Hal tersebut diungkapkan Andreas saat hadir sebagai narasumber dalam program Sapa Indonesia Pagi di KompasTV pada Selasa (27/10/2026), saat merespons pertanyaan mengenai rencana tindak lanjut PDIP melalui wacana hak angket.

Andreas menceritakan bahwa sejak tahap pembuktian di Mahkamah Konstitusi (MK), ia sempat berpandangan agar Gibran memilih untuk mengundurkan diri.

Menurutnya, proses persidangan saat itu berpotensi menguliti berbagai aspek secara mendalam.

Namun, kenyataannya persidangan terus berjalan hingga selesai tanpa ada pengunduran diri dari pihak Gibran.

Meski putusan telah diketok, Andreas tetap berpendapat bahwa mundur adalah opsi yang lebih baik kala itu, mengingat Gibran sempat mengeklaim di hadapan media bahwa dirinya memiliki ijazah SMA atau sederajat karena pernah berkuliah.

Kelanjutan Proses di DPR

Berdasarkan dinamika serta pertimbangan dalam putusan MK, Andreas menilai persoalan ini harus terus dikawal dan dilanjutkan.

Terlebih, isu tersebut berkaitan langsung dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil yang dijamin oleh UUD 1945.

Ia menjelaskan bahwa dalam persidangan MK sebelumnya—dengan pemohon Denny Indrayana dan kawan-kawan serta KPU sebagai termohon—posisi Gibran berstatus sebagai pihak terkait.

Pada saat itu, pihak Gibran mungkin belum sempat menunjukkan ijazah aslinya secara langsung, meski yang bersangkutan menyatakan memilikinya.

Kendati demikian, Andreas menyoroti bahwa dalam lembar pertimbangan putusan MK, disebutkan ada persoalan terkait ketiadaan ijazah tersebut.

Oleh karena itu, guna meredam polemik agar tidak berkepanjangan di tengah masyarakat, ia menegaskan bahwa ranah DPR adalah tempat yang paling tepat untuk melanjutkan proses tersebut. []

Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai angka 5 persen masih berada dalam batas yang ideal.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Komarudin Watubun, mengatakan kenaikan ambang batas dari 4 menjadi 5 persen dapat mendukung penyederhanaan sistem kepartaian sekaligus membuat kerja parlemen lebih efektif.

“Kalau ideal ya kurang lebih sekitar itu. Angka 5 persen itu agak ideal lah,” ujar Komarudin di kompleks parlemen, Rabu (16/9).

Menurut dia, perubahan parliamentary threshold tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

Pembahasan RUU Pemilu, kata Komarudin, harus memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK).

“DPR harus hati-hati, baik koalisi maupun siapa, nanti pembahasan itu mengacu kepada MK,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Aria Bima. Namun, dia melihat besaran ambang batas parlemen juga berkaitan dengan rencana penambahan jumlah kursi DPR.

Aria menyebut jumlah kursi DPR yang saat ini mencapai 580 berpotensi bertambah menjadi 600.

Jika jumlah kursi kembali meningkat, PDIP bahkan membuka kemungkinan memperjuangkan ambang batas hingga 6 persen.

Gagasan tersebut sebelumnya diwacanakan oleh anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin, dalam rapat kerja bersama Mendagri pada akhir Juli lalu.

Khozin menilai peran wakil kepala daerah kerap kurang proporsional dan hanya dimanfaatkan sebagai pendulang suara (vote getter), sehingga ia mengusulkan agar posisi wakil cukup ditunjuk langsung oleh kepala daerah terpilih.

Merespons hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya menolak keras wacana tersebut saat ditemui di Surabaya pada Senin (10/8).

Menurut Hasto, keberadaan pasangan kepala dan wakil kepala daerah sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi tata pemerintahan Indonesia yang berakar dari semangat Reformasi—yakni mengembalikan kedaulatan sepenuhnya ke tangan rakyat.

