Pernyataan itu disampaikan Menkeu Purbaya saat diwawancarai oleh wartawan usai Rapat dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

“Operasi itu bisa menjadi terapi kejut (shock therapy) bagi jajaran anak buahnya untuk memperbaiki kinerja. OTT) Ini juga mungkin merupakan shock terapi bagi pegawai kami,” ujar Menkeu Purbaya.

Ia juga memastikan akan memberikan pendampingan secara hukum. Namun, ia tidak akan melakukan intervensi.

“Saya tidak akan melakukan intervensi hukum, dalam pengertian saya misalnya datang ke Presiden, meminta KPK untuk menghentikan kasus atau kejaksaan untuk menghentikan kasus seperti di masa lalu,” ujar dia.

Menkeu Purbaya juga menegaskan apabila terbukti bersalah, ia tidak mempermasalahkan jika anak buahnya dihukum sesuai peraturan yang berlaku.

“Saya akan membantu, tapi saya akan membiarkan proses hukum berjalan seadil-adilnya,” tegas dia.

KPK hari ini melakukan OTT terhadap pegawai Kantor Pratama Pajak (KPP) Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Operasi tersebut terkait restitusi pajak.

Pada saat yang sama, lembaga antirasuah itu juga melakukan OTT di Jakarta menyasar pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Benar sekali, kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi mengenai OTT di Ditjen Bea dan Cukai.

Namun, Fitroh belum bisa memberikan informasi banyak mengenai operasi senyap di Jakarta tersebut.

Di tempat terpisah, Kasubdit Humas dan Penyuluhan DJBC Budi Prasetyo mengkonfirmasi operasi tersebut.

“Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan oleh Tim KPK terhadap pejabat BC (Bea Cukai),” ujar Budi kepada Eranasional di Jakarta, Rabu (4/2).

Budi menyatakan instansinya berkomitmen untuk menyatakan kooperatif dan menghormati proses yang sedang berlangsung.

“Kami masih mengikuti perkembangan lebih lanjut,” tandas dia.

Diketahui pelantikan tersebut setelah kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat tiga pegawai KPP Madya Jakarta Utara.

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa Pelantikan tersebut bukan sekedar formalitas, melainkan momentum untuk menegaskan ulang bahwa Kementerian Keuangan sedang dipercaya negara.

Ia menyampaikan bahwa kepada para pejabat yang dilantik, mereka tidak sekadar menggantikan jabatan atau kursi, melainkan mengambil alih kepercayaan seluruh pegawai pajak agar terus bekerja menjaga marwah Kemenkeu.

Pejabat yang dilantik diharapkan dapat menjalankan tugas dengan profesional dan menjaga integritas institusi.

“Saya, Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan,” kata Purbaya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Gambir, Kamis (22/1).

Pejabat yang dilantik antara lain:

1. Untung Supardi sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Utara,

2. Gorga Parlaungan sebagai Kepala KPP Madya Jakarta Utara,

3. Hadi Suprayitno sebagai Kepala Seksi Pengawasan III KPP Madya Jakarta Utara,

4. Andika Arisandi sebagai Pejabat Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda KPP Madya Jakarta Utara.

Purbaya menegaskan satu oknum yang menyimpang dapat merusak kepercayaan masyarakat dan kerja ribuan pegawai lainnya. Ia menekankan sanksi tegas akan diberikan kepada pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan.

“Mulai dari mutasi ke wilayah terpencil, sampai penguatan sesuai tingkat jabatannya. Ini bukan karena saya emosi atau mau gaya-gaya, tetapi karena negara tidak boleh kalah oleh penyimpangan,” ujarnya.

Purbaya juga menekankan pentingnya pengawasan bawahan terhadap bawahan, menyusul OTT yang menjerat tiga pegawai KPP Madya Jakarta Utara pada 9 Januari 2026. Total lima orang menjadi tersangka dalam kasus suap pengurangan nilai pajak tersebut.

“Mereka di bawah tidak bekerja sendirian, mereka memuji atasannya. Atasannya harus mengawasi betul kerja bawahannya. Jangan sampai terlibat, tapi juga jangan sampai dikibulin kalau bawahannya main-main, atasannya nggak tahu,” kata Purbaya.

