Pengoperasian ETLE Drone ini menjadi langkah strategis Polri dalam menjawab tantangan pengawasan lalu lintas di titik-titik yang selama ini sulit dijangkau oleh kamera ETLE statis maupun petugas di lapangan. Pada tahap awal, sistem ini mulai diterapkan di Jalan Raya Cibubur, Jakarta Timur, yang dikenal sebagai salah satu kawasan dengan tingkat kepadatan dan potensi pelanggaran lalu lintas cukup tinggi.

ETLE Drone Patroli Presisi berada di bawah pengelolaan Subdirektorat Penindakan dan Penegakan Hukum (Subdit Dakgar), Direktorat Penegakan Hukum (Ditgakkum) Korlantas Polri. Dengan teknologi kamera resolusi tinggi dan kemampuan manuver yang fleksibel, drone ini mampu memantau arus lalu lintas dari udara secara real time serta merekam pelanggaran secara lebih akurat dan terdokumentasi.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, menjelaskan bahwa kehadiran ETLE Drone merupakan pengembangan dari sistem ETLE yang selama ini telah diterapkan secara nasional. Menurutnya, teknologi drone memberikan keunggulan signifikan karena dapat menjangkau area blind spot yang tidak tertangkap kamera statis.

“Melalui teknologi ini, kami ingin memastikan pengawasan lalu lintas berjalan lebih menyeluruh. ETLE Drone Patroli Presisi digunakan untuk memantau titik-titik rawan pelanggaran yang selama ini sulit terjangkau, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara objektif dan profesional,” ujar Irjen Agus dalam keterangannya, Sabtu (10/1).

Ia menambahkan, penggunaan drone juga diharapkan mampu meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan masyarakat di jalan raya. Dengan begitu, proses penindakan menjadi lebih transparan dan akuntabel, sejalan dengan prinsip penegakan hukum berbasis teknologi.

Pada pelaksanaan perdana, ETLE Drone Patroli Presisi menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Dalam waktu singkat, sistem ini berhasil mengidentifikasi 18 pelanggaran lalu lintas, dengan mayoritas dilakukan oleh pengendara sepeda motor.

Jenis pelanggaran yang terekam antara lain tidak menggunakan helm standar, melawan arus, hingga pelanggaran marka jalan. Pelanggaran tersebut dinilai berpotensi tinggi membahayakan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya.

Irjen Agus menegaskan bahwa kualitas visual yang dihasilkan drone jauh lebih detail, sehingga memudahkan proses verifikasi pelanggaran. “Gambar yang diambil lebih jelas, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Ini sangat membantu dalam proses identifikasi dan penindakan yang bersifat real time,” jelasnya.

Meski mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum, Korlantas Polri menegaskan bahwa pengoperasian ETLE Drone tidak semata-mata berorientasi pada penindakan. Teknologi ini juga difungsikan sebagai sarana edukasi dan peringatan dini bagi masyarakat agar lebih disiplin dalam berlalu lintas.

“Keselamatan di jalan raya adalah kebutuhan bersama. Dengan disiplin berlalu lintas, kita dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan. Kehadiran ETLE Drone ini juga menjadi pengingat bahwa setiap perilaku di jalan memiliki konsekuensi hukum,” kata Irjen Agus.

Pendekatan preventif ini sejalan dengan komitmen Polri dalam mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) di seluruh wilayah Indonesia.

ETLE Drone Patroli Presisi menjadi bagian dari transformasi digital Polri dalam sektor lalu lintas. Sebelumnya, sistem ETLE telah diterapkan melalui kamera statis dan mobile yang terpasang di berbagai kota besar. Ke depan, Korlantas Polri membuka peluang untuk memperluas penggunaan drone di wilayah lain, terutama pada ruas jalan nasional, kawasan rawan kecelakaan, serta daerah dengan tingkat pelanggaran tinggi.

Korlantas Polri juga mengimbau seluruh pengguna jalan agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, dan mendukung upaya modernisasi penegakan hukum. Dengan kolaborasi antara teknologi dan kesadaran masyarakat, diharapkan tercipta lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan berkeselamatan.