Jabatan wakil kepala daerah dinilai sangat krusial untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan apabila kepala daerah berhalangan tetap atau menghadapi situasi darurat.

“Oleh karena itu, menghapus posisi ini dianggap bukan solusi yang tepat,”ujar Hasto.

PDIP menilai isu mendesak saat ini bukanlah meniadakan jabatan wakil, melainkan bagaimana parpol mampu menyiapkan dan membina calon-calon pemimpin secara sistematis agar setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama.

Hasto menekankan pentingnya menekan ongkos politik yang tinggi.

“PDIP sendiri menerapkan mekanisme sekolah partai serta sistem gotong royong guna mencegah praktik mahar politik atau jual-beli rekomendasi,”tegasnya.

Dalam kesempatannya, Hasto juga menyoroti kondisi keuangan negara.

Ia menilai anggaran pemerintah sebaiknya diprioritaskan untuk sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan vokasi, ketimbang terbeban oleh megaproyek infrastruktur.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya tata ruang dan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi industri.

Keyakinan itu disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Kamis (23/7).

Dalam pidatonya yang disaksikan sejumlah pimpinan partai politik, termasuk Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat, Prabowo mengungkapkan keyakinannya bahwa PDIP pada akhirnya akan berjalan seiring dalam membela Indonesia.

“Dan di ujungnya saya juga percaya PDIP pun akan bersama kita membela negara dan bangsa. Itu insting saya, itu kata hati saya,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi.

Ia menilai seluruh kekuatan politik pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni membangun Indonesia.

“Kadang-kadang kita berpisah enggak ada masalah, nanti juga gabung lagi. PDIP juga hatinya juga sebetulnya sama dengan kita,” katanya.

Prabowo juga menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak selalu bermakna negatif.

Sebaliknya, kritik dinilai sebagai bentuk pengingat sekaligus masukan agar pemerintahan dapat berjalan lebih baik.

“Kita enggak ada masalah. Dikritik itu baik ya, kritik itu menyelamatkan, kritik itu mengingatkan sebetulnya,” ucapnya.

Ketua DPP PSI Bestari Barus menilai perpindahan kader merupakan hal yang wajar dalam dinamika politik, bukan aksi pembajakan.

Menurut Bestari, kader yang memilih bergabung ke PSI bisa saja karena ingin mencari arah perjuangan politik baru.

“Kurang tepat kalau disebut membajak. Bisa jadi mereka memang sudah tidak nyaman atau bosan di partai lama lalu memilih bergabung ke PSI. Itu lebih realistis,” ujar Bestari saat dihubungi, Senin (15/6).

Ia menilai ada kemungkinan sejumlah kader tertarik bergabung karena ingin berada dalam barisan politik yang dekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Bestari juga menyinggung pernyataan elite PDIP yang terus menyoroti PSI dan Jokowi. Menurutnya, partai sebesar PDIP seharusnya lebih fokus melakukan konsolidasi dan menyapa masyarakat secara langsung.

“Kalau memang sudah selesai dengan Jokowi, mestinya fokus kerja politik saja. Partai besar seharusnya turun ke masyarakat,” katanya.

Pernyataan tersebut menanggapi komentar Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus yang sebelumnya menuding PSI tengah aktif merekrut kader dari berbagai partai politik.

Deddy menyebut langkah itu tidak hanya menyasar kader PDIP, tetapi juga kader dari partai lain seperti NasDem, Demokrat, dan PAN.

Ia mengklaim partainya terus memantau pergerakan PSI yang dinilai berupaya menarik kader partai lain untuk memperkuat basis politik secara cepat.

“Partai-partai lain juga akan berhadapan dengan mereka karena ada upaya membajak kader. Gejalanya terlihat di basis NasDem, Demokrat, dan PAN,” ujar Deddy. []

Anggota DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyampaikan bahwa jika pemerintah serius ingin melakukan penghematan anggaran melalui pemotongan gaji, maka langkah tersebut semestinya dimulai dari Presiden, Wakil Presiden, hingga para menteri. Menurutnya, keteladanan dari pimpinan negara menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan tersebut dapat diterima dan dijalankan secara konsisten di seluruh lapisan birokrasi.

