Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin usai memimpin Apel Siaga Pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye Peserta Pemilu 2024 pada Masa Tenang di Halaman Bawaslu setempat, Minggu 11 Februari 2024.

“Selain pembersihan dan penertiban apk, kami juga mengawasi kampanye secara langsung maupun online. Sehingga, tidak ada lagi aktifitas kampanye dalam bentuk apapun, dikarenakan pada hari ini hingga Selasa esok (11-13 Februari 2024) sudah memasuki masa tenang,” tegas Miftah.

Menurut Miftah, pihaknya sudah menyiapkan tim siber untuk patroli di platform media sosial (medsos), mulai dari tingkat kelurahan hingga kota. Dalam pelaksanaan patroli siber ini, Bawaslu juga bekerja sama dengan berbagai organisasi yang ada di Kota Pekalongan.

“Kami juga fokus patroli di platform medsos, antisipasi adanya kampanye lewat medsos. Baik medsos peserta pemilu yang sudah didaftarkan, sampai iklan-iklan kampanye yang masih beredar di masa tenang,” katanya.

Tak hanya itu, lanjut Miftah, Bawaslu Kota Pekalongan juga akan intensif menggelar patroli money politics (politik uang) dari Minggu malam (11 Februari 2024) hingga menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

“Salah satu masalah pemilu di Indonesia adalah politik uang. Kami mengingatkan dan mengajak masyarakat agar menolak politik uang, karena praktik politik uang maupun sejenisnya merupakan tindakan pelanggaran pidana,” tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya melakukan inovasi upaya pencegahan politik uang. Salah satunya adalah, memberikan surat imbauan larangan politik uang kepada seluruh Ketua RT dan RW se-Kota Pekalongan di wilayahnya masing-masing.

“Surat imbauan ini sudah dilaksanakan oleh pengawas TPS, dikirimkan kepada seluruh Ketua RT dan RW. Alhamdulillah, respon mereka positif. Ini salah satu upaya pencegahan kami, dan mungkin satu-satunya Bawaslu di Jawa Tengah yang memberikan surat imbauan terkait larangan politik uang,” katanya.

Ia menambahkan, terdapat empat poin penting dalam surat imbauan tersebut antara lain, memberikan pemahaman kepada warga untuk tidak melakukan praktik politik uang, mentaati peraturan perundang-undangan mengenai larangan praktik politik uang.

Melaporkan kepada pengawas pemilu terdekat apabila ada dugaan praktik politik uang, dan mensosialisasikan kepada warga terkait larangan dan sanksi politik uang.

“Diharapkan dengan adanya imbauan ini, masyarakat bersama dengan jajaran pengawas pemilu dapat menjaga integritas, dan meminimalkan praktik politik uang yang dapat merugikan jalannya pesta demokrasi,” pungkasnya. (em-aha)

Komisioner Bawaslu DKI Jakarta Quin Pegagan mengatakan, hukuman yang diberikan kepada yang melanggar yaitu mulai penghapusan konten hingga diberikan surat teguran.

“Tapi tidak menutup kemungkinan yang melakukan akan dikenakan sanksi berupa kurungan penjara atau denda berupa uang,” kata Quin saat ditemui di kantor Bawaslu DKI, Minggu, 11 Februari 2024.

Namun, lanjut Quin, sanksi denda dan penjara bisa diterapkan jika sudah ada keputusan dari pengadilan atau putusan terkait pelanggaran pemilu dan dinyatakan telah inkrah.

“Bisa dipidana menggunakan Pasal 492 UU No. 7 Tahun 2017. Kalau tidak salah, hukuman penjaranya satu tahun,” jelasnya.

Lalu, bagaimana dengan konten kampanye yang sudah diunggah sebelum masa tenang, namun viralnya di masa tenang? Menurut Quin, hal itu tidak bisa dikenakan sanksi.

“Intinya kalau diunggah sebelum masa tenang ya enggak masalah. Karena algoritma tidak ada yang tahu. Tapi tanggal 11, 12, dan 13 jangan sekali-kali Anda posting dan melakukan kampanye,” tegasnya.

