Ketua Satgas PRR di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Ikhtiar ini dilakukan untuk memastikan setiap pihak bergerak menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Semangat tersebut tergambar dalam Rapat Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (23/2/2026).

Rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno tersebut juga diikuti oleh kementerian dan lembaga terkait.

Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut yakni upaya memastikan kebutuhan masyarakat yang tinggal di hunian sementara (huntara) dapat terpenuhi, baik huntara yang dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Danantara, maupun Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Yang di huntara ini, mereka waktu itu, mereka akan diberikan, dibuatkan dapur umum, dan makan mereka ditanggung,” kata Tito.

Tito menjelaskan, huntara merupakan bantuan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat diterjang banjir.

Masyarakat tersebut tinggal di huntara sembari menunggu hunian tetap (huntap) selesai dibangun. Selain menempati huntara, masyarakat juga dapat memilih tinggal di rumah saudara atau menyewa hunian dengan kompensasi berupa Dana Tunggu Hunian (DTH).

Ia menambahkan, berbagai skema bantuan telah disiapkan pemerintah bagi masyarakat terdampak banjir di wilayah Sumatera. Skema bantuan tersebut antara lain didasarkan pada tingkat kerusakan rumah.

Ia merinci, bantuan tersebut meliputi Rp15 juta untuk perbaikan rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rumah rusak berat atau hilang.

Bantuan Sebesar Rp60 Juta

Khusus untuk rumah rusak berat atau hilang, bantuan sebesar Rp60 juta akan disalurkan melalui pembangunan rumah oleh pemerintah, baik di lokasi semula maupun di lahan relokasi.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan perabotan serta stimulan ekonomi bagi masyarakat terdampak.

Tito menyarankan agar bantuan tersebut tidak hanya diberikan kepada masyarakat yang rumahnya rusak berat, tetapi juga kepada yang mengalami kerusakan sedang.

“Nah, yang rusak ringan tinggal nanti, apakah diskresi dari setiap Pemda untuk melihat kondisi [masyarakatnya] perlu dibantu enggak uang perabotan dan uang [stimulan] ekonominya,” ujarnya.

Tak hanya menyoal penyaluran bantuan, forum tersebut juga membahas penanganan puing-puing kayu sisa banjir yang masih terdapat di beberapa daerah terdampak.

Tito mengaku telah berdiskusi dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait kebijakan penanganan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Tito pada saat Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Tito menjelaskan berbagai upaya penanganan terus dilakukan salah satunya dengan mengerahkan banyak alat berat.

“Selain itu, personel dari lintas kementerian dan lembaga, termasuk mahasiswa dan taruna sekolah kedinasan juga dilibatkan di lapangan. Semua upaya dilakukan untuk percepatan pemulihan,” ujarnya.

Berdasarkan laporan harian Posko Satgas per Selasa (10/2/2026), jumlah pengungsi di tiga wilayah terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) menunjukkan angka pengurangan yang signifikan. Semula pada 2 Desember 2025 jumlah pengungsi mencapai 2.178.269 orang. Kini jumlah pengungsi telah berkurang menjadi 74.369 orang yang tersebar di tiga provinsi tersebut.

Dalam arahan tersebut, Tito menyoroti progres pembersihan lumpur yang terus berjalan. Di Provinsi Aceh, dari 263 lokasi sasaran, sebanyak 156 lokasi telah selesai dibersihkan dan 107 lokasi masih dalam proses.

Tito mengungkapkan di Sumut, pembersihan telah selesai di 4 dari 11 lokasi dan sisanya masih dalam proses. Sementara Sumbar telah menuntaskan seluruh 29 lokasi sasaran.

“Sektor pelayanan dasar juga menjadi perhatian utama. Seluruh fasilitas kesehatan terdampak di tiga provinsi dilaporkan tetap berfungsi. Di Aceh, dua Puskesmas yang rusak berat tetap memberikan pelayanan di luar gedung,” ucap Tito.

