Meski pemerintah telah menetapkan batasan resmi mengenai jarak aman, pelanggaran masih sering terjadi di lapangan.

Bahkan, semakin marak ditemui masyarakat dan pelaku usaha yang tetap bersikeras mendirikan bangunan atau membuka usaha tanpa memperhatikan ketentuan ruang bebas tersebut.

Megutip laman situs resmi kementerian ESDM, Senin (17/11/2025), untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan keselamatan publik, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2015.

Regulasi ini menggantikan Permen ESDM Nomor 01.P/47/M.PE/1992 dan memuat ketentuan terbaru mengenai ruang bebas serta jarak minimum bangunan dari SUTET dan SUTT.

Ruang bebas adalah area dalam radius tertentu dari tapak tiang atau menara transmisi yang wajib steril dari bangunan, kegiatan usaha, maupun aktivitas lain yang berpotensi mengganggu operasi jaringan listrik. Besaran ruang bebas ditentukan berdasarkan jenis konstruksi dan level tegangan.

Ruang bebas untuk berbagai kategori jaringan transmisi adalah sebagai berikut:

– SUTT 55 kV (tiang baja): 4 meter

– SUTT 66 kV (tiang beton): 4 meter

– SUTT 66 kV (menara): 7 meter

– SUTT 150 kV (tiang baja): 7 meter

– SUTT 150 kV (tiang baja – tipe lain): 6 meter

– SUTT 150 kV (tiang beton): 5 meter

– SUTT 150 kV (menara): 10 meter

– SUTET 275 kV (sirkit ganda): 13 meter

– SUTET 500 kV (sirkit tunggal): 22 meter

– SUTET 500 kV (sirkit ganda): 17 meter

– SUTTAS 250 kV: 14 meter

– SUTTAS 500 kV: 18 meter

Selain jarak horizontal dari tapak tiang, pemerintah juga menetapkan jarak bebas vertikal antara bangunan dan konduktor (kabel transmisi) dari permukaan tanah, yakni:

– SUTT 66 kV: jarak bebas 12,5 meter; tinggi bangunan maksimal 8 meter

– SUTT 150 kV: jarak bebas 13,5 meter; tinggi bangunan maksimal 8 meter

– SUTET 275 kV: jarak bebas 15 meter; tinggi bangunan maksimal 8 meter

– SUTET 500 kV: jarak bebas 13 meter; tinggi bangunan maksimal 9 meter

– SUTTAS 250 kV: jarak bebas 17 meter; tinggi bangunan maksimal 7 meter

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh ketentuan ini penting untuk mengantisipasi ayunan kabel saat tertiup angin, risiko kabel putus, serta potensi bahaya lain yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.

Sanksi bagi Pelanggar Ruang Bebas SUTET

Pelanggaran terhadap aturan ruang bebas SUTET dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.

Dalam ketentuan ketenagalistrikan, pemerintah dan pemilik instalasi (PLN) berwenang melakukan:

– Peringatan tertulis

– Penghentian sementara kegiatan atau usaha

– Pembongkaran bangunan yang melanggar  ketentuan

– Denda administratif

Dalam kasus pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan instalasi atau membahayakan keselamatan umum, dapat diterapkan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Ketenagalistrikan, termasuk ancaman kurungan dan denda berat.

Pemerintah mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar tidak mengambil risiko dengan mendirikan bangunan di bawah atau terlalu dekat dengan jaringan transmisi.

Kepatuhan terhadap aturan ini penting untuk mencegah kecelakaan, menghindari potensi gangguan kesehatan jangka panjang, serta memastikan keandalan sistem kelistrikan nasional. (*)

Kegiatan ini dilakukan oleh tim gabungan lintas OPD yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinperpa, Dindagkop-UKM, Satpol-P3KP, dan Dinkominfo.

Sanitarian Muda, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Maysaroh dalam kegiatan tersebut, Rabu (25/6/2025) menjelaskan bahwa pengawasan ini difokuskan pada kepatuhan pelaku usaha pengelolaan pangan terhadap aspek legalitas usaha serta penerapan standar keamanan pangan.

“Kami bersama tim JKPD melakukan pengawasan pada perizinan berusaha, standar higienis sanitasi tempat pengelolaan pangan, serta sertifikasi penjamah makanan dan uji laboratorium terhadap bahan pangan,” bebernya.

Ia mengatakan bahwa tempat pengelolaan pangan seperti restoran wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bentuk komitmen terhadap keamanan pangan.

