Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan bahwa MPP Mini merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang cepat dan murah. Ia ingin memastikan seluruh pelayanan publik merata hingga ke tingkat kecamatan.

“Dengan adanya MPP Mini ini, masyarakat cukup datang ke kecamatan untuk mengakses berbagai layanan. Ini upaya kita mempermudah sekaligus memangkas waktu dan biaya,” tegas Bupati Fawait, Senin (11/5).

MPP Mini mengintegrasikan beragam layanan dalam satu lokasi, mulai dari administrasi kependudukan hingga urusan Pengadilan Negeri. Warga bahkan bisa menyelesaikan proses penetapan pengadilan melalui teknologi Zoom tanpa perlu hadir ke kantor pengadilan.

Integrasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang efisien. Bupati Fawait menuntut sistem pelayanan yang sederhana dan transparan agar masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung.

“Pelayanan publik harus sederhana, cepat, dan transparan. Kita ingin masyarakat merasakan kemudahan itu secara nyata,” ujarnya.

Setelah Kecamatan Tanggul, Pemkab Jember berencana memperluas konsep MPP Mini ke wilayah Jombang dan Mayang. Bupati Fawait juga berkomitmen untuk berkantor secara bergilir di lokasi tersebut guna memastikan pelayanan berjalan optimal.

Langkah ini sekaligus menjadi pesan bagi aparatur kecamatan hingga desa untuk menghindari prosedur yang berbelit. Pemerintah daerah juga mengajak media untuk mengawasi jalannya pelayanan agar tetap bersih dan berpihak pada rakyat.

“Kita ingin memastikan pelayanan berjalan optimal dan sesuai harapan masyarakat,” pungkas Bupati Fawait.

Kepala Desa Tanjungrejo, Subono, S.H., menegaskan bahwa kehadiran perangkat baru harus berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik, khususnya dalam hal kecepatan, ketepatan, dan keramahan.

“Pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara cepat, tepat, sesuai prosedur, serta dibarengi dengan sikap ramah,” ujarnya.

Ia optimistis, dengan formasi perangkat yang semakin lengkap, pelayanan administrasi di kantor desa dapat berjalan lebih optimal dan efisien. Pemerintah desa menargetkan masyarakat dapat merasakan layanan yang lebih mudah, cepat, dan memuaskan.

Perwakilan BPD Tanjungrejo, Bambang Siswanto, S.Pd., turut mengapresiasi langkah tersebut. Ia menilai pengisian kekosongan jabatan menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

“Perangkat desa harus menunjukkan kinerja terbaik, terutama dalam hal disiplin dan tanggung jawab, karena desa merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat,” ungkapnya.

Dengan adanya perangkat baru, Pemerintah Desa Tanjungrejo berharap standar pelayanan prima dapat terwujud secara konsisten. Masyarakat pun diharapkan semakin percaya dan merasa nyaman dalam mengakses berbagai layanan di kantor desa.

Pernyataan tersebut disampaikan usai acara groundbreaking pembangunan kantor Wali Kota, Setda, dan DPRD di Halaman Setda, Rabu (1/4/2026).

Pria yang akrab disapa Aaf ini menilai kebijakan WFH berpotensi membuat kinerja pelayanan publik tidak maksimal, sementara hak gaji ASN tetap diterima penuh.

“Saya termasuk yang tidak setuju dengan WFH ASN. Keenakan ASN nanti, tidak bekerja dan berangkat kantor melakukan pelayanan secara langsung ke masyarakat tapi gaji tidak dipotong, masih utuh,” ujar Aaf.

Menurut Aaf, jika tujuan utama pemerintah pusat melakukan pengkajian WFH adalah untuk penghematan energi dan BBM, maka ada cara lain yang lebih relevan untuk diterapkan di Kota Pekalongan.

Ia mengusulkan agar ASN tetap masuk kantor, namun beralih ke transportasi yang ramah lingkungan pada hari-hari tertentu.

“Mending kalau kita mau hemat energi, BBM dan sebagainya tetap ngantor, tapi di hari-hari tertentu opsinya bisa jalan kaki, naik angkutan umum, ataupun bersepeda,” tuturnya.