Sementara itu, ribuan fasilitas pendidikan terdampak di ketiga provinsi terus didorong agar segera kembali beroperasi normal.

Pada sektor infrastruktur, Tito mencatat pemulihan ketenagalistrikan dan telekomunikasi menunjukkan capaian positif. Sumbar telah mencapai pemulihan listrik dan jaringan internet 100 persen.

Sementara itu lanjut Tito mengatakan Aceh dan Sumut hampir sepenuhnya pulih dengan sisa pelanggan dan Base Transceiver Station (BTS) yang masih dalam penanganan.

“Pembangunan sumur bor dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) darurat juga terus dipercepat guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak,” tambah dia.

Pemulihan Ekonomi Lokal

Tito juga menekankan pentingnya pemulihan ekonomi lokal. Aktivasi pasar rakyat terdampak bencana di ketiga provinsi telah berjalan secara fungsional, sehingga roda perekonomian masyarakat dapat kembali bergerak. Selain itu, lebih dari dua ribu rumah ibadah di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah kembali difungsikan.

“Terkait bantuan hunian, pembangunan hunian sementara (huntara) terus dikebut. Dari rencana 17.036 unit di tiga provinsi, sebanyak 5.489 unit telah selesai dibangun,” ucap Tito.

Sementara itu, dikatakan dia, pembangunan hunian tetap (huntap) mulai berjalan dengan progres awal di Aceh dan Sumbar.

Tito meminta percepatan proses administrasi dan teknis agar pembangunan huntap dapat segera meningkat.

Dalam penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH), Tito mengingatkan pentingnya percepatan pembukaan rekening dan penyaluran dana kepada masyarakat. Hingga saat ini, realisasi penyaluran DTH di tiga provinsi telah mencapai hampir 50 persen, dengan capaian tertinggi di Sumatera Barat.

Selain itu, untuk mendukung percepatan pemulihan, personel dari unsur TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), relawan, serta tenaga kesehatan telah dikerahkan di daerah terdampak. Selain itu, ribuan taruna dan mahasiswa sekolah kedinasan juga turut membantu di lapangan.

Dia menegaskan akan bertindak tegas dengan mengabaikan Pemda yang lambat mengirim data penerima manfaat bantuan rumah. Sebagai konsekuensinya, ia akan mengumumkan secara terbuka kepada publik Pemda yang lambat mengirim data penerima manfaat bantuan.

“Pemda yang cepat [mengirim data] saya berikan apresiasi. Jujur sudah saya sampaikan kalau nanti sampai dua mingguan datanya nggak dikasih kepada kita, saya akan tinggal. Kabupaten/kota itu akan saya tinggal, warganya nggak masuk dalam penerima karena tidak diberikan data oleh bupatinya. Dan saya akan muat di publik,” ujar Tito saat meresmikan hunian sementara (huntara) di Simarpinggan, Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (5/2/2026).

Tito menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema bantuan perumahan berdasarkan tingkat kerusakan rumah warga.

Skema bantuan tersebut meliputi bantuan stimulan sebesar Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta rusak sedang, dan bantuan hunian tetap (huntap) untuk rumah rusak berat atau hilang.

Selama proses pembangunan huntap berlangsung, pemerintah menyediakan hunian sementara (huntara) bagi para korban. Pemerintah juga menyiapkan Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk korban bencana yang tidak inggin tinggal di huntara, tapi memilih menyewa rumah atau tinggal bersama sanak saudara. Nominal DTH yang diberikan sebesar Rp600 ribu per bulan dan dicairkan satu kali untuk tiga bulan, dengan total Rp1,8 juta.

Selain bantuan huntara, Tito menyampaikan, Kementerian Sosial (Kemensos) juga menyiapkan bantuan tambahan berupa uang perabot sebesar Rp3 juta, stimulan ekonomi Rp5 juta, serta bantuan lauk-pauk (jaminan hidup) sebesar Rp15.000 per orang per hari.