Dari kepemilikan SLHS, pemerintah dan masyarakat dapat menilai apakah pengelolaan pangan dilakukan sesuai standar kesehatan dan keamanan.

“Termasuk tenaga kerja atau penjamah pangannya apakah sudah ikut pelatihan keamanan pangan. Kita juga menelusuri apakah bahan makanan yang digunakan sudah diuji laboratorium untuk memastikan tidak mengandung zat yang berbahaya,” katanya.

Pengawasan ini dilakukan merujuk pada Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang perizinan berusaha pada tempat pengelolaan pangan, yang mewajibkan restoran, jasa boga/katering, dan depot air minum untuk memiliki SLHS.

“Khusus bulan ini, kami menyasar restoran sebagai prioritas. Dari beberapa lokasi yang dikunjungi, ada yang sudah mengantongi SLHS, namun ada pula yang belum. Bagi yang belum, kami arahkan untuk segera melengkapi perizinan berusahanya,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pengawasan ini juga bertujuan menyosialisasikan pentingnya pemenuhan standar keamanan pangan secara menyeluruh, agar pelaku usaha tidak hanya patuh pada regulasi, tetapi juga memahami tanggung jawab menjaga kesehatan konsumen.

Ia berharap, semua pelaku usaha pengelolaan pangan bisa sadar dan berkomitmen bahwa mereka wajib memenuhi ketentuan perizinan dan keamanan pangan.

“Bukan semata-mata administratif, tapi menyangkut keselamatan masyarakat sebagai konsumen. Ketika semua memenuhi standar, maka pangan yang beredar akan benar-benar aman dikonsumsi,” pungkasnya. (em-aha)

Kota Pekalongan turut memeriahkan pameran Inacraft 2025 lewat sejumlah pelaku usaha batik dan craft binaan dekranasda maupun mandiri.

Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada produsen handicraft Indonesia atau ASPEHI atas inisiatif yang luar biasa, secara konsisten menyelenggarakan acara inacraft setiap tahunnya.

Dalam kesempatan tersebut ia menyebutkan target penjualan dari acara Inacraft kali ini sebesar 100 miliar. Dimana pada tahun lalu, pameran Inacraft berhasil mencapai target transaksi sebesar 75 miliar.

“Ini adalah sebuah momentum dan kesempatan yang luar biasa dan tentunya kesempatan untuk para pengusaha UMKM kita untuk bertumbuh dan berkembang,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi atas dedikasi seluruh pengusaha UMKM yang terus melakukan terobosan, pengayaan produk serta melakukan sebuah upaya kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan hasil produk.

Ia menuturkan bahwa Inacraft menjadi sebuah harapan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat hingga 8 persen dan dapat membuka lapangan pekerjaan di semua sektor yang ikut terlibat dalam acara inacraft ini.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kesuksesan Inacraft membuktikan bahwa industri maupun ruang ekosistem kerajinan dengan nilai kearifan lokal Indonesia telah digemari dan optimis terus tetap bersinar di kancah internasional.

“Kami Kementerian UMKM terus berkomitmen untuk berkontribusi di dalam sektor pembiayaan, sektor pemasaran, pelatihan peningkatan kapasitas produk dan bagaimana caranya bisa memasukan pengusaha-pengusaha UMKM ini di dalam rantai suplai pasokan industri di dalam setiap sektor UMKM tersebut,” ujarnya.

Pihaknya juga berusaha menggagas sebuah konsep yang disebut dengan holding UMKM, yakni sebuah terobosan yang mau didorong dalam rangka membangun konektivitas dengan industri besar

“Yang kita sadari dan pahami betul bahwa sampai hal ini belum terlalu begitu optimal, karena ada diskonektivitas antara UMKM dan industri besarnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid yang akrab disapa Aaf, saat ditemui menerangkan bahwa batik sudah sangat melekat dengan nama Kota Pekalongan dan dikenal di seluruh Indonesia sehingga hal ini yang terus didorong oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

Salah satunya dengan terlibat dalam pameran Inacraft setiap tahunnya.

“Setiap tahun kami turut memeriahkan Inacraft melalui stand dari UMKM binaan Dekranasda Kota Pekalongan yang kita pilih dan setiap tahun kita gilir supaya semua pelaku usaha bisa mendapatkan kesempatan emas ini,” katanya.

Selain UMKM binaan Dekranasda setempat, sejumlah pelaku usaha batik dan craft dari Kota Pekalongan secara mandiri juga secara rutin mengikuti pameran Inacraft, berjumlah sekitar 50 UMKM serta rata-rata sudah mempunyai pelanggan tetap.