Pernyataan tersebut muncul sebagai tanggapan atas wacana yang sebelumnya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet. Dalam forum tersebut, Prabowo menyinggung perlunya langkah-langkah efisiensi sebagai respons terhadap dinamika global, khususnya dampak konflik di kawasan Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga energi dunia.

Menurut Andreas, kebijakan pemotongan gaji tidak boleh hanya bersifat simbolik atau dibebankan kepada kelompok tertentu saja. Ia menekankan bahwa publik akan menilai keseriusan pemerintah dari sejauh mana para pemimpin bersedia mengambil langkah terlebih dahulu. Tanpa adanya contoh nyata dari level tertinggi, kebijakan tersebut berisiko menimbulkan persepsi ketidakadilan.

Lebih jauh, ia juga menyoroti bahwa efisiensi anggaran tidak semata-mata dapat dicapai melalui pemangkasan gaji pejabat. Pemerintah, menurutnya, perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja negara. Dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah pos anggaran yang dinilai belum optimal atau bahkan berpotensi menjadi pemborosan.

]]> https://eranasional.com/99883/prabowo-wacanakan-efisiensi-anggaran-pdip-dorong-pemotongan-gaji-dimulai-dari-atas/feed 0 Aditya https://eranasional.com/98209/pdip-kritik-keterlibatan-tni-dalam-misi-isf-di-gaza https://eranasional.com/98209/pdip-kritik-keterlibatan-tni-dalam-misi-isf-di-gaza#respond Mon, 16 Feb 2026 17:50:34 +0000 https://eranasional.com/98209/pdip-kritik-keterlibatan-tni-dalam-misi-isf-di-gaza Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tubagus Hasanuddin, menyampaikan kritik terhadap rencana pemerintah mengirim sekitar 8.000 prajurit TNI ke Gaza, Palestina, pada akhir Juni 2026. Ia menilai keputusan tersebut perlu dikaji secara mendalam karena menyangkut risiko besar, baik dari aspek politik luar negeri maupun kepentingan pertahanan nasional.

Rencana pengiriman itu merupakan bagian dari partisipasi Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF), sebuah satuan stabilisasi internasional yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 2803. Pasukan tersebut berada di bawah koordinasi Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP).

Menurut Hasanuddin, keterlibatan Indonesia dalam misi tersebut tidak boleh sekadar dilihat sebagai bentuk solidaritas internasional.

Ia menegaskan bahwa setiap keputusan pengerahan pasukan ke luar negeri harus melalui pertimbangan strategis yang matang, termasuk kejelasan mandat, struktur komando, hingga jaminan keselamatan prajurit.

Dalam keterangannya, Hasanuddin menilai bahwa pengiriman ribuan prajurit TNI berpotensi menimbulkan risiko tinggi dengan manfaat yang belum tentu sebanding. Ia mengingatkan bahwa partisipasi dalam misi internasional yang sarat kepentingan geopolitik bisa menempatkan Indonesia pada posisi yang rumit.

Menurutnya, ISF yang dibentuk atas inisiatif Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menyisakan sejumlah pertanyaan terkait mekanisme pengambilan keputusan. Ia menyoroti dominasi Amerika Serikat dalam struktur BoP yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kolektif dan kolegial dalam diplomasi multilateral.

Selain risiko politik, ia juga menyinggung aspek pembiayaan. Pengiriman 8.000 personel ke wilayah konflik tentu membutuhkan anggaran besar, mulai dari logistik, perlengkapan, transportasi militer, hingga dukungan operasional di lapangan. Dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, ia meminta pemerintah transparan mengenai skema pembiayaan dan manfaat konkret yang akan diperoleh Indonesia.