Meskipun aturan ini masih digodok oleh pemerintah pusat, Aaf menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki ruang untuk tidak mengikuti kebijakan tersebut jika dirasa tidak mendesak.

“Kondisi geografis di Kota Pekalongan masih sangat terjangkau jika dibandingkan dengan kota besar seperti Jakarta, Semarang, atau Surabaya yang jarak antar lokasinya sangat berjauhan,” paparnya.

Menurutnya, sejauh ini hanya kantor Dinperpa saja yang lokasinya dianggap lumayan jauh, sementara instansi lainnya masih sangat memungkinkan untuk dijangkau oleh ASN dengan bersepeda.

“WFH itu menjadi opsi terakhir untuk saya. Kalau kita kota kecil, saya rasa masih bisa ASN untuk bersepeda. Dari ASN sendiri tidak ada penolakan, malah mereka setuju,” pungkasnya. (em-aha)

Hal tersebut disampaikan Bima Arya saat menutup Diklat Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam I Angkatan I, II, dan III di Balai Pelatihan Kompetensi Fungsional APDN, Kemang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (30/1/2026).

Ia mengungkapkan, posisi strategis Damkar bahkan tercermin dalam cara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menampilkan diri di ruang publik nasional. Pada peringatan Hari Kemerdekaan tahun lalu, Kemendagri secara khusus menonjolkan mobil pemadam kebakaran dalam pawai kementerian.

“Karena Pak Menteri yakin, kami yakin, yang paling lekat dengan Kemendagri adalah Pemadam Kebakaran,” ujar Bima.

Di mata masyarakat, lanjutnya, Damkar tidak hanya hadir saat terjadi kebakaran, tetapi juga dalam berbagai persoalan sehari-hari yang membutuhkan pertolongan cepat dan nyata. Inilah yang membuat Damkar memiliki tingkat kepercayaan serta kedekatan yang sangat tinggi dengan warga.

“Damkar hari ini telah menjadi kebanggaan seluruh pemerintahan daerah di Indonesia,” tegasnya.

Bima menilai, besarnya kepercayaan publik tersebut harus dijawab dengan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Ia menekankan bahwa profesionalisme Damkar bertumpu pada tiga hal utama, yakni kompetensi personel, ketangguhan mental, dan kecukupan sarana prasarana.

“Kepercayaan tadi harus terus diimbangi dengan kualitas yang terus meningkat,” katanya.

Untuk mendukung hal tersebut, Kemendagri, menurut Bima, telah menyiapkan penguatan dukungan anggaran, baik untuk pengadaan peralatan pemadam kebakaran maupun melalui insentif fiskal bagi daerah yang memiliki kinerja Damkar yang baik.

“Ada dana insentif fiskal daerah yang akan digelontorkan bagi daerah-daerah yang memiliki kinerja yang sangat baik untuk Dinas Pemadam Kebakaran,” tandasnya.

Melalui pendidikan dan pelatihan dasar yang baru saja ditutup tersebut, Bima berharap para peserta mampu menjadi personel Damkar yang lebih profesional, berani, dan siap mengemban kepercayaan publik sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah daerah (Pemda).

Inisiatif ini bukan sekadar program rutin, melainkan wujud nyata inovasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam mendekatkan pelayanan publik langsung ke tengah-tengah masyarakat, hingga menyentuh setiap sudut desa.

Pelayanan Publik Terpadu hadir sebagai komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Antusiasme warga Desa Ciherang dan sekitarnya terpancar jelas, terlihat dari partisipasi aktif dalam berbagai layanan yang disediakan.

Mulai dari pengecekan kesehatan gratis untuk lansia, hingga pasar murah yang menyediakan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, sayuran, dan bahan pangan lainnya dengan harga terjangkau. Tak ketinggalan, layanan administrasi publik esensial seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta layanan kependudukan juga tersedia untuk memudahkan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Saepul Bahri Binzein menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah wujud perhatian dan kasih sayang Pemerintah Daerah terhadap masyarakat Purwakarta.

