Program pelatihan tersebut resmi dimulai di Auditorium Vokasi Polije, Jumat (2/10/2026). Sebanyak 49 peserta mengikuti pelatihan Plantation Worker Sawit dari total sembilan skema pelatihan yang dipercayakan KP2MI kepada Polije.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelindungan KP2MI/BP2MI, Suliyem, S.Sos., M.M., menyampaikan bahwa Polije dinilai memenuhi sejumlah ketentuan sebagai lembaga pelaksana pelatihan. Penilaian tersebut diperkuat melalui survei langsung yang dilakukan sebelum program ditetapkan.

“Ketika kami survei langsung, seluruh dokumen pendukung juga oke dan lengkap. Sehingga kami sangat yakin memilih Polije untuk menjalankan program ini,” ujar Suliyem.

Ia menjelaskan, kerja sama antara KP2MI dan Polije berpeluang terus diperluas melalui pengembangan program SMK Go Global. Pengembangan tersebut dapat mencakup penambahan sektor pelatihan serta peningkatan jumlah peserta yang dibekali kompetensi kerja.

“Kalau hari ini mungkin ada sembilan sektor pelatihan, nanti akan dikembangkan menjadi lebih banyak lagi. Kami ingin semakin banyak mencetak peserta yang kompeten,” katanya.

Suliyem menambahkan bahwa kompetensi yang diperoleh peserta diharapkan dapat membuka peluang penempatan kerja di berbagai negara. Kesempatan tersebut tidak terbatas pada kawasan Asia, tetapi juga diarahkan ke negara-negara di Eropa, Australia, dan wilayah lainnya.

“Kami berharap Polije dapat mencetak tenaga kerja yang kompeten untuk ditempatkan tidak hanya di Asia, tetapi juga Eropa, Australia, dan negara-negara lain,” ujarnya.

Menurut Suliyem, keberlanjutan program juga perlu didukung dengan peningkatan mutu pelatihan dan kapasitas instruktur. Langkah tersebut penting untuk memastikan peserta memiliki keterampilan yang sesuai dengan standar serta kebutuhan pasar kerja internasional.

Polije Dapat Kepercayaan Gelar Sembilan Skema Pelatihan

Wakil Direktur Polije Bidang Kemahasiswaan dan Sistem Informasi, Wahyu Kurnia Dewanto, S.Kom., M.T., mengatakan Polije memperoleh kepercayaan KP2MI untuk melaksanakan sembilan skema pelatihan sepanjang 2026.

“Alhamdulillah, di tahun 2026 ini Polije mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menyelenggarakan sembilan skema pelatihan,” ujar Wahyu.

Salah satu program yang menjadi bagian awal pelaksanaan adalah pelatihan Plantation Worker Sawit. Peserta memperoleh pembekalan kompetensi yang dibutuhkan sebelum memasuki dunia kerja, termasuk untuk peluang penempatan di Malaysia dan Papua Nugini.

“Ini merupakan kesempatan yang baik bagi Polije. Kami berterima kasih kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atas fasilitasi dalam penyelenggaraan program KP2MI,” katanya.

Wahyu menyebut program tersebut menjadi ruang bagi pendidikan vokasi untuk berkontribusi dalam menyiapkan calon pekerja migran Indonesia. Pembelajaran tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis, tetapi juga memberikan persiapan sebelum peserta memasuki lingkungan kerja.

Ia menilai pembekalan berbasis kompetensi menjadi penting karena masih terdapat pekerja migran yang berangkat dengan keterampilan yang diperoleh secara nonformal. Melalui program bersama KP2MI, Polije berupaya memberikan pelatihan yang lebih terarah berdasarkan kebutuhan bidang pekerjaan.

“Kami berharap sembilan tema yang diamanahkan kepada Polije dapat kami jalankan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan calon pekerja migran yang memiliki kompetensi. Program ini juga memberikan persiapan dan perlindungan sebelum mereka bekerja,” tutur Wahyu.

Pelatihan Plantation Worker Sawit menjadi salah satu tahap awal dari sembilan skema yang dipercayakan KP2MI kepada Polije. Program ini sekaligus memperkuat kontribusi pendidikan vokasi dalam menghasilkan sumber daya manusia dengan keterampilan yang relevan terhadap kebutuhan industri.