“Jadi saya ingin kita mengambil langkah strategi sampai ke tingkat Kakanwil kita mutasikan. Ini juga peringatan untuk pegawai pajak yang lain. Jadi semuanya harus mengawasi dengan lebih teliti tindakan di bawahnya,” tambahnya.

Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan bahwa pengisian jabatan ini dilakukan untuk memastikan fungsi strategis DJP tetap berjalan efektif, khususnya dalam menjaga kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak, memperkuat pengendalian internal, serta mendorong konsistensi pelaksanaan SOP dan reformasi perpajakan yang berkelanjutan.

DJP berkomitmen untuk terus memperkuat budaya integritas dan akuntabilitas di seluruh lini organisasi, sekaligus memastikan layanan perpajakan tetap adaptif, transparan, dan berkeadilan.

Diketahui penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi Tax Amnesty pada periode 2016-2020.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari instansi yang terkait.

“Kami akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut apabila sudah tersedia informasi resmi yang dapat disampaikan kepada publik,” ujar Rosmauli saat dikonfirmasi Eranasional di Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Rosmauli mengatakan Direktorat Jenderal Pajak menghormati sepenuhnya proses hukum yang berjalan secara independen.

“Dan kami percaya bahwa penegakan hukum merupakan bagian penting dalam menjaga integritas insitusi DJP,” tandas Rosmauli.

Alasan majelis hakim menunda karena belum merampungkan berkas putusan untuk Rafael.

“Kami sudah bekerja dengan maksimal sampai detik, dan ternyata belum bisa rampung, tidak bisa kami rampungkan semuanya,” kata Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 4 Januari 2024.

Suparman menyatakan Majelis Hakim telah berupaya mengejar menyelesaikan pemberkasan, namun hingga sore ini tak dapat diselesaikan.

Adapun yang menjadi penyebab butuhnya waktu lebih untuk menyelesaikan pemberkasan, karena kasus korupsi Rafael Alun cukup luas.

Dia mengatakan sidang vonis Rafael Alun Trisambodo akan kembali digelar pada hari Senin, 8 Januari pekan depan.

“Daripada kita menunggu sampai sore, dengan terpaksa kami tunda untuk pembacaan putusan sampai hari Senin tanggal 8 Januari. Kami masih butuh waktu,” ujarnya.

Untuk diketahui, Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman 14 tahun penjara, karena diyakini jaksa terbukti bersalah menerima gratifikasi sebesar Rp16,4 miliar dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam kasus ini jaksa menuntut Rafael Alun membayar denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti Rp18,9 miliar.

Jaksa menilai Rafael Alun menerima gratifikasi bersama istrinya Ernie Meike Torondek yang berstatus sebagai saksi.

Gratifikasi itu diterimanya dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan pajak yang didirikannya.

Selain itu jaksa juga menyebut ada penerimaan lain yang terungkap di persidangan. (*)

“Hari Kamis tanggal 4 dijadwalkan pembacaan putusan ya,” kata Hakim Ketua Suparman Nyompa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Selasa, 2 Januari 2024.

Sidang putusan itu dilakukan setelah tim kuasa hukum Rafael Alun membacakan duplik atau pembelaan dalam persidangan hari ini.

“Sidang akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024,” ujar Hakim Ketua Suparman.

Rafael Alun dituntut 14 tahun penjara

Sebelumnya jaksa menuntut Rafael Alun Trisambodo 14 tahun. Jaksa menyebut Rafael terbukti secara meyakinkan bersalah menerima gratifikasi dan melakukan TPPU.

“Menuntut, agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara, memutuskan, menyatakan, Terdakwa Rafael Alun Trisambodo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Senin, 11 Desember 2023.

Berdasarkan itu, jakss menuntut Rafael Alun divonis 14 tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Rafael dituntut membayar uang pengganti Rp18,9 miliar atau harta bendanya disita dan dilelang, dan jika tidak mencukupi akan diganti 3 tahun kurungan.

Bentuk Gratifikasi dan TPPU

Dalam analisa yuridis, pada dakwaan pertama, jaksa menyebut Rafael Alun bersama istrinya, Ernie Meike Torondek, menerima gratifikasi senilai Rp16,4 miliar.

