JAKARTA, Eranasional.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengatakan saat ini tidak lagi diwajibkan pasien COVID-19 menjalani isolasi mandiri seiring dicabutnya status pandemi menjadi endemi di Indonesia oleh pemerintah.

“Tidak lagi wajib isolasi mandiri bagi yang PCR positif,” kata Kepala Seksi Surveiland, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta Ngabila Salama dalam keterangan secara tertulis, Selasa (18/7/2023).

Dia menjelaskan, saat ini isolasi mandiri tidak diwajibkan selama disiplin menggunakan masker secara ketat.

“Apabila mengalami gejala seperti batuk maupun pilek biasa, jika dibutuhkan bisa membuat surat sakit maksimal tiga hari,” tuturnya.

Sementara, untuk pembiayaan rawat jalan maupun rawat inap bagi pasien COVID-19 di seluruh fasilitas kesehatan (faskes) menggunakan biaya dari BPS Kesehatan, asuransi umum atau asuransi mandiri.

Dia menyarankan, untuk testing PCR dan antigen dilakukan secara sukarela bagi masyarakat bergejala.

“Terkait kebijakan teknis 3T, testing, tracing, treatment/tes lacak isolasi (TLI), maka testing PCR dan antigen sukarela saja untuk masyarakat yang bergejala. PCR diutamakan untuk kelompok risiko tinggi seperti anak, lanjut usia, ibu hami, dan yang memiliki komorbid,” jelas Ngabila.

“Testing dan tracing dengan antigen dan PCR gratis dilakukan di 44 puskesmas kecamatan di wilayah DKI Jakarta,” sambungnya.

Ngabila tetap menyarankan agar masyarakat melenggkapi vaksinasi COVID-19 sebanyak empat kali, meski berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2023 Satgas BNPB, tidak ada lagi pembatasan aktivitas maupun kewajiban vaksin untuk aktivitas publik atau perjalanan dalam dan luar negeri.

“Masih sangat disarankan untuk usia 18 tahun ke atas melengkapi vaksinasi empat kali selama ada dan gratis. Saat ini vaksin tersedia di seluruh Indonesia,” pungkas Ngabila.

JAKARTA, Eranasional.com – Indonesia akan segera memasuki masa endemi. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini. Dengan begitu, pemerintah tidak lagi menanggung biaya pengobatan masyarakat yang terpapar virus COVID.

Hal itu dikatakan di acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (18/6/2023). Jokowi menyebut masa endemi akan diberlakukan satu atau dua minggu ke depan.

“Dalam satu dua minggu ini, kita akan nyatakan masuk ke endemi. Ini hati-hati kalau sudah masuk mas endemi, kalau kena COVID-19 bayar,” jelas Jokowi.

Menurut Jokowi, selama dirinya menjabat sebagai Presiden RI, pekerjaan terberatnya adalah menangani pandemi COVID-19. Sebab, wabah tersebut tidak terprediksi dan merupakan virus baru yang hingga kini belum ada obatnya.

“Betul-betul kita enggak tahu berakhirnya kapan, diselesaikan dengan cara apa, dan sangat kuatnya ini sampai berapa bulan, berapa tahun lagi, enggak tahu,” jelasnya.

Menurut Jokowi, keberhasilan Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 merupakan sesuatu yang patut disyukuri. Kata dia, masa-masa tersulit yaitu pada masa awal COVID-19.

“Kalau diingat-ingat di awal pandemi kita berebut masker dengan semua negara, harganya sampai Rp500.000, beli obat naiknya 20 sampai 30 kali. Begitu juga beli vaksin,” tuturnya.

Virus COVID-19 masih mengintai

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan virus COVID-19 tidak hilang. Maka dia mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap penyebaran virus COVID-19. 

“Masyarakat harus turut andil bagaimana menanganinya hingga menjaga kesehatan diri sendiri,” kata Budi Gunadi, Selasa (13/6).

“Sama halnya dengan kita belajar hidup dengan penyakit menular lainnya, misalnya malaria, DB, TBC, itu kan semuanya masih ada,” sambungnya.

