Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Gus Fawait tersebut memberikan tenggat waktu selama enam bulan kepada para pejabat baru. Hal ini karena pihak pemerintah daerah menuntut adanya terobosan dan inovasi nyata di lingkungan sekolah masing-masing.

“Ini mungkin pelantikan terbesar sepanjang sejarah Kabupaten Jember. Saya beri waktu enam bulan untuk melakukan terobosan-terobosan, karena setiap enam bulan akan kita evaluasi,” ujar Gus Fawait.

Menurut Gus Fawait, sektor pendidikan harus menjadi instrumen utama dalam program pengentasan kemiskinan jangka panjang di Jember. Selain itu, ia meminta para kepala sekolah untuk tidak hanya terpaku pada capaian akademik melainkan juga aktif mendorong prestasi non-akademik siswa.

“Pendidikan harus menjadi tools untuk pengentasan kemiskinan. Silakan para kepala sekolah beraktualisasi diri untuk melahirkan prestasi akademik maupun non-akademik,” tegasnya.

Selanjutnya, Gus Fawait mengajak seluruh kepala sekolah menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyosialisasikan berbagai program unggulan daerah dan pusat. Langkah kolaboratif tersebut meliputi program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, UHC, Peta Cinta, hingga program beasiswa daerah.

“Kepala sekolah harus ikut membantu sosialisasi program pemerintah. Menyelesaikan persoalan di Jember tidak bisa hanya dilakukan satu dua OPD saja, tetapi harus dikerjakan bersama-sama,” katanya.

Sementara itu, Pemkab Jember juga tengah memperjuangkan percepatan program revitalisasi bangunan sekolah yang rusak. Bahkan, Gus Fawait mengaku bersyukur karena lobi intensif ke pemerintah pusat berhasil membuahkan bantuan anggaran yang signifikan.

“Alhamdulillah kita mendapat bantuan revitalisasi yang besar dari pemerintah pusat. Tahun ini kami juga sedang berjuang agar jumlah revitalisasi sekolah semakin banyak,” ujarnya.

Maka dari itu, ia meminta Dinas Pendidikan bersama masyarakat dan media massa untuk memperketat pengawasan proyek fisik tersebut di lapangan. Sebab, transparansi pembangunan sekolah membutuhkan sinergi dari seluruh pilar demokrasi demi hasil yang maksimal.

“Saya minta Dinas Pendidikan memperketat pengawasan. Kami tidak bisa mengawasi satu satu, sehingga perlu dukungan pengawas, kepala sekolah, dan juga rekan rekan media sebagai pilar demokrasi,” pungkasnya.