Wakil Menteri Luar Negeri Iran bidang Hukum dan Urusan Internasional, Kazem Gharibabadi, menyatakan bahwa teks nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Teheran dan Washington telah rampung dan siap ditandatangani secara resmi di Swiss pada Jumat mendatang.

“Teks nota kesepahaman telah diselesaikan, dan penandatanganan resmi akan berlangsung di Swiss pada Jumat,” ujar Gharibabadi kepada media pemerintah Iran.

Ia menegaskan bahwa komitmen dalam kesepakatan tersebut mulai berlaku setelah penandatanganan dilakukan.

Menurut Gharibabadi, kesepakatan tersebut tidak hanya lahir dari jalur diplomasi, tetapi juga merupakan hasil dari apa yang disebutnya sebagai keberhasilan strategi militer Iran.

Teheran, lanjut dia, juga akan segera menghentikan seluruh operasi peperangan di berbagai wilayah konflik, termasuk kawasan Teluk dan Lebanon.

“Ada dua hal yang akan berlaku segera. Pertama, penghentian permanen dan segera perang di seluruh front. Kedua, pencabutan dan penghentian blokade laut yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran,” katanya.

Pernyataan Iran tersebut muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump lebih dulu mengumumkan tercapainya kesepakatan dengan Teheran melalui akun Truth Social miliknya.

“Kesepakatan dengan Republik Islam Iran saat ini telah lengkap. Selamat untuk semuanya!” tulis Trump.

Trump juga menyebut dirinya telah memerintahkan pencabutan blokade oleh kapal perang Angkatan Laut AS dan membuka kembali jalur pelayaran internasional.

“Kapal-kapal dunia, nyalakan mesin kalian. Biarkan minyak mengalir melalui Selat Hormuz,” tulisnya.

Ia menambahkan bahwa pembukaan Selat Hormuz dilakukan tanpa pungutan dan diikuti pencabutan segera blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. []

Pesan tersebut disampaikan Djamari saat memimpin Rapat Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin, 11 Mei 2026. Dalam kesempatan itu, ia memberikan arahan langsung kepada ratusan prajurit yang akan diberangkatkan pada akhir Mei 2026 sebagai bagian dari rotasi pasukan perdamaian Indonesia di bawah mandat PBB.

Sebanyak 744 personel Satgas Kontingen Garuda dijadwalkan bertugas di Lebanon untuk mendukung stabilitas keamanan di wilayah yang masih rawan konflik tersebut. Djamari mengingatkan bahwa setiap tindakan dan perilaku prajurit akan menjadi sorotan dunia internasional karena mereka membawa identitas bangsa selama bertugas di luar negeri.

“Jangan pernah lengah selama menjalankan tugas. Ketidakdisiplinan bukan hanya berdampak pada keselamatan pribadi dan satuan, tetapi juga dapat memengaruhi nama baik Indonesia di forum internasional. Tanggung jawab itu berada di pundak kalian,” ujar Djamari dalam keterangannya, Selasa, 12 Mei 2026.

Ia menilai kesiapan mental, kemampuan teknis, serta kualitas latihan menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan penugasan di wilayah konflik. Oleh karena itu, pemerintah bersama TNI terus memperkuat sistem pelatihan bagi prajurit yang akan diberangkatkan dalam misi perdamaian dunia.

Menurut Djamari, latihan intensif yang dijalani para personel bukan sekadar rutinitas militer, melainkan bentuk investasi negara untuk memastikan keselamatan dan kesiapan prajurit di lapangan. Ia menyebut latihan keras sebagai bagian dari upaya negara memberikan perlindungan terbaik kepada personel yang bertugas di area berisiko tinggi.

“Latihan yang keras merupakan bentuk perhatian negara kepada para prajurit. Dengan kesiapan fisik, mental, dan disiplin yang baik, para personel akan mampu menjalankan tugas secara profesional serta menghadapi berbagai tantangan di daerah operasi,” katanya.

]]> https://eranasional.com/101615/744-prajurit-tni-siap-berangkat-ke-lebanon-menko-polkam-tekankan-disiplin-dan-profesionalisme/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/100237/lagi-dua-prajurit-ri-gugur-konvoi-logistik-unifil-diserang-di-lebanon https://eranasional.com/100237/lagi-dua-prajurit-ri-gugur-konvoi-logistik-unifil-diserang-di-lebanon#respond Tue, 31 Mar 2026 04:15:28 +0000 https://eranasional.com/100237/lagi-dua-prajurit-ri-gugur-konvoi-logistik-unifil-diserang-di-lebanon Jakarta, ERANASIONAL.COM – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan dua personel pasukan perdamaian asal Indonesia meninggal dunia setelah konvoi logistik United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dihantam ledakan di wilayah Lebanon, Senin (30/3).

Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix, mengungkapkan bahwa ledakan terjadi di kawasan Bani Hayyan, sektor timur. Serangan tersebut menghancurkan kendaraan yang membawa pasukan penjaga perdamaian. Selain dua korban jiwa, dua personel lainnya dilaporkan mengalami luka, satu di antaranya dalam kondisi serius.

Lacroix mengecam keras serangan tersebut dan menegaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian tidak seharusnya menjadi target dalam situasi konflik. Ia juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta Pemerintah Indonesia, seraya berharap korban luka dapat segera pulih.

Peristiwa ini terjadi hanya berselang satu hari setelah insiden lain yang juga menewaskan satu prajurit Indonesia. Dalam kejadian sebelumnya, sebuah proyektil menghantam pangkalan UNIFIL di Ett Taibe, menyebabkan satu personel gugur dan satu lainnya mengalami luka berat hingga harus dirujuk ke rumah sakit di Beirut.

PBB menyatakan saat ini pihak UNIFIL tengah melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab serta pihak yang bertanggung jawab atas rangkaian serangan tersebut. Meski berada dalam kondisi yang sangat berisiko, pasukan penjaga perdamaian tetap menjalankan tugas sesuai mandat Dewan Keamanan PBB.

Sementara itu, pada 29 Maret 2026 Kementerian Luar Negeri RI mengonfirmasi korban gugur dalam insiden artileri di Lebanon selatan adalah Praka Farizal Rhomadhon.

Tiga prajurit lainnya Praka Rico Pramudia, Praka Bayu Prakoso, dan Praka Arif Kurniawan—mengalami luka-luka. Salah satu korban dengan kondisi berat telah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit di Beirut.

Berdasarkan data terbaru PBB per Januari 2026, Indonesia mengirimkan sekitar 756 personel dalam misi UNIFIL di Lebanon.

‎Hal itu disampaikan Fairid usai menghadiri buka puasa bersama di Kantor Bapenda Kota Palangka Raya, Jalan Yos Sudarso, Sabtu (28/2/2026).

‎Menurutnya realisasi pendapatan tahun 2025 mengalami peningkatan, Meski di sisi lain pemerintah sedang menerapkan efisiensi anggaran, kondisi tersebut masih bisa diimbangi dari kenaikan PAD.

‎“Memang ada peningkatan di 2025. efisiensi tetap berjalan, tapi belanja pegawai dan lainnya masih bisa ditutupi dari kenaikan PAD” tutur Fairid.

‎Fairid menegaskan, sebelum penyusunan APBD, Bapenda sudah lebih dulu melakukan pembahasan internal untuk memetakan potensi yang bisa dimaksimalkan.

‎Bukan hanya dari sektor yang sudah berjalan tetapi juga sektor yang selama ini belum tergarap secara optimal.

‎Beberapa yang menjadi perhatian di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

‎Pemerintah juga melakukan pembaruan data wajib pajak guna memperluas basis penerimaan. Namun, langkah tersebut tetap melalui kajian regulasi.

‎“Kita lihat dulu aturannya. Kalau perlu revisi atau penyesuaian, itu yang kita lakukan,”

‎Terkait peran pengembang Fairid menyebut sektor properti memiliki kontribusi langsung terhadap PAD, terutama dari BPHTB dan PBB.

‎Oleh karena itu koordinasi dengan pihak pengembang dinilai penting agar pembangunan tetap berjalan dan penerimaan daerah ikut terdongkrak.

‎Selain soal pendapatan, Fairid juga menyinggung keberadaan ritel modern di Palangka Raya. Ia memastikan tidak ada penambahan gerai baru.

‎“Tidak ada penambahan. Kalau pun ada, biasanya hanya pindah lokasi” tegasnya.

‎Terkait perizinan usaha Fairid meminta pengajuan tetap melalui mekanisme yang berlaku di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

‎“Silahkan lewat PTSP sekarang kita sudah pakai sistem OSSKalau tidak sesuai zonasi, ya tidak bisa” jelasnya

‎Untuk pajak ritel modern, pemerintah tetap menarik pajak reklame, parkir, hingga PBB sesuai ketentuan yang berlaku.

‎Terakhir dirinya menambahkan, meski target PAD naik, pemerintah tidak serta-merta menaikkan beban kepada masyarakat atau pelaku usaha. Upaya yang dilakukan lebih pada menggali dan memperluas potensi yang sudah ada.

