Operasi gabungan yang berlangsung pada Kamis sore (14/8/2025) ini dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pekalongan, Joko Purnomo yang diawali dengan apel gabungan di Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan.

Menurut Joko, kegiatan penertiban ini merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat yang resah dengan keberadaan pedagang dan aksi balap liar yang kerap memanfaatkan jalur lambat di kawasan exit tol.

“Sebelumnya kami telah menggelar rapat bersama seluruh unsur terkait dan sepakat untuk melakukan penertiban sore ini. Semua unsur dari TNI, Polri, Satpol P3KP, Denpom, Dishub, Dindagkop-UKM, perangkat kelurahan, dan perangkat kecamatan ikut dilibatkan,” ungkapnya.

Meskipun sempat diguyur hujan deras, Joko memastikan operasi tetap berjalan. Ia ingin menegaskan bahwa pemkot Pekalongan serius menangani masalah ini.

“Penertiban akan berlanjut, terutama setelah peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus, dengan Satpol P3KP sebagai koordinator. Target kita kawasan exit tol steril dari pedagang dan balap liar, khususnya di jalur lambat,” tegasnya.

Ia menambahkan, aktivitas berdagang menjadi salah satu pemicu kerumunan yang kemudian memancing aksi balap liar.

“Kalau tidak ada pedagang, tidak ada balap liar, karena mereka biasanya berhenti untuk jajan di PK5 ini. Kami berharap, semua pihak memahami bahwa aturan sudah jelas, tidak boleh ada aktivitas perdagangan maupun balap liar di jalur lambat atau jalur cepat exit tol,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Satpol P3KP Kota Pekalongan, Amaryadi, menegaskan bahwa, operasi ini mengerahkan kekuatan penuh dari Satpol P3KP, Kodim 0710/Pekalongan, Denpom, Dishub, Dindagkop-UKM, serta perangkat kelurahan dan kecamatan.

“Aktivitas ini jelas dilarang karena sangat membahayakan pengguna jalan. Kami hadir untuk memberi rasa aman dan nyaman,” ujarnya.

Amaryadi menjelaskan, pihaknya sebelumnya sudah melakukan edukasi, pemasangan barikade larangan berjualan, hingga menempel stiker larangan di warung-warung.

“Ada pedagang yang patuh dan membongkar lapaknya sendiri, tapi ada juga yang mengabaikan. Sore ini kami menertibkan beberapa songkro atau gerobak yang ditinggalkan di lokasi, dan kami amankan ke Mako Satpol P3KP,” jelasnya.

Dari hasil pantauan operasi pada pukul 16.00–18.30 WIB, tidak ditemukan aktivitas perdagangan maupun balap liar. Kondisi ini diyakini dipengaruhi hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut.

“Kami harap kondisi kondusif ini bisa dipertahankan. Tapi jika masih ada yang melanggar, kami akan intensifkan patroli gabungan,” tegasnya.

Bagi pedagang yang ingin mengambil kembali gerobaknya, wajib membuat surat pernyataan bermaterai tidak akan mengulangi perbuatannya. Surat tersebut harus diketahui perangkat kelurahan, perangkat kecamatan, dan Dindagkop-UKM sebagai pembina PK5.

“Dengan adanya operasi gabungan ini, Pemkot Pekalongan, kami ingin menciptakan kawasan exit tol yang tertib, aman, dan bebas dari aktivitas ilegal demi keselamatan dan kenyamanan bersama,” tukasnya. (em-aha)

Larangan ini sesuai dengan kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum.

“Adanya pemasangan papan imbauan ini untuk mengedukasi masyarakat dan pedagang kaki lima, supaya mematuhi aturan agar tidak berjualan di lokasi yang tak boleh digunakan untuk jualan,” terang Sekretaris Satpol-P3KP Kota Pekalongan, Amaryadi, Senin, 22 Juli 2022.

Amaryadi berharap dengan adanya papan edukasi ini para pedagang kaki lima semakin tertib, sehingga Alun-alun Kota Pekalongan semakin tertata dan nyaman untuk para pengunjung.

Sementara itu, Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat Satpol P3KP Kota Pekalongan, Sugeng Haryadi menjelaskan, pemasangan papan peringatan sudah dilakukan sejak lama sesuai regulasi.

Bahwa kawasan Alun-alun Kota Pekalongan ini harus steril sesuai Perwal 29 dan diubah menjadi Perwal nomor 35 tahun 2022.

“Awalnya diperbolehkan, namun setelah renovasi sisi kanan harus steril. Karena kondisi Pasar Sugihwaras yang sepi, banyak keluhan pedagang dan kehabisan modal. 2 tahun ini, tiap jelang lebaran mulai puasa oleh Wali Kota Pekalongan diperbolehkan mremo di alun-alun,” bebernya.

Karena relokasi tidak semua pedagang tertampung, ada yang jualan di trotoar ex pendopo dan di depan Masjid Jami’ jadi Satpol melakukan penjagaan untuk menjaga situasi tribuntramas.