Kembali lagi tentang patroli siber. Katanya, akan langsung dikomandoi Bawaslu Pusat, dan pelaksanaannya akan bekerjasama dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). (*)

“Kita di seluruh satuan kerja, tidak hanya di jajaran reserse Polda Metro Jaya saja, tapi juga di seluruh polres ada namanya patroli siber. Karena di era digital seperti sekarang kita harus melakukan pemantauan melalui siber,” kata Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ario Seto, Sabtu (4/11/2023).

Khususnya menjelang Pemilu 2024, patroli siber digencarkan untuk meminimalisir potensi konflik yang kerap dimulai dari platform digital.

“Hal-hal yang berbau provokasi dan berpotensi mengganggu kamtibmas akan ditindak,” jelas Suyudi.

“Karena kita ketahui, potensi konflik sekarang ini tidak hanya diawali dari wilayah atau darat saja, tapi juga dari udara dari dunia siber. Hal ini akan kita pantau setiap waktu. Dan kalau ada yang mengganggu, memancing, memprovokasi akan kita tindak dengan tegas dengan UU ITE, ” ucapnya.

Selain patroli siber, pihak kepolisian juga melakukan langkah-langkah lainnya untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui polres serta jajarannya dilakukan pemetaan daerah rawan terjadinya gangguan kamtibmas.

“Untuk pemetaan, para kapolres akan dibantu oleh para Dandim dan juga rekan-rekan dari Pemprov DKI yang senantiasa selalu berupaya untuk melakukan upaya-upaya pendekatan kepada masyarakat. Kita ada patroli skala besar, sedang, dan kecil hampir setiap waktu, kemudian juga kegiatan-kegiatan cooling system menjelang pemilu ini dengan upaya-upaya pendekatan kepada masyarakat,” papar Suyudi.

Selain itu, kepolisian akan menggandeng ormas dan stakeholder lainnya untuk sama-sama menjadi cooling system menjelang Pemilu 2024.

“Jadi setiap informasi apa pun yang datang dari masyarakat, dari bawah Insya Allah bisa kita tindak lanjuti secara cepat. Dengan begitu, sebelum menjadi sebuah potensi yang lebih besar, kita sudah bisa melakukan upaya-upaya minimalisasi, meredam, setiap konflik yang terjadi di masyarakat,” pungkasnya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri melakukan patroli siber selama 24 jam setiap harinya untuk mengantisipasi dan memblokir konten dan berita hoax. Hal itu dilakukan bertujuan untuk menciptakan dunia maya yang kondusif menjelang Pemilu 2024 mendatang.

“Kami dari Dittipidsiber akan melakuakn patroli siber selama 24 jam. Kita akan razia konten-konten berita hoax, yang mengandung unsur adu domba, SARA, fitnah akan kita ajukan takedown dan blokir,” kata Direktur Tipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Vivid menuturkan, pihaknya telah bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Dalam operasi siber itu, kata dia, Polri juga melibatkan berbagai ahli mulai dari ahli ITE, bahasa, sosilogi, hingga pidana.

“Artinya permohonan pengajuan takedown atau blokir kepada Kemenkominfo sudah melalui tahap asesmen,” jelasnya.

Vivid mengakui bahwa terjadi peningkatan fenomena kencederungan polarisasi di ranah siber. Kendati begitu, dia menyebutkan, pihaknya belum dapat melakukan perbandingan dengan Pemilu 2019 lalu karena Pemilu 2024 belum dilaksanakan.

“Kalau angka pastinya yang jelas banyak konten yang kita ajukan takedown dan blokir, yang jelas terjadi peningkatan, untuk real-nya data ada di kami,” ujar Vivid.

Menurut dia, perbandingan kecenderungan penyebaran berita hoaks di ranah siber baru dapat dilakukan setelah proses Pemilu 2024 selesai. Kata Vivid, pihaknya telah menggandeng berbagai pihak untuk menjaga kondusifitas di dunia maya pada menjelang tahun politik tahun depan.

“Kami sudah menggandeng beberapa pihak, artinya kami tidak bisa bekerja sendirian, ada BSSN, ada siber Angkatan Darat, kami rangkul semua untuk bagaimana kita bersama menciptakan dunia maya yang kondusif menghadapi Pemilu 2024,” pungkasnya.