Tito juga menyampaikan, pemerintah memiliki skema bantuan yang dirancang untuk memulihkan taraf ekonomi masyarakat yang sawah atau kebunnya terdampak bencana.

“Ini salah satunya melalui skema bantuan stimulan sebesar Rp5 juta untuk diberikan kepada masyarakat yang sawahnya rusak sembari menunggu program revitalisasi sawah,” ucap Tito.

Terlepas dari itu, Tito mengapresiasi seluruh Pemda yang telah bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam memulihkan daerah terdampak bencana. Sebab, progres perbaikan daerah bencana memperlihatkan perkembangan yang cukup menggembirakan.

Tito merinci saat ini dari 52 daerah terdampak bencana di tiga provinsi Sumatera, 27 di antaranya sudah kembali normal, 15 daerah mendekati normal, dan 10 daerah masih memerlukan atensi khusus.

Sebagai informasi, peresmian huntara di Tapanuli Selatan turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Gubernur Sumut Bobby Nasution, Staf Khusus Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Yudha Fitri, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, Wakil Wali Kota Padang Sidimpuan Harry Pahlevi Harahap, serta jajaran pejabat pemerintah dari kementerian, lembaga, dan Pemda Tapanuli Selatan.

Tito merinci berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, total pembangunan Huntara di tiga provinsi tersebut mencapai 17.499 unit, dengan 4.263 unit di antaranya telah rampung atau setara 24 persen dari total rencana.

“Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan kebutuhan Huntara terbesar. Dari 15.934 unit yang direncanakan, hingga akhir Januari 2026 telah 3.248 unit Huntara selesai dibangun, atau sekitar 20 persen. Pembangunan tersebar di sejumlah kabupaten/kota terdampak banjir, banjir bandang, dan tanah longsor,” ujar Tito dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (31/01/2026).

Sementara itu, kata Tito, Sumatera Utara mencatat progres 539 unit selesai dari total 947 unit yang direncanakan, atau sekitar 57 persen.

Adapun Sumatera Barat menunjukkan progres paling tinggi secara persentase, dengan 476 unit Huntara selesai dari 618 unit rencana pembangunan, atau setara 77 persen.

Kasatgas Tito mengatakan perbedaan capaian antarprovinsi dipengaruhi oleh skala kebutuhan, kesiapan lahan, serta akses logistik di wilayah terdampak.

Meski demikian, lanjut dikatakan diaz pemerintah memastikan percepatan pembangunan terus dilakukan secara merata.

“Percepatan pembangunan Huntara dilaksanakan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI/Polri, BUMN, serta mitra non-pemerintah dan lembaga filantropi,” ucap Tito.

Kunci untuk Pembangunan 

Dia mengatakan sinergi ini menjadi kunci untuk memastikan pembangunan berjalan cepat, terkoordinasi, dan sesuai standar kelayakan hunian sementara.

Selain pembangunan fisik Huntara, kata Tito, pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi selama masa transisi.

“Sebagai pelengkap upaya pemulihan, pemerintah menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi keluarga terdampak yang belum menempati Huntara maupun hunian tetap. Bantuan ini diberikan sebesar Rp600.000 per bulan per kepala keluarga untuk periode tiga bulan,” ujar dia.

Hingga akhir Januari 2026, dikatakan dia, 5.448 kepala keluarga telah menerima Dana Tunggu Hunian dari total 18.043 keluarga yang terdata di tiga provinsi terdampak, atau sekitar 30 persen.

“Di Provinsi Aceh, dari 9.474 keluarga penerima, sebanyak 2.310 keluarga telah menerima DTH. Di Sumatera Utara, 1.666 keluarga telah menerima bantuan dari total 6.565 keluarga terdata,” ucap Tito.

Sementara itu, Tito mengatakan penyaluran DTH di Sumatera Barat menunjukkan progres paling tinggi, dengan 1.472 keluarga telah menerima bantuan dari total 2.004 keluarga, atau mencapai 73 persen.

Penyaluran DTH dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memastikan proses yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Dia menegaskan komitmen untuk terus mempercepat pembangunan Huntara dan penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana.