Aaf menjelaskan, meskipun di tahun lalu, sektor tekstil sempat menurun. Pihaknya optimis dengan adanya dukungan dari Kementerian UMKM RI, Dekranasda Pusat dan instansi terkait, sektor tersebut akan kembali bergeliat meningkat.

Aaf membeberkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan berupaya menjalin sinergi dengan negara lain melalui Kedutaan Besar (Kedubes), salah satunya Jepang untuk mengkolaborasikan kimono dengan kain batik.

Ia menambahkan sejauh ini Batik Pekalongan sudah masuk di kancah Asia Tenggara seperti Vietnam, Myanmar dan lainnya.

Lebih lanjut, Ketua Dekranasda Kota Pekalongan, Inggit Soraya mengatakan bahwa setiap tahun ia berupaya memfasilitasi dan memberi kesempatan pelaku usaha pemula binaan Dekranasda untuk mengikut pameran Inacraft.

Agar kiprah mereka bisa meningkat dan mengikuti jejak pelaku usaha batik ataupun craft dari Kota Pekalongan yang sudah terkenal.

“Target kami bukan hanya hasil penjualan saat pameran saja, tetapi justru setelah pameran, produk kami bisa dikenal secara luas, menjaring konsumen baru sehingga berimbas pada kenaikan omset dan pertumbuhan ekonomi,” tukasnya.

Dalam kesempatan tersebut, stand Dekranasda Kota Pekalongan mendapat kunjungan langsung dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.

Pameran Inacraft 2025 juga turut dihadiri Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional, Selvi Gibran Rakabuming Raka, Duta Besar Negara Sahabat, Menteri dan wakil Menteri kabinet merah putih serta tamu undangan lainnya.***

“Meski demikian, kami tetap optimis dan yakin untuk capaian nilai realisasi investasi Kota Pekalongan tahun ini bisa tercapai sesuai target. Bahkan, bisa melampaui target seperti pada tahun-tahun sebelumnya,” kata Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan, Beno Heritriono,

Adapun mayoritas capaian yang mendominasi adalah dari sektor perdagangan, khususnya UMKM yang bertumbuh pesat di Kota Pekalongan.

Untuk mencapai target realisasi investasi tersebut, jajaran DPMPTSP juga senantiasa melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan secara intensif terhadap keberlangsungan izin usaha di Kota Pekalongan.

“Hal itu kami lakukan, supaya para pelaku usaha ini selalu patuh dan taat dalam mengurus izin maupun laporan penanaman modal usahanya,” kata Beno di Hotel Hojo Pekalongan, Kamis, 22 Agustus 2024.

Pihaknya berkomitmen, target itu di tahun anggaran pada akhir Bulan Desember 2024 atau awal Januari 2025 bisa terpenuhi, bahkan melampaui target seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti pada tahun 2023 lalu, dari target Rp110 Milliar tercapai realisasi sebesar Rp500 Milliar.

“Oleh karena itu, kami optimis dan senantiasa mendorong agar para pelaku usaha khususnya UMKM untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memasukkan produk usahanya ke e-katalog lokal,” pungkasnya. (em-aha)

Letaknya yang strategisnya dan kemudahan fasilitas yang ada menjadi salah satu faktor yang membuat Kota Pekalongan terus berkembang pesat dan menarik bagi investasi global.

Segala fasilitas dan kemudahan berinvestasi yang dimiliki kota ini tentu saja terwujud berkat kerja-kerja banyak pihak.

Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid saat membuka kegiatan Bimtek/Sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahun 2024 kepada para pelaku usaha di Hotel Howard Johnson Pekalongan, Rabu, 26 Juni 2024.

“Alhamdulillah, Kota Pekalongan masih jadi magnet investor yang minat untuk menanamkan modal usahanya disini,” ucap Aaf, sapaan akrab Wali Kota Pekalongan.

Aaf menyebutkan, bahkan di Tahun 2024 ini sudah ada 2 (dua) hotel baru yang akan dibangun yakni Hotel Amaris dan Hotel Swiss Bell. Selain itu, sudah ada izin mall juga. Namun, mall yang mereka tunjuk status tanahnya masih hijau.

Ia menjelaskan, beberapa faktor yang mendukung tingginya minat investor di Kota Pekalongan, diantaranya adanya pendampingan dari dinas provinsi, sudah adanya apresiasi berupa penghargaan untuk pelaku usaha yang rutin melaporkan LKPM.

