Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan yang diajukan Krista Exhibitions pada Januari 2026 terkait dugaan penyalahgunaan dokumen yang diduga melibatkan salah satu mitra kerja perusahaan.

Usai menjalani pemeriksaan, Christina menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran itu baru terungkap setelah hubungan kerja sama yang telah berlangsung selama kurang lebih satu dekade.

“Selama sekitar 10 tahun hubungan kerja sama berjalan dengan baik. Namun belakangan kami menemukan sejumlah kejanggalan yang kemudian kami laporkan kepada aparat penegak hukum,” ujar Christina kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta.

Menurutnya, dokumen yang diduga dipalsukan berpotensi merugikan perusahaan, khususnya terhadap penyelenggaraan berbagai pameran yang selama ini menjadi fokus bisnis Krista Exhibitions, termasuk pameran internasional di sektor makanan dan minuman yang telah digelar selama puluhan tahun.

Sebagai pendiri perusahaan, Christina menegaskan langkah hukum yang ditempuh merupakan upaya untuk melindungi kepentingan perusahaan sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan usaha yang telah dibangun selama lebih dari 30 tahun.

“Kami berkewajiban menjaga hak-hak perusahaan dan memastikan penyelenggaraan pameran yang telah kami bangun selama lebih dari tiga dekade tetap terlindungi,” katanya.

Meski mengakui perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar, Christina belum bersedia mengungkapkan besaran kerugian maupun identitas pihak yang dilaporkan. Ia menyerahkan seluruh proses tersebut kepada penyidik yang tengah menangani perkara.

Ia juga menyampaikan bahwa komunikasi dengan pihak yang dilaporkan telah terhenti. Karena tidak ditemukan titik temu dalam penyelesaian, perusahaan akhirnya memilih menempuh jalur hukum.

Sementara itu, kuasa hukum Christina Sudjie, Dr. Yoni Agus Setiyono, S.H., M.H., mengatakan pemeriksaan yang dilakukan penyidik berfokus pada pendalaman kronologi dugaan tindak pidana, mulai dari awal kerja sama, proses terjadinya dugaan penyalahgunaan dokumen, hingga waktu dugaan pelanggaran tersebut diketahui oleh perusahaan.

Yoni menambahkan, pemeriksaan terhadap kliennya masih berlangsung sehingga proses penyidikan belum dapat disimpulkan. Terkait kemungkinan adanya penetapan tersangka, ia meminta publik menunggu perkembangan resmi dari penyidik.

“Untuk perkembangan selanjutnya, termasuk apabila nanti ada penetapan tersangka, tentu akan disampaikan oleh penyidik sesuai dengan proses hukum yang berjalan,” ujarnya.

Pemalsuan ini terbongkar saat tengah mengurus kewarganegaraan Indonesia itu berhasil dibongkar Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat. Keduanya harus mendekam di tahanan Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta R Andika Dwi Prasetya mengungkapkan, awalnya JA bertemu deng CZ di Belanda saat sedang liburan. Dari pertemuan tersebut, CZ yang berprofesi sebagai chef, langsung suka dengan JA.

Singkatnya CZ dan JA pun berpacaran di negeri Belanda tersebut dan berkomitmen untuk membina rumah tangga. Namun, karena JA seorang WNI dan CZ WNA asal China sangat sulit melakukan pernikahan di Belanda.

Akhirnya JA mengajak CZ untuk ke Indonesia dalam melakukan pernikahan.
Agar tidak ada kesulitan mengurus ini dan itu, CZ pun memalsukan kewarganegaraannya menjadi Indonesia.

Dengan dibantu seorang wanita berinisial SS, WNA asal China itu pun berhasil mendapatkan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran palsu.

JAKARTA, Eranasional.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Ismail Thomas, dalam kasus dugaan korupsi pertambangan Sendawar Jaya.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan Ismail diduga terlibat dalam penerbitam dokumen perjanjian pertambangan Sendawar Jaya.

“Hari ini saya menyampaikan terkait penetapan penahanan terhadap tersangka berinisial IT (Ismail Thomas), anggota Komisi I DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016,” kata Ketut dalam konfrensi pers, Selasa (15/8/2023).

Dijelaskannya, Ismail ditahan terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan Sendawar Jaya. Namun, dia tidak menjelaskan secara detail kontruksi perkaranya.

Diduga, Ismail memalsukan penerbitan dokumen izin pertambangan untuk membantu menyelamatkan milik terpidana korupsi asuransi PT Jiwasraya Heru Hidayat.

Bermodalkan dokumen palsu tersebut, Heru Hidayat sempat menang melawan Kejagung di pengadilan.

Ismail Thomas ditahan selama 20 hari ke depan, atau sampai tanggal 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Dia dijerat dengan Pasal 9 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.

JAKARTA, Eranasional.com- Pengacara LQ Indonesia Lawfirm, Alvin Lim dijemput paksa oleh pihak Kejaksaan dari Bareskrim Polri. Alvin kemudian dibawa ke Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat untuk ditahan.

Alvin keluar dari Gedung Bareskrim Polri pada pukul 19.00 WIB. Bersama seorang berpakaian jaksa dan 2 orang berpakaian biasa, ia kemudian masuk ke ruang wartawan. Alvin pun berkilah penahanannya ini semestinya menunggu adanya kasasi.

“Baru putusan pengadilan. Seharusnya menunggu kasasi dulu baru eksekusi tetapi ini kan ini pasti ada pesannya nih,” kata Alvin di Bareskrim Polri, Selasa 18 Oktober 2022. Setelah itu Alvin pun langsung masuk ke dalam mobil dan meninggalkan gedung Bareskrim Polri.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ade Sofyan mengonfirmasi adanya penjemputan paksa tersebut. “Betul (dijemput paksa). Dasarnya putusan banding PT DKI yang turun hari ini. Putusan no 28/PID/2020/PTDKI,” kata Ade saat dikonfirmasi melalui telepon seluler.

Ditanya mengenai kasus Alvin Lim, Ade mengungkapkan adalah soal perkara lama soal pemalsuan dokumen. Ia tidak menyampaikan detil kasus tersebut.

“Iya (pemalsuan dokumen). Perkara lama 2018. Kebetulan kami terima putusan dari PT DKI. Untuk hukumannya kan PT DKI menguatkan terhadap amar itu yang dalam hal ini perintah dilakukan penahanan  terhadap Alvin Lim,” kata Ade. “Makanya itu yang menjadi dasar kami untuk menahan Alvin Lim,” tambahnya.

Mengenai ungkapan Alvin soal kasasi, Ade berujar bahwa pihaknya hanya menjalankan perintah. “Kalau kami kan prinsipnya menjalankan perintah. Jadi perintah bunyi putusan seperti itu ya harus dilaksanakan,” ucapnya. “Nanti ketika ada kasasi nanti ada pendapat lain itu kan nanti,” sambungnya.

Mengenai dijemput di Bareskrim Mabes Polri, Ade menjelaskan adalah karena Alvin saat itu berada di sana. Setelah mendapat kabar dari seorang di Bareskrim, Alvin pun langsung dijemput paksa. “Yang bersangkutan ada pemeriksaan di Bareskrim. Perkaranya, teman-teman Bareskrim yang tahu. Kami dengar dari teman-teman Bareskrim, kami melakukan penjemputan di Bareskrim,” katanya.

Ade pun menyampaikan bahwa Alvin saat ini ditahan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. “Kami jemput dan dibawa ke Rutan Salemba untuk dilakukan penahanan,” ujarnya. (tmp)