‎“Kita optimis bisa meningkat, tapi tetap realistis,” pungkasnya.

‎Reporter: Zailani

Keprihatinan itu disampaikan juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dalam konferensi pers pada Senin, menanggapi laporan bahwa Amerika Serikat memperluas kehadiran militernya di sekitar Iran. Sebelumnya, pada 22 Januari, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa kapal-kapal Angkatan Laut AS sedang bergerak menuju Iran “untuk berjaga-jaga”.

“Jelas kami melihat laporan-laporan mengenai meningkatnya ketegangan militer, dan hal tersebut sangat mengkhawatirkan,” kata Dujarric, seperti dikutip Anadolu.

Menurut Dujarric, peningkatan aktivitas militer dan retorika keras dari berbagai pihak justru berlawanan dengan upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Ia menegaskan bahwa PBB terus memantau perkembangan tersebut dengan penuh perhatian.

“Pada saat yang sama, kami sangat prihatin terhadap meningkatnya aktivitas dan retorika militer, yang menurut pandangan kami bertentangan dengan stabilitas kawasan,” ujarnya.

Selain isu pengerahan militer AS, PBB juga menyoroti situasi domestik di Iran, khususnya laporan mengenai dugaan penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat keamanan terhadap para demonstran. Gelombang protes di Iran dilaporkan terjadi di berbagai kota, dipicu oleh kesulitan ekonomi dan anjloknya nilai tukar mata uang rial.

“Boleh saya katakan bahwa kami telah melihat berbagai laporan tentang jumlah yang sangat tinggi dari orang-orang yang dibunuh oleh pasukan keamanan, termasuk para demonstran,” ujar Dujarric.

]]> https://dunia.eranasional.com/97198/ketegangan-as-iran-meningkat-pbb-kritik-eskalasi-militer-di-timur-tengah/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96641/indonesia-resmi-pimpin-dewan-ham-pbb-yusril-soroti-peran-objektif-dan-seimbang https://eranasional.com/96641/indonesia-resmi-pimpin-dewan-ham-pbb-yusril-soroti-peran-objektif-dan-seimbang#respond Thu, 15 Jan 2026 06:01:21 +0000 https://eranasional.com/96641/indonesia-resmi-pimpin-dewan-ham-pbb-yusril-soroti-peran-objektif-dan-seimbang Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Indonesia akan bersikap netral dan objektif selama menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) untuk periode 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril menyusul resmi dimulainya masa kepemimpinan Indonesia di lembaga HAM tertinggi di bawah naungan PBB tersebut. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak akan berpihak dalam menangani isu-isu HAM global, melainkan akan bertindak berdasarkan prinsip universal dan ketentuan hukum internasional yang berlaku.

“Indonesia akan menangani berbagai isu HAM dengan serius, tanpa pemihakan, dan benar-benar bertindak secara objektif serta berlandaskan instrumen HAM internasional dan ketentuan hukum internasional lainnya,” ujar Yusril di Jakarta, Rabu (14/1).

Indonesia terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB berdasarkan usulan dan dukungan dari kelompok Asia-Pasifik. Menurut Yusril, kepercayaan tersebut tidak lepas dari rekam jejak Indonesia yang dinilai aktif dan konstruktif dalam isu hak asasi manusia, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Ia menyebut, berbagai pihak di komunitas internasional mengakui peran Indonesia dalam membangun dan memperkuat mekanisme HAM di dalam negeri, sekaligus berkontribusi dalam dialog HAM global.

“Partisipasi Indonesia dalam penanganan persoalan HAM di tingkat nasional telah mendapat pengakuan dan penghormatan dari banyak negara,” katanya.

]]> https://eranasional.com/96641/indonesia-resmi-pimpin-dewan-ham-pbb-yusril-soroti-peran-objektif-dan-seimbang/feed 0 Aditya https://dunia.eranasional.com/96385/untuk-pertama-kalinya-indonesia-jabat-presiden-dewan-ham-pbb https://dunia.eranasional.com/96385/untuk-pertama-kalinya-indonesia-jabat-presiden-dewan-ham-pbb#respond Fri, 09 Jan 2026 15:14:44 +0000 https://dunia.eranasional.com/96385/untuk-pertama-kalinya-indonesia-jabat-presiden-dewan-ham-pbb Jenewa, ERANASIONAL.COM – Indonesia mencatatkan sejarah penting di panggung diplomasi internasional. Untuk pertama kalinya, seorang diplomat Indonesia terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) untuk masa jabatan 2026.

Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, secara resmi ditunjuk sebagai Presiden ke-20 Dewan HAM PBB. Penunjukan ini diumumkan melalui laman resmi PBB pada Kamis dan disepakati oleh 47 negara anggota Dewan yang berkedudukan di Jenewa, Swiss.

Sesuai aturan Dewan HAM PBB, jabatan presiden dipegang selama satu tahun dan dipilih berdasarkan kesepakatan regional. Sidharto menjadi satu-satunya kandidat yang diajukan oleh kelompok Asia-Pasifik, yang pada 2026 mendapat giliran mengusulkan pimpinan Dewan.

Terpilihnya Indonesia sebagai pemimpin Dewan HAM PBB dipandang sebagai tonggak bersejarah sekaligus pengakuan atas peran aktif Indonesia dalam isu-isu hak asasi manusia di tingkat global. Negara-negara lain yang tergabung dalam kelompok Asia-Pasifik antara lain Cina, Jepang, dan Korea Selatan.

Sidharto akan menggantikan Presiden Dewan HAM PBB periode sebelumnya, Duta Besar Jurg Lauber dari Swiss, yang memimpin lembaga tersebut pada 2025.

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Sidharto akan memimpin tiga sesi utama Dewan yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Februari, Juni, dan September 2026. Selain itu, ia juga bertanggung jawab memandu berbagai sidang khusus dan diskusi tematik terkait isu hak asasi manusia di berbagai belahan dunia.

Salah satu tugas penting Presiden Dewan HAM PBB adalah mengawasi pelaksanaan Tinjauan Berkala Universal (Universal Periodic Review/UPR), yakni mekanisme evaluasi terhadap rekam jejak hak asasi manusia seluruh negara anggota PBB.

Melalui UPR, setiap negara akan ditinjau secara berkala terkait pemenuhan kewajiban HAM, termasuk kebijakan domestik, perlindungan kelompok rentan, serta komitmen terhadap hukum internasional. Dalam kapasitas ini, Indonesia akan berada pada posisi strategis dalam menjaga objektivitas dan kredibilitas Dewan.

Dalam pernyataannya usai pengukuhan, Duta Besar Sidharto menegaskan bahwa langkah Indonesia untuk memimpin Dewan HAM PBB berakar kuat pada nilai-nilai konstitusional bangsa.

“Keputusan kami untuk maju berakar pada Konstitusi Indonesia 1945, dan selaras dengan tujuan serta prinsip Piagam PBB,” ujar Sidharto di hadapan para delegasi.

Ia menambahkan bahwa konstitusi Indonesia mewajibkan negara untuk berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sidharto juga menekankan bahwa Indonesia telah menjadi pendukung konsisten Dewan HAM PBB sejak lembaga tersebut berdiri sekitar dua dekade lalu, termasuk sejak masa pendahulunya, Komisi Hak Asasi Manusia PBB.

Dalam pertemuan yang sama, para delegasi Dewan HAM PBB juga menyetujui pengangkatan Duta Besar Marcelo Vázquez Bermúdez dari Ekuador sebagai Wakil Presiden Dewan untuk periode 2026.

Bermúdez merupakan satu-satunya kandidat dari kelompok negara Amerika Latin dan Karibia. Meski demikian, pencalonannya tidak memperoleh dukungan penuh dari seluruh kawasan tersebut, setelah Bolivia dan Kuba menyatakan abstain atau melepaskan diri dari proses pemilihan.

Pemilihan pimpinan Dewan HAM PBB berlangsung di tengah situasi global yang dinilai semakin kompleks dan penuh tantangan. Dalam pidatonya, perwakilan Kolombia María Juliana Tenorio Quintero menyoroti meningkatnya ketegangan geopolitik dan krisis internasional yang mengancam stabilitas global.

“Kita menyaksikan kembalinya ancaman dan kekerasan sebagai alat untuk mengatur hubungan internasional, tanpa mempertimbangkan dampak nyata terhadap perdamaian dunia,” kata Quintero.

Ia memperingatkan bahwa kondisi tersebut berpotensi melemahkan sistem internasional yang selama lebih dari delapan dekade berperan penting dalam mencegah terjadinya perang dunia.

Dalam momen yang ia sebut sebagai “bersejarah”, Quintero menyerukan kepada seluruh delegasi agar memastikan kepatuhan penuh terhadap hukum hak asasi manusia internasional.

“Kita harus bertindak sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional, hukum humaniter internasional, dan hukum internasional secara keseluruhan,” tegasnya.

Seruan tersebut menjadi pengingat bahwa Dewan HAM PBB memikul tanggung jawab besar dalam menjaga martabat manusia, khususnya di tengah konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, dan meningkatnya pelanggaran HAM di berbagai kawasan.

Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 menempatkan negara ini pada posisi strategis dalam diplomasi multilateral. Indonesia diharapkan mampu menjembatani kepentingan negara maju dan berkembang, serta mendorong dialog konstruktif di tengah perbedaan pandangan.

Bagi Indonesia, kepemimpinan ini bukan hanya prestasi diplomatik, tetapi juga ujian komitmen dalam mempromosikan nilai-nilai HAM secara konsisten, baik di tingkat internasional maupun domestik.

Dengan pengalaman panjang dalam diplomasi dan pendekatan moderat, Indonesia diharapkan dapat membawa Dewan HAM PBB tetap relevan, kredibel, dan efektif dalam menghadapi tantangan global yang kian kompleks sepanjang 2026.

Penyerahan Penghargaan AEERE tahun 2024-2005 diselenggarakan secara virtual dari kantor UNEP Asia Pasifik di Bangkok pada hari Jumat, 17 Oktober 2025. Dalam penyerahan penghargaan ini dihadiri oleh Ivonne Higuero (Secretary General CITES), Norikazu Kuramoto (Head of Intelligence WCO), Sallie Yang dari UNEP, serta perwakilan Interpol, WCO, CITES, dan UNODC. Penghargaan AEERE tahun 2024-2025 untuk kategori impact dan collaboration diterima oleh Rasio Ridho Sani, sebagai Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK tahun 2015-2025. Saat ini Rasio Ridho Sani sebagai Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH/BPLH.

Rasio Ridho Sani, mengatakan bahwa penghargaan dari badan-badan PBB dan INTERPOL ini penting sebagai pengakuan dan apresiasi Internasional atas komitmen dan konsistensi Pemerintah Indonesia dalam melawan kejahatan lingkungan hidup hidup, khususnya kejahatan lintas batas (transboundary crime), baik terkait pencemaran lingkungan maupun terkait kejahatan terhadap perburuan dan perdagangan illegal satwa yang dilindungi.

“Sepanjang penyelenggaraan UNEP Asian Environmental Enforcement Award, saat ini menjadi UNEP Asia Environmental Enforcement Recognition of Excellence, Ditjen Gakkum LHK telah beberapa kali menerima penghargaan Asian Environmental Award untuk berbagai kategori berbeda, pada tahun 2019 menerima penghargaan 3 (tiga) kategori: inovasi, integritas, dan kepemimpinan gender, pada tahun 2021 untuk Kolaborasi, dan tahun 2022 untuk kategori kepemimpinan gender,” ujar Easio dalam keterangan rilis yang diterima Eranasional di Jakarta, Minggu (19/10).

Lanjut dia menjelaskan penghargaan UNEP Recognition of Excellence ini merupakan penghargaan keenam yang diterima oleh Gakkum LHK.

“Penghargaan UNEP Excellence of Recognition dari Badan-badan PBB dan Interpol tahun 2024-2025 kepada Gakkum LHK untuk kategori Collaboration dan Impact diberikan atas komitmen dan konsistensi kerja Ditjen Gakkum LHK dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya terkait dengan kolaborasi dalam penindakan pencemaran minyak oleh Supertanker MT Arman 114 pada tahun 2023 hingga 2024 bersama dengan BAKAMLA, Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri, Kejaksaan Negeri Batam, dan Kantor Imigrasi Kota Batam,” ujar Rasio.

Kolaborasi penegakan hukum atas pencemaran minyak berhasil memproses hukum nahkoda MT Arman 114 dengan vonis pengadilan tujuh tahun penjara dan denda Rp5 miliar.

Kapal beserta muatan minyak mentah sebanyak 166.975,63 metrik ton disita untuk negara, menjadikannya salah satu putusan terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan laut di Indonesia.

Sebelumnya Gakkum LHK bersama BAKAMLA pernah menangani kasus pencemaran oleh Supertanker MT. Horse pada tahun 2021.

Penghargaan UNEP Excellence of Recognition untuk kategori impact diberikan atas komitmen dan konsistensi Gakkum LHK, khususnya keberhasilan kerja Satgas Operasi Taman Nasional Ujung Kulon Ditjen Gakkum LHK bersama Balai Taman Nasional Ujung Kulon dan Polda Banten pada tahun 2023 hingga 2024, dalam mengungkap jaringan besar perburuan dan perdagangan ilegal cula badak jawa (Rhinoceros sondaicus).

