Kesepakatan ini menjadi langkah konkret mengatasi persoalan sampah sekaligus mengubahnya menjadi sumber energi listrik ramah lingkungan.

Penandatanganan Surat Pernyataan dilakukan oleh Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid (Aaf), Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, Sekda Batang Sri Purwaningsih, serta Bupati Pemalang Anom Widiyantoro pada Selasa (24/2/2026), di Cinlong Restaurant Kota Pekalongan.

Wali Kota Aaf menegaskan, persoalan sampah merupakan problem klasik yang membutuhkan strategi dan kolaborasi lintas daerah. Dengan dukungan swasta, yakni PT L-Energi Green Solutions, ia optimistis proyek ini menjadi solusi konkret dan berkelanjutan.

“Harus punya strategi yang pas untuk mengatasi masalah sampah. Progresnya sudah sampai kementerian dan provinsi. Ini sangat luar biasa,” ujar Aaf.

PSEL dirancang berkapasitas 1.000 ton sampah per hari sehingga membutuhkan pasokan dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Batang, dan Pemalang.

Bahkan, jika daerah lain ingin bergabung, peluang tetap terbuka. Proyek ini juga ditegaskan tidak akan membebani APBD masing-masing daerah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Joko Purnomo, menjelaskan empat daerah telah sepakat membangun PSEL dalam kerangka aglomerasi Pekalongan Raya. Surat persetujuan telah dikirim ke Gubernur Jawa Tengah untuk selanjutnya diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup.

Secara prinsip, lokasi pembangunan cenderung berada di Kota Pekalongan dengan kebutuhan lahan sekitar 5 hektar yang telah tersedia, serta akses strategis di sekitar exit tol Pekalongan. Tahapan selanjutnya meliputi penyusunan feasibility study (FS), uji tanah, Andalalin, hingga proses perizinan.

Joko menegaskan, PSEL bukan tempat pembuangan akhir (TPA), melainkan fasilitas pengolahan modern. Sistemnya mirip PLTU, namun berbahan bakar sampah yang langsung masuk bunker dan dibakar di insinerator tanpa penumpukan terbuka.

Dengan kapasitas tersebut, PSEL tak hanya mengolah sampah harian, tetapi juga berpotensi mengurangi bahkan menguras sampah lama di TPA.

“Ini bukan sekadar soal kebersihan, tapi masa depan lingkungan dan energi kita,” pungkasnya. (em-aha)

Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Hotel Aston Syariah Kota Pekalongan pada Selasa malam (27/1/2026), sampah dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Batang, dan Pemalang nantinya akan disulap menjadi energi listrik.

Proyek ambisius ini menggandeng investor asal Tiongkok di bawah naungan Chinese People Political Consultative Conference (Holding Company). Dengan nilai investasi diperkirakan mencapai Rp1 triliun (300 juta USD), fasilitas pengolahan ini akan berpusat di wilayah Kabupaten Pekalongan.

Solusi Jangka Panjang Masalah Sampah

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau yang kerap disapa Aaf, menegaskan bahwa langkah ini adalah terobosan serius untuk mengatasi persoalan sampah yang selama ini membebani APBD hampir di seluruh daerah.

“Kalau mengandalkan APBD saja tentu berat. Alhamdulillah ada investor yang siap bekerja sama. Nantinya sampah yang dihasilkan dari empat daerah ini akan diolah menjadi listrik. Ini solusi jangka panjang,” tegas Wali Kota Aaf usai penandatanganan.

Komitmen dan Skema Investasi

Wali Kota Aaf menjelaskan bahwa kesepakatan ini mencakup beberapa poin krusial untuk memastikan keberlanjutan proyek. Ia menyebutkan bahwa target sampah yang diolah dari gabungan empat daerah tersebut mencapai 1.000 hingga 1.200 ton per hari.

“Dari volume sampah sebesar itu, fasilitas ini diproyeksikan mampu menghasilkan energi listrik sebesar 15 hingga 20 Megawatt per hari,” ujar Aaf.

Terkait teknis operasional, Aaf menambahkan bahwa pihak investor akan memfasilitasi sarana pengangkut dari masing-masing daerah.

“Armada disediakan dari investor, termasuk penggunaan truk sampah berbasis listrik. Namun untuk SDM seperti sopir dan petugas tetap berasal dari daerah kita masing-masing,” imbuhnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup RI, Erwin Izharuddin, menekankan bahwa kerja sama ini menggunakan skema Build, Operate, Transfer (BOT) dengan masa kontrak 25 hingga 30 tahun.

“Setelah masa operasional selesai, seluruh instalasi ini akan menjadi milik pemerintah daerah lengkap dengan alih teknologinya. Jadi, ini murni investasi swasta tanpa penyertaan modal dari APBD,” pungkas Erwin.

Proyek ini ditargetkan mulai terealisasi pada tahun 2026 dan akan dikawal ketat oleh Satgas Waste to Energy guna mempercepat proses perizinan serta sinergi lintas daerah. (em-aha)