Setelah tanggal tersebut, pasar darurat resmi ditutup dan tidak ada lagi aktivitas perdagangan di lokasi tersebut.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid menjelaskan, keputusan ini diambil setelah dilakukan serangkaian persiapan teknis, termasuk sosialisasi langsung kepada pedagang dan penerbitan surat resmi.

“Sebetulnya awal September pasar sudah bisa dipakai. Namun karena ada kejadian luar biasa di Pemkot dan DPRD, persiapan sempat tertunda. Harapan kita, walaupun ada kendala kanan kiri, semuanya bisa lancar sesuai target,” ujarnya, Selasa (16/9/2025).

Meski penggunaan pasar baru sudah ditetapkan, Wali Kota Aaf mengungkapkan bahwa peresmian secara resmi masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat.

“Target peresmian menunggu konfirmasi dari kementerian. Bisa saja diwakilkan jika jadwal belum memungkinkan, tapi harapan kami Kementerian PU dan Perdagangan dapat hadir langsung,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop-UKM), Supriono menambahkan, tertundanya jadwal operasional Pasar Banjarsari terjadi karena pembangunan jembatan penghubung antar-gedung belum selesai pada Agustus lalu.

“Awalnya direncanakan bersamaan dengan Hari Kemerdekaan, tetapi saat kunjungan Kementerian PU di awal Agustus, disimpulkan bahwa pasar belum bisa dipakai. Paling cepat baru awal September. Saat ini semua infrastruktur sudah siap, hanya tinggal jembatan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa sebagian besar pedagang non pangan sudah tidak berjualan di pasar darurat. Hanya pedagang kebutuhan harian yang masih beraktivitas.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Pemerintah memastikan, setelah 25 September, pasar darurat akan dihentikan seluruh fasilitasnya seperti listrik dan sarana pendukung lainnya, dan bangunan darurat milik BPBD akan dilepas melalui mekanisme lelang sebelum dibongkar total.

“Hal ini harus dipahami pedagang. Peresmian hanya seremonial, yang terpenting pasar sudah digunakan. Berdasarkan keputusan rapat, 25 September adalah batas terakhir. Mulai 26 September, pasar darurat tidak ada lagi,” tegasnya.

Pemkot berharap pemindahan pedagang dapat berjalan lancar sehingga Pasar Banjarsari benar-benar menjadi pusat perdagangan yang lebih tertata, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. (em-aha)

Pengundian ini dijadwalkan berlangsung selama empat hari ke depan, hingga Kamis (24/07), dengan target menyelesaikan 2.725 pedagang dari total 2.845 yang terdaftar.

Kepala Dindagkop-UKM Kota Pekalongan, Supriono menyampaikan bahwa sebanyak 120 pedagang belum dapat mengikuti proses pengundian karena masih memiliki tunggakan retribusi.

“Mereka yang hadir hari ini adalah pedagang yang sudah melunasi kewajiban retribusi. Dari total 2.845 pedagang, ada 120 yang belum kita undang karena belum melunasi tunggakan,” bebernya.

Menurutnya, untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan, proses pengundian dibagi menjadi tiga sesi yakni pukul 08.00–09.30 WIB, 10.00–11.30 WIB, dan 13.00–14.30 WIB. Setiap hari ditargetkan dapat menyelesaikan pengundian bagi sekitar 700 pedagang.

Alur pengundian lapak, dimulai dari pengecekan kesesuaian undangan dengan jadwal, dan bagi yang hadir di luar jadwal, pedagang diminta untuk bisa hadir sesuai dengan undangan.

Namun, jika selama 4 hari pedagang tidak bisa datang maka akan diarahkan untuk hadir pada sesi tambahan yang dijadwalkan pada 28 Juli 2025.

“Setiap pedagang membawa undangan, jika tidak sesuai jadwal maka harus pulang. Setelah dinyatakan sesuai, proses dilanjutkan dengan pengecekan identitas. Jika diwakilkan, maka harus dibuktikan bahwa benar utusan dari pemilik lapak,” ujarnya.