Operasi ini berhasil menindak 9 pelaku yang terdiri dari 7 (tujuh) pemburu dan 2 (dua) pembeli cula badak, serta menyita 390 senjata rakitan.

Pengadilan menjatuhkan vonis rata-rata 11-12 tahun penjara bagi pelaku dan 1-4 tahun penjara bagi pembeli. Vonis ini merupakan hukuman tertinggi dalam sejarah kejahatan satwa liar di Indonesia.

Pada tahun 2024, Satgas Gakkum LHK, juga berhasil mengungkap jaringan perdagangan illegal 8 (delapan) cula badak di Kota Palembang, dimana 4 (empat) Cula Badak merupakan badak Indonesia, sedangkan 4 (empat) cula badak dari negara lainnya. Kedua Pelaku di vonis 4 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah.

Diketahui penghargaan AEERE tahun 2024-2025, Rasio Ridho Sani, menekankan bahwa penghargaan ini merupakan penghargaan untuk seluruh aparat penegak hukum dan mitra lembaga yang telah bekerja bersama melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam Indonesia.

“Apresiasi kepada BAKAMLA, Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau, Kejaksaan Negeri Kota Batam dan Kantor Imigirasi Kota Batam. Serta apresiasi Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon, dan Poda Banten. Kami juga mengapresiasi kepada Majelis Hakim PN Batam, Majelis Hakim PN Pandeglang, serta Majelis Hakim PN Palembang atas putusan maksimal. Ini bukti bahwa capaian dan kerja kolaboratif dalam penegakan hukum yang kita lakukan diakui dunia,” ujar Rasio.

Asia Environmental Enforcement Recognition of Excellence Award merupakan ajang yang secara publik memberikan pengakuan dan apresiasi kepada individu atau institusi pemerintah yang menunjukkan keunggulan dan kepemimpinan luar biasa dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas yang berdampak pada lingkungan.

Cakupan tematik AEEE meliputi berbagai bentuk kejahatan lingkungan lintas negara, termasuk perdagangan ilegal satwa liar, hasil hutan, ikan, mineral, pasir, limbah, bahan kimia, pestisida, merkuri, serta bahan perusak ozon dan hidrofluorokarbon (HFCs).

Penghargaan AEERE tahun 2024-2025 kepada Gakkum LHK, menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan praktik penegakan hukum lingkungan terbaik di kawasan Asia Pasifik, yang tidak hanya berfokus pada penindakan tetapi juga membangun kolaborasi lintas lembaga yang kuat, dan diakui secara global.

Pengumuman resmi disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi di markas besar PBB di Newyork, Senin (22/9/2025), Dimana ia menegaskan bahwa pengakhiran konflik di Gaza menjadi prioritas utama.

Prabowo menyampaikan bahwa kondisi di Gaza saat ini merupakan bencana kemanusiaan yang tidak bisa lagi ditoleransi.

Ia menegaskan perlunya upaya bersama untuk mengatasi kebencian, ketakutan, dan kecurigaan yang selama ini memicu kekerasan.

“Kita harus berusaha keras membangun perdamaian yang menjadi kebutuhan mendesak bagi seluruh keluarga manusia di dunia,” ujar dia.

Ditegaskan pula bahwa Indonesia bersedia mengirimkan pasukan perdamaian sebagai bagian dari langkah konkret menuju solusi dua negara.

Dalam rencana ini, Israel dan Palestina akan diakui sebagai negara berdaulat dan pihak-pihak harus menuntaskan kekerasan yang terjadi.

“Kami menegaskan bahwa keberadaan negara Palestina harus dijamin. Setelah Israel mengakui kemerdekaan Palestina, Indonesia berkomitmen untuk segera mengakui negara Israel,” tambahnya.

Selain itu, Prabowo mengapresiasi langkah sejumlah negara besar yang telah mengakui kedaulatan Palestina, seperti Prancis, Kanada, Australia, Inggris, dan Portugal. Ia mengajak negara-negara lain yang belum melakukan hal serupa untuk segera mengambil langkah sejarah ini.

“Sejarah tidak akan menunggu. Pengakuan terhadap Palestina harus dilakukan sekarang,” tegasnya.

Momen ini menjadi titik penting dalam upaya diplomatik global untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah. Indonesia menegaskan bahwa perdamaian sejati memerlukan pengakuan dan komitmen bersama seluruh pihak terkait.

Semoga langkah nyata ini turut mempercepat langkah menuju stabilitas dan kedamaian di kawasan yang sudah lama bergejolak.

Hal itu dikatakan Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (08/09/2025).