“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di seluruh wilayah, termasuk desa-desa, mendapatkan hak dan akses yang sama terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Ini bagian dari upaya kami menghadirkan pemerintahan yang melayani,” kata Om Zein.

Ia berharap, melalui inisiatif ini, seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Purwakarta dapat terus menjalin sinergi positif dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berkelanjutan.

Sementara, Camat Pasawahan, Iman Sukmana, dalam keterangannya menjelaskan bahwa Kecamatan Pasawahan secara administratif terdiri dari 12 desa dengan jumlah penduduk mencapai 47.656 jiwa. Mayoritas masyarakat Kecamatan Pasawahan bergerak di sektor pertanian, jasa, dan perdagangan.

Iman menekankan bahwa kegiatan pelayanan publik ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, yang disambut dengan apresiasi tinggi tidak hanya oleh warga Pasawahan tetapi juga masyarakat di kecamatan lain di Purwakarta.

Lebih lanjut, Camat juga menyoroti keberadaan sektor UMKM di Kecamatan Pasawahan, yang mayoritas bergerak di bidang kuliner dan cemilan. Produk-produk UMKM ini dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan dan dibina oleh Badan Penyuluhan Pertanian (BPP).

“Hari ini banyak sekali UMKM kuliner yang merupakan hasil produk dari Kecamatan Pasawahan sendiri,” ujarnya.

Camat juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah menyukseskan kegiatan pelayanan publik ini, khususnya di Desa Ciherang dan Kecamatan Pasawahan.

“Masyarakat lebih cepat dan dekat mendapatkan pelayanan karena pelayanan yang lebih dekat dan cepat sangat dinantikan oleh masyarakat,” ujarnya, sembari berharap layanan publik dapat terus ditingkatkan dengan jumlah pelayanan yang lebih banyak lagi di masa mendatang.

Turut hadir dalam kegiatan penting ini antara lain Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Purwakarta, Camat Pasawahan beserta camat dari berbagai kecamatan lainnya, para kepala desa, serta perwakilan masyarakat Kecamatan Pasawahan.

Kegiatan ini adalah langkah nyata untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di pelosok pedesaan, memastikan setiap warga mendapatkan akses yang setara dan berkualitas.

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, dalam sambutannya menegaskan bahwa semua pelayanan dasar harus berjalan simultan.

“Kebutuhan-kebutuhan pelayanan dasar minimal adalah fondasi kesejahteraan masyarakat. Tugas kita adalah menghadirkan pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien, memangkas birokrasi yang menghambat,” kata Om Zein, sapaan akrabnya.

Om Zein menjelaskan bahwa pelayanan publik keliling adalah strategi proaktif untuk menjangkau yang sulit dijangkau dan mempercepat proses yang berbelit. Keberadaan Mal Pelayanan Publik yang beroperasi setiap hari semakin diperkuat dengan kegiatan jemput bola ini.

Selain itu, Stasiun Gambir, Jakarta, terpilih sebagai stasiun terbaik, dan menerima penghargaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas. Penghargaan diserahkan di Hotel Bidakara Jakarta, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (21/11) kemarin.

Ixfan Hendriwintoko, Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta menuturkan bahwa penghargaan ini diberikan kepada Top Inovasi Pelayanan Publik yang terdiri dari Top 45 Inovasi Kelompok Umum dan 5 pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation yang terjaring di Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023.

Penerimaan penghargaan yang diberikan oleh KemenPAN RB kepada PT KAI (Persero) diwakili oleh PYMT Direktur Utama, Salusra Wijaya selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Masyarakat, pelanggan KAI dan KemenPAN RB atas kepercayaannya dan memilih Stasiun Gambir sebagai stasiun yang telah memberikan pelayanan terbaik. Penghargaan ini tentunya akan menjadi penyemangat KAI untuk terus meningkatkan pelayanannya kepada Masyarakat dan pelanggan KAI,” kata Ixfan.

Peningkatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari alur masuk/keluar stasiun, kebersihan, kenyamanan, pelayanan, dan keselamatan penumpang. 

