Eranasional.com – Calon penumpang pesawat yang akan bepergian di dalam negeri mulai hari ini tidak lagi diwajibkan menunjukkan hasil tes negatif PCR atau antigen .

Hal ini seiring terbitnya Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) nomor 21 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Covid-19.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, merujuk terbitnya SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 11 Tahun 2022 tentang ketentuan penyesuaian protokol kesehatan, Kemenhub juga menerbitkan SE sebagai petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan.

“SE Kemenhub terbaru ini mulai berlaku mulai Selasa, 8 Maret 2022 dan akan dievaluasi sesuai perkembangan dinamika di lapangan. Dengan terbitnya SE No 21 ini maka SE sebelumnya No 96 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” kata Adita, Selasa (8/3/2022).

Dikutip dari SE terbaru Kemenhub, MNC Portal Indonesia (MPI) merangkum sejumlah ketentuan baru untuk syarat perjalanan di dalam negeri menggunakan moda transportasi udara, yakni sebagai berikut:

1. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga (booster) tidak diwajibkan menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen.

2. PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan.

3. PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi wajib menunjukan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Mereka menegaskan aturan tes antigen dan PCR untuk perjalanan transportasi masih tetap berlaku untuk saat ini.

Setelah sebelumnya Luhut mengatakan pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara, laut, maupun darat yang sudah melakukan dosis kedua dan lengkap sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, aturan masih belum disahkan oleh pemerintah karena baru menjadi keputusan rapat terbatas yang dilaksanakan pada hari ini, 7 Maret 2022.

Sebab, keputusan penghapusan tes antigen dan PCR masih perlu dilakukan beberapa proses pengesahan sebelum diberlakukan.

“Seperti yang telah disebutkan, hal tersebut akan dituangkan terlebih dulu dalam Surat Edaran Kementerian dan Lembaga terkait, sebelum diterapkan di lapangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/3/2022).

Dengan demikian, aturan perjalanan transportasi saat ini masih merujuk pada Surat Edaran Satgas Penanganan Covid 19 Nomor 22 Tahun 2021.

Pada surat edaran tersebut, tes antigen dan PCR masih diwajibkan sebagai syarat yang harus dipenuhi masyarakat jika ingin melakukan perjalanan transportasi kereta api, laut, dan pesawat.

“Hingga saat ini, terkait syarat perjalanan dalam negeri dan internasional, Kemenhub selalu merujuk pada Surat Edaran Satgas Penanganan Covid 19.”

“Adapun aturan yang berlaku sampai saat ini masih merujuk pada SE Satgas no 22 tahun 2021,” jelasnya.

Pihaknya akan terus melakukan penyesuaian segera apabila Satgas Covid 19 melakukan revisi terhadap ketentuan yang ada dan akan segera mengumumkannya ke masyarakat.

Diberitakan sebelumnya, Luhut mengatakan, pemerintah akan melakukan penyesuaian kebijakan dalam rangka transmisi menuju aktivitas normal.

Salah satunya, pelaku perjalanan domestik baik melalui darat, laut dan udara tidak perlu menunjukkan hasil tes antigen dan PCR negatif, apabila sudah divaksinasi dosis kedua.

“Hal ini akan ditetapkan dalam surat edaran yang akan diterbitkan oleh kementerian dan lembaga terkait yang akan terbit dalam waktu dekat ini,” kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual terkait hasil ratas evaluasi PPKM, Senin (7/3/2022). (*)

Jakarta- Anggota Komisi ix DPR. Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher mengaku tak habis pikir dengan berubah-ubahnya peraturan pemerintah soal  PCR sebagai syarat perjalanan udara.

“Dalam waktu seminggu, peraturan soal PCR ini berubah-ubah sampai lima kali.  Awalnya wajib untuk seluruh penerbangan, lalu berubah hanya untuk Jawa-Bali, dan sekarang berubah jadi tidak wajib PCR. Masa berlakunya juga berubah menjadi tiga hari. Penerapannya juga demikian, dari dikatakan  hanya moda transportasi udara, lalu  mau diterapkan di seluruh jenis transportasi. Ada apa ini, kok, kebijakan seperti main-main,” ungkap Netty dalam keterangan tertulis, Rabu (03/11/2021).

Per 1 November 2021 pemerintah telah menetapkan perjalanan udara ke Pulau Jawa dan Bali serta ke luar Pulau Jawa dan Bali tidak lagi diwajibkan menggunakan tes PCR, tapi cukup dengan tes swab antigen.

Netty meminta pemerintah agar membuat kebijakan penanganan Covid-19 dengan pertimbangan matang dan berbasis saintifik, apalagi jika berimbas  pembebanan pada rakyat. “Pertimbangkan setiap kebijakan dengan matang  karena yang akan  menanggung bebannya adalah rakyat. Jelaskan alasan secara jujur dan transparan. Jangan bersikap seolah menganggap rakyat bisa dibodohi,” katanya.

