Hasyim dinyatakan melanggar kode etik terkait proses pendaftaran capres-cawapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perubahan syarat batas usia peserta Pilpres.

“Hasyim Asy’ari sebagai teradu pertama terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan sidang di Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu 1,” sambung Heddy.

Kata dia Hasyim Asy’ari terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku dalam empat perkara, masing-masing dengan nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, 136-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023.

Dalam sidang yang sama, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada enam Komisioner KPU lainnya August Mellaz, Betty Epsilo Idroos, Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan Idham Holid.

Mereka dinyatakan juga melanggar kode etik dan perilaku dalam perkara nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023.

Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan oleh Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, KPU seharusnya segera melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah setelah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat batas usia capres-cawapres pada 16 Oktober 2023.

Pasalnya, akibat putusan MK itu berdampak terhadap syarat calon peserta pemilihan presiden sehingga KPU seharusnya segera mengubah Peraturan KPU (PKPU) sebagai pedoman teknis pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024.

Faktanya, KPU baru mengajukan konsultasi kepada DPR pada 23 Oktober 2023, atau tujuh hari setelah putusan MK dengan dalih anggota dewan sedang masa reses.

Menurut DKPP, alasan KPU itu tidak tepat. DKPP berpendapat dalih para teradu terbantahkan karena dalam masa reses tetap bisa dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 254 Ayat 4 dan ayat 7 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Selain itu, lanjut Wiarsa, DKPP menyatakan sikap para Komisioner KPU dengan terlebih dulu menyurati pimpinan partai politik usai putusan MK tentang syarat batas usia capres-cawapres ketimbang melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah juga menyimpang dari peraturan.

“Para teradu dalam menaati putusan MK a quo dengan bersurat terlebih dulu kepada pimpinan partai politik adalah tindakan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan perintah pasal 10 Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan KPU,” jelas Wiarsa.

Wiarsa mengatakan dalam pertimbangan, tindakan Ketua dan Komisioner KPU yang tidak segera melakukan konsultasi kepada DPR dan Pemerintah untuk melakukan perubahan PKPU No. 19/2023 tentang pencalonan peserta Pemilu dan capres-cawapres adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

“Para teradu seharusnya responsif terhadap kebutuhan pengaturan tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi a quo karena telah terjadi perubahan terhadap syarat capres-cawapres untuk tahun 2024,” paparnya.

“Terlebih Peraturan KPU sebagai peraturan teknis sangat dibutuhkan untuk menjadi pedoman cara bekerjanya KPU dalam melakukan tindakan penerimaan pendaftaran bakal capres-cawapres pasca putusan Mahkamah Konstitusi a quo,” sambung Wiarsa.

Dalam amar putusan itu, DKPP memerintahkan KPU untuk melaksanakannya paling lama 7 hari sejak dibacakan.

Selain itu, DKPP juga memerintahkan Bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan itu. (*)

Irjen Karyoto memaparkan pelanggaran itu terdiri dari pelanggaran disiplin, kode etik, dan tindak pidana.

“Berdasarkan data dari Bidang Propam Polda Metro Jaya, terdapat 497 pelanggaran terjadi pada anggota,” ungkap Karyoto di acara konferensi pers akhir tahun kinerja Polda Metro Jaya, kemarin.

Menurut dia, angka ini naik sebanyak 14 pelanggaran jika dibandingkan dengan tahun 2022.

“Di tahun 2022 jumlah pelanggaran yang dilakukan anggota kami sebanyak 483 kasus,” ujarnya.

Berikut rincian lengkap jenis pelanggaran personel Polda Metro Jaya:

Pelanggaran disiplin

– Tidak profesional: 36 kasus

– Penggelapan: 1 kasus

– Penyalahgunaan wewenang: 31 kasus

– Pemerasan: 2 kasus

– Perselingkuhan: 7 kasus

– Arogansi: 5 kasus

– Disersi: 38 kasus

– Utang piutang: 7 kasus

– Perceraian tanpa prosedur: 1 kasus

– Positif urine: 11 kasus

– KDRT: 3 kasus

– Penelantaran keluarga: 3 kasus

Pelanggaran kode etik

– Tidak profesional: 310 kasus

– Disersi: 12 kasus

-,Positif urine: 7 kasus

– LGBT: 1 kasus

– Judi: 1 kasus

Tindak pidana

– Penyalahgunaan narkotika: 7 kasus

– Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO: 2 kasus

– KDRT: 2 kasus

– Penganiayaan: 6 kasus

– Pengeroyokan: 1 kasus

– Pemalsuan: 1 kasus

– Penipuan atau penggelapan: 2 kasus. (*)

Putusan sanksi itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Heddy Lugito dalam persidangan di DKPP, Jumat, 8 Desember 2023.

Bagja terbukti melanggar perkara Nomor 114-PKE-DKPP/IX/2023 dan perkara Nomor 121-PKE-DKPP/IX/2023.

“Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu I Rahmat Bagja dalam perkara Nomor 114-PKE-DKPP/IX/2023 atau perkara Nomor 121-PKE-DKPP/IX/2023 selaku ketua merangkap anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum,” kata Heddy Lugito.

Untuk diketahui, perkara Nomor 114-PKE-DKPP/IX/2023 diadukan Suryono Pane dan perkara Nomor 121-PKE-DKPP/IX/2023 diadukan oleh Herminiastuti Lestari. Masing-masing pengadu mengadukan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dan Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, Puadi, Herwyn Malonda, Totok Hariyono.

Suryono Pane dan Herminiastuti Lestari mendalilkan para Teradu tidak profesional, sebab telah mengubah jadwal seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2023-2028 sehingga mengakibatkan adanya kekosongan jabatan pada Bawaslu Kabupaten/Kota dan berujung pada nihilnya pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024.

Rahmat Bagja dinyatakan terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf f, Pasal 11 huruf c, dan Pasal 15 huruf f dan Pasal 17 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Karena itu, Ketua Dewas KPK tumpak H Panggabean mengatakan pihaknya akan melanjutkan dengan menggelar ke sidang etik.

“Telah ditemukan dugaan pelanggaran etik, dan kami akan melanjutkan ke persidangan etik,” kata Tumpak dalam konferensi pers, Jumat, 8 Desember 2023.

Selain menemukan beberapa dugaan pelanggaran yang dimaksud, juga ditemukan komunikasi antara Firli Bahuri dengan.

Seperti diketahui, SYL telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang ditangani KPK. Dia dijerat dengan pasal dugaan pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang.

Setelah SYL menjadi tersangka, muncul foto pertemuan antara Firli Bahuri dengan SYL di sebuah lapangan bulu tangkis.

Beredar informasi bahwa Firli memanfaatkan kasus ini untuk memeras SYL. Kasus dugaan pemerasan terhadap SYL ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya, dan Firli telah ditetapkan sebagai tersangka.

Akibatnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diberhentikan sementara sebagai Ketua KPK, dan akan dicopot secara mutlak jika menjadi terdakwa. (*)