“Upaya ini diharapkan dapat mempercepat berakhirnya masa pengungsian, menjaga keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, serta menjadi fondasi awal menuju pembangunan hunian tetap yang aman dan berkelanjutan,” tandas dia.

Capaian tersebut menjadi indikator penting bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana terus menunjukkan perkembangan positif di berbagai sektor pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera yang digelar di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/1/2026).

Seiring dengan pemulihan layanan kelistrikan yang hampir sepenuhnya normal, Tito menyampaikan bahwa berbagai sektor layanan publik lainnya juga menunjukkan kemajuan signifikan.

Sektor Pendidikan Hingga Ekonomi Masyarakat 

Pemerintah memastikan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat secara bertahap telah kembali berjalan sebagai bagian dari upaya pemulihan terpadu pascabencana di wilayah Sumatera.

“Saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama Satgas dan juga atas nama Dewan Pengarah karena kerja keras Bapak-Ibu sekalian, kementerian [dan] lembaga, kemudian juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, serta semua non-pemerintah yang hadir juga di sana,” ujar Tito.

Untuk memastikan percepatan pemulihan berjalan optimal, Kemendagri membentuk posko pemantauan di tingkat pusat dan daerah.

“Ada posko di sini yang monitor, pos komandonya di Kemendagri, dan ada satu posko lagi di Aceh. Meskipun di Sumatera Utara, di Medan, Sumatera Barat juga mereka membentuk posko tingkat provinsi,” tambahnya.

Seluruh upaya tersebut dilakukan secara terpadu agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya di sektor pendidikan dan pelayanan publik, dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera yang digelar di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/1/2026).

“Saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama Satgas dan juga atas nama Dewan Pengarah karena kerja keras Bapak-Ibu sekalian, kementerian [dan] lembaga, kemudian juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, serta semua non-pemerintah yang hadir juga di sana,” ujar Tito.

Berdasarkan data Satgas, dari 87 rumah sakit umum daerah (RSUD) terdampak, sebelumnya terdapat 9 RSUD yang sempat berhenti beroperasi, terdiri atas 8 RSUD di Aceh dan 1 RSUD di Sumatera Utara. Saat ini, seluruh RSUD tersebut telah kembali beroperasi normal.

Sementara itu, dari 867 puskesmas terdampak, sebelumnya 152 puskesmas tidak beroperasi. Saat ini, sebanyak 865 puskesmas telah beroperasi normal, sedangkan 2 puskesmas masih beroperasi di lokasi sementara sambil menunggu pembangunan gedung baru.

Selain sektor kesehatan, Tito menyebutkan bahwa proses pembelajaran di ketiga provinsi terdampak juga telah kembali berjalan sepenuhnya.

“Saat ini, 100 persen kegiatan belajar mengajar telah berlangsung, meskipun sekitar 3 persen di antaranya masih dilaksanakan di ruang kelas darurat,” tambah Tito.

Pada sektor infrastruktur dasar, pemulihan layanan kelistrikan menunjukkan perkembangan signifikan. Di Provinsi Aceh, kurang dari 1 persen wilayah masih dalam proses pemulihan, sementara di Provinsi Sumatera Utara layanan listrik telah pulih hingga 99 persen dan di Provinsi Sumatera Barat telah menyala 100 persen. Seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di ketiga provinsi tersebut juga telah beroperasi kembali.

Sementara itu, layanan internet di wilayah terdampak dinyatakan telah berjalan normal, demikian pula pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas liquefied petroleum gas (LPG) yang relatif stabil.

Tito menekankan pentingnya menjaga konsistensi pasokan logistik tersebut guna mendukung aktivitas masyarakat serta mempercepat pemulihan ekonomi daerah.

Dari sisi ekonomi, seluruh pasar di Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah kembali beroperasi 100 persen. Adapun di Provinsi Aceh, sekitar 65 persen pasar telah beroperasi, sementara sisanya masih dalam proses pemulihan secara bertahap.