Menurut Netty,  peraturan yang berubah-ubah dalam waktu singkat mencerminkan buruknya koordinasi pemerintah lintas sektoral. “Jika koordinasi pemerintah buruk, maka peraturan akan mudah dipermainkan. Kementerian satu bilang A dan kementerian lainnya bilang B. Rakyat lah yang bingung dan dirugikan,” ujarnya.

Netty prihatin  jika ada sesuatu di balik tidak ajegnya sikap pemerintah soal tes PCR. “Jangan sampai di balik  berubah-berubahnya aturan ini karena ada kepentingan bisnis yang disembunyikan. Bukankah kita sudah sepakat bahwa penanganan pandemi Covid-19 harus berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak? Pemerintah harus tegas bersikap pada  pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan memanfaatkan ‘previlage-nya’,” kata Netty.

Netty juga menyoroti aturan terbaru SE Menhub No. 90 Th 2021  yang mewajibkan PCR/Antigen bagi pelaku perjalanan darat dengan kendaraan pribadi, lebih dari 250 KM.

“Bagaimana implementasi di lapangan,  bagaimana pengawasannya? Apakah dengan mengisi formulir tujuan dan melaporkannya pada Satgas?  Ini harus jelas sebelum diterapkan. Jangan membuat  aturan yang menambah beban dan kebingungan rakyat,” tambahnya.

JAKARTA – Pemerintah memastikan bahwa syarat perjalanan menggunakan pesawat di wilayah Jawa dan Bali, tak lagi memerlukan hasil negatif tes polymerase chain reaction (PCR) cukup tes antigen.

“Perjalanan akan ada perubahan, yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali, perjalanan udara tak lagi harus menggunakan tes PCR, tapi cukup menggunakan tes antigen. Sama dengan yang sudah diterapkan di wilayah non Jawa luar Bali,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, usai rapat terbatas terkait PPKM, Senin, 1 November 2021.

Muhadjir mengatakan keputusan ini datang setelah adanya usul dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Meski begitu, Muhadjir tak mendetailkan lagi aturan baru tersebut.

Selama ini, pengguna layanan penerbangan di wilayah Jawa Bali harus menggunakan hasil negatif tes PCR sebagai syarat utama. Tes itu berlaku selama 1 x 24 jam, belakangan jangka waktunya diperpanjang menjadi 3 x 24 jam.

Tes PCR membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengetahui hasilnya. Biayanya pun cenderung lebih mahal. Setelah sempat turun di kisaran Rp 900 ribu, belakangan pemerintah menekan lagi harganya menjadi di kisaran Rp 275 ribu.

Adapun tes antigen biasanya diterapkan untuk syarat perjalanan darat seperti moda kereta api. Masa berlaku tes antigen lebih cepat dibanding tes PCR, yakni hanya 1 x 24 jam. Biayanya pun tergolong lebih murah. Di stasiun kereta api, biaya tes antigen adalah Rp 45 ribu.

Jakarta – Pemerintah terus memberikan keistimewaan bagi warga yang sudah divaksin. Bukan hanya akses masuk mal yang lebih mudah, syarat naik pesawat pun kini dipermudah.

Kementerian Dalam Negeri mengubah syarat dan ketentuan perjalanan udara antarkabupaten/kota di dalam wilayah Jawa dan Bali. Hal itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 38 Tahun 2021 yang dipublikasikan kemarin (31/8).

Dalam beleid tersebut, pemerintah membagi dua kategorisasi syarat perjalanan udara berdasar jumlah vaksin yang diterima. Bagi yang sudah melakukan dua kali vaksinasi, calon penumpang cukup menunjukkan hasil tes antigen negatif yang berlaku maksimal H-1.

’’Hasil negatif PCR H-2 jika baru memperoleh vaksin dosis 1,’’ kata Tito dalam Inmendagri. Sementara itu, bagi pelaku perjalanan udara dari Jawa-Bali ke daerah lain atau dari daerah lain menuju Jawa-Bali, persyaratan negatif PCR tetap berlaku. Masa berlaku tes PCR maksimal H-2.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau vaksinasi Covid-19 di Cirebon dan Kuningan, Jawa Barat, kemarin (31/8). Kegiatan vaksinasi tersebut merupakan program dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi bersyukur karena situasi pandemi Covid-19 hari demi hari semakin membaik.

’’Baik untuk BOR maupun kasus hariannya,’’ katanya.

Jokowi meminta kepada masyarakat supaya tetap mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat juga diminta secepat-cepatnya ikut program vaksinasi Covid-19 yang dijalankan pemerintah.

Salah satu titik vaksinasi Covid-19 yang dikunjungi Presiden Jokowi ada di SMAN 1 Beber, Cirebon. Jokowi menyampaikan, total ada 2.000 pelajar dan santri yang divaksin.