Kolaborasi KP2MI dan Polije diharapkan dapat berlanjut melalui berbagai program peningkatan kompetensi. Pengembangan program tersebut berpotensi memperluas akses peserta terhadap pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.

Melalui program SMK Go Global, Polije turut mendukung penguatan kualitas calon pekerja migran Indonesia. Pelatihan berbasis kompetensi diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan yang lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan bidang pekerjaan yang dituju.

Dikutip dari Antara Komandan Lanal Dumai Kolonel Laut (P) Boy Yopi Hamel menjelaskan bahwa belasan calon PMI dan 24 WNA ini akan berangkat ke Malaysia lewat jalur laut. Pihaknya kemudian meringkus dua terduga pelaku penyelundupan orang itu pada Sabtu (30/11/2024) sore.

“Penangkapan dua terduga pelaku berinisial YN (43) dan BH (39) ini berawal dari informasi di lapangan adanya upaya penyeludupan manusia secara nonprosedural ke Malaysia melalui Pesisir Pantai Pelintung,” kata Kolonel Laut (P) Boy di Dumai, Minggu.

Kemudian digerakkan dua tim ke laut dengan armada speedboat Patkamla Bengkalis dipimpin Danposal Bengkalis Letda Laut (P) Arisman dan tim darat dipimpin Dantim II Satgas Opsintelmar Koarmada I.

Tim darat kemudian mencurigai dan mengamankan seorang sopir mobil Xenia warna hitam yang menurunkan 10 penumpang warga asing di pesisir Pantai Pelintung Kecamatan Medang Kampai Dumai diduga akan diseberangkan ke Malaysia.

“Selanjutnya penyekatan terhadap speedboat tersebut dan dari hasil penyisiran kembali ditemukan 17 calon PMI dan 14 warga Bangladesh bersama 1 pelaku berperan sebagai pemandu pantai atau guide,” ujar Kolonel Boy.

Terhadap dua terduga pelaku tindak pidana perdagangan manusia ini, Lanal menyerahkan ke Kepolisian Resor Dumai untuk proses hukum lebih lanjut.

“Sementara 17 calon PMI dan 24 WNA diserahkan kepada petugas perlindungan pekerja migran Dumai dan imigrasi untuk pendataan dan proses lebih lanjut,” ujarnya.

Saat berbicara di sidang Dewan Rakyat Malaysia di Kuala Lumpur, Selasa (12/3/2024), Saifuddin menyatakan, berdasarkan data hingga 7 Maret 2024, jumlah warga asing yang ditahan di 20 depo imigrasi mencapai 13.635. Menurutnya depo imigrasi ini tak penuh sesak karena kapasitasnya hingga 20.650 orang.

Jumlah warga negara asing terbanyak yang saat ini menjalani penahanan di depo imigrasi di Malaysia berasal dari Myanmar sebanyak 4.541 orang, diikuti dari Indonesia sebanyak 3.797 orang, Filipina sebanyak 2.914 orang, Bangladesh sebanyak 1.000 orang, lalu Thailand sebanyak 329 orang, warga negara asing lainnya sebanyak 1.054 orang.

Beberapa alasan mereka menjalani penahanan di depo imigrasi, menurut Saifuddin, karena mereka baru saja selesai menjalani hukuman penjara atas berbagai kesalahan dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan di Malaysia.

Menunggu proses deportasi tahanan, Saifuddin mengatakan Departemen Imigrasi Malaysia (JIM) harus berurusan dengan para pejabat kedutaan asing untuk dokumen perjalanan.

Semakin cepat dokumen itu dikeluarkan, semakin cepat warga asing yang berada di depo imigrasi dikirim pulang, kata Saifuddin.

Alasan lain warga asing berada di depo imigrasi, menurut dia, karena menyalahi aturan keimigrasian atau paspor.

“Boleh jadi kelebihan masa tinggal, salah guna pass (visa), boleh jadi tidak ada dokumen sama sekali, jadi kita tempatkan mereka di dalam (depo) untuk selesaikan penyelidikan, lalu diserahkan ke Kejaksaan Agung sebelum mereka di dakwa ataupun tidak. Jadi sementara proses berlangsung mereka ditaruh di depo imigrasi,” ujar dia.