Untuk diketahui beberapa daerah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) cukup tinggi yang memicu protes dari masyarakat. Pemerintah daerah (Pemda) berdalih kenaikan tersebut imbas adanya penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) dari Badan Pertanahan Negara (BPN).

Nusron menyampaikan nilai ZNT tersebut memang lebih tinggi dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) karena disesuaikan dengan nilai tanah yang berlaku pada saat ini. Namun, ketika ZNT dijadikan sebagai referensi perpajakan perlu disesuaikan juga dengan kebijakan daerah.

“Nilai yang disajikan pada peta Zona Nilai Tanah adalah nilai yang berlaku saat ini sehingga nilainya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan NJOP sehingga jika digunakan sebagai referensi perpajakan daerah maka perlu disesuaikan dengan kebijakan daerah,” kata Menteri Nusron.

Ada pun daerah-daerah yang menaikkan PBB-P2, melihat catatan detikcom, salah satunya adalah Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang melonjak sebanyak 65 persen. []

Merespon hal itu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tempat tinggal merupakan hak asasi manusia (HAM) yang tidak seharusnya dipajaki.

“Ada satu hal yang perlu kita pahami sama-sama yaitu perumahan atau tempat tinggal atau housing itu sesungguhnya adalah hak asasi manusia. Bahkan Persatuan [sic] Bangsa-Bangsa telah menetapkan soal ini sejak tahun 1948,” kata Anies dalam video di akun Instagram miliknya, Rabu (20/8/2025).

Anies mengatakan wujud konkret dari hak asasi itu adalah kebutuhan luas minimal tanah dan bangunan dibebaskan dari beban PBB.

Ia mencontohkan kebijakan yang sudah diterapkan di Jakarta pada 2022. Saat itu, Pemprov DKI Jakarta menetapkan 60 meter persegi pertama dari luas tanah dan 36 meter persegi pertama dari luas bangunan tidak dikenai PBB.

Ini diatur, ada pergubnya, Pergub nomor 23 tahun 2022 tentang PBB. Artinya apa? Semua unit rumah di Jakarta, ada sebagian dari lahan itu yang tidak dikenakan pajak. Ini semua rumah, termasuk rumah mewah di kawasan mahal,” ujarnya.

Ia menjelaskan penetapan angka 60 meter tanah dan 36 meter bangunan mengacu pada Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sehat.

Jadi kesimpulannya, kalau kebutuhan atas perumahan yaitu tanah dan bangunan itu adalah kebutuhan yang merupakan hak asasi manusia yang harus kita penuhi, kata Anies.

“Jadi jangan sampai kebijakan pajak terhadap bumi dan bangunan melupakan aspek bahwa ada hak asasi atas perumahan yang harus dihormati, hak asasi itu jangan dipajaki. Yang dipajaki adalah luasan lahan yang di atas kebutuhan dasar,” ujarnya.

Dia menilai, penyesuaian tarif pajak tersebut merupakan amanat undang-undang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

“Jadi saya sampaikan bahwa kenaikan masalah PBB-P2 itu sebetulnya adalah amanat dari Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, di mana di situ diberikan kewenangan kepada daerah untuk mendapatkan pajak dan retribusi di daerah,” kata Tito dalam konferensi pers Nota Keuangan di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (15/8/2025).

Dia menuturkan  ketentuan teknis mengenai penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan tarif PBB diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023.

Pemerintah daerah bersama DPRD menetapkan perda pajak dan retribusi daerah, sedangkan besaran tarifnya ditentukan melalui peraturan kepala daerah.

Tito menjelaskan penyesuaian NJOP dapat dilakukan setiap tiga tahun mengikuti harga pasar, namun harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta melibatkan partisipasi publik.

Menurut Tito, dari 20 daerah yang menaikkan PBB-P2 dengan dampak di atas 100 persen, dua di antaranya telah membatalkan kebijakan tersebut, yakni Pati dan Jepara.

Sebanyak tiga daerah baru menetapkan kenaikan pada 2025, sementara sisanya dilakukan pada 2022-2024.

“Artinya tidak ada hubungannya, 15 daerah tidak ada hubungannya dengan efisiensi yang terjadi di tahun 2024,” ujarnya.

Ia menambahkan telah mengeluarkan surat edaran dan menggelar pertemuan virtual dengan kepala daerah agar mempertimbangkan faktor sosial ekonomi sebelum menaikkan PBB-P2.

Tito juga meminta setiap rencana penyesuaian NJOP atau tarif PBB disampaikan ke Kemendagri untuk direview, guna menghindari kebijakan yang memberatkan masyarakat.

Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah daerah menghadapi protes terkait kenaikan PBB. Di Pati, Jawa Tengah, ribuan warga menolak kebijakan Bupati Sudewo yang sempat menaikkan tarif hingga 250 persen sebelum dibatalkan.

Di Bone, Sulawesi Selatan, mahasiswa memprotes kenaikan hingga 300 persen di beberapa titik. Pemerintah daerah menyebut kenaikan ini akibat penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) yang belum diperbarui selama 14 tahun.

Di Jombang, Jawa Timur, ribuan warga mengajukan keberatan setelah tarif PBB naik hingga 1.202 persen sejak 2024. Beberapa warga melakukan aksi simbolis, seperti membayar pajak dengan uang koi

Sementara di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, warga mengeluhkan lonjakan hingga 441 persen yang dikaitkan dengan penilaian ulang tanah di lokasi strategis. Pemkab membuka peluang pengajuan keberatan atau penilaian ulang bagi wajib pajak.

“memainkan peran penting dalam melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dunia, termasuk rakyat Amerika, dengan menangani akar penyebab penyakit, membangun sistem kesehatan yang lebih kuat, serta mendeteksi, mencegah, dan merespons keadaan darurat kesehatan, termasuk wabah penyakit, yang sering kali muncul di tempat berbahaya dan tidak dapat dijangkau pihak lain,” ujar juru bicara Tarik Jasarevic dalam sebuah pengarahan PBB di Jenewa.

Jasarevic mengingatkan bahwa AS adalah anggota pendiri WHO pada tahun 1948. Selama lebih dari tujuh dekade, WHO dan AS telah “menyelamatkan banyak nyawa dan melindungi rakyat Amerika serta seluruh dunia dari ancaman kesehatan.”

“Bersama-sama, kita telah mengakhiri cacar, dan bersama-sama kita hampir memberantas polio,” ujarnya.

“Penunjukan ini … merupakan pertama kalinya orang Indonesia mendapat kepercayaan menjadi Utusan Khusus Sekjen PBB,” ucap Retno via daring siaran Kementerian Luar Negeri RI, Jumat (13/9/2024).

Menurutnya, penunjukan tersebut sebagai kehormatan besar bagi dirinya dan Indonesia, khususnya karena ia juga merupakan Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Urusan Air yang pertama. Posisi tersebut merupakan jabatan baru.

Retno mengatakan keputusannya menerima amanat baru tersebut telah ia konsultasikan dengan Presiden Joko Widodo, yang memberi restu baginya untuk mengemban tugas tingkat PBB itu.

“Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memberikan dukungan penuh atas penunjukan ini,” kata Retno, menambahkan.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa situasi hak asasi manusia yang genting di Korea Utara juga merupakan faktor di balik ketidakstabilan dengan konsekuensi regional yang lebih luas.

“Saat ini, DPRK (Korea Utara) adalah negara yang tertutup dari dunia luar. Lingkungan yang menyesakkan dan sesak, di mana kehidupan adalah perjuangan sehari-hari tanpa harapan,” katanya.

Turk mengatakan hal pertama dari beberapa masalah penting yang memperburuk kondisi yang mengerikan di Korea Utara adalah penindasan yang semakin mendalam terhadap hak atas kebebasan bergerak.

“Kami menyaksikan situasi di mana orang-orang tidak bisa lagi pergi bahkan ketika mereka berada dalam keadaan paling putus asa atau dalam bahaya penganiayaan,” ucapnya.

Turk mengatakan penindasan terhadap kebebasan berekspresi, kondisi sosial ekonomi dan kerja paksa juga merupakan masalah yang memperburuk kondisi yang mengerikan tersebut. Ia mengecam penggunaan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, perlakuan buruk dan tidak adanya pengadilan yang adil.

Dia turut mencontohkan penghilangan paksa, termasuk warga Korea Selatan dan Jepang, yang telah hilang dalam 70 tahun terakhir.

“Yang menyedihkan, kebenaran penuh mengenai nasib orang-orang ini – yang kami perkirakan berjumlah lebih dari 100.000 – masih belum diketahui hingga hari ini,” tuturnya.

Komisaris itu menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran yang sudah berlangsung lama, serius dan meluas, serta menekankan bahwa lanskap kesengsaraan, penindasan, ketakutan, kelaparan dan keputusasaan di DPRK sangat mengkhawatirkan.

“Semua jalan keluar dari hal ini dimulai dengan berbalik arah dari jalan buntu isolasi diri – membuka negara, terlibat kembali dengan komunitas internasional, memungkinkan kontak antar masyarakat, merangkul kerja sama internasional, fokus pada kesejahteraan semua orang,” pungkas dia.