JAKARTA, Eranasionanl.com – Pelaksanaan Operasi Zebra 2023, khususnya di wilayah Jakarta Selatan telah berakhir. Terungkap, banyak parkir liar di wilayah ini.

Awalnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi menyebutkan totalnya ada 1.969 pengendara yang terjaring selama operasi tersebut dilaksanakan.

“Terdapat 143 tindakan dengan tilang elektronik (e-TLE), 1.826 tindakan dengan teguran, kegiatan penyuluhan 1.0933, pemasangan spanduk dan pembagian brosur sejumlah 2.472,” kata Ade Ary, Senin (2/10/2023).

Lalu dia menyebutkan ada empat jenis pelanggaran yang terbanyak terjadi di wilayah Jaksel, yakni tidak menggunakan helm SNI sebanyak 35 kasus, melawan arus 46 kasus, parkir liar 50 kasus, dan melanggar marka jalan 4 kasus.

Ade Ary menyatakan, meski Operasi Zebra Jaya 2023 telah berakhir, pihaknya akan terus melakukan kegiatan pencegahan dengan memberikan edukasi hingga pendekatan bagi para pengendara yang melanggar aturan berlalu lintas.

“Dengan begitu diharapkan kesadaran masyarakat semakin tinggi dalam berdisiplin berlalu lintas, sehingga dampak buruknya bisa dicegah,” ujarnya.

Dia pun mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan. Hal tersebut dilakukan untuk menciptakan keamanan dan keselataman masyarakat dalam berlalu lintas.

“Keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas merupakan tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.

Operasi Zebra Jaya 2023 digelar selama 14 hari dari tanggal 18 September sampai dengan 1 Oktober 2023.

Adapun jenis pelanggaran yang terjaring baik pengendara mobil dan sepeda  motor adalah sebagai berikut:

1. Melawan arus

2. Berkendara di bawah pengaruh alkohol

3. Pengendara menggunakan HP saat mengemudi

4. Tidak menggunakan helm SNI

5. Berkendara melebihi batas kecepatan yang ditentukan

6. Memasang rotator tidak sesuai peruntukannya

7. Memakai pelat nomor rahasia/palsu

8. Pengemudi tidak menggunakan sabuk keselamatan

9. Berboncengan lebih dari satu orang

10. Pengendara di bawah umur dan tidak memiliki SIM

11. Kendaraan tidak memenuhi persyaratan layak jalan

12. Kendaraan tidak dilengkapi STNK

13. Melanggar marka jalan

14. Kendaraan tidak dilengkapi dengan perlengkapan standar

15. Kendaraan bermotor memasang rotator dan sirene bukan peruntukannya

16. Parkir liar.

PEKALONGAN, Eranasional.com – Setelah digelar selama dua pekan, mulai 10 Juli 2023, operasi patuh candi berakhir pada Minggu (23/7/2023).

Hasil operasi tersebut, ribuan pengendara melakukan melanggar. Jajaran Satlantas Polres Pekalongan Kota pun melakukan penindakan.

“Selama Operasi Patuh Candi 2023, kami berhasil menindak sebanyak 2.266 kasus pelanggaran lalu lintas,” kata Wakapolres Pekalongan Kota, Kompol Hj. Pariastutik saat konferensi pers di Halaman Kantor Satlantas setempat, Rabu (26/7/2023).

Pariastutik menjelaskan, dari 2.266  pelanggaran tersebut. Sebanyak 1.796 pengendara terekam electronic traffic law enforcement (ETLE).

“Dan tilang manual sebanyak 470 pengendara. Selain pelanggaran, juga terjadi 4 kasus kecelakaan lalu lintas. Dimana, 1 korban meninggal dunia dan 3 orang lainnya luka ringan,” terangnya.

Kasatlantas Polres Pekalongan Kota AKP Koyim Maturrohman menambahkan, pelanggaran paling banyak dilakukan oleh pengendara roda dua yaitu tidak menggunakan helm.

“Paling banyak tidak menggunakan helm, kemudian tidak dilengkapi TNKB dan juga menggunakan knalpot yang tidak standar dari pabrik atau brong,” kata Koyim.

