Penindakan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus menekan angka kriminalitas di Kota Makassar.

Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana mengatakan, pengungkapan puluhan kasus tersebut merupakan hasil kerja Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Makassar bersama Unit Reskrim Polsek jajaran.

Penindakan dilakukan terhadap sejumlah kasus menonjol, termasuk kejahatan jalanan, razia geng motor, hingga aksi tawuran antarkelompok.

“Selama satu bulan ini, kami dari Satreskrim Polrestabes Makassar dan jajaran berhasil mengamankan kurang lebih 47 orang tersangka dari sekitar 40 Laporan Polisi (LP). Rata-rata merupakan pelaku kasus kejahatan jalanan dan empat di antaranya masih berstatus anak di bawah umur,” ujar Arya saat rilis kasus di Mapolrestabes Makassar, Jumat (4/9/2026).

Selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita berbagai barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana maupun alat yang digunakan pelaku saat beraksi.

Adapun barang bukti yang diamankan antara lain, sembilan unit kendaraan bermotor yang merupakan hasil pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Polisi juga menyita 191 senjata tajam (sajam). Barang bukti tersebut terdiri atas panah busur beserta pelontarnya, parang, hingga parang giwang yang diamankan dalam razia kelompok geng motor dan pelaku tawuran.

Selain itu, polisi mengamankan sejumlah barang bukti lainnya, seperti tabung gas hasil curian, kartu e-toll, serta berbagai peralatan yang diduga digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolrestabes Makassar juga mengungkap sejumlah kasus menonjol yang sebelumnya sempat viral di media sosial.

“Beberapa kasus menonjol dan viral juga berhasil kami ungkap. Di antaranya kasus penganiayaan anak menggunakan silet di bagian punggung yang pelakunya sudah kami tangkap. Selain itu, kasus pencurian kotak amal di masjid yang sempat ramai di media sosial juga sudah berhasil diungkap pelakunya,” tegasnya.

Saat ini, seluruh tersangka masih menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Polrestabes Makassar memastikan akan terus meningkatkan patroli dan melakukan penindakan terhadap berbagai bentuk kejahatan jalanan guna menjaga situasi keamanan di Kota Makassar tetap aman dan kondusif. []

Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, mengatakan Pemprov Jakarta menghormati masukan yang disampaikan oleh para legislator. Menurutnya, usulan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan keprihatinan terhadap fenomena tawuran yang dinilai terus berulang tanpa solusi yang benar-benar efektif.

“Kami menghormati masukan tersebut sebagai bentuk kepedulian untuk menciptakan efek jera dan mendorong tanggung jawab keluarga,” ujar Chico saat dikonfirmasi, Minggu (4/1/2026).

Meski demikian, Chico menegaskan bahwa Pemprov Jakarta saat ini lebih mengedepankan pendekatan yang bersifat humanis dan komprehensif dalam menangani persoalan tawuran, dibandingkan penerapan sanksi yang dapat berdampak luas terhadap keluarga pelaku.

Menurutnya, pencabutan bansos berpotensi menimbulkan persoalan sosial baru, mengingat bantuan tersebut diperuntukkan bagi keluarga rentan yang membutuhkan dukungan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar.

“Pendekatan Pemprov saat ini tetap mengutamakan pencegahan yang humanis dan menyeluruh, bukan sanksi yang justru bisa berdampak pada keluarga rentan secara keseluruhan,” kata Chico.

Ia menjelaskan bahwa berbagai program bantuan sosial yang disalurkan Pemprov Jakarta, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan bantuan sosial lainnya, dirancang untuk melindungi kelompok masyarakat miskin dan rentan agar tetap berdaya secara ekonomi dan sosial.

“Bansos tersebut diberikan sesuai regulasi yang telah disepakati bersama DPRD. Pencabutan bantuan tentu tidak bisa dilakukan secara sepihak dan harus mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan,” ujarnya.

Meski menolak pendekatan sanksi langsung, Pemprov Jakarta membuka ruang evaluasi. Chico menyebut pihaknya akan terus berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Jakarta dan Dinas Sosial untuk memastikan penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran, mengingat anggaran bansos bersumber dari APBD.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan DPRD dan Dinas Sosial untuk melakukan evaluasi agar penyaluran bansos semakin tepat sasaran,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi Jakarta, Justin Adrian Untayana, mengusulkan agar Pemprov Jakarta mempertimbangkan pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran. Ia menilai maraknya tawuran mencerminkan kurangnya peran keluarga dalam mendidik dan mengawasi anak-anak atau anggota keluarganya.

“Tawuran ini adalah perilaku yang menular. Setiap keluarga harus berperan aktif memastikan anggota keluarganya tidak terlibat dalam aktivitas negatif,” ujar Justin.

Menurutnya, selama ini banyak keluarga dinilai abai karena tidak memberikan konsekuensi yang tegas kepada pelaku tawuran. Ia menyoroti praktik penanganan yang hanya sebatas pengembalian pelaku ke orang tua tanpa tindak lanjut yang serius.

“Sudah berkali-kali pelaku dikembalikan ke orang tua dengan seremoni emosional, tapi setelah itu mereka kembali tawuran,” katanya.

Oleh karena itu, Justin mendorong Pemprov Jakarta menunjukkan ketegasan melalui evaluasi bansos sebagai bagian dari upaya mencari solusi konkret agar persoalan tawuran tidak terus berulang.