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 menyebutkan bahwa ISF bertugas mendukung BoP dalam menciptakan gencatan senjata serta mendorong proses demiliterisasi di Gaza. Namun demikian, Hasanuddin mempertanyakan apakah mandat tersebut telah dirumuskan secara jelas dan tidak menyimpang dari prinsip perdamaian.

Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa prajurit TNI yang tergabung dalam ISF berpotensi menghadapi situasi di luar mandat awal. Dalam piagam BoP, menurutnya, tidak dijabarkan secara spesifik mengenai kerangka perdamaian Gaza secara menyeluruh. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pasukan yang dikirim bisa terseret dalam dinamika politik atau konflik bersenjata yang lebih luas.

Sebagai purnawirawan TNI, Hasanuddin menekankan bahwa keselamatan prajurit harus menjadi prioritas utama. Ia juga mempertanyakan apakah ISF benar-benar mewakili kepentingan seluruh negara pengirim pasukan, atau justru menjadi instrumen kepentingan geopolitik pihak tertentu.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam ISF bersifat terbatas dan berfokus pada misi kemanusiaan. Dalam keterangan tertulisnya, pemerintah menyatakan bahwa prajurit TNI tidak akan dilibatkan dalam operasi tempur.

Mandat Indonesia, menurut Kemenlu, mencakup perlindungan warga sipil, distribusi bantuan kemanusiaan, layanan kesehatan, rekonstruksi infrastruktur, serta pelatihan dan penguatan kapasitas kepolisian Palestina. Tugas-tugas tersebut diklaim sesuai dengan national caveats atau batasan nasional yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

Pemerintah juga menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam ISF merupakan wujud komitmen terhadap perdamaian dunia, sejalan dengan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sebagai mitra pengawas pemerintah, DPR memiliki peran strategis dalam memastikan setiap kebijakan pengerahan pasukan ke luar negeri telah melalui prosedur konstitusional. Pengawasan menyangkut aspek hukum, anggaran, kesiapan operasional, hingga perlindungan hukum bagi prajurit di medan tugas.

Hasanuddin menegaskan bahwa diskusi terbuka di parlemen diperlukan agar keputusan tersebut benar-benar mencerminkan kepentingan nasional. Ia berharap pemerintah memaparkan secara rinci tujuan, durasi penugasan, struktur komando, serta evaluasi risiko sebelum pasukan diberangkatkan.

Di tengah kompleksitas konflik Gaza dan dinamika geopolitik global, keputusan mengirim ribuan prajurit TNI bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan langkah strategis yang berdampak luas. Karena itu, kehati-hatian, transparansi, serta akuntabilitas menjadi kunci agar komitmen kemanusiaan Indonesia tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan keselamatan prajurit.

YLKI menegaskan bahwa peserta PBI merupakan kelompok konsumen yang secara ekonomi berada dalam kondisi paling rentan. Penonaktifan kepesertaan tanpa perlindungan memadai dinilai dapat menghambat bahkan memutus akses layanan kesehatan yang bersifat vital.

Ketua YLKI Niti Emiliana menyatakan bahwa kebijakan tersebut berisiko besar terhadap keberlanjutan pengobatan masyarakat miskin.
“Peserta PBI adalah kelompok konsumen rentan karena iurannya ditanggung negara. Penonaktifan ini sangat berdampak terhadap keberlanjutan layanan kesehatan bagi pasien rentan,” ujar Niti dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2/2026).

YLKI menyoroti lemahnya mekanisme pemberitahuan kepada peserta PBI yang kepesertaannya dinonaktifkan. Menurut Niti, penonaktifan yang dilakukan tanpa informasi yang jelas dan mudah diakses mencerminkan kegagalan sistem sosialisasi.

“Penonaktifan tanpa pemberitahuan berpotensi menghambat layanan kesehatan, khususnya bagi pasien yang membutuhkan perawatan rutin,” ujarnya.