Tito juga memastikan bahwa roda pemerintahan di seluruh wilayah terdampak bencana telah kembali berjalan, termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang. Pemda, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, telah kembali melaksanakan fungsi pelayanan publik secara normal.

Meski demikian, Tito mengakui masih terdapat sejumlah infrastruktur yang memerlukan perhatian lanjutan, antara lain jalan provinsi, kabupaten, dan desa yang belum sepenuhnya pulih, jembatan yang masih bersifat sementara, serta kebutuhan normalisasi sungai di beberapa daerah terdampak.

Untuk memastikan percepatan pemulihan berjalan optimal, Kemendagri membentuk posko pemantauan di tingkat pusat dan daerah.

“Ada posko di sini yang monitor, pos komandonya di Kemendagri, dan ada satu posko lagi di Aceh. Meskipun di Sumatera Utara, di Medan, Sumatera Barat juga mereka membentuk posko tingkat provinsi,” tambahnya.

Seluruh upaya tersebut dilakukan secara terpadu agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.

Dalam peninjauan tersebut, Menko AHY memastikan kondisi sarana dan prasarana pendidikan pascabencana sekaligus mendorong percepatan pemulihan agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan dengan aman dan lancar.

Menko AHY menegaskan bahwa pemulihan sektor pendidikan merupakan bagian penting dari penanganan pascabencana yang tidak boleh tertunda.

“Sekolah memiliki peran vital, bukan hanya sebagai tempat belajar, melainkan juga sebagai ruang pemulihan psikososial (trauma healing) bagi anak-anak terdampak bencana,” tambah dia.

Menko AHY menekankan bahwa anak-anak di Aceh Tamiang harus tetap memiliki masa depan yang baik melalui akses pendidikan yang layak serta dukungan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk asupan makanan bergizi. Karena itu, fasilitas pendidikan ditempatkan sebagai prioritas dalam agenda pemulihan pascabencana.

“Jangan sampai anak-anak kita tertinggal hanya karena fasilitas pendidikan belum sepenuhnya pulih. Memang sudah ada progres, tetapi saya ingin pemulihannya bisa didorong lebih cepat lagi,” ujar Menko AHY.

Dalam peninjauan tersebut, Menko AHY bersama Menteri Pekerjaan Umum, Bupati Aceh Tamiang, kepala sekolah, serta para guru meninjau langsung kondisi sekolah yang sebelumnya terdampak banjir dan endapan lumpur hingga mencapai ketinggian sekitar tiga meter. Saat ini, sebagian lumpur telah dibersihkan, meskipun masih terdapat sisa di beberapa area serta kondisi tanah yang masih lembek.

Beberapa ruang kelas telah dibersihkan dan dimanfaatkan sementara sebagai ruang komunal. Kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan penyesuaian, di mana siswa kelas VII belajar di aula, kelas VIII di ruang UKS, dan kelas IX di musala. SMP Negeri 1 Karang Baru tercatat memiliki sekitar 710 siswa dari tiga jenjang kelas.

Menko AHY menyampaikan bahwa masih diperlukan penanganan lanjutan berupa pembersihan menyeluruh, perbaikan bangunan, serta penataan kembali ruang kelas agar sekolah dapat kembali berfungsi normal sebagaimana sebelum bencana.

Sebagai tindak lanjut dari kunjungan tersebut, Menko AHY mengungkapkan bahwa pada Jumat (23/1/2026), dirinya menerima laporan bahwa alat berat telah mulai masuk ke SMP Negeri 1 Karang Baru. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses pembersihan lumpur dan perbaikan fasilitas sekolah agar kegiatan belajar mengajar dapat segera berlangsung lebih optimal.

Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo beserta seluruh jajaran Kementerian PU, pemerintah daerah, dan seluruh elemen terkait yang terus bersinergi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Menko AHY menilai dukungan teknis, termasuk pengerahan alat berat untuk membantu pembersihan sekolah-sekolah terdampak, menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam mempercepat pemulihan sektor pendidikan.