Proses vaksinasi Covid-19 berjalan dengan lancar. Para pelajar dan santri duduk teratur menunggu giliran disuntik vaksin.

Jokowi sempat bertanya kepada para pelajar apakah mereka sudah ingin kembali belajar tatap muka.

Semua pelajar lantas angkat tangan tanda ingin belajar tatap muka. “Ternyata semua ingin segera pembelajaran tatap muka,” kata Jokowi.

JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memutuskan untuk menurunkan batasan tarif tertinggi pemeriksaan screening virus corona (covid-19) melalui metode Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) menjadi Rp495 ribu untuk daerah di Jawa-Bali, dan Rp525 untuk daerah luar Jawa-Bali.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir mengatakan, penurunan harga itu telah disepakati bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI setelah mempertimbangkan berbagai aspek dan penyesuaian kondisi pandemi covid-19 terkini.

“Dari hasil evaluasi, kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan RT PCR diturunkan menjadi Rp495 ribu untuk daerah Pulau Jawa-Bali, serta sebesar Rp525 ribu untuk daerah di luar Jawa-Bali,” kata Kadir melalui konferensi pers secara daring yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Kesehatan RI, Senin (16/8).

Kadir menjelaskan, Kemenkes telah melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan perhitungan biaya, pengambilan, hingga pemeriksaan RT PCR Covid-19. Ia menyebut, perhitungan itu meliputi berbagai komponen yang dikaji ulang secara bersama-sama.

Adapun komponen yang dimaksud yakni jasa pelayanan, reagen, bahan medis habis pakai (BMHP), biaya administrasi, overhead, dan komponen biaya lain yang telah disesuaikan.

Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta agar harga tes polymerase chain reaction (PCR) di kisaran Rp450-550 ribu.

“Saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini, saya minta agar biaya tes PCR berada di kisaran antara Rp 450.000 sampai Rp 550.000,” kata Jokowi melalui kanal YouTube Setpres, Minggu (15/8).

Jokowi mengatakan bahwa memperbanyak pemeriksaan atau testing adalah salah satu cara dalam menangani Covid-19. Jokowi mengatakan bahwa cara memperbanyak testing adalah dengan menurunkan harga tes PCR.

“Salah satu cara untuk memperbanyak testing adalah dengan menurunkan harga tes PCR,” ujarnya.

Diketahui, harga PCR di Indonesia berkisar Rp800 ribu hingga jutaan rupiah. Padahal Kementerian Kesehatan telah menetapkan tarif batas tertinggi swab PCR mandiri Rp900 ribu.

BALI – PT Angkasa Pura I (Persero) mewajibkan masyarakat atau Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) menggunakan pesawat yang tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali menunjukkan surat keterangan hasil negatif covid-19 berdasarkan hasil uji swab berbasis Polymerase Chain Reaction (PCR) paling lama 2×24 jam sebelum keberangkatan, mulai Rabu (30/6) ini.

Stakeholder Relation Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Cabang Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali Taufan Yudhistira mengatakan ini merupakan pengetatan aturan demi mencegah penyebarluasan virus corona di Pulau Dewata.

“Ada pengetatan. Sebelumnya penumpang bisa menggunakan hasil tes covid-19 berbasis GeNose C19 maupun rapid antigen untuk masuk ke Bali. Mulai Rabu (30/6) semua penumpang yang datang ke Bali itu wajib menunjukkan dokumen kesehatan PCR,” ujarnya seperti dikutip dari Antara, Selasa (29/6).

Ia mengatakan pengetatan itu dilakukan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 08 Tahun 2021.

“Kami telah melakukan sosialisasi persyaratan terbaru bagi PPDN masuk ke Bali yang menggunakan moda transportasi udara ini baik melalui sosial media, website maupun menginformasikan kepada maskapai,” katanya.

Ia tak memungkiri kebijakan pengetatan persyaratan penerbangan itu akan berdampak terhadap penurunan jumlah kedatangan penumpang pesawat wisatawan domestik ke Bali melalui Bandara Ngurah Rai.

Bahkan menurut perkiraannya, jumlah penumpang pesawat bisa turun 30 persen-40 persen akibat kebijakan itu.

“Memang ini tidak bisa dipungkiri bahwa peraturan ini akan mempengaruhi jumlah penumpang maupun jumlah pesawat yang datang ke Bali melalui Bandara ataupun yang keluar dari Bali melalui Bandara,” ungkapnya.

Taufan menjelaskan demi membantu penumpang, pihaknya juga akan menyiapkan lokasi pemeriksaan tes PCR di area Bandara Ngurah Rai. Itu disediakan bagi penumpang pesawat yang berasal dari daerah yang belum memiliki fasilitas pemeriksaan covid-19 berbasis PCR.

“Kami sebagai pelaku operasional bandara wajib menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menurunkan angka penyebaran pandemi covid-19. Kami mendukung keputusan tersebut,” ujarnya.