Lanjutnya, disamping itu sudah ada berbagai fasilitas yang memadai seperti hotel yang sangat representatif, stasiun besar kereta yang juga berhenti di Kota Pekalongan.

Kuliner yang enak, hingga banyaknya event seperti Hari Jadi Pekalongan, Hari Batik, dan wisata religi dari para habib. Tentunya, semua ini mendukung minat investor di Kota Pekalongan.

“Alhamdulillah semua lancar, mudah-mudahan investasi di Kota Pekalongan ini bisa naik terus,” harapnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Pekalongan, Beno Heritriono menerangkan bahwa, kegiatan sosialisasi LKPM ini berlangsung selama 2 hari, Rabu-Kamis, 26-27 Juni 2024.

Kegiatan tersebut mengundang 100 orang pelaku usaha di Kota Pekalongan dari sektor perindustrian, perdagangan, pariwisata, kesehatan, perikanan dan pertanian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan capaian realisasi nilai investasi Kota Pekalongan.

“Untuk target realisasi nilai investasi Kota Pekalongan Tahun 2024 sekitar Rp750 Miliar, sehingga hal ini merupakan tantangan kami untuk melakukan kerjasama OPD teknis terkait untuk bisa melakukan pengawasan bersama, dan monitoring evaluasi secara terpadu,” ujar Beno.

Beno berharap, dengan diadakan bimtek ini, kepatuhan perizinan terhadap pelaku usaha dan ekonomi yang ada di Kota Batik lebih meningkat dan optimal lagi.

“Disamping itu, harapannya juga bisa meningkatkan perekonomian dan mengurangi pengangguran terbuka. Serta iklim investasi di Kota Pekalongan bisa lebih nyaman, aman, kondusif, dan menjanjikan,” pungkasnya. (em-aha)

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Howard Johnson (Hojo) Kota Pekalongan tersebut diikuti bagi 60 pelaku industri rumah tangga.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Salahudin mendorong kepada para pelaku usaha untuk melakukan proses pengolahan sesuai dengan aturan yang ada, memenuhi persyaratan terutama hygine dan sanitasi.

Diharapkan para pelaku usaha terus mengupayakan untuk melakukan pengembangan melalui teknologi pangan, dan juga dapat menghasilkan produk dengan menerapkan prinsip Keamanan Pangan.

“Asupan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi hal penting, sebab hal tersebut akan mempengaruhi pola berpikir, pola kesehatan masyarakat, dan sebagainya,” kata Salahudin, Selasa, 28 Mei 2024.

Selain dari segi keamanan, lanjut dia, kehalalan juga perlu diperhatikan, supaya fisik dan jiwa, serta pikiran tetap bagus, bergerak ke arah positif, dan terhindar dari kandungan yang berbahaya.

“Semoga dengan pertemuan ini, seluruh pelaku usaha dapat meningkatkan kepedulian terhadap keamanan pangan dan menerapkan CPPOB-IRTP sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto mengatakan, dalam kegiatan ini peserta mendapatkan sosialisasi mengenai peraturan perundangan mengenai CPPOB-IRT serta cara mengisi form penilaian mandiri CPPOB-IRT untuk menilai usahanya sendiri secara mandiri.

“Untuk mewujudkan keamanan pangan, kami telah melakukan berbagai upaya diantaranya melalui bimtek ini. Bahkan, saat mereka mengajukan izin usaha di DPMPTSP juga tertera komitmen dan melampirkan sertifikat keamanan pangan,”

“Bahwa, mereka pernah mengikuti bimtek keamanan pangan, dan sebagainya. Jika tidak, pelaku usaha yang bersangkutan jika nantinya memperpanjang izin maka usahanya akan dikenai sanksi,” ungkapnya.

Ditambahkan Kabid SDK Farmalkes Dinkes Kota Pekalongan, Mei Lestariningrum, bahwa cara penilaiannya, tim penilai dari Dinkes memberikan form kepada para pelaku usaha pangan ini untuk bisa dijawab.

Dimana dalam form itu berisikan sejumlah pertanyaan terkait cara pengolahan pangan yang baik. Diantaranya tempat dan alat yang digunakan, cara pengolahan produk usahanya, sanitasi, dan sebagainya.

Nantinya, peserta akan mendapatkan Sertifikat sebagai persyaratan pemenuhan komitmen keamanan pangan.

“Apapun hasilnya nanti dari Dinkes akan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pangan tersebut. Bimtek ini sebagai assessment apakah para pelaku usaha ini sudah paham dan mempraktekkan CPPOB melalui penilaian mandiri tadi,” pungkasnya. (em-aha)