Ada juga pemegang kartu UNHCR yang melakukan kesalahan menurut undang-undang, seperti terlibat narkoba, kasus perkosaan, ada pula kasus pembunuhan, hingga pencurian. Walaupun mereka memegang kartu itu, mereka tetap akan ditangkap.

Ketua PPLN Singapura, Suryatmaning Hany Wijaya membenarkan pihaknya telah menggelar pemungutan suara pada Minggu, 11 Februari 2024.

“Alhamdulillah pemungutan suara sudah selesai dilakukan, tinggal sesi penghitungan. Insya Allah kami lakukan pada tanggal 14 Februari 2024,” kata Hany, Senin, 12 Februari 2024.

Mengenai rendahnya tingkat partisipasi WNI di Singapura yang menggunakan hak suaranya, Hany beralasan karena sebagian besar WNI di Singapura tidak izinkan libur kerja dari tempatnya bekerja.

“Mayoritas yang tidak datang dikarenakan tidak diberikan izin libur oleh majikannya karena bertepatan dengan perayaan Imlek,” ungkap Hany.

Dia pun mengakui bahwa Instagram PPLN Singapura menerima banyak menerima pesan, dirrect message (DM), yang mempertanyakan alasan pelaksanaan pemungutan suara dilakukan tanggal 11 Februari, padahal di hari itu para kerja migran tidak boleh libur kerja.

“Sebagian besar mereka adalah pekerja migran Indonesia (PMI) yang majikannya merayakan Imlek. Itulah penyebab pemilih di Singapura yang datang tidak sebanyak di 2019,” jelasnya.

Berdasarkan data real time PPLN, dari 57.000 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mendapatkan undangan mencoblos, yang hadir hanya 18.174 orang atau sekitar 30 persen. (*)

Panitia PemilihaN Luar Negeri (PPLN) memusatkan pemungutan suara di KBRI Singapura.

Ternyata, partisipasi WNI yang berada di negara tetangga tersebut sangat rendah, hanya 30 persen dari total keseluruhan, jauh jika dibandingkan dengan Pemilu 2019.

Berdasarkan data real time PPLN, dari 57.000 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mendapatkan undangan mencoblos, yang hadir hanya 18.174 orang atau sekitar 30 persen.

Ketua PPLN Singapura, Suryatmaning Hany Wijaya membenarkan pihaknya telah menggelar pemungutan suara, dan akan melakukan perhitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024 besok.

“Alhamdulillah pemungutan suara sudah selesai, tinggal sesi penghitungan. Insya Allah kami lakukan pada tanggal 14 Februari 2024,” kata Hany, Senin, 12 Februari 2024.

Mengenai rendahnya tingkat partisipasi WNI di Singapura yang menggunakan hak suaranya, Hany beralasan karena sebagian besar WNI di Singapura tidak izinkan libur kerja dari tempatnya bekerja.

“Mayoritas yang tidak datang dikarenakan tidak diberikan izin libur oleh majikannya karena bertepatan dengan perayaan Imlek,” ungkap Hany.

Dia pun mengakui bahwa Instagram PPLN Singapura menerima banyak menerima pesan, dirrect message (DM), yang mempertanyakan alasan pelaksanaan pemungutan suara dilakukan tanggal 11 Februari, padahal para kerja migran itu tidak boleh libur kerja.

“Sebagian besar mereka adalah pekerja migran Indonesia (PMI) yang majikannya merayakan Imlek. Itulah penyebab pemilih di Singapura yang datang tidak sebanyak di 2019,” jelasnya. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, ada 9 juta WNI bekerja di luar negeri, 5 juta WNI di antaranya berangkat secara ilegal.

“Berdasarkan data yang ada, dari 9 juta WNI yang bekerja di luar negeri, kurang lebih 5 juta berangkatnya secara ilegal,” kata Jenderal Sigit di acara Pusat Misi Internasional Polri dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Tangerang Selatan, Rabu (31/5).

Dia menyatakan, korban TPPO harus dilindungi oleh negara, apalagi dengan WNI yang berada di luar negeri.