Setelah proses verifikasi, pedagang akan melakukan registrasi dan langsung mengikuti pengundian sesuai dengan kategori lapak yaitu toko, kios, atau los.

Kemudian mendapatkan undian, akan dicetak dan mereka bisa langsung mencocokkan hasil undian pada denah yang sudah disediakan.

Supriono menuturkan demi menciptakan kenyamanan dan efisiensi, penataan dilakukan secara lebih detil.

Seperti, pedagang yang dulunya bersebelahan dan memiliki hubungan kekerabatan akan kembali diletakkan berdekatan. Hal ini mempermudah mereka dalam menjaga lapak secara bergantian.

“Dengan sistem ini, pedagang bisa saling membantu, apalagi bagi yang bersaudara. Kami desain supaya lebih efisien dan sesuai kebutuhan mereka,” imbuhnya.

Pada H+8 setelah pengundian, pedagang dapat mengambil kunci lapak sesuai lokasi yang diperoleh.

Usai mendapatkan kunci, pedagang diperbolehkan langsung membuka lapak atau menunggu hingga batas waktu yang ditentukan, yakni saat pasar darurat resmi ditutup. Jadwal penutupan pasar darurat sendiri masih dalam proses finalisasi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa hanya pedagang lama yang diakomodasi dalam pasar baru karena keterbatasan ruangan dan perluasan akses jalan untuk keselamatan.

“Area pasar kini menyempit untuk mengutamakan keselamatan, jadi tidak memungkinkan menerima pedagang baru. Prinsipnya satu NIK satu lapak,” sambungnya.

Terkait tunggakan retribusi yang sebelumnya mencapai Rp1,6 miliar, ia menyebutkan sudah berhasil menagih Rp1,3 miliar. Sisa tunggakan berasal dari sekitar 120 pedagang yang belum melunasi, akan tetapi saat ini sebagian telah mulai melakukan pembayaran.

“Rata-rata tunggakan per pedagang berkisar di angka jutaan rupiah. Mereka menunggak karena kondisi pasar lama tidak kondusif dan sepi. Dulu mereka diminta membeli lapak, sekarang hanya membayar retribusi,” pungkasnya.

Dengan pengundian ini, diharapkan seluruh pedagang bisa segera kembali beraktivitas di Pasar Banjarsari yang baru dengan sistem yang lebih tertib, aman, dan nyaman. (em-aha)

Sutono (67), seorang pemulung sampah asal Degayu yang ditemui eranasional di TPA Degayu, Sabtu pagi, 22 Maret 2025 mengaku sangat terkejut dengan adanya penutupan TPA secara mendadak yang dilakukan oleh KLHK.

“Tidak ada kabar, tiba-tiba TPA ini langsung ditutup. Kami jadi susah semuanya, tidak ada penghasilan. Mau kerja apa juga bingung, karena kami hanya mengandalkan pekerjaan ini,” kata Sutono yang mengaku sudah bekerja sebagai pemulung selama 30 tahun.

Menurut Sutono, ada sekitar 100 pemulung yang bekerja di TPA Degayu. Dimana, penghasilan yang didapatkan setiap harinya berkisar Rp 50 ribu hingga Rp 70 ribu. Namun, dengan ditutupnya TPA ini maka tidak ada aktivitas yang bisa dilakukan olehnya maupun rekan-rekannya.

“Kami berharap, TPA ini segera dibuka kembali atau dicarikan solusi untuk kami. Karena kami butuh biaya hidup sehari-hari untuk keluarga kami, baik untuk makan, bayar hutang maupun lainnya. Apalagi, sebentar lagi lebaran,” tuturnya.