YLKI menilai kondisi ini dapat melanggar hak konsumen atas informasi, sebagaimana diatur dalam peraturan perlindungan konsumen. Peserta PBI berhak mengetahui status kepesertaannya, alasan penonaktifan, serta langkah yang dapat ditempuh untuk mengaktifkan kembali jaminan kesehatan mereka.

Dampak paling berat dari penonaktifan PBI, menurut YLKI, dirasakan oleh pasien penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan berkelanjutan. Di antaranya adalah pasien gagal ginjal yang menjalani cuci darah, pasien tuberkulosis, penyakit jantung, hipertensi, serta penyakit kronis lainnya.

Terputusnya kepesertaan BPJS Kesehatan dapat menyebabkan penghentian terapi dan pengobatan, yang pada akhirnya berisiko membahayakan keselamatan pasien.

“Pengobatan penyakit kronis tidak bisa ditunda. Sekali terputus, dampaknya bisa fatal,” tegas Niti.

]]> https://eranasional.com/97702/penonaktifan-pbi-bpjs-tuai-kritik-ylki-dan-pdip-ingatkan-amanat-konstitusi/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96281/kpk-buka-opsi-panggil-rieke-pdip-soroti-penanganan-kasus-besar-mandek https://eranasional.com/96281/kpk-buka-opsi-panggil-rieke-pdip-soroti-penanganan-kasus-besar-mandek#respond Wed, 07 Jan 2026 12:49:28 +0000 https://eranasional.com/96281/kpk-buka-opsi-panggil-rieke-pdip-soroti-penanganan-kasus-besar-mandek Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka terkait penyidikan kasus dugaan suap proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang (ADK). Wacana pemanggilan tersebut langsung menuai respons keras dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli menilai rencana pemanggilan Rieke—yang akrab disapa Oneng—berpotensi menimbulkan kesan politis dan dapat dimaknai sebagai upaya pembungkaman terhadap kader partai yang selama ini dikenal kritis terhadap kekuasaan.

“Teh Rieke itu aktivis, vokal, dan dekat dengan rakyat. Apa relevansinya dengan kasus Bupati Bekasi? Memang itu dapil beliau, tapi apa keterlibatan hukumnya?” ujar Guntur saat dihubungi dari Bekasi, Rabu.

Guntur mempertanyakan prioritas penegakan hukum KPK. Ia menyinggung sejumlah kasus besar yang menurutnya justru tidak menunjukkan progres signifikan, bahkan ada yang dihentikan penyidikannya.

“Sementara ada kasus besar, nilainya sampai Rp2,7 triliun, yang justru di-SP3. Kenapa yang seperti itu tidak dikejar lebih serius?” katanya.

Ia juga menyinggung beberapa perkara lain yang melibatkan kader partai tertentu, namun dinilai berjalan lambat meski status tersangka telah ditetapkan.

Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) yang menjerat anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Anwar Sadat, yang telah berstatus tersangka sejak Januari 2025.

“Sudah tersangka sejak lama, tapi perkembangannya seperti berhenti,” ujarnya.

Selain itu, Guntur menyinggung kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, yang sempat menyeret nama Ketua Harian PSI Ahmad Ali.

Ahmad Ali diketahui pernah diperiksa sebagai saksi dan rumahnya digeledah penyidik KPK, bahkan disebut ada penyitaan uang dalam jumlah besar.

“Kenapa kasus Ahmad Ali tidak ditindaklanjuti? Padahal sudah ada penyitaan uang miliaran dari rumahnya,” kata Guntur.

Menurut Guntur, kondisi tersebut menimbulkan persepsi publik adanya perlakuan yang tidak setara dalam penegakan hukum.

“Seolah-olah tokoh atau partai yang dekat dengan pemerintah dibiarkan, sementara yang kritis justru dikejar. Apalagi saat ini PDIP sedang bersikap tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD,” ujarnya.

Ia juga mengaitkan isu tersebut dengan informasi yang beredar terkait pihak pemberi suap dalam kasus Bupati Bekasi yang disebut-sebut merupakan figur lama dengan kedekatan elite nasional.