“Tentunya hak-hak mereka harus dilindungi. Karena itu peran kepolisian yang ada di luar negeri, khususnya di wilayah yang menjadi tujuan masyarakat dalam bekerja,” ujarnya dia.

Menurut Kapolri, kerja sama Polri dengan polisi di luar negeri dapat membantu melindungi korban TPPO saat terjadi masalah.

“Mereka bisa segera menghubungi kepolisian, dan saya harapkan perwakilan polisi di luar negeri bisa mengambil langkah-langkah kerja sama baik dengan negara setempat,” imbuh Sigit.

Kerja sama yang baik, kata Sigit, bisa membantu menyelamatkan korban TPPO.

Sebelumnya diberitakan, keberangkatan 10 wanita calon pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural alias ilegal ke Arab Saudi digagalkan oleh pihak Imigrasi dan Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Sabtu (13/5/2023). Mereka direkrut oleh para calo dari agensi keberangkatan PMI ilegal dengan iming-iming mendapatkan gaji besar.

Para calo membawa mereka menuju Jakarta untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan mengurus dokumen keberangkatan ke luar negeri.

Setelah melengkapi dan menjalani seluruh persyaratan, calon PMI ilegal tersebut akan diberangkatkan. Namun, keberangkatan para korban berhasil diketahui oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

Setelah berhasil digagalkan keberangkatannya, 10 calon pekerja imigran asal Jawa Barat tersebut dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Imigrasi.

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin memastikan pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan serta jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Hal ini sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

“Pemerintah akan terus menjaga komitmen dalam kebijakan perlindungan pekerja migran, serta terus memperbaiki pengelolaan pada sektor ketenagakerjaan,” tegas Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam sambutannya secara virtual di Jakarta, Minggu (9/4/2023), pada acara Buka Bersama Pekerja Migran Indonesia dan Diaspora Indonesia di Singapura serta 12 Negara Lainnya.

Wapres menekankan pemerintah terus mengupayakan pemberian layanan dan perlindungan yang lebih baik setiap waktunya kepada warga negara Indonesia di luar negeri.

“Tentu kita semua berharap dan terus berupaya agar ke depannya pelayanan dan perlindungan yang diberikan kepada pekerja migran semakin baik, dan berbagai kekurangan serta persoalan dapat diminimalisasi,” ujarnya.

Di sisi lain, wapres menyadari semakin ketatnya persaingan pasar kerja dunia saat ini sehingga hanya pekerja yang memiliki daya saing tinggi yang lebih mudah terserap di pasar kerja.

Wapres Ma’ruf pun berharap pekerja migran Indonesia dapat semakin meningkatkan kemampuannya melalui sertifikasi yang berlaku secara internasional sehingga memiliki daya saing yang tinggi.

“Mudah-mudahan peningkatan daya saing pekerja kita akan mendorong pertumbuhan pekerja migran pada sektor formal. Saya berharap ke depan lebih banyak lagi pekerja migran yang memiliki keterampilan dan keahlian di berbagai bidang, sekaligus juga memiliki sertifikasi internasional,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Wapres Ma’ruf juga berpesan kepada para WNI di luar negeri untuk dapat menerapkan peribahasa “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”, yaitu dapat beradaptasi dalam setiap kondisi dan menaati tata aturan di manapun mereka berada, serta selalu menjaga nama baik Indonesia.

“Saya berpesan kepada para hadirin agar melaksanakan kewajiban dalam pekerjaan dengan sebaik-baiknya, menaati peraturan perundangan yang berlaku di negara penempatan, serta selalu berupaya menjaga nama baik bangsa dan negara di mana saja kalian berada,” pesannya.

Menutup sambutannya, wapres memberikan apresiasi kepada para diaspora Indonesia di Singapura yang telah berkontribusi dalam pembangunan sumber daya tanah air.

“Keberanian, perjuangan, dan pengorbanan yang telah saudara-saudara curahkan untuk negara sangat layak mendapatkan apresiasi. Terima kasih kepada seluruh Pekerja Migran Indonesia dan diaspora Indonesia di berbagai belahan dunia, atas segala kontribusi dalam membangun negeri,” pungkasnya. **