“Sekolah tidak kalah penting dibandingkan pembangunan hunian, jalan, dan jembatan. Sekolah juga menjadi sarana trauma healing. Anak-anak kita masih berada pada usia pertumbuhan, baik secara fisik maupun mental dan psikologis,” jelas Menko AHY.

Selain itu, Menko AHY juga menyoroti pentingnya dukungan pemulihan secara menyeluruh, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar siswa.

Dalam peninjauan tersebut, Menko AHY melihat langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang telah berjalan dan dinilai berkontribusi positif terhadap pemulihan kondisi anak-anak pascabencana.

Terkait percepatan pemulihan sekolah, Menko AHY menjelaskan bahwa penanganan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan satuan tugas di tingkat pusat. Langkah-langkah yang akan terus didorong meliputi pengerahan alat berat dan personel untuk pembersihan, pelibatan masyarakat dan pemerintah daerah, serta pengadaan kembali fasilitas sekolah yang rusak, seperti bangku dan meja belajar.

“Ini baru satu contoh sekolah. Masih banyak sekolah lain, mulai dari SD, SMP, hingga SMA yang juga terdampak. Karena itu, semua harus dihitung dan ditangani dengan baik, termasuk dari sisi anggaran,” ujar Menko AHY.

Arahan Presiden Prabowo 

Menko AHY menegaskan bahwa atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah terus bekerja keras dan berupaya memulihkan wilayah Sumatera, termasuk Aceh Tamiang, agar dapat bangkit kembali. Pemerintah berkomitmen memastikan anak-anak tidak kehilangan akses pendidikan dan tetap bersemangat dalam meraih cita-citanya meskipun berada dalam situasi pascabencana.

Di akhir kunjungan, Menko AHY juga berpesan kepada pihak sekolah dan masyarakat setempat untuk bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun dan dipulihkan agar proses pemulihan pendidikan dapat berlangsung lebih cepat dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh siswa.

“Kita ingin memastikan sekolah-sekolah di Aceh Tamiang dan daerah terdampak lainnya benar-benar pulih, sehingga anak-anak bisa kembali belajar dengan aman, nyaman, dan penuh harapan,” kata Menko AHY.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Karang Baru, Edy Wahyudi, menjelaskan bahwa kegiatan sekolah telah kembali berjalan sejak 5 Januari 2026. Namun, proses pembelajaran masih dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi sarana dan prasarana yang terdampak banjir.

Menutup kunjungannya, Menko AHY menyampaikan apresiasi kepada para guru yang tetap mengabdi dan menjalankan peran pendidikan di tengah keterbatasan pascabencana.

“Terima kasih kepada para guru yang begitu mulia. Di tengah situasi yang tidak mudah, tetap berupaya menjadi pelita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya bagi anak-anak kita di Aceh Tamiang,” pungkas Menko AHY.

Hal tersebut disampaikan Wamendagri Bima saat memberikan penjelasan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Bima mengatakan, langkah tersebut penting agar seluruh intervensi pemerintah dapat tepat sasaran dan mempercepat proses rehabilitasi maupun rekonstruksi di daerah terdampak.

Lanjut Bima menjelaskan, pemerintah pusat telah melakukan dialog langsung dengan berbagai daerah terdampak bencana.

“Dari hasil peninjauan lapangan tersebut, pemerintah memperoleh gambaran bahwa penanganan pascabencana kali ini harus berbasis perencanaan yang menyeluruh, mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, hingga penganggaran. Karena itu, kualitas data yang disampaikan pemerintah daerah (Pemda) menjadi kunci utama,” ujar dia.

Ia mengatakan, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.

“Karena itu, peran aktif kepala daerah dalam menyampaikan data yang lengkap dan valid menjadi sangat penting agar berbagai intervensi kementerian dan lembaga dapat segera direalisasikan,” tambah dia.