Budi mengatakan fasilitas kesehatan yang ada sudah siap merawat pasien COVID-19. Dia mengatakan warga juga sudah memahami apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah ataupun apa yang harus dilakukan saat tertular COVID-19.

Eranasional.com – Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, kembali menginformasikan update terbaru jumlah pasien Covid-19 yang menjalani perawatan.

Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Kolonel Mintoro Sumego mengatakan dari data yang didapat Minggu (27/2/2022) pukul 08.00 WIB, jumlah pasien yang menjalani perawatan sebanyak 2.447 orang.

“Pasien Covid19 dari 2.666 pasien berkurang 219 orang menjadi 2.447 pasien. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan perawatan secara intensif,” ungkap Mintoro dalam keterangannya.

Berdasarkan data yang ada, terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai 27 Februari 2022, jumlah pasien terdaftar total 157.325 orang atau bertambah 355 orang.

Sementara, untuk jumlah pasien sembuh dan keluar dariRSDCWisma Atlet total berjumlah 154.878 orang atau bertambah 535 pasien sembuh.

Lebih lanjut, Mintoro mengimbau agar masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari penularan virus Corona ini.

“Perlu adanya penekanan terhadap protokol kesehatan, sehingga penyembuhan pasien yang sedang dirawat dapat terjadi pengurangan jumlah yang signifikan. Untuk itu, masyarakat harus patuh menjaga kesehatan,” tukasnya. (pmjnews)

Eranasional.com – Jumlah pasien rawat inap di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusatberkuranghingga Senin (6/12/2021) pukul 08.00 WIB, jumlah pasienberkurang 20 orang.

Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran Kolonel Mintoro Sumego mengatakan, hingga pagi ini pasien Covid-19 yang selesai perawatan diRSDCWisma Atlet mengalami penambahan.

”Pasien Covid dari 149 pasienberkurang 20 orang menjadi 129 pasien. Hal ini menunjukkan bahwa perawatan secara intensif di Wisma Atlet dapat mempercepat proses penyembuhan yang berdampak pengurangan jumlah pasien secara signifikan,” katanya.

Berdasarkan data yang ada, terhitung mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai 6 Desember 2021, jumlah pasien terdaftar total 129.341 orang atau bertambah 5 orang. Sementara jumlah pasien sembuh dariRSDCWisma Atlet berjumlah 129.212 atau bertambah 24 pasien sembuh.

Mintoro mengimbau agar warga tetap menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari penularan virus corona ini. ”Perlu adanya penekanan terhadap protokol kesehatan, sehingga penyembuhan pasien yang sedang dirawat dapat terjadi pengurangan jumlah yang signifikan. untuk itu, masyarakat harus patuh menjaga kesehatan,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI menyelenggarakan bakti sosial dengan tema “Kumham Peduli, Kumham Berbagi dan Empati Kumham” dalam rangka perayaan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Tahun 2021 pada Kamis (21/10/21).

Acara bakti sosial ini bertempat di Selasar Gedung Administrasi Hukum Umum (AHU)
Kemenkumham, Jakarta Selatan.
Acara dihadiri secara langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto, jajaran pimpinan tinggi Kemenkumham serta direksi Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Di samping itu, sebagian undangan lainnya hadir secara virtual melalui Aplikasi Zoom, antara lain jajaran Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli Menteri, Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Kantor di setiap provinsi serta Kepala RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran.

Membuka kegiatan tersebut, dilakukan penyerahan bantuan secara simbolis. Wakil
Menteri Hukum dan HAM didampingi Sekjen serta Staf Ahli Bidang Ekonomi, Lucky
Agung Binarto menyerahkan bantuan berupa APD kepada Ketua Perhimpunan Tenaga
Kesehatan (Pernakes).

Tak hanya itu, bantuan berupa beasiswa juga diberikan kepada keluarga ASN Kemenkumham yang terdampak Covid-19. Pada kesempatan yang sama, pemberian bantuan secara simbolis diikuti oleh 5 Unit Utama dan 19 Kantor Wilayah Kemenkumham.