“Kalau memang penyuapnya orang lama, bahkan ada foto-fotonya dengan Presiden Jokowi dan Gibran, kenapa justru kader-kader partai yang kritis yang dikejar?” katanya.

Meski melontarkan kritik keras, Guntur menegaskan PDIP tetap menghormati kewenangan KPK sebagai lembaga penegak hukum. Ia memastikan apabila Rieke Diah Pitaloka benar dipanggil, maka pemanggilan tersebut akan dipenuhi sesuai prosedur.

“Kami menghormati kewenangan KPK untuk memanggil siapa pun. Itu diatur undang-undang. Tapi kami juga berhak mengingatkan agar KPK bercermin dari kasus-kasus sebelumnya, termasuk yang menimpa Sekjen kami, yang kami nilai sarat kriminalisasi,” ujarnya.

Guntur berharap KPK tetap menjaga independensi, profesionalisme, dan konsistensi agar kepercayaan publik tidak semakin tergerus.

Sebelumnya, KPK menyatakan terbuka untuk memanggil siapa pun yang dianggap dapat membuat terang perkara dugaan suap proyek di Kabupaten Bekasi, termasuk Rieke Diah Pitaloka.

“Jika memang dibutuhkan untuk permintaan keterangan, maka penyidik tentu terbuka memanggil siapa saja,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Selasa.

Menurut Budi, keterangan dari pihak-pihak terkait dapat membantu penyidik memperjelas konstruksi perkara.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 18 Desember 2025 di Kabupaten Bekasi. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 10 orang, delapan di antaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan intensif.

Pada 20 Desember 2025, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Ade Kuswara Kunang (ADK), Bupati Bekasi nonaktif,  HM Kunang (HMK), ayah Ade Kuswara sekaligus Kepala Desa Sukadami dan Sarjan (SRJ), pihak swasta

KPK menyatakan Ade Kuswara dan HM Kunang sebagai penerima suap, sementara Sarjan sebagai pemberi suap, terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Hal itu direspon Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio soal Bus TransJakarta setelah mengalami 3 kali kecelakaan dalam sebulan terakhir.

“Mendorong TransJakarta segera melakukan audit perekrutan, pelatihan dan sertifikasi pramudi. Pramudi yang terlibat insiden wajib menjalani resertifikasi sebelum kembali bertugas, kata Dwi Rio kepada wartawan, Senin (22/9/2025).

Rio juga meminta agar TransJakarta memasang teknologi canggih untuk pendeteksi kantor pramudi. Hal itu, kata dia, demi mengurangi risiko kecelakaan.

“Mempercepat pemasangan dan optimalisasi teknologi canggih seperti Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) yang dapat mendeteksi kantuk, lane departure dan tabrakan. Selain itu, audit terhadap fungsi event data recorder dan GPS untuk memantau kecepatan dan kedisiplinan berkendara secara real time,” jelas dia.

Melakukan pemeriksaan teknis mendadak (spot check) terhadap kondisi seluruh armada bus, termasuk sistem rem, kemudi dan ban. Memastikan jadwal perawatan berkala dipatuhi secara ketat dan ada sanksi tegas untuk pelanggaran prosedur maintenance,” imbuhnya.

Rio juga mendorong adanya tim pengawas independen untuk memantau perilaku pengemudi saat berkendara. Dia menyarankan adanya sanksi dan penghargaan kepada pramudi.

“Membentuk tim pengawas independen yang secara acak memantau perilaku berkendara pramudi di lapangan. Sistem reward untuk pramudi berprestasi dan sanksi yang tegas, progresif dan tidak toleran bagi pelanggar aturan keselamatan harus segera diterapkan dan dikomunikasikan,” jelasnya.