Gratifikasi itu disebut diterima Rafael Alun dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan pajak yang didirikannya.

Selain itu, jaksa menyebut ada penerimaan lain yang terungkap di persidangan.

Jadi, total gratifikasi yang diterima Rafael Alun dan istri sejumlah Rp18,9 miliar.

Istri Rafael Alun, Ernie Meike, hingga sarat ini masih berstatus sebagai saksi.

Jaksa lalu mengungkapkan, dari hasil menerima gratifikasi, Rafael Alun membeli berbagai aset dengan total nilainya Rp66,6 miliar, 2.098.365 Dolar Singapura, dan 937.900 Dolar Amerika.

Pada analisis yuridis untuk dakwaan kedua soal TPPU, jaksa meyakini Rafael Alun melakukan pembelian berupa tanah, bangunan, dan mobil yang keseluruhannya bernilai Rp31,6 miliar, serta menempatkan harta di rekening perusahaan sejumlah Rp5,4 miliar.

Dan, pada analisis yuridis untuk dakwaan ketiga yang masih soal TPPU, jaksa meyakini Rafael Alun menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta senilai Rp23,9 miliar dengan aset atas nama orang lain, menempatkan harta berupa uang SGD 2.098.365 Dolar Singapura, 937.900 Dolar Amerika, dan 9.800 euro ke dalam safe deposit box (SDB) dan uang Rp5,6 miliar ke rekening atas nama orang lain.

Jadi total TPPU yang diyakini oleh jaksa terjadi berjumlah lebih dari Rp105 miliar.

Jaksa meyakini Rafael telah melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 ayat 1a dan c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Istri Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek, diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat suaminya itu, Selasa (4/7).

“Hari ini pemeriksaan TPK Gratifikasi dan TPPU terkait pemeriksaan perpajakan pada Dirjen Pajak Kekenterian Keuangan RI untuk tersangka RAT (Rafael Alun Trisambodo),” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Selasa (4/7/2023).

Di hari yang sama, penyidik KPK juga memeriksa sejumlah saksi lainnya yang semuanya berprofesi sebagai wiraswasta yaitu Anak Agung Ngurah Mahendra, Happy Hermawati, Shielfy, dan Aluia Bismar.

Usai diperiksa penyidik, Ernie Meike Torondek yang mengenakan pakaian berwarna putih langsung meninggalkan Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Dia diperiksa dari pukul 10.08 WIB sampai dengan 12.05 WIB. Ernie tidak memberikan keterangan sedikit pun.

Ernie Meike pergi meninggalkan Gedung KPK dengan menumpang mobil Toyota Innova warna abu-abu. Dia ditemani seorang perempuan.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka penerima gratifikasi. Dalam perkembangannya, KPK juga menetapkan Rafael sebagai tersangka kasus TPPU.

JAKARTA, Eranasional.com – Masih ingat dengan motor gede (moge) Harley Davidson yang sempat viral digunakan Mario Dandy Satriyo untuk kebut-kebutan di jalan. Kini disita penyidik KPK.

KPK menyita Harley Davidson itu terkait kasus dugaan gratifikasi mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo, yang notabenenya adalah ayahanda Mario Dandy.

Penyidik KPK menyita Harley Davidson milik Mario Dandy Satriyo setelah menggeledah dua rumah Rafael Alun Trisambodo.

“Pada Selasa (6/6) kemarin, KPK telah selesai melakukan penggeledahan terhadap dua rumah saudara tersangka RAT (Rafael Alun Trisambodo) di Komplek P&K Cirendeu, Tangerang Selatan,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (7/6/2023).

Ali menyebutkan, sejumlah bukti ditemukan penyidik KPK hasil penggeledahan rumah Rafael Alun tersebut, di antaranya dokumen perkara korupsi Rafael Alun hingga 1 unit mode Harley Davidson.

Ali menegaskan, Harley Davidson itu merupakan kendaraan yang sering dipakai Mario Dandy Satriyo, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan berat berencana.

“Diduga moge itu sering dipakai anak tersangka,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyidikan terkait kasus gratifikasi dan pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Sejumlah aset milik Rafael disita KPK.