Dia menjelaskan, knalpot brong tersebut disita untuk dilakukan pemusnahan dengan cara dipotong menjadi beberapa bagian.

“Sesuai instruksi, knalpot yang tidak sesuai standar pabrik harus disita dan pengendara diharuskan mengembalikan knalpotnya ke knalpot standar,” ujarnya.

Menurut Koyim, lokasi paling rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas salah satunya di Jalan Alf Arslan Djunaid atau sekitar exit tol Setono, Pekalongan.

“Karena di wilayah itu sering digunakan untuk balap liar yang dilakukan oleh pelajar,” katanya.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu mentaati peraturan lalu lintas dan hati-hati dalam berkendara. (em-aha)

PEKALONGAN, Eranasional.com – Tercatat, 2.821 pelanggar lalu lintas di Kota Pekalongan terjaring dalam Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi (OKC) 2023 yang berlangsung sejak 7 hingga 20 Februari 2023 lalu.

Pelanggaran didominasi pengendara yang tidak memakai helm, melanggar rambu lalu lintas, menggunakan knalpot brong hingga over dimension over load (ODOL).

“Untuk tilang konvensional atau manual yang paling banyak pelanggarannya yakni, tidak memakai helm dan menggunakan knalpot tidak standar atau brong,” kata Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Wahyu Rohadi didampingi Kasatlantas, AKP Koyim Maturrohman di Mako Satlantas setempat, Rabu (22/2/2023).

Kapolres mengungkapkan, selama 14 hari OKC, Satlantas Polres Pekalongan Kota berhasil menindak 2.821 pelanggaran dengan rincian, tilang Electronik Traffic Law Enforcement (ETLE) sebanyak 2.435 atau 86 persen dan tilang konvesional sejumlah 386 atau 14 persen.

Adapun jenis pelanggaran, diantaranya tidak memakai helm sebanyak 2.646 atau 93 persen, melanggar rambu/traffic light 40 atau 2,5 persen, knalpot brong 120 atau 4 persen, pelanggaran lain seperti tidak memakai spion, odol, dan lainnya sebanyak 15 atau 0,5 persen.

“Berawal dari penindakan tidak memakai helm. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pelanggar juga ada yang tidak membawa SIM- STNK. Membawa STNK tetapi pajaknya sudah mati,” terang AKBP Wahyu.

Ia juga menyampaikan terimakasih kepada jajaran Satlantas Polres Pekalongan Kota atas upaya-upaya edukasi yang diberikan kepada masyarakat, sehingga jumlah pelanggaran OKC 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Walaupun belum secara signifikan, tetapi setidaknya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas mulai meningkat,” katanya.

AKBP Wahyu menambahkan, untuk barang bukti dari pelanggaran yang disita yakni STNK 287 atau 74 persen, SIM C 42 atau 11 persen, SIM A/B/B I/B II 37 atau 9 persen, dan sepeda motor 20 atau 6 persen.

Sementara untuk lokasi yang sering terjadi pelanggaran lalu lintas berada di jalan arteri, antara lain Jl. Alf Arslan Djunaid (Exit Tol Setono), Jl. HOS Cokroaminoto Kuripan, Jl. Urip Sumoharjo Medono sampai dengan Bligo Buaran, dan jalan lain di kawasan dalam Kota Pekalongan.

Bahkan, di wilayah Jl. Alf Arslan Djunaid selama tahun 2022 sampai bulan Februari 2023 telah terjadi 7 kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 2 korban meninggal dunia dan 5 luka ringan.

Terhadap pelanggaran knalpot tidak standar dilakukan penyitaan untuk dilakukan pemusnahan dengan dilengkapi surat pernyataan penyerahan knalpot dari pelanggar atau pemilik kendaraan kepada petugas kepolisian.

“Kami tak henti-hentinya menghimbau kepada masyarakat Kota Pekalongan, tolong patuhi dan taati serta lengkapi surat-surat berkendara. Sebab, potensi kejadian-kejadian laka lantas secara garis besar akan didahului oleh pelanggaran lalu lintas,” pungkasnya. (em-aha)