Di hari-hari biasa, KAI Daop 1 Jakarta melayani penumpang naik dari Stasiun Gambir rata-rata 8.000 penumpang dengan berbagai stasiun tujuan per hari. Sedangkan pada masa weekend dapat mencapai lebih dari 10.000 penumpang yang naik dari stasiun Gambir per hari.

Penghargaan ini tidak hanya menjadi prestasi bagi Stasiun Gambir, tetapi juga menciptakan harapan baru bagi pelayanan publik di sektor transportasi Indonesia.

“Keberhasilan KAI Daop 1 Jakarta dalam mengelola Stasiun Gambir semoga menjadi inspirasi bagi stasiun lain untuk terus berupaya meningkatkan kualitas layanan demi memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna jasa transportasi Kereta Api,” Pungkas Ixfan. (*)

BANDUNG, Eranasional.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berkomitmen menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk itu, keterbukaan informasi memerlukan komitmen dan keterlibatan seluas-luasnya dari PPID Pembantu dan Sub Pembantu Satker Pendidikan sebagai penyelenggara negara.

Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung selaku PPID Utama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan keterbukaan informasi di wilayah Kota Bandung melalui daring, Selasa 16 Mei 2023.

“Di era keterbukaan seperti sekarang, kita tidak bisa main-main terhadap pelayanan publik terutama layanan informasi dan pengaduan masyarakat,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Yayan A. Brilyana saat membuka monev KIP dan SP4N Lapor.

Menurut Yayan, Monev ini dilakukan guna mengakomodasi penilaian sejauh mana pelayanan informasi yang dilakukan PPID Pembantu dan Sub Pembantu Satker Pendidikan dalam keaktifan dan responsifitasnya melayani warga.

Terkait pengaduan masyarakat, Yayan mengatakan penyelesaian pengaduan masyarakat menjadi prioritas Pemkot Bandung.

“Saya setiap Minggu memberikan laporan pengaduan masyarakat kepada pimpinan. Mana yang sudah selesai mana yang belum. Ini harus menjadi perhatian kita bersama,” ungkapnya.

Yayan berharap melalui monitoring dan evaluasi dapat menginventarisasi hambatan dan potensi yang dapat dioptimalkan pada pelayanan informasi publik.

“Proses monitoring dan evaluasi penting untuk dilakukan untuk melihat kondisi penerapan, sosialisasi, implementasi prosedur, kualitas, dan laju tindak lanjut pengaduan publik di lingkungan Pemkot Bandung sebagai wujud komitmen pelayanan kita kepada masyarakat,” katanya.

Sebagai informasi, kegiatan monev mandiri dilakukan per dua tahun sekali untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPID pembantu dan Sub PPID Pembantu. **

BANDUNG, Eranasional.com – Media merupakan salah satu pilar strategis dalam upaya menjalankan tugas, khususnya untuk meningkatkan pelayanan publik. Berbagai permasalahan yang dihadapi Kota Bandung semakin kompleks.

Untuk itu, rumus untuk bisa dilakukan yakni melakukan kolaborasi dan juga sinergi, terutama dalam hal penyampaian aspirasi dan penyebaran luasan informasi kepada masyarakat. Hal tersebut diungkapkan Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna, Kamis (4/5/2023).

“Harapan saya, media adalah pilar strategis. Media di kota Bandung saya yakin objektif. Apa yang kami kerjakaann ditulis seobjektif mungkin, masyarkat punya hak untuk tahu,” ujarnya.

Ema mengatakan, Pemkot Bandung selalu terbuka terhadap berbagai masukan, saran, maupun kritik baik dari masyarakat maupun media. Namun, Ema berharap kritik maupun masukan yang diberikan harus mengedepankan adab dan etika ketimuran.

“Silahkan kami terbuka terhadap kritik kami terima, apalagi yang menyampaikan para tokoh, media. Saya ajak mereka berkontribusi, dengan masa transisi kami terbuka terhadap kritik yang membangun,” ujarnya.

Ema pun mengajak media untuk bersama mengedukasi masyarakat dalam berbagai hal. Termasuk dalam hal penyebaran informasi berbagai program strategis pemerintah.