Triyono (59), seorang penjual obat di Jalan Hayam Wuruk mengaku prihatin adanya penumpukan sampah di berbagai tepi jalan, salah satunya sampah yang ada di depan toko miliknya. Ia mengaku, sudah tiga hari ini sampah yang ada didepan tokonya belum diangkut sama petugas.

“Meski TPA Degayu ditutup, kami minta tolong kepada dinas terkait yang ada di Kota Pekalongan untuk segera mengangkut sampah-sampah yang ada di tepi jalan. Karena ini sangat mengganggu, baik untuk kami maupun pelanggan atau pembeli,” katanya.

Penyegelan TPA Degayu ini juga memantik anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah X, Rizal Bawazier untuk ikut bersuara. Selaku wakil rakyat, ia mengaku ikut bertanggung jawab untuk menjaga kenyamanan masyarakat Kota Pekalongan.

“Saya minta menteri lingkungan hidup, stop untuk melakukan penyegelan TPA Degayu. Biarkan Pemkot Pekalongan dan warganya mencari solusi terbaik terlebih dahulu. Baik dengan TPS 3R atau solusi lainnya,” tegas Rizal.

Menurut Rizal, ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan penyegelan apalagi menjelang lebaran. Tak hanya Pemerintah Kota Pekalongan, hal ini juga merupakan tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup.

“Selain Pemkot Pekalongan dan warganya. Saya harap, jajaran Kementerian Lingkungan Hidup juga dapat mencarikan solusinya. Bukan dengan cara seperti ini,” pungkas Rizal melalui sambungan telepon. (em-aha)

Hal itu, ia katakan saat membuka kegiatan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal yang bertempat di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Rabu, 5 Maret 2025. Ia menilai, itu terjadi lantaran upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan dan Bea Cukai.

Diantaranya, menggencarkan sosialisasi, memberikan pemahaman terkait sanksi hukum dan dampak ekonomi dari peredaran rokok ilegal kepada para pedagang serta melakukan razia di beberapa warung maupun toko.

“Alhamdulillah, sekarang sudah sangat minim sekali ditemukan para pedagang yang menjual rokok ilegal di warung, toko, ataupun pasar yang ada di Kota Pekalongan. Mereka kini lebih waspada dan cenderung memilih produk legal,” ujar Aaf, sapaan akrab Wali Kota Pekalongan.

Menurutnya, meski jumlahnya sudah minim ditemukan, namun upaya sosialisasi terus digalakkan seiring peredaran rokok ilegal di pasaran semakin meningkat. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi Kota Pekalongan.

“Maka dari itu, kita jaga bersama-sama agar jangan sampai ada pabrik rokok ilegal. Lebih baik tidak merokok, tapi jika memang sudah merokok tapi wajib menggunakan rokok yang resmi (legal),” katanya.

Bahkan, pihaknya juga sudah menyosialisasikan kepada para pelajar dan mendorong tiap sekolah supaya ada Duta Anti Rokok Ilegal untuk membentengi mereka agar tidak memakai rokok ilegal. Namun, alangkah baiknya untuk tidak merokok.

Salah seorang pedagang, M. Hidayat (50) mengaku, bahwa ia dulu sering mendapatkan tawaran rokok ilegal dari distributor maupun sales rokok ilegal dengan iming-iming harga yang jauh lebih murah dibandingkan rokok legal di pasaran. Namun, kini ia menolak dengan tegas.

“Pernah didatangi sales rokok dengan merk yang tidak jelas dan tanpa dilekati pita cukai. Tapi, setelah ada himbauan dan razia yang dilakukan oleh Satpol P3KP serta bea cukai. Terus teman saya ada yang kena razia dan didenda, akhirnya ketika sales itu datang lagi saya tolak,” katanya.

Menurut Hidayat, ia lebih baik tidak menjual daripada mendapatkan resiko yang lebih besar berupa sanksi atau merugikan negara.