“Para pedagang telah beberapa kali audiensi dengan Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan DPRD agar diberi kesempatan bisa berdagang di alun-alun, tetapi tidak diizinkan,” terangnya.

Intinya, lanjut dia, untuk pemasangan papan peringatan belum untuk menghalau berjualan tetapi agar pedagang tak meninggalkan lapak di pedestrian alun-alun dan menjaga kebersihannya. (em-aha)

JAKARTA, Eranasional.com – Pemprov DKI Jakarta menetapkan kawasan sepanjang Jalan Sudirman-MH Thamrin sebagai zona merah pedagang saat momen Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) alias Car Free Day (CFD). Kawasan tersebut wajib steril dari para pedagang di jam yang telah ditentukan.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menetapkan zona merah pedagang pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB di sepanjang Jl Sudirman-Thamrin,” demikian informasi yang dipublikan Pemprov DKI Jakarta melalui akun Instagram @dkijakarta dikutip, Minggu (12/2/2023).

Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil rapat evaluasi mingguan HBKB Sudirman-Thamrin yang dipimpin Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan dihadiri oleh seluruh Tim Kerja HBKB, yaitu Satpol PP DKI Jakarta, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Aturan ini mulai berlaku sejak Minggu (12/2/2023) mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB.

“Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa terhitung mulai hari Minggu, 12 Februari 2023 sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin akan ditetapkan sebagai Zona Merah secara keseluruhan tanpa ada lagi zona kuning,” jelas Pemprov DKI lagi.

Hal tersebut, kata Pemprov DKI Jakarta, bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat selama berkegiatan CFD. Pemprov DKI mengimbau agar pedagang segera mengosongkan area yang masuk ke dalam zona merah.

“Bagi para pedagang yang sebelumnya menempati kawasan tersebut wajib mengosongkan area yang dan melakukan aktivitas berdagang pada zona hijau yang ditetapkan,” tegas Pemprov DKI.

KEDIRI, Eranasional.com – Ratusan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Monumen Simpang Lima Gumul (SLG) terlibat saling dorong dengan polisi saat unjuk rasa di depan Kantor Pemkab Kediri, Selasa (24/1/2023).

Beberapa kali massa PKL berniat menerobos masuk untuk menemui pejabat Pemkab Kediri dan anggota dewan yang membahas tuntutan para pedagang, setelah ditunggu lama tidak ada jawaban, pedagang selanjutnya berniat masuk.

Namun petugas kepolisian bersama anggota Satpol PP melarang sehingga terlibat saling dorong di pagar pintu masuk.

Setelah mencoba beberapa kali gagal, Khoirul Anam yang menjadi Korlap aksi demo meminta para pejabat segera memberikan jawaban tuntutan pedagang. “Kalau tidak segera keluar kami akan dobrak masuk,” teriaknya.

Sebelumnya massa juga membakar sebuah rombong PKL berikut ban bekas di tengah jalan depan Kantor Pemkab, jalan depan Kantor Pemkab Kediri juga ditutup dari akses lalu lintas.

Massa juga menggelar poster dan berorasi menolak rencana penataan PKL di kawasan Monumen Simpang Lima Gumul.

Aksi protes para pedagang dilakukan menyusul Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Dr Mohamad Solikin MAP.

Menyusul kebijakan itu selanjutnya dipasang pagar pembatas masuk akses kawasan Lapangan SLG.

Pemasangan pagar besi inilah mengakibatkan pedagang yang berjualan di area dalam jualannya menjadi sepi karena sepeda motor dan mobil dilarang masuk. Para pedagang terdampak inilah yang akhirnya menggelar unjuk rasa ke Kantor Pemkab Kediri.

Tuntutan lainnya mendesak Pemkab Kediri mengusut tuntas kejelasan tanah kawasan SLG dan meminta DPRD Kabupaten Kediri membentuk Pansus Kejelasan tanah SLG.

Penutupan jalan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Dr Mohamad Solikin MAP menyusul pengaduan masyarakat berkaitan dengan penataan parkir di kawasan SLG.

Larangan akses masuk sepeda motor dan mobil setiap hari Jumat – Sabtu pukul 16.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB, sedangkan hari Minggu pukul 6.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB.

Aktivitas PKL tetap seperti biasanya dan untuk kelancaran PKL harus masuk lokasi berjualan 30 menit sebelum dilakukan penutupan.

Lutfi Mahmudiono, anggota DPRD Kabupaten Kediri seusai mengikuti pertemuan mediasi menjelaskan, hasil pertemuan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten ditunda pelaksanaannya.

Selanjutnya Pemkab Kediri bakal mengundang para organisasi PKL yang ada di kawasan Monumen SLG untuk bermusyawarah guna mencari solusi menata PKL di kawasan Monumen SLG.

“Intinya semua masyarakat tetap bisa berjualan dan omsetnya juga naik serta masyarakat yang berkunjung ke SLG juga tetap nyaman,” jelasnya.