“Ini kita edukasi masyarakat. Kalau semua sikapnya seperti itu, Bandung akan punya akselerasi luar biasa,” ungkapnya.

“Saya minta dukungan media. Kami tetap fokus bekerja, kalau ada kegiatan yang baik maka sampaikan lah pada masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana mengatakan, media merupakan salah corong informasi utama masyarakat.

Dengan kegiatan kunjungan media ini, Yayan berharap adanya kerja sama dan menjalin kedekatan antara pemerintah dan media.

“Mohon dibantu memberitakan berita baik bagi masyarakat. Media juga silahkan lakukan kritik membangun,” ujarnya.

BANDUNG, Eranasional.com – Dalam kegiatan bertema “Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terintegrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 ini Sekda Setiawan menuturkan bahwa capaian reformasi birokrasi Provinsi Jabar dibangun melalui serangkaian proses terencana dan terukur, konsep jelas serta tepat dalam menentukan dan mengintervensi faktor pengungkit utama.

“Ada dua hal yang menjadi backbone, yaitu meritokrasi kita pertahankan dan satunya lagi adalah digitalisasi. Ini yang menjadi pengungkit utama kita,” papar Setiawan.

“Jadi hal-hal seperti ini adalah sebuah keharusan dan beruntungnya Jawa Barat kompak bahwa sistem meritokrasi kita bina dan urus dengan baik,” imbuhnya.

Menurutnya, melalui Sistem Merit, Jabar mampu mengelompokkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas melalui kinerjanya, juga ASN yang memiliki potensi kurang baik untuk dibina sehingga bisa meningkatkan kinerjanya.

Pada forum tersebut diberikan pula beberapa penghargaan pada kabupaten/kota dan perangkat daerah yang berprestasi sebagai berikut:

A. Penghargaan Reformasi Birokrasi Kabupaten dan Kota 

1. Kabupaten Sumedang (Predikat “BB”)
2. Kota Sukabumi (Predikat “BB”)
3. Kota Bogor (Predikat “BB”)
4. Kabupaten Ciamis (Predikat “B”)

Penghargaan SAKIP
Kota Bandung (Kategori “A”)

B. Penghargaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat 

Best Improvement Dinas Pendidikan: Indeks Reformasi Birokrasi dengan Peningkatan Nilai Tertinggi dari Tahun Sebelumnya (2022)

5 Terbaik Implementasi Reformasi Birokrasi:
1. DPMPTSP Provinsi Jabar (Predikat “A”)
2. BKD Provinsi Jabar  (Predikat “A”)
3. Diskominfo Provinsi Jabar (Predikat “A”)
4. Bapenda dan Bappeda (Predikat “BB”)
5. Dinas Kesehatan (Predikat “BB”)

C. Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Berdih dan Melayani (WBBM)

Perangkat Daerah/Unit Kerja Zona Integritas yang telah melakukan Pembangunan Zona Integritas: 
1. BKD Provinsi Jabar
2. UPTD Balai Perlindungan Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jabar

Perangkat Daerah/Unit Kerja Zona Integritas yang diajukan Berpredikat Menuju WBK/WBBM dan telah dievaluasi oleh TPN Tahun 2022 
1. RSUD Al Ihsan menuju predikat WBBM
2. UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kota Bandung III Soekarno-Hatta menuju predikat WBK
3. UPTD Laboratorium Kesehatan menuju predikat WBK
4. SMK Negeri 1 Kota Bandung menuju predikat WBK

Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI pada Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Daerah Provinsi Jabar dengan Raihan “Zona Hijau”: 

1. Kota Bandung
2. Kabupaten Cianjur
3. Kota Sukabumi
4. Kabupaten Ciamis
5. Kabupaten Sumedang

Perangkat Daerah Provinsi Jabar:
1. DPMPTSP Provinsi Jawa Barat
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

Eranasional.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta segenap jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah untuk terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Presiden saat memberikan sambutan pada Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik, Rabu (29/12/2021) secara virtual.

“Tuntutan masyarakat terus meningkat. Tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat, berbelit-belit. Tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif,” ujar Presiden.

