Kedua pelaku menyimpan sabu di celana dalam saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Rabu (12/11/2025).

“Kedua pelaku adalah pria berinisial YH dan SBP yang berasal dari Pontianak. Keduanya berperan sebagai kurir narkoba,” kata Kasat Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Trendy Habibi Ariyanto di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan pengungkapan ini berawal dari laporan dari Masyarakat di Call Center 110 Informasi yang mengarah adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu dari Kalimantan melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Menurut dia, penangkapan dilakukan pada Rabu dini hari pukul 01.00 WIB, ketika Tim Opsnal Timsus Satresnarkoba menerima informasi lanjutan dari pengembangan kasus peredaran sabu di Pelabuhan Angkasa Pura II Pelni Tanjung Priok.

Informasi itu menyebutkan adanya pengiriman sabu dari Pontianak menuju Jakarta melalui jalur udara. Pesawat yang membawa kedua tersangka tiba di Terminal 2E Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 07.35 WIB.

Setelah berkoordinasi dengan otoritas bandara, petugas membututi dan akhirnya menangkap kedua kurir tersebut. “Dalam penggeledahan, petugas menemukan 10 paket sabu. Total hampir 1 kilogram yang disembunyikan di dalam pakaian dalam kedua pelaku,” kata dia.

Ia mengatakan hasil interogasi mengungkap bahwa barang haram tersebut berasal dari seorang pemasok bernama W (DPO).

“Kedua tersangka mengaku menerima upah Rp13.500.000 dan menyatakan telah dua kali melakukan aksi serupa sebelumnya,” kata dia.

Petugas mengamankan barang bukti berupa 10 paket plastik klip besar berisi sabu dengan total berat 896,706 gram bruto, serta dua unit telepon seluler. Barang bukti sabu seberat 447,58 gram disimpan di celana dalam pelaku SBP dan sabu seberat 449,12 gram disimpan di celana dalam YH.

“Seluruh paket sabu tersebut ditemukan disembunyikan di dalam celana dalam para tersangka saat penggeledahan,” kata dia.

Kedua pelaku bersama barang bukti kemudian dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut dan dijerat dengan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Narkotika Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PEKALONGAN, Eranasional,com – Wilayah Kota Pekalongan yang berada di wilayah Pesisir Utara kerap dilanda gelombang tinggi dan ombak besar. Hal tersebut membuat muara Sungai di Kota Pekalongan yang menjadi jalur keluar masuknya kapal nelayan ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Pekalongan tidak bisa lagi dilalui kapal berukuran besar.

Pasalnya, jalur tersebut mengalami pendangkalan dan sedimentasi sehingga menjadi tertutup

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, Sugiyo menerangkan bahwa, kedalaman muara di Kota Pekalongan saat ini rata-rata 1,5 – 2 meter sehingga membuat kapal-kapal besar yang akan berlabuh di TPI Pelabuhan tidak bisa masuk.

“Untuk perikanan tangkap yang berkaitan dengan TPI dan Pelabuhan di Kota Pekalongan kondisi sampai saat ini masih cenderung sepi,” terangnya, Rabu (8/2/2023).

“Sebenarnya, banyak kapal yang akan masuk ke Kota Pekalongan, namun karena kondisi alur Sungai Lodji dan muara di Kota Pekalongan cenderung dangkal, sehingga menyebabkan kapal-kapal besar tidak bisa masuk,” lanjutnya.

Menurutn Sugiyo, akibat hal tersebut tentu akan berpengaruh pada ketersediaan ikan di Kota Pekalongan, dimana harga ikan akan lebih mahal dan beresiko terhadap konsumsi ikan masyarakat yang tentu akan lebih rendah.

Kendati demikian, pihaknya menegaskan, DKP Kota Pekalongan telah bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dan PT Waskita untuk meminta bantuan kapal keruk yang pernah digunakan BBWS untuk memperdalam kolam retensi.

“Beberapa waktu lalu, kami manfaatkan untuk mengeruk muara dan alur Sungai Lodji supaya kapal- kapal yang dari luar bisa masuk ke TPI Pekalongan dan dari TPI Pekalongan bisa keluar,” tandasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengungkapkan sulitnya melakukan pencegahan korupsi di pelabuhan. Penyebabnya, kata dia, karena banyaknya entitas yang hidup dan memiliki kepentingan di sana.

Pahala mengungkapkan, entitas yang hidup di pelabuhan tersebut terdiri dari berbagai macam lembaga dan kelompok mulai dari milik pemerintah hingga yang dikelola swasta. Setidaknya, dia menemukan ada 16 entitas yang menjalani pekerjaannya di pelabuhan.

“Banyaknya entitas yang hidup tersebut tentu akan mempengaruhi proses lalu lintas barang di pelabuhan,” kata dia, Kamis (2/2/2023).

Sehingga, kata Pahala, salah satu dampak dari banyaknya entitas di pelabuhan adalah lambannya proses administrasi barang di pelabuhan.

Ia menjelaskan barang yang hendak masuk harus lolos administrasi dari satu lembaga ke lembaga lain dan akan memakan waktu lama.

“Misalnya, barang baru selesai periksa karantina, periksa lagi bea cukai. Lalu periksa lagi imigrasi. Kontainer turun udah 11 kali dipindah-pindahin,” ujar dia.

Padahal, Pahala mengungkapkan, hal tersebut tidak terjadi di negara-negara lain. Katanya, di negara lain hanya satu lembaga saja yang berwenang mengurus segala permasalahan di pelabuhan.