Dalam sambutannya, Wamenkumham menyampaikan bahwa pelaksanaan acara bakti sosial ini merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang tertanam dalam diri seluruh Insan Pengayoman.

“Dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dhika yang ke-76, akan dilaksanakan
bakti sosial yang dapat mencerminkan nilai Dharma Karya Dhika di dalam diri setiapinsan kementerian Hukum dan HAM, 6 serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.”, ungkap Wamen Edward.

Pada kesempatan tersebut, Kemenkumham yang diwakili oleh Direktur Perawatan
Kesehatan dan Rehabilitasi Ditjen Pemasyarakatan, Muji Raharjo menyerahkan 1.000 paket kelengkapan adaptasi kebiasaan baru.

Prosesi penyerahan ini disaksikan pula
secara langsung dari Selasar Gedung AHU Kemenkumham.

“Sebagai kepedulian dan partisipasi dari Kementerian Hukum dan HAM, pada
kesempatan ini juga dilaksanakan kegiatan pembagian atau pemberian “new normal kit”
berupa masker, hand sanitizer hingga peralatan makan pribadi (sendok, garpu dan
sedotan), yang nantinya akan diberikan kepada saudara-saudara kita pada saat selesai menjalani isolasi di Rumah Sakit Darurat Covid 19 Wisma Atlet. Tentunya diharapkan dapat memberi manfaat bagi saudara-saudara kita dalam menjalani adaptasi kebiasaan baru setelah kembali ke rumah.”, tutur Wamenkumham.

Di sisi lain, Koordinator RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet, Mayjen TNI Dr. Budiman
menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan bakti sosial ini.

“Kami mengucapkan terima kasih atas empati dan kepedulian dari jajaran Kementerian Hukum dan HAM kepada relawan yang bekerja di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran.

Kepedulian yang Bapak berikan sangat berarti dalam melaksanakan
tugas agar mereka terhindar dari infeksi Covid-19. Sumbangan berupa alat perlindungan diri, masker, pelindung wajah, kemudian juga alat makan pribadi. Kita bersyukur bahwa
jumlah kasus Covid-19 sudah menurun.

Namun demikian, kita tidak boleh abai sehingga kami seluruh staf dan relawan tetap waspada.”, pungkasnya.

Selain penyerahan new normal kit, bakti sosial kali ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan Donor Darah, serta kegiatan Empati Kumham bagi keluarga pegawai yang wafat karena Covid-19 dan juga sunatan massal yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

JAKARTA– Kasus aktif Covid-19 terus mengalami penurunan secara konsisten sejak 16 Juli lalu, tingkat kesembuhan juga terus meningkat, angka kematian terus menurun, dan tingkat keterisian rumah sakit juga terus menurun.

Perkembangan data-data kasus Covid-19 tersebut bisa mempengaruhi kebijakan PPKM level 4 di Jakarta yang diperpanjang mulai dari tanggal 3-9 Agustus 2021 mendatang.

Dr. Ummu Kepala RS Pengayoman Jakarta mengatakan, awalnya Rumah Sakit ini hanya merawat pasien Warga Binaan Pemasyrakatan dan Warga Binaan Rutan yang terkena kasus Covid-19 khusus bergejala ringan dan sedang.

“Kemudian dikarenakan perkembangan kasus Covid-19 semakin melonjak dan beberapa Rumah Sakit di Jakarta pada awal bulan Mei 2021 sudah kesulitan untuk menampung pasien terdampak virus ini. Maka pihak Direktorat Jendral Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) harus menyiapkan ruangan-ruangan yang ringan,” ujarnya saat di wawancarai oleh Eranasional di Rs Pengayoman, Jakarta Timur, Rabu (4/8/2021).

Lanjut kata dia, ketika ada kasus pasien yang terkena Covid-19 dari gejala ringan, sedang, dan berat harus segera di bawa ke Rs Pengayoman.