Dalam kesempatan tersebut, Bima juga menyampaikan kebijakan Presiden terkait relaksasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk seluruh daerah di ketiga provinsi, baik yang terdampak bencana langsung maupun tidak. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang meluas di berbagai wilayah.

Pemerintah Dorong Penyaluran TKD

Pemerintah mendorong penyaluran TKD dilakukan di awal tahun untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah. Ia berharap, daerah yang menerima relaksasi TKD tetap memprioritaskan penggunaannya bagi penanganan bencana dan mendukung daerah terdampak di sekitarnya.

Di sisi lain, ia menegaskan bahwa TKD bukan satu-satunya instrumen pemulihan.

“Pemerintah menyiapkan berbagai intervensi lintas kementerian, antara lain bantuan sosial, Dana Tunggu Hunian, dukungan pemulihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta rehabilitasi lahan pertanian rusak ringan dan sedang agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih,” sambung dia.

Selain itu, untuk memulihkan pelayanan publik, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerjunkan 1.138 personel praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri untuk membantu operasional kantor-kantor dinas di daerah terdampak. Kolaborasi personel dari unsur TNI dan Polri juga terus diperkuat di berbagai titik.

Sementara itu, dalam tayangan video pendek, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta dukungan penuh dari Komisi II DPR RI, baik dalam bentuk pengawasan maupun dukungan kebijakan. Hal ini untuk memastikan proses pembangunan kembali daerah bencana berjalan sesuai target.

“Kami mohon dukungan penuh dari Komisi II dalam hal pengawasan, penganggaran, maupun pemberian masukan, agar kami dapat bekerja secara maksimal untuk kepentingan masyarakat yang terdampak,” tandasnya.

Jakarta, ERANASIONAL.COM— Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayaha, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan pihaknya memiliki tiga fokus utama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, yaitu penataan ruang dan lahan, pembangunan infrastruktur, serta penanganan perumahan dan permukiman.

“Kami setuju dan tentunya ingin mendukung penuh Satgas ini. Kita harus membangun lebih baik, lebih kuat, lebih tangguh, dan juga lebih adaptif serta resilien. Ini penting karena ke depan kita harus mampu mengintegrasikan seluruh potensi dan rencana pembangunan agar lebih siap menghadapi risiko bencana,” ujar Menko AHY dalam Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatra bersama kementerian/lembaga terkait, Kamis (15/01/2026), di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Pada fokus pertama, penataan ruang dan lahan, Menko AHY menekankan bahwa pembangunan pascabencana harus didasarkan pada tata ruang yang sesuai peruntukan serta berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

“Pemerintah mendorong evaluasi tata ruang wilayah, rehabilitasi hulu daerah aliran sungai, serta relokasi permukiman yang berada di kawasan rawan, dengan memastikan status lahan clean and clear sebelum pembangunan dilakukan,” ujar dia.

Fokus Kedua adalah Pembangunan 

Fokus kedua adalah pembangunan dan pemulihan infrastruktur dasar. Menko AHY menyampaikan bahwa pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, infrastruktur menjadi pekerjaan utama pemerintah.

“Jalan dan jembatan diprioritaskan untuk membuka kembali konektivitas wilayah, disertai penyediaan air bersih, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi, termasuk di wilayah pengungsian,” tambah Menko AHY.

Dia mengatakan normalisasi sungai, perbaikan irigasi, serta pemulihan fasilitas umum seperti sekolah, pusat layanan kesehatan, dan rumah ibadah juga menjadi perhatian.

“Di tahap rehabilitasi dan rekonstruksi ini, fokus pekerjaan utama kita adalah infrastruktur, terutama infrastruktur dasar, karena sangat menentukan pemulihan kehidupan masyarakat,” tegas Menko AHY.

Fokus Ketiga

Lebih lanjut, fokus ketiga adalah penanganan perumahan dan permukiman.

Menko AHY menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan pendataan dan pembaruan data rumah terdampak sebagai dasar perencanaan penanganan.

