BANDUNG, Eranasional.com – Jumlah klinik kesehatan di Kota Bandung, Jawa Barat, bertambah. Dengan begitu, visi dan misi Pemkot Bandung untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui pelayanan kesehatan bekualitas yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif serta mendukung akses layanan kesehatan yang berkelanjutan akan lebih mudah diwujudkan.

“Atas nama Pemkot Bandung, saya mengapresiasi adanya tambahan fasilitas kesehatan (faskes) di Kota Bandung,” kata Yana pada kegiatan Peresmian Adiandra Medika Clinic, di Jalan Reog, Senin (20/3/2023).

Ia meminta sumber daya manusia di klinik Adiandra Medika memiliki sikap profesional dengan tetap mengembangkan kompetensinya dan mengutamakan pelayanan publik yang baik.

“Di sini cukup komplit (fasilitas) maka pemerintah butuh dukungan berbagai pihak tentunya ” tutur Yana.

Ia berharap, tentu hadirnya faskes ini membantu memberikan layanan kesehatan sesuai kebutuhaan warga. Bahkan dapat memberikan layanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat yang lebih luas lagi.

“Saya harap bisa fasilitasnya bisa terlayani BPJS. Mudah-mudahan pelayanan ini berjalan lancar dan sukses,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Adiandra Medika Clinic, Adyesa Kevindra Albari mengatakan, faskes yang dikelolanya saat ini baru melayani pasien umum saja.

“Kita membangun klinik yang modern, fokus pada edukasi dan produktif. Kita berolaborasi dengan dokter utama juga pratama. Di sini juga ada doktor umum, dokter gigi. Ada 12 ruangan untuk spesialis,”  bebernya.

Adiandra Medika Clinic buka hari Senin – Sabtu 08.00 – 20.00. Ada berbagai pelayanan seperti poli umum, poli gigi, instalasi farmasi, vaksinasi by imuncare, instalasi labolatorium, poli mata poli kulit dan kelamin, spesialis penyakit dalam dan spesialis gizi.

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengharapkan setiap rumah sakit swasta yang ada di kotanya, dapat bekerjasama untuk melayani pasien BPJS Kesehatan. Hal tersebut disampaikan Fairid usai meresmikan fasilitas Magnetic Resonance Imaging (MRI) 1,5 Tesla, di Siloam Hospital Palangka Raya, Rabu (15/3/2023).

Menurutnya, meski hal tersebut tidak bersifat wajib namun diperlukan guna mengatasi persoalan kamar inap yang kerap menjadi kendala pelayanan.

“Perlu kerja sama dari rumah sakit swasta guna melayani pasien BPJS. Terlebih Kota Palangka Raya baru saja meraih Universal Health Coverage (UHC) yang menunjukkan banyak masyarakat tercover pada program JKN,” ujarnya.

Dalam Perpes Nomor 82 tambah Fairid, disebutkan bahwa rumah sakit swasta memang tidak diwajibkan untuk menjadi mitra BPJS Kesehatan. Sementara rumah sakit milik pemerintah bersifat wajib.

Akan tetapi bila rumah sakit swasta menjadi mitra pemerintah daerah, maka sudah barang tentu akan meningkatkan ketersediaan kamar yang selama ini selalu menjadi masalah para peserta BPJS Kesehatan saat berobat.

“Saling mendukung dalam pembangunan itu lebih baik. Terutama dalam bidang pembangunan kesehatan kepada masyarakat,” pungkasnya.

SEMARANG, Eranasional.com – Wali kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu meminta para admin pengelola pengaduan pelayanan publik Sapa Mbak Ita untuk lebih aktif dan responsif dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Hal itu diungkapkannya pada acara Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Pengelola Pengaduan  Sapa Mbak Ita di Gedung Moch Ichsan lantai 8, Rabu (8/3/2023). Perangkat daerah pun diminta aktif melakukan penyisiran guna mengecek kondisi yang ada di lapangan sebelum muncul adanya aduan dari masyarakat.

“Sebelum dikomplain, jalan dan cek dulu untuk meminimalisir pengaduan yang masuk terutama bagi perangkat daerah yang sering diadukan oleh masyarakat seperti Dinas Perhubungan, DPU, Disperkim, PDAM, dan Satpol PP,” tegas perempuan yang akrab disapa Mbak Ita didepan 66 admin perwakilan masing-masing OPD.

Pihaknya menyebut bahwa para admin pengelola pengaduan ini merupakan kepanjangan tangan, mata, dan telinga dari Mbak Ita selaku Wali kota dan Pemerintah Kota Semarang. “Maka saya minta teman-teman untuk lebih responsif dalam menanggapi aduan masyarakat baik di media sosial juga melalui sistem Sapa Mbak Ita ini. Responsif bukan berarti hanya memperhatikan kecepatan respon aduan namun juga kualitas jawaban yang diberikan kepada masyarakat, sebagai bentuk perhatian pemerintah Kota Semarang kepada masyarakat yang mengalami kendala pelayanan publik,” lanjut mbak Ita.

Dalam kesempatan tersebut, apresiasi diberikan oleh Wali kota perempuan di kota Semarang tersebut atas pengelolaan kolaboratif “Sapa Mbak Ita” yang menjadi satu-satunya kanal pengaduan yang terintegrasi dengan LaporGub. Dengan adanya integrasi tersebut, ragam serta jumlah aduan akan menjadi semakin banyak, sehingga Mbak Ita menghimbau tim pengelola pengaduan Sapa Mbak Ita melakukan kontrol preventif sebelum terjadi kendala bagi masyarakat.

Sementara Kepala Diskominfo Kota Semarang, Soenarto, menambahkan bahwa untuk menjaga netralitas pengaduan dan menghindari persekusi, maka pihaknya secara tegas akan melindungi data pelapor. “Sebagai bentuk komitmen dalam penanganan pengaduan mari tegakkan prinsip untuk tidak fokus kepada siapa yang melapor, melainkan pada konteks aduannya,” sambungnya.

Tak lupa pihaknya mengingatkan para admin untuk segera menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berstatus “selesai bersyarat”. “Selesai bersyarat ini merupakan aduan-aduan yang memerlukan perencanaan dan penganggaran khusus sehingga diasumsikan akan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya. Untuk itu jangan lupa difollow up lagi, ibaratnya Selesai Bersyarat ini adalah hutang bagi OPD kepada masyarakat,” tandasnya.

Monev Pengelolaan pengaduan ini secara rutin diselenggarakan setiap 3 bulan sekali guna mereview, merekap, dan memonitor progress pengaduan yang masuk ke kanal resmi Sapa Mbak Ita sehingga pengelolaan pengaduan dapat berjalan dengan optimal. Di akhir acara dilakukan juga Bimtek Pengelolaan Pengaduan melalui system “Sapa Mbak Ita” dan Lapor.go.id guna meningkatkan kecakapan para admin mengoperasikan sistem tersebut. **