Diketahui, bus TrasnJakarta mengalami 3 kali kecelakaan dalam satu bulan. Salah satu bus TransJakarta menabrak pengendara hingga toko di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Sejumlah orang mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut. Peristiwa kecelakaan terjadi pada Jumat (19/9) pukul 05.30 WIB.

Lalu pada Kamis (18/9) Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Cideng Timur, tepatnya di perempatan RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Kecelakaan tersebut melibatkan dua kendaraan, yaitu bus TransJakarta koridor 3 dan sebuah truk.

Dalam pidatonya di acara Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (2/8/2025), Megawati menyampaikan bahwa PDIP tidak memposisikan diri sebagai oposisi.

“Saudara-saudara sekalian, di pengujung pidato politik ini saya menegaskan satu hal yang kerap disalahpahami dalam ruang demokrasi kita, bahwa, ini saya ulangi untuk terus di ingat, dalam sistem pemerintahan presidential, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi,” ungkapnya.

Menurutnya, demokrasi Indonesia bukan demokrasi blok kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi.

“Oleh karena itu PDI Perjuangan tidak memposisikan sebagai oposisi dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan,” ucapnya, seperti dikutip dari Breaking News Kompas TV.

“Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang, demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada di rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,”sambungnya.

PDIP, kata dia, akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat. Namun, tetap akan bersuara lantang jika terjadi penyimpangan.

“Namun, kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, dan amanat penderitaan, dan saya tambahkan, hukum yang berkeadilan.”

“Sebab bagi kita, keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi soal setia pada kebenaran dan berpijak pada moralits politik yang diajarkan oleh Bapak Bangsa kita, Bung Karno,” ujarnya.

Ia kemudian mengajak semua kader untuk terus menjaga peran strategis PDIP dalam demokrasi di Indonesia.

“Mari kita jaga terus peran strategis PDI Perjuangan dalam wajah demokrasi Indonesia yang susah payah telah kita laksanakan, yang dengan nama reformasi, sebagai kekuatan ideologis, sebagai penyeimbang konstitusional, dan kembali sebagai pelopor perjuangan rakyat,”tutupnya. []

Ketua Steering Committee Kongres ke-6 PDIP Komarudin Watubun mengatakan, Megawati terpilih secara aklamasi. Prosesnya berlangsung cepat.

“Tadi peserta begitu selesai pembukaan dibuka sidang pertama 100% minta mendesak segera dikukuhkan kembali jadi sudah selesai,” kata Komarudin.

“Karena memang sudah terpilih di Rakernas kemarin, ini dikukuhkan saja. Forum Rakernas tidak untuk memilih Ketua Umum. Saya juga tidak tahu secepat ini, kita setting kan sampai 23.00 malam,” tambahnya.

Pembukaan kongres dan penetapan Megawati sebagai Ketua Umum dilakukan secara tertutup. Semua digelar setelah PDIP menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi legislator DPR RI dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota di Sanur, Bali.

Pelaksanaan Kongres ke-6 ini juga digelar usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto setelah divonis 3,5 tahun penjara perkara Pergantian Antar Waktu (PAW) Harun Masiku di DPR.

Komarudin menahan tangis ketika berbicara soal Megawati Soekarnoputri akhirnya kembali terpilih sebagai Ketum periode 2025-2030. Awalnya, Komaruddin ditanya apakah dirinya akan kembali menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan partai atau tidak.

“Nggak, nggak. Saya punya tugas,” kata dia menjawab pertanyaan tersebut di arena Kongres di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Jumat (1/8).

Setelah itu, ia kemudian menyinggung terpilihnya kembali Megawati sebagai ketum. “Ibu ini kan punya jasa terlalu besar untuk PDIP,” kata Komarudin.

Dia mengatakan tak memikirkan jabatan apa yang akan diberikan kepadanya di periode 2025-2030. Bagi Komarudin, yang terpenting adalah melihat Megawati kembali menjadi ketum.

Komarudin mengatakan kembali terpilihnya Megawati sebagai Ketua Umum merupakan kehendak seluruh kader dan rakyat.