Presiden menegaskan, situasi terus berubah oleh karena itu para penyelenggara pelayanan publik tidak boleh cepat berpuas diri dengan pelayanan yang telah diberikan. Penyelenggara pelayanan publik pun tidak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja, melainkan harus segera mengubah cara berpikir, merespons, dan bekerja.

“Orientasinya harus hasil, untuk mewujudkan pelayanan yang prima, memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat,” tegasnya.

Presiden menekankan agar instansi pemerintah membangun paradigma melayani, mengubah kebiasaan dilayani menjadi melayani.

“Pelayanan publik yang prima tidak terjadi begitu saja, memerlukan komitmen, memerlukan upaya bersama, sinergitas antarlembaga, memerlukan ikhtiar berkelanjutan, disiplin yang panjang, transformasi sistem, transformasi tata kelola, perubahan pola pikir, dan perubahan budaya kerja,” imbuhnya.

Menutup pernyataannya, Presiden pun menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

“Pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik. Sebaliknya, pelayanan yang buruk akan memberikan persepsi yang buruk, yang jika kita biarkan dapat menurunkan kepercayaan dan kredibilitas penyelenggara negara,” tandasnya.

Medan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, bersama Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara, Dadang Suhendi beserta jajaran, mengunjungi Kantor Pertanahan Kota Medan, Kamis (21/10/2021).

Pada kesempatan ini, Surya Tjandra meninjau terobosan-terobosan yang menarik dalam melakukan perbaikan terhadap layanan pertanahan di Kota Medan.

“Ada dua tugas pokok pemerintah, pertama melakukan pelayanan publik dan kedua mengatasi masalah. Hari ini saya melihat kedua hal tersebut diupayakan dengan sepenuh hati di kantor ini,” kata Surya Tjandra ketika diwawancarai seusai meninjau Kantor Pertanahan Kota Medan.

Ia mengungkapkan kebanggaannya secara langsung di hadapan para jajaran dan masyarakat yang ada karena bisa melihat secara langsung, sebuah terobosan menarik yang dilakukan jajaran Kantor Pertanahan Kota Medan.

“Sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya bisa melihatnya secara langsung. Terima kasih untuk semua jajaran yang berperan untuk melakukan terobosan ini,” ucapnya.

Menurut Surya Tjandra, terobosan yang dilakukan di Kota Medan ialah hal yang tepat. Ini dikarenakan Medan merupakan gambaran umum dari Sumatra Utara, banyak masalah serta tantangan yang dihadapi di bidang pertanahan.

“Medan ini kan bisa dibilang mukanya Sumut ya. Untuk teman-teman BPN, di sini problem dan tantangan banyak, tapi saya melihat hari ini, justru pahalanya juga banyak di sini karena mereka bekerjanya pakai hati,” ujarnya dengan canda.

Terobosan yang menarik tentu harus dibarengi pula dengan kepemimpinan yang tepat. Selain itu, sikap yang tegas dan jelas untuk membawa kantor ke arah yang lebih baik juga menjadi faktor utama.

“Kolaborasi antara Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di sini juga sangat mendukung. Hal seperti ini bisa menjadi berita baik buat kita, bukan hanya di Medan, tetapi untuk seluruh Indonesia,” terang Surya Tjandra.

“Gambaran seperti ini kan artinya bisa membenahi Medan. Jadi, kalau bisa beresin Medan, rasanya bisa juga beresin Indonesia. Saya kira Pak Menteri dan kita semua di pusat siap mendukung,” pungkas Wamen ATR/Waka BPN.

Sebagai informasi, beberapa perbaikan dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Medan. Pertama, dalam rangka menunjang program Kementerian ATR/BPN untuk pelayanan pertanahan mandiri melalui aplikasi Loketku. Selain itu, diterapkan co-working space guna memutus mata rantai pertemuan empat mata antara masyarakat dengan pegawai BPN sehingga dapat dilakukan pencegahan gratifikasi dan layanan dapat dilihat lebih transparan.