“Tim penyidik KPK terus lakukan penelusuran aset terkait perkara korupsi dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU dengan tersangka RAT (Rafael Alun Trisambodo),” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (31/5/2023).

Ali menjelaskan, aset milik Rafael Alun yang disita KPK tersebar mulai di Yogyakarta hingga Jakarta Barat. Di Solo, tim penyidik menyita mobil mewah milik Rafael.

“Terbaru, tim penyidikan telah lakukan penyitaan dua mobil jenis Toyota Camry dan Land Cruiser di Kota Solo, Jawa Tengah,” ujarnya.

Sedangkan di Yogyakarta, KPK menyita 1 unit sepeda motor gede (moge) Triumph 1200cc milik Rafael Alun. Dan, rumah serta bisnis kontrakan Rafael di daerah Jakarta Barat turut disita.

“Di Jakarta, KPK juga telah lakukan penyitaan rumah di Simprug, rumah kos-kosan di Blok M dan kontrakan di Meruya Jakarta Barat,” terang Ali.

Kini, kata Ali, penyidik KPK tengah menelusuri aliran uang korupsi Rafael Alun. Dia memastikan, setiap aset milik Rafael yang teridentifikasi hasil korupsi akan dilakukan penyitaan.

“KPK masih terus lakukan follow the money dan identifikasi aset terkait perkara ini untuk optimalisasi asset recovery dari hasil korupsi,” pungkas Ali.

KPK mengajak masyarakat turut berperan dengan cara menginformasikan kepada KPK bila memiliki data dan informasi terkait perkara Rafael Alun Trisambodo.

Seperti diketahui, Rafael Alun Trisambodo telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. KPK menyebut Rafael Alun diduga menerima gratifikasi US$90.000 atau senilai Rp1,3 miliar.

KPK kemudian melakukan pengembangan terkait kasus dugaan korupsi Rafael. KPK juga menetapkan Rafael sebagai tersangka kasus TPPU.

JAKARTA, Eranasional.com – Sedikitnya lima orang terseret kasus dugaan kasus gratifikasi mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Lima orang itu dicekal agar tidak bisa berpergian ke luar negeri.

Empat orang di antaranya merupakan keluarga, yakni istri Rafael bernama Ernie Meike Torondek, adik Rafael Alun, Gangsar Sulaksono, dan dua anak Rafael masing-masing bernama Angelina Embun Prasasya dan Christofer Dhyaksa Darma.

Selain itu, Kepala Kantor Madya Pajak Jakarta Timur, Wahono Saputro, yang merupakan rekan bisnis Rafael juga dicekal.

Kasubag Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh menyebutkan kelima orang itu dicegah keluar negeri selama enam bulan ke depan.

“Saat ini semua nama tersebut tercantum dalam sistem daftar pencegahan berlaku 13 April 2023 sampai dengan 13 Oktober 2023,” kata Ahmad Nursaleh, Sabtu (15/4/2023).

Adapun alasan pencegahan lima orang tersebut berpergian ke luar negeri, yakni terkait dengan kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo yang sedang diselidiki KPK.

“KPK telah mengajukan tindakan cegah agar lima orang itu yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses penyidikan perkara Tersangka RAT (Rafael Alun Trisambodo) tidak melakukan perjalanan ke luar negeri,” kata Kabag Pemberitaan Ali Fikri, Jumat (14/4).

Ali pun meminta agar lima orang saksi yang telah dicegah ke luar negeri itu untuk bersikap kooperatif mengikuti proses hukum di KPK.

“Para pihak yang dicegah diharapkan kooperatif hadir dan jujur menyampaikan seluruh hal yang diketahuinya terkait dugaan perbuatan penerimaan gratifikasi dari tersangka RAT,” ucapnya.

Rafael Alun Jadi Tersangka Gratifikasi

Rafael Alun Trisambodo resmi menjadi tersangka kasus gratifikasi. KPK menyebut Rafael Alun diduga menerima gratifikasi US$90.000. KPK mengklaim telah menemukan bukti yang cukup terkait kasus korupsi.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan Rafael menerima gratifikasi dari sejumlah wajib pajak atas pengkondisian atas temuan pemeriksaan perpajakannya.