“Saat ini jumlah rumah terdampak, baik kategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, maupun hilang, terus kami perbarui. Sampai dengan 14 Januari 2026 tercatat sebanyak 238.783 unit rumah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” ungkap Menko AHY.

Berdasarkan estimasi sementara, kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan rumah mencapai sekitar Rp 8,2 triliun, sementara kebutuhan anggaran untuk infrastruktur dasar diperkirakan sebesar Rp 51,8 triliun.

Menko AHY menegaskan bahwa besarnya pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengawalan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaannya berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

“Ini pekerjaan besar yang harus kita kawal bersama melalui koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah, agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Menko AHY.

Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kepala daerah se-Provinsi Sumut, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, Senin (12/1/2026).

Mendagri menjelaskan, Presiden telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Satgas tersebut melibatkan berbagai kementerian/lembaga untuk memastikan pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.

Ia kemudian dipercaya Presiden sebagai Ketua Satgas dan segera bergerak cepat melakukan langkah-langkah konsolidasi, termasuk pemetaan tingkat kenormalan daerah terdampak.

Mendagri juga menghimpun berbagai masalah di lapangan termasuk aspirasi dari para kepala daerah mengenai percepatan penanganan pascabencana. Sebelum menggelar pertemuan dengan Forkopimda di Sumut, Mendagri juga telah menggelar forum serupa dengan Forkopimda Aceh.

Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan sejumlah indikator pulihnya suatu daerah pascabencana. Hal tersebut meliputi aktivasi fungsi pemerintahan, pulihnya layanan publik, ketersediaan akses pendukung, hingga geliat perekonomian yang kembali berjalan normal.

“[Salah satu indikator penting itu] kabupaten, kota, itu pemerintahnya berjalan lancar. Paling tidak, tingkat kabupaten itu dulu berjalan lancar. Setelah itu nanti kecamatannya dan juga desanya,” ujar Mendagri.

Berdasarkan pengecekan di sejumlah titik serta laporan para kepala daerah se-Sumut, Mendagri mengungkapkan kondisi daerah terdampak bencana cukup beragam. Namun secara umum, daerah-daerah tersebut menunjukkan progres pemulihan yang signifikan.

Hal ini ditandai dengan berangsur normalnya proses pemerintahan di sejumlah wilayah. Sementara itu, di tingkat desa masih terdapat beberapa daerah yang terdampak sehingga membutuhkan penanganan secara maksimal.

Di sisi lain, rusaknya akses dan ruas jalan di sejumlah daerah juga perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu, jelas Mendagri, pemerintah bersama pihak terkait akan terus bekerja sama untuk memulihkan kondisi tersebut.

Dalam forum itu, Mendagri juga menyampaikan bahwa secara umum perekonomian telah berangsur pulih.

“Dari sisi ekonomi, good news-nya, hampir semua pasar, restoran, warung, itu hidup,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Mendagri mengapresiasi kerja keras pemerintah pusat dan daerah, serta jajaran TNI/Polri yang berhasil mendorong percepatan pemulihan pascabencana Sumatra.

Apresiasi ini termasuk diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumut dan kabupaten/kota setempat yang dinilai responsif dalam penanganan bencana. Bahkan, menurutnya, Sumut termasuk salah satu daerah yang cepat mengeksekusi langkah-langkah penanganan, termasuk penyaluran bantuan.

Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian pemerintah, seperti sedimentasi pada beberapa sungai yang akan diusulkan untuk dilakukan normalisasi. Selain itu, perbaikan akses jalan juga akan terus dilakukan oleh pemerintah bersama pihak terkait.

“Perbaikan akses jalan darat, tadi sudah kita sampaikan. Data detilnya bagi rekan-rekan bupati, wali kota, yang syukur kalau direkap. Tapi kalau rekan-rekan punya data detil ruas jalan [rusak], ini nasional, ruas jalan ini yang punya provinsi, ruas jalan punya kabupaten/kota [dapat dilaporkan kepada pemerintah pusat],” tandas Mendagri.