Melalui konsep co-working space, Kantor Pertanahan Kota Medan juga menyediakan tempat bagi pengguna layanan atau pemohon untuk mengunggah berkas permohonan. Jadi, hal tersebut dapat membiasakan masyarakat lebih mandiri dalam kepengurusan layanan pertanahan sehingga timbul rasa keingintahuan masyarakat lebih kuat terkait perjalanan berkas dari awal sampai akhir.

Terdapat juga inovasi di layanan pemetaan partisipatif. Dalam layanan ini, cenderung untuk meminimalisir sengketa ataupun konflik pertanahan, di mana pelayanan tersebut bertujuan untuk memetakan seluruh bidang tanah berikut dengan identitas pemohon dan alas haknya sehingga kecil kemungkinan akan ada penyerobotan.

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berbenah dan melakukan perbaikan melalui Reformasi Birokrasi (RB), serta tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM). Guna meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkualitas, Kementerian ATR/BPN mengadakan Sosialisasi Pelaksanaan Survei Pengukuran Budaya Organisasi secara daring, Senin (18/10/2021).

Sosialisasi ini untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana penerapan budaya organisasi di Kementerian ATR/BPN.

“Sosialisasi ini guna melihat penerapan budaya organisasi serta implementasi nilai-nilai kementerian, yaitu Melayani, Profesional, Terpercaya, dalam budaya organisasi yang ditunjukkan dalam perilaku kerja ASN di Kementerian ATR/BPN,” jelas Deni Santo, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian saat membuka rapat Survei Pengukuran Budaya Organisasi.

Senada dengan hal itu, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN, Gunawan Muhammad, mengatakan bahwa semakin kuatnya budaya organisasi akan menumbuhkan semangat kebanggaan dalam diri masing-masing pegawai di Kementerian ATR/BPN.

“Tumbuhnya rasa kebanggaan selaras dengan tumbuhnya komitmen pegawai untuk mencapai tujuan organisasi sehingga akan ada dorongan untuk bertindak sesuai dengan yang diinginkan organisasi, yaitu instansi pemerintah yang Melayani, Profesional, dan Terpercaya,” ungkapnya.

Ia mengatakan lahirnya nilai dasar ASN BerAKHLAK selaras dan saling melengkapi dengan nilai-nilai Kementerian ATR/BPN sebagai instansi yang Melayani, Profesional, dan Terpercaya.

“Nilai-nilai ini yang harus dimiliki sebagai fondasi dasar bagi setiap ASN di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan kerja yang profesional dan melayani di seluruh Indonesia dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Sumber Daya Manusia, Adriani Sukmoro, mengatakan bahwa pengukuran budaya organisasi menjadi penting untuk rutin dilaksanakan karena hakikatnya, budaya organisasi merupakan penentu perilaku dan sikap mental setiap individu.

“Budaya organisasi penting karena menentukan semua aspek organisasi dan bagaimana perilaku anggota organisasi dalam bertindak. Budaya organisasi yang kuat mampu menjadi suatu ciri dan membedakan dengan organisasi lain,” katanya.

Lebih lanjut ia menuturkan bahwa dalam proses penerapan budaya organisasi, mindset atau pola berpikir setiap ASN perlu ditingkatkan sehingga mampu menciptakan culture set.

“Pola pikir ini perlu ditingkatkan sehingga menciptakan budaya kerja yang mendukung terbentuknya budaya organisasi. Jadi, ASN dapat menjalankan tugas dengan memegang teguh nilai dasar serta semboyan yang sama sehingga dapat memunculkan orientasi yang juga sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia,” tutur Adriani Sukmoro.

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN, Agustyarsyah mengingatkan dalam rangka perbaikan Reformasi Birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik harus sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

“Saya mengingatkan khususnya untuk Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia bahwa tunggakan harus cepat diselesaikan karena hal tersebut menjadi tolak ukur, baik atau tidaknya pelayanan kita kepada masyarakat,” jelasnya.

“Kemudian, peningkatan kepercayaan masyarakat harus diciptakan mulai dari hal yang paling dasar, yaitu merespons dengan cepat pengaduan-pengaduan yang masuk sehingga masyarakat merasa didengar dan dilayani, lalu menimbulkan rasa percaya terhadap instansi kita, sebelum kita selesaikan masalah yang ada,”