Selain itu, KPK menyebut Rafael memiliki perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi pembukuan dan perpajakan bernama PT AME. Rafael disebut aktif berperan memberikan rekomendasi kepada wajib pajak terhadap permasalahan pajak yang dialaminya.

“Jadi RAT punya pekerjaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi terkait pembukuan dan perpajakan. Adapun yang menggunakan jasa PT AME adalah para wajib pajak yang diduga memiliki permasalahan pajak, khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan melalui DJP,” kata Ketua KPK Firli, Senin (3/4).

Rafael diduga menerima US$90.000 yang merupakan gratifikasi atas tindakannya.

Adapun US$90.000 tersebut jika dikonversikan ke rupiah dengan kurs Rp15.000 menjadi sekitar Rp1,3 miliar. Saat ini KPK terus menelusuri aliran dana terkait kasus tersebut.

JAKARTA, Eranasional.com – Sebagai seorang pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo (RAT) telah memberikan contoh yang tidak bagus kepada masyarakat. Seharusnya dia taat membayar pajak, bukannya tidak taat seperti yang dia lakukan selama ini.

Tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membongkar cara Rafael Alun menyembunyikan hartanya. Ada tiga cara yang dilakukan Rafael Alun, salah satunya tidak sepenuhnya melaporkan jumlah hartanya ke dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Beberapa harta yang tidak dilaporkan seperti hasil usaha sewanya, uang tunai, dan bangunan yang dimilikinya.

“Terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan, ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan,” kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh, Rabu (8/3/2023).

Sebagian aset Rafael pun diatasnamakan pihak terafiliasi, seperti orang tua, kakak, adik, hingga teman.

“Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak, adik, teman, seperti itu,” ungkapnya.

Tak hanya harta-hartanya yang sudan terungkap ke publik, masih ada harta-harta miliknya yang ditemukan, namun didukung bukti kepemilikan.

“Dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti yang atau bukti autentik kepemilikan,” terang Awan.

JAKARTA, Eranasional.com –Sosok tersangka kasus pengeroyokan terhadap Cristalino David Ozora Latumahina alias David, Mario Dandy Satriyo terus dikulik. Kini menyasar ayahnya, Rafael Alun Trisambodo.

Aset Rafael Alun, mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak dikulik. Bahkan dibongkar warganet Ada mobil seharga ratusan juta rupiah disembunyikan di kos-kosan

“Bokapnya punya Hilux juga. Tapi diumpetin di kos-kosan Srengseng, Jakarta Barat,” tulis akun @logikapolitikid, dikutip suara Sabtu (25/2).

Tak hanya sekadar ucapan, si pemilik akun juga menyematkan foto mobil yang ditaksir Rp500-an juta. itu. Bersamaan dengan hadirnya foto ini, si pemilik akun juga mengadukan aset Rafael, ayah Mario Dandy Satriyo ke direktorat jenderal pajak.

Nyatanya, aset ayah Mario Dandy si pelaku pengeroyokan bukan hanya mobil yang disembunyikan. Dari akun tersebut, tercatat beberapa aset.

Sebut saja ruko di kawasan Meruya, Jakarta Barat hingga kos-kosan daerah Kebayoran. Lainnya ada kendaraan mewah seperti sepeda motor merek Triumph yang berada di Yogyakarta.

“Sampai sini yakin hartanya Rp56 miliar? Bangun dong woi Ditjen Pajak,” ujar si pemilik akun.

JAKARTA, Eranasional.com – Pengusutan kasus penganiayaan Mario Dandy Satrio dan keterkaitannya dengan harta keluarga pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo akan mengalami kesulitan jika Rafael tidak lagi berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menyarankan agar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menolak pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo, karena berisiko menghambat pengusutan kasus dan harta pejabat pajak itu.

Hal tersebut disampaikan oleh Yudi sebagai respons atas terbitnya surat pengunduran diri Rafael dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan II sekaligus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Yudi menyatakan pengusutan kasus Mario dan keterkaitannya dengan harta keluarga berisiko terganjal jika Rafael tidak berstatus lagi sebagai aparatur sipil negara (ASN).

