Pelantikan ini digelar serentak bersama ratusan kepala daerah lainnya se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025.

Seremoni pelantikan diawali kirab dari Monas menuju Istana. Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Kemudian, lanjut dengan pembacaan keppres terkait pelantikan para gubernur-wakil gubernur serta pembacaan keputusan Mendagri terkait pengesahan bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota.

Setelah itu, Wali Kota Aaf dan Wakil Wali Kota Balgis bersama ratusan kepala daerah lainnya mengucapkan sumpah jabatan dengan dipandu oleh Presiden Prabowo.

“Alhamdulillah, pelantikan berjalan lancar dan ramai. Kami bahkan sempat berjalan dari Monas ke Istana Negara sebelum pelantikan dimulai,” ujar Aaf.

Dalam kesempatan tersebut, Aaf dan Balgis menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Pekalongan serta para relawan Ajib yang telah berjuang bersama.

“Ini adalah kemenangan kita. Dan kami akan berusaha sebaik mungkin mengemban amanah ini,” kata Aaf. (em-aha)

Sebanyak 961 kepala daerah, termasuk gubernur, wali kota, bupati, beserta wakil-wakilnya, akan dilantik.

Prabowo juga rencananya akan menyampaikan amanat langsung dalam acara tersebut.

“Total ada 961 kepala daerah yang akan dilantik, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota,” kata ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, Rabu, 19 Februari 2025.

“Presiden Prabowo juga dijadwalkan memberikan amanat kepada para kepala daerah yang baru dilantik,” sambungnya.

Pelantikan ini menjadi yang pertama kali digelar serentak di Istana Kepresidenan.

Yusuf menyebut momen ini sebagai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

Acara pelantikan sendiri akan dimulai pukul 10.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelum dilantik, para kepala daerah akan berkumpul terlebih dahulu di Monas.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman, menyatakan akan dilakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Istana Negara selama acara berlangsung.

Rekayasa lalu lintas ini akan dimulai pukul 06.00 WIB hingga acara selesai.

Berikut detail rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan:

1. Arus dari Jalan Veteran Raya menuju Jalan Veteran III akan dialihkan lurus ke TL Harmoni.

2. Arus dari Jalan Medan Merdeka Timur menuju Jalan Medan Merdeka Utara atau Istana Negara akan dibelokkan ke kanan ke Jalan Perwira.

3. Arus dari Jalan Ridwan Rais menuju Jalan Medan Merdeka Selatan akan dialihkan lurus ke Jalan Medan Merdeka Timur.

4. Arus dari Jalan MH Thamrin menuju Bundaran Patung Kuda akan dibelokkan ke kiri atau kanan ke Jalan Kebon Sirih.

5. Arus dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kiri ke Jalan Budi Kemuliaan akan dialihkan lurus ke Jalan Fachrudin. Sementara arus dari Jalan Fachrudin yang akan belok kanan ke Jalan Budi Kemuliaan akan dialihkan lurus ke Jalan Abdul Muis.

6. Arus dari Jalan Hayam Wuruk yang akan lurus ke Jalan Majapahit akan dibelokkan kiri ke Jalan Juanda. Arus dari Jalan Suryo Pranoto menuju Jalan Majapahit akan dibelokkan kiri ke Jalan Gajah Mada atau lurus ke Jalan Ir H Juanda.

7. Arus dari Jalan Katedral menuju Jalan Veteran akan dibelokkan ke kanan arah Pasar Baru.

8. Arus dari Jalan Veteran Raya menuju Jalan Veteran I akan dialihkan lurus ke TL Harmoni.

9. Arus dari Jalan Veteran Raya menuju Jalan Veteran II akan dialihkan lurus ke TL Harmoni. []

Saat rapat kerja dengan komisi II DPR RI, Tito menjelaskan bahwa pihaknya sudah memberikan penawaran kepada Presiden Prabowo tentang tanggal pelantikan.

“Kita membuat mengancer tanggal 18, 19, 20 dan saya lapor ke Presiden dan Presiden memilih 20 Februari, hari Kamis,” ujar Tito dalam pernyataannya pada Senin 3 Februari 2025.

Tanggal itu sendiri diajukan oleh Tito untuk menyesuaikan dengan putusan dismissal yang akan digelar MK.

Tito menyebut terdapat 296 kepala daerah non sengketa yang siap untuk dilantik. Sedangkan, terdapat 249 daerah yang masih bersengketa di MK.

Kendati demikian, Tito membantah bahwa tanggal 20 itu adalah keputusan mutlak dari Presiden Prabowo, melainkan usulan dari Kementerian Dalam Negeri.

“Saya mau koreksi, tadi ada pendapat bahwa tanggal 20 ini perintah bapak presiden. Bukan perintah, usulan saya kepada beliau,” ujarnya.

“Kemudian beliau ada opsi. Ya namanya bawahan ya menyampaikan opsi, dan opsi itu dipilih oleh beliau tanggal 20 (Februari). Jadi bukan perintah dari awal tanggal 20, tidak,” sambung Tito.

Tito kembali menekankan usulan tanggal yang disampaikan ke Prabowo telah melalui proses hitung usai putusan dismissal MK. Dia mengatakan pihaknya membuat sejumlah skenario untuk pelantikan kepala daerah.

“Tapi ini ada dinamika, bukan karena perintah presiden, menyederhanakan waktunya seperti. Tidak seperti itu, terjadinya ada trigger itu dari saya,” ujarnya.

Tito kemudian menambahkan, pelantikan kepala daerah rencananya akan dilaksanakan di ibu kota negara, yaitu Jakarta. Namun, lokasi spesifik masih dalam pembahasan.

“Masalah tempatnya sedang dibicarakan, tetapi yang jelas di ibu kota negara,” imbuhnya.

“Saya ingin menegaskan ibu kota negara saat ini tetap Jakarta, meskipun ada anggapan IKN Nusantara sudah menjadi ibu kota,” pungkasnya. []