“Akan tetapi ruangan bangsal itu, Dokter dokter Rumah Sakit terus memantau perkembangan selama 5 hari, apabila pasien sudah mulai membaik kondisinya akan dipindahkan sesuai dengan keluhannya,” ujarnya

Jakarta- Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meminta pemerintah segera mengatasi kelangkaan oksigen untuk pasien Covid-19 yang terjadi di sejumlah daerah, khususnya Pulau Jawa dan Bali. Menurut Puan, masalah kelangkaan ini bisa ditangani lebih baik dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi digital terkait pendataan kamar rumah sakit dan oksigen.

“Selain menipisnya ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, saat ini persoalan yang tak kalah mendesak untuk diatasi ialah kelangkaan oksigen bagi pasien Covid-19. Pemerintah pusat harus bergerak lebih sistematis dan cepat untuk mengatasinya karena berdampak pada keselamatan pasien yang tengah dirawat,” kata Puan dalam keterangan kepada wartawan, Senin (5/7/2021).

Ia menerangkan, kelangkaan oksigen ini tidak bisa diatasi dengan cara-cara reaktif semata, tetapi harus diantisipasi sedini mungkin. Pemanfaatan teknologi informasi digital secara maksimal harus dilakukan untuk mendapatkan data yang solid dan transparan hingga ketersediaan tempat tidur rumah sakit dan oksigen di berbagai kota bisa dipetakan.

“Dengan pendataan dan pemetaan ini, bila diketahui ketersediaan oksigen di suatu kota sudah mulai menipis, bisa dikirim dari kota terdekat atau disuplai dari pemerintah pusat sehingga oksigen tidak sempat habis lebih dulu,” tutur politisi PDI-Perjuangan ini.

Puan juga mendesak pemerintah segera mengeksekusi kebijakan mengalihkan oksigen untuk kebutuhan industri menjadi oksigen medis. Selain itu, pengawasan terhadap rantai pasokan oksigen dari produsen ke konsumen juga disebutnya mesti menjadi perhatian pemerintah.

“Pemerintah sudah memutuskan 90 persen produksi oksigen nasional akan digunakan untuk kebutuhan medis. Kebijakan ini harus segera dieksekusi demi mengantisipasi situasi darurat seiring terus meningkatkan kasus Covid-19 dan kebutuhan oksigen di rumah sakit,” ucap Puan.

Selain itu, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini meminta agar pemerintah mengawasi juga pasokan oksigen dari produsen ke konsumen, hingga tak terjadi penumpukan di satu pihak dan kekurangan pada pihak lainnya.

“Saat ini, kekurangan oksigen banyak dialami oleh rumah sakit di Pulau Jawa sehingga pengalihan sementara persediaan oksigen dari luar wilayah ke Pulau Jawa juga bisa menjadi pertimbangan,” kata Puan.

Sebagaimana diketahui, kelangkaan oksigen memang menjadi persoalan mendesak untuk diatasi beberapa waktu terakhir. Salah satunya seperti yang baru-baru ini dialami RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta yang sampai mengirimkan surat kepada Kementerian Kesehatan untuk menambah pasokan oksigen demi keselamatan pasien. Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) juga menyebutkan bahwa setidaknya ada lima provinsi yang mengalami kondisi kelangkaan oksigen medis, yakni Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, dan Banten.

Puan mengingatkan agar upaya mengatasi kelangkaan oksigen ini tak cuma difokuskan kepada pasokan bagi rumah sakit mengingat banyak anggota masyarakat yang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing juga membutuhkan oksigen.

“Terapi oksigen sangat dibutuhkan oleh pasien kategori berat Covid-19 yang sedang dirawat di ruang ICU untuk menjaga saturasi oksigennya. Karena itu, pasokan oksigen memang diprioritaskan untuk mereka,” kata Puan.

Di samping itu, ada juga masyarakat penderita Covid-19 bergejala sedang yang menjalani isolasi mandiri di rumah dan membutuhkan oksigen.

“Ada baiknya pemerintah mempertimbangkan untuk menyelenggarakan sentra-sentra isi ulang oksigen demi memenuhi kebutuhan mereka,” tutup Puan.