Usai mendapatkan sosialisasi secara terus-menerus, saat ini ia sudah memahami betul ciri-ciri dan bahaya menjual rokok ilegal. Dirinya sudah semakin sadar bahwa menjual rokok ilegal hanya menguntungkan pihak tertentu dan merugikan negara

“Harga rokok ilegal yang ditawarkan saat itu jauh lebih murah, per bungkus biasanya perbedaan harganya Rp7.000 sampai dengan Rp8.000 per bungkus. Kemudian, rokok ilegal biasanya tidak dilekati pita cukai, bisa juga ada pita tapi pita cukainya palsu atau bekas,” tuturnya. (em-aha)

PEKALONGAN, Eranasional.com – Usai terbakar pada tahun 2018, para pedagang Pasar Banjarsari menempati kios darurat di Jalan Patiunus dengan berbagai macam permasalahan yang mereka hadapi.

Kini, kabar baik terkait tindak lanjut pembangunan Pasar Banjarsari Kota Pekalongan menemui titik terang. Pasalnya, anggaran Rp 163 miliar telah disetujui Kementerian PUPR untuk membangun kembali Pasar Banjarsari.

“Pembahasan terakhir antara Pemkot Pekalongan dengan Kementerian PUPR pada 16-18 Februari 2023 kemarin, telah disetujui anggaran pembangunan Pasar Banjarsari sebesar Rp 163 miliar,” terang Budiyanto, Kepala Dindagkop UKM Kota Pekalongan, Selasa (22/2/2023).

“Kemudian setelah ada hasil pemenang lelang, maka pekerjaan fisik pembangunan Pasar Banjarsari akan segera dimulai,” lanjutnya.

Budiyanto menyebutkan, Pasar Banjarsari ini akan dibangun secara multiyears berkonsep bangunan pasar tradisional dengan tiga lantai. Dimana, di lantai 1 diperuntukkan untuk kios pedagang sayuran, lantai 2 untuk pedagang konveksi dan lantai 3 untuk pujasera serta perkantoran.

“Bangunan ini terdiri dari 790 unit kios, 2.255 unit los, dan 128 unit toko dengan jumlah pedagang yang ditampung sekitar 3170 pedagang. Sementara, untuk luas bangunan di dalam pasar terdiri dari toko 3 m x4 m

Kios 2 m x 2,75 m dan los 1,25 m × 2 m. Untuk para pedagang sudah kami lakukan pendataan dan InshaAllah bisa tertampung semua,” paparnya.

Syafa’ah (60), salah satu pedagang pakaian eks Pasar Banjarsari yang sementara ini menempati pasar darurat Patiunus menyambut baik rencana tersebut.

“Tentu kami mewakili para pedagang sangat senang sekali. Karena selama 5 tahun kami menempati kios darurat ini, kondisinya saat hujan sering banjir dan aksesnya pun becek. Untuk meletakkan barang-barang dagangan juga sangat sulit karena terbatas tempatnya,” tutur Syafa’ah.

Ia menambahkan, bahwa para pedagang eks Pasar Banjarsari juga sudah dilakukan pendataan oleh pihak Dindagkop-UKM, dimana sesuai ketentuannya satu kios harus atas nama satu pemilik nama kios. Jika memiliki lebih satu kios, maka harus diatasnamakan anak/suami/ahli warisnya.

“Pendataan sudah dilakukan oleh Dindagkop-UKM. Namun, ketentuannya saat ini satu toko harus satu atas nama pemiliknya. Jadi, kalau saya memiliki 3 toko, maka harus diatasnamakan saya, suami, dan anak saya. Tetapi tidak menjadi masalah bagi saya,” imbuhnya.

Ia berharap, pembangunan kembali Pasar Banjarsari ini bisa segera terealisasi dengan zona yang bagus dan dipenuhi hak-hak pedagang dengan baik. Ia mengaku, sebelum terjadi kebakaran, Syafa’ah memiliki 3 kios di Pasar Banjarsari yang berada di lantai 1 kompleks paling depan.