“Saran saya jangan terima pengunduran dirinya Rafael, Mas Prastowo, sebab bisa dijadikan alasan Itjen Inspektorat Jenderal Kemenkeu tidak bisa mengusutnya karena bukan ASN lagi,” tulis Yudi dalam cuitannya, Jumat (24/2).

Dia menilai bahwa aparat penegak hukum bisa saja tetap mengusut Rafael karena waktu terjadinya kasus (tempus delicti) adalah ketika Rafael masih berstatus ASN. Namun, Kemenkeu harus memastikan bahwa pengusutan oleh pihaknya juga bisa berjalan optimal

“Pintu pertama pengusutan Rafael menurut saya tetap inspektorat Itjen Kemenkeu,”tulis Yudi.

Yudi memberikan contoh mundurnya Lili Pantauli dari jabatan Wakil Ketua KPK pada tahun lalu, yang menyebabkan Dewan Pengawas KPK tidak bisa mengadili perkara laporan dugaan pelanggaran etik penerimaan fasilitas nonton MotoGP Mandalika oleh Lili.

Saat itu, Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak H Panggabean, yang juga menjadi ketua majelis sidang etik, menyatakan bahwa sidang etik dugaan pelanggaran oleh Lili gugur karena pengunduran diri. Alasannya, Lili bukan lagi subjek hukum dari peraturan KPK.

Yudi mengkhawatirkan hal serupa terjadi terhadap Rafael apabila Kemenkeu menerima pengunduran diri itu.

Rafael menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya sebagai eselon III Ditjen Pajak melalui surat terbuka bermaterai pada Jumat (24/2/2023) sore. Pernyataan itu disampaikan hanya dalam hitungan hari sejak kejadian penganiayaan oleh anaknya terhadap D.

“Bersama ini, saya Rafael Alun Trisambodo menyatakan pengunduran diri atas jabatan dan status saya sebagai Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak mulai Jumat, 24 Februari 2023. Saya akan mengikuti prosedur pengunduran diri di Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,”tulis Rafael dalam surat itu, Jumat (24/2/2023)

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kekayaan milik Rafael Alun Trisambodo, pejabat pajak yang juga ayah dari Mario Dandy Satrio, tersangka penganiayaan anak pengurus pusat GP Ansor, Cristalino David Ozora alias David.

Tercatat di di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), harta Rafael sebesar Ro56 miliar. Hartanya mengalami penambahan sebesar Rp35,6 miliar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Pada tahun 2011 harta Rafael tercatat senilai Rp20.497.573.907. dan, pada 2021 harta kekayaan Rafael meningkat tajam menjadi Rp56.104.350.289. Dengan begitu kenaikan dalam kurun waktu 10 tahun mencapai Rp35.606.776.382.

Diketahui, Rafael Alun Trisambodo merupakan pegawai negeri sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang betugas sebagai pejabat eselon II Kepala Bagian Umum Kanwil Jakarta Selatan.

Berikut data LHKPN Rafael Alun Trisambodo yang dilaporkan antara 2011 sampai dengan 2021:

Pada 2011, Rafael melaporkan jumlah hartanya sebesar Rp20.497.573.907. Dua tahun kemudian pundi-pundinya naik menjadi Rp 21.458.134.500. Jumlah total hartanya semakin tahun semakin meningkat, yakni pada tahun 2015 totalnya Rp35.289.517.034, dan 2016 jumlahnya mencapai Rp39.887.638.455.

Pada tahun 2017 jumlah harta kekayaannya kembali naik menjadi Rp41.419.639.882, 2018 menjadi Rp44.080.564.594, 2019 totalnya menjadi Rp44.278.407.799, dan tahun 2020 total nilai hartanya menjadi Rp55.652.278.332.

Terakhir Rafael melaporkan kekayaannya tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp56.104.350.289.

Disorot KPK

Ketua Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, kenaikan harta pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo tidak wajar dan tidak sesuai dengan jabatannya sebagai pejabat eselon II.