“Saya mau lanjut tidak, tidak penting bagi saya. Yang penting ibu melaksanakan dukungan dari rakyat atau republik kan dari seluruh Indonesia,” tandas Komarudin.

Sebelum kongres berlangsung, Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR, Puan Maharani, mengunggah momen kebersamaan dirinya dengan sang ibu Megawati dan saudaranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo.

Bila sebelumnya, kehangatan mereka tunjukkan dengan berjalan berangkulan. Kini, Puan mengunggah foto mencium Megawati.

Foto diunggah di akun instagram Puan, @puanmaharani. Ada dua foto yang diunggah. Salah satunya, Puan dan Prananda mencium Megawati yang berdiri di tengah. Senyum Megawati tampak merekah melihat kedua anaknya kompak.

“Bismillah,” tulis Puan singkat.

“Kalau PDI Perjuangan hari ini baru akan rapat menyikapi hal tersebut. Tadi Pak Deddy Sitorus selaku Ketua Bidang Pemilu Pilkada baru mengadakan rapat untuk menentukan sikap DPP PDI Perjuangan, seperti apa menyikapi putusan MK,” ujar Politikus PDI Perjuangan Aria Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 1 Juli 2025.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir, menyatakan pihaknya masih mengkaji putusan MK tersebut. Ia mengakui putusan ini memang memicu perdebatan di banyak kalangan.

“Ada yang menyampaikan bahwa ada Undang-Undang, Konstitusi, Undang-Undang Dasar, ada yang dilanggar, antara lain Pasal 22E dan juga Pasal 18E4, kalau tidak salah itu,” kata Adies.

Wakil Ketua DPR RI tersebut menambahkan pihaknya juga tengah mencermati implikasi jika putusan MK ini benar-benar diterapkan.

Menurut Adies, sistem pemilu serentak yang diterapkan selama ini juga berdasarkan putusan MK sebelumnya.

“Sekarang aja dengan keserentakan ini sesuai dengan putusan MK juga, PUU Nomor 55 Tahun 2019, nomor 55 itu kan memberikan enam pilihan. Pilihan pertama dan ke-6 atau ke-2 ke-6 saya lupa, itu yang antara lain secara serentak, itu kan juga putusan MK yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan pemilu,” jelas Adies.

Sebagaimana diketahui, MK memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah harus dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan.

Pemilu nasional meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden. Sementara pemilu daerah mencakup pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu nasional dan daerah yang berdekatan membuat partai politik rentan terjebak pada praktik pragmatisme politik.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025, menyampaikan bahwa kecenderungan itu muncul karena partai politik tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan kadernya untuk bertarung di setiap jenjang pemilu. []

Pada sebuah foto, Prabowo tampak mengenakan safari cokelat, sementara Megawati mengenakan pakaian bernuansa biru, ungu, dan hijau, bermotif tanaman.

Momen pertemuan ditangkap lewat foto yang diambil oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dasco mengatakan pertemuan keduanya berlangsung hangat.

“Semalam (Senin malam) memang ada pertemuan silaturahmi antara Pak Prabowo dan Bu Megawati di kediaman Bu Megawati di Teuku Umar, pertemuan silaturahmi dalam rangka hari raya Idul Fitri,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Wakil Ketua DPR itu mengatakan, sejumlah elite Gerindra dan anggota kabinet juga hadir dalam pertemuan itu. Seperti Ketua MPR yang juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya, Menlu Sugiono.

Jokowi bahkan menantang agar PDIP mengungkapkan sosok utusan yang dimaksud.

“Enggak ada. Ya harusnya disebutkan siapa, biar jelas. Siapa? Siapa?” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (14/3/2025).

Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu pun menilai pernyataan Deddy tersebut tidak logis. Ia mempertanyakan apa tujuannya mengirim utusan dan meminta PDIP untuk tidak memecatnya.

“Kepentingan saya apa untuk mengutus itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya,” kata dia.