Pekalongan – Kodim 0710/Pekalongan kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng kepada 12.000 warga setempat di Aula Makodim, Rabu (18/5/2022). Kali ini BLT yang disalurkan berupa uang tunai Rp300 ribu untuk bantuan minyak goreng.

Sebelumnya, Kodim 0710/Pekalongan juga membagikan BLT sebesar Rp600 ribu untuk pedagang kaki lima, warung dan nelayan.

Dandim 0710/Pekalongan, Letkol Czi Hamonangan Lumban Toruan mengatakan, penyaluran program BLT minyak goreng ini sebagai bentuk tindak lanjut dari program Presiden RI dan akan dilakukan secara bertahap selama 6 hari di masing-masing Koramil di Wilayah Kota Pekalongan.

“Total warga yang menerima BLT ini ada 12.000 orang yang kami bagikan secara bertahap selama 6 hari. Adapaun kriteria warga yang menerima bantuan ini adalah para pedagang kaki lima dan warga kurang mampu” ungkap Dandim.

Ia menambahkan, pemberian BLT minyak goreng adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat. Bantuan ini sebenarnya akan disalurkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, namun baru kali ini direalisasikan oleh pemerintah pusat.

“Saya berharap dengan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ini bisa membantu dan meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga minyak goreng  yang sempat terjadi,” tuturnya.

Ia menyebut, BLT minyak goreng ini tidak gampang. Pasalnya, tidak semua masyarakat dapat karena sudah ada sistem yang mengaturnya. Bahkan terlebih dahulu dilakukan pendataan.

Untuk ketertiban serta menghindari kerumunan dalam pelaksanaan pembagian BLT ini, pembagian dilaksanakan secara terpisah di masing-masing Koramil wilayah Kota Pekalongan, dengan tiap harinya melayani 500 warga penerima BLT.

Para penerima BLT juga diwajibkan vaksin baik 1,2, ataupun booster. (*)

Pekalongan – Ratusan pedagang dan warga menyerbu operasi pasar minyak goreng yang digelar oleh Dinas Perdagangan, Koperasi (Dindagkop) dan UKM Kota Pekalongan di Pasar Sorogenen, Selasa (22/2/2022) pagi.

Mereka tampak antusias dan rela mengantre untuk mendapatkan minyak goreng. Salah satunya Dewi (47), emak-emak asal Kelurahan Panjang Wetan.

“Ikut antre dari jam 08.30 WIB. Alhamdulillah sangat membantu, susah cari minyak goreng karena langka. Harga biasanya sampai Rp19 ribu, ini cuman Rp13.500,” katanya.

Hal yang sama diutarakan oleh Atifa (45), warga Poncol yang mengaku ikut menaikkan harga gorengannya karena susah untuk mendapatkan minyak goreng.

“Sangat membantu, karena harga minyak curah masih tinggi dan langka. Harapannya supaya Pemerintah bisa menekan harga dan menjamin stok minyak, apalagi sebentar lagi puasa. Ini aja kita sudah ikut menaikkan harga gorengan mas,” kata Atifa yang sehari-hari  berjualan makanan.

Kepala Dindagkop UKM Kota Pekalongan, Budiyanto mengatakan ada 4.000 kupon yang sudah disediakan.

“Hari ini ada 2.000 kupon untuk Pasar Sorogenen dan 2.000 lagi Pasar Kraton. Nanti hari kamis juga ada lagi 4.000 kupon untuk Pasar Grogolan dan Kuripan. Dari bulog juga ada 1.000, nanti berupa beras dan produk lainnya,” terang Budi.

Adapun mekanismenya menurut dia sangat sederhana, masyarakat yang hadir dikasih kupon dan harus mencelupkan jarinya ditinta supaya tidak ada yang membeli berulang kali.

“Tiap kupon kita batasi maksimal 2 liter,” pungkasnya. (em-aha)