“Harta jumbo sih bukannya dilarang, kalau lihat di announcement banyak yang jumbo. Yang jadi masalah kan profilnya tidak matching. Jadi bukan karena kerja di kementerian, tapi profilnya match enggak. Misalnya, dia punya bapak seorang sultan, warisannya besar-besar, ada juga pejabat yang begitu,” kata Pahala Nainggolan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (23/2/2023).

“Kalau kasus yang pejabat pajak ini (Rafael), kita dapat katakana profilnya enggak match. Dia eselon II dan kalau di announcement dilihat detail isinya banyaknya aset, aset diam,” terangnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mencopot Rafael Alun Trisambodo (RAT) dari jabatan sebagai pejabat eselon II Kepala Bagian Umum Kanwil Jakarta Selatan.

Pencopotan Rafael Alun buntut dari perilaku anaknya, Mario Sandy Satrio (20), yang kerap memamerkan kekayaan orang tuanya di media sosial dan menganiaya Cristalino David Ozora alias David, anak Pengurus Pusat (PP) GP Ansor, hingga koma.

“Dalam rangka Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya,” kata Sri Mulyani dalam jumpa pers, Jumat (24/2/2023).

Sri Mulyani menjelaskan dasar pencopotan tersebut yakni Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2001 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dia juga meminta seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail untuk memutuskan hukuman terhadap Rafael.

“Saya minta seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan,” tegasnya.

Kata Sri Mulyani lagi, pemeriksaan harus dilakukan untuk mengetahui asal-usul harta milik Rafael Alun Trisambodo.

“Saya sudah menginstruksikan Inspektorat Jenderal mengecek harta kekayaan dari saudara RAT,” ungkap Sri Mulyani.

Adapun bunyi dari Pasal 31 Ayat 1 adalah sebagai berikut. “Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa,” bunyi pasal tersebut.

“Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin,” bunyi Pasal 31 Ayat 2.

Seperti diberitakan sebelumnya, polisi telah menetapkan Mario Dandy Satrio sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora alias David. Dia kini sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Selatan. Akibat perbuatannya, David mengalami koma dan dirawat di RS Medika.

Tak hanya kasus hukumnya, masyarakat juga menyoroti gaya hidup Mario Dandy yang kerap memamerkan kendaraan mewah di media sosial. Akibatnya, asal muasal harta kekayaan orang tuanya, Rafael Alun Trisambodo, diusut Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Berdasarkan laporan LHKPN, Rafael Alun Trisambodo tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp56 miliar.

JAKARTA, Eranasional.com – Seorang pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo yang merupakan orang tua dari Mario Dandy Satrio, tersangka penganiayaan terhadap anak Pengurus Pusat GP Ansor, akhirnya buka suara. Dia meminta maaf kepada sejumlah pihak atas perbuatan yang telah dilakukan anaknya.

“Saya Rafael Alun Trisambodo, orang tua dari Mario Dandy, dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU dan keluarga besar GP Ansor dikarena perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam,” kata Rafael dalam video yang diterima, Kamis (23/2/2023).

Terkait pemberitaan mengenai harta kekayaannya, Rafael menyatakan siap memberikan klarifikasi mengenai harta kekayaan yang dimilikinya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai pejabat publik.

“Saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan,” ucap Rafael.

Sebagai informasi, Rafael Alun Trisambodo merupakan pejabat eselon II, Kepala Bagian Umum Kanwil Jakarta Selatan.

Atas perbuatan anaknya, Mario Dandy Satrio, yang kerap pamer harta di sosial media seputar mobil dan sepeda motor mewah, membuat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terheran-heran.

Belakangan diketahui, mobil Robicon yang digunakan Mario Dandy untuk menjemput korban penganiayaan yang dia lakukan ternyata belum bayar pajak.

Mobil mewah tersebut juga tidak termasuk dalam LHKPN Rafael Alun Trisambodo sebagai orang tua. Dikutip dari laman LHKPN, harta milik Rafael Alun Trisambodo tercatat Rp56.104.350.289.

Harta itu terdiri dari 11 tanah dan bangunan, alat transportasi dan alat bergerak lainnya.

Alat transportasi yang didaftarkan hanya Toyota Camry 2008 dan Toyota Kijang keluargan 2018 dengan total nilanya Rp425 juta.