“Di negara-negara Eropa misalnya yang mengurusi keluar masuk barang hanya otoritas pelabuhan saja. Di Indonesia setidaknya ada 16 entitas yang hidup,” ujarnya.

Pahala menyebut rumitnya perizinan di pelabuhan tersebut akan membuka potensi terjadinya perilaku koruptif. Misalnya saja, kata dia, pungutan liar kepada truk yang hendak membawa barang dari pelabuhan.

“Rumusnya sebetulnya sederhana. Semakin lama dia di pelabuhan, kita semakin percaya korupsinya ada di situ,” ujar Pahala.

Berangkat dari hal itu, Pahala mengatakan pemerintah menggandeng KPK beserta beberapa lembaga dan kementerian lain dikoordinir melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK). Dia mengatakan Stranas-PK mencanangkan reformasi pelabuhan melalui program Jaga Pelabuhan.

“Jadi nantinya pengusaha hanya sekali bayar dan sekali dilakukan pemeriksaan di pelabuhan,” ujarnya.

Saat ini, Pahala mengatakan sudah ada 14 pelabuhan di Indonesia yang sudah terintegrasi dalam program reformasi pelabuhan tersebut.

Rencananya, kata dia, di tahun 2023 ini akan  ada pelabuhan lain yang akan diikutsertakan dalam program tersebut. “Sekarang kita baru 14 pelabuhan. Tapi di 2023 ini mau kita kembangkan menjadi 260 pelabuhan,” ujar dia.

Eranasional.com, Subang,- Instruksi Presiden NO. 9 Tahun 2014, Perpres NO. 192 tahun 2014 dan Keputusan Menteri Perhubungan NO. KP tahun 2016 join.

Ditengah Pandemic Wabah Virus Covid 19 yang terjadi hampir diseluruh Negara di belahan Dunia khususnya Indonesia, yang mana Era Pandemic tersebut sangat mempengaruhi kegiatan serta ketahanan Ekonomi Global, sehingga program hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Jepang tentang pelaksanaan program Kegiatan Pembangunan Pelabuhan di Patimban Subang – Jawa barat Indonesia juga turut merasakan dampak akibat dari Pandemic ini.

Terkait hal itu, Baik WHO maupun Pemerintah Pusat Indonesia masih belum bisa memastikan secara pasti kapan berakhirnya Wabah Pandemic ini, sehingga tentunya baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Subang – Jawa Barat masih berfokus dalam upaya pencegahan penyebaran Virus Covid-19 yang semakin tinggi grafik kenaikan kasus Positifnya, yang kemudian Pemerintah menerapkan sistem PSBB (Pembatasan Sosisal Berskala Besar) yang mana sistem PSBB tersebut, membuat mobilitas dan kinerja progress pekerjaan dari Proyek Pelabuhan Patimban tersebut menjadi terhambat.

Namun menyikapi hal tersebut, PT. FERDI GRAHA TEKNIK sebuah Perusahaan Swasta Nasional yang bergerak di bidang Jasa Kontraktor yang sebelumnya sudah terikat untuk pekerjaan pengurukan tanah dalam Proyek Petrochemical Industrial Estate – Integrated Patimban, telah mebuat strategi dan perisapan kerja secara teratur yang juga menyesuaikan dengan keadaan Pandemic ini, sehingga progress pekerjaan masih tetap bisa berjalan  Selama masa persiapan dalam pekerjaan dimaksud diatas, PT. FERDI GRAHA TEKNIK turut serta dalam kegiatan Supplai Material untuk Proyek Pelabuhan Patimban yang dinaungi oleh PT. TOYO COORPORATION dan PT. PP – WIKA yang di tunjuk sebagai General Contractor oleh Pemerintah, Material yang dimaksud adalah berupa Material Limestone, Batu Boulder, Pasir Tayan, Bambu Petung dan Tanah Merah.

Dalam keseriusannya PT. FERDI GRAHA TEKNIK telah membuat 2 (dua) kantor cabang di Pamanukan Subang dan di Lampung, guna mempermudah Koordinasi dan Teknis Manajamen secara Administratif yang teratur. Selain itu PT. FERDI GRAHA TEKNIK pun telah mematangkan kegiatan supplai tersebut dengan memiliki Izin Legalitas yang sah/resmi. yang telah bekerja sama dengan Para Pemilik Tambang/Quary.

Dalam perjalanannya PT. FERDI GRAHA TEKNIK sempat mengirimkan beberapa Ritasi Bambu Petung yang menginduk pada Purchase Order (PO) milik Pihak lain, namun kegiatan tersebut dihentikan karena mekanisme pembayaran tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam PO tersebut.

Terkait hal itu, PT. FERDI GRAHA TEKNIK sangat menyayangkan ketidaksesuaian mekanisme pembayaran dimaksud, mengingat Proyek tersebut berskala Internasional yang melibatkan hubungan kerjasama Indonesia – Jepang. Tentunya hal ini memicu spekulasi tentang adanya oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mengacaukan mekanisme pekerjaan di tahap bawah.

Atas kejadian tersebut, PT. FERDI GRAHA TEKNIK sangat berharap baik Pemerintah maupun General Contractor yang ditunjuk dapat turun langsung untuk meninjau perihal masalah ini dan mengurangi Stigma yang sudah banyak tersebar luas. Kedepannya PT. FERDI GRAHA TEKNIK sangat siap untuk support Proyek Pelabuhan Patimban yang mana Proyek tersebut dirasa akan menjadi sebuah langkah kemajuan untuk Perekonomian Negara khususnya Kabupaten Subang.

(Nurita/red).