Acara ini menjadi ruang berbagi gagasan untuk memperkuat sinergi dalam menangani persoalan lingkungan, mulai dari sampah hingga limbah di Kota Batik.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, mengapresiasi keterlibatan aktif anak muda yang tergabung dalam aksi Kobar dalam diskusi tersebut.

“Kita berbagi informasi secara terbuka tanpa kesan menggurui terkait kondisi lingkungan dan penanganan sampah saat ini,” ujar Wali Kota.

Beliau berharap forum ini terus berlanjut dengan tema berbeda agar generasi muda memahami realita lapangan dan proses solusi yang sedang berjalan.

Kepala DLH Kota Pekalongan, Joko Purnomo, menambahkan bahwa hampir 90 persen TPA di Indonesia kini telah habis masa teknis pengoperasiannya.

“Persoalan sampah adalah isu nasional. Solusi utamanya adalah edukasi warga untuk memilah sampah dari rumah,” jelas Joko.

Sebagai langkah jangka panjang, Pemkot Pekalongan tengah mengejar pembangunan pembangkit listrik berbasis energi sampah yang modern dan berkelanjutan.

Proyek ini merupakan kolaborasi lintas daerah yang melibatkan Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang.

Saat ini, prosesnya masih dalam tahap administrasi, termasuk pengajuan dukungan kepada Gubernur dan kementerian terkait sebelum tahap lelang.

Joko menegaskan teknologi ini berbeda dengan TPA konvensional karena dirancang tanpa menimbulkan bau maupun asap yang mengganggu warga.

“Kami harap ke depan tidak ada lagi sampah liar. Semua sampah bisa terangkut dan dikelola menjadi energi,” pungkasnya. (em-aha)

Forum Rakyat Bicara Peduli Pembangunan dan Kesehatan Masyarakat (FORBI PPKM) mendesak Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk membatalkan proses tender proyek tersebut.

Forum menilai skema PLTSa berpotensi menimbulkan beban fiskal yang sangat besar, mencapai ratusan triliun rupiah selama masa konsesi.

FORBI PPKM menyebutkan bahwa satu unit PLTSa berkapasitas 15 MW membutuhkan subsidi sekitar 14 sen dolar AS per kWh, atau kurang lebih Rp 303 miliar per tahun.

Apabila pemerintah merealisasikan pembangunan 33 unit PLTSa seperti yang direncanakan, total subsidi yang harus dikeluarkan selama 30 tahun diperkirakan dapat menembus angka Rp 300 triliun.

Ketua Umum FORBI PPKM, Mikler Gultom, menegaskan bahwa PLTSa bukanlah pendekatan yang tepat untuk menangani sampah perkotaan di Indonesia.

“Biaya investasinya saja sudah mencapai Rp 3 triliun untuk satu unit. Belum lagi subsidi tahunan yang mencapai ratusan miliar rupiah. Bila diakumulasikan selama 30 tahun untuk 33 PLTSa, negara bisa menanggung beban hingga Rp 300 triliun. Karena itu tender PLTSa sebaiknya dihentikan,” ujar Mikler dalam pernyataan tertulisnya pada Selasa (18/11/2025).

Mikler juga mengkritisi dominasi perusahaan asing dalam proses seleksi tender. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan tambahan, termasuk kemungkinan masuknya tenaga kerja dari luar negeri.

RDF Dianggap Lebih Murah dan Menguntungkan

FORBI PPKM mendorong pemerintah untuk mengalihkan fokus ke teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), yang dinilai lebih efisien dari sisi biaya maupun manfaat ekonomi.

Dengan nilai investasi sekitar Rp 900 miliar per unit, fasilitas RDF mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari sekaligus menghasilkan bahan bakar alternatif bernilai jual.

“RDF justru dapat memberikan pemasukan bagi pemerintah. Jika 33 unit RDF dibangun dan beroperasi selama 30 tahun, nilainya bisa mencapai Rp 83 triliun,” tambah Mikler.

Sejumlah fasilitas RDF telah beroperasi di berbagai daerah. Di antaranya adalah Fasilitas Sampah Terpadu RDF Sukabumi yang diresmikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pada 31 Juli 2025, serta RDF Cilacap yang dibuka oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan pada 21 Juli 2020.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengoperasikan RDF Plant di Bantar Gebang dan Rorotan.

Unit Bantar Gebang bahkan mampu memproduksi 875 ton RDF per hari dan telah melakukan pengiriman perdana ke Indocement pada 27 Juni 2023 dengan harga Rp 360.000 per ton.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumenep pada 6 November 2025 juga menandatangani kerja sama pemanfaatan sampah dengan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk serta melakukan pengiriman perdana RDF ke Tuban, Jawa Timur.

Dengan berbagai contoh keberhasilan tersebut, Mikler mempertanyakan alasan BPI Danantara tetap memaksakan pembangunan PLTSa.

“Tidak memilih opsi yang lebih hemat dan bahkan dapat menghasilkan pendapatan tentu menimbulkan tanda tanya. Kebijakan ini patut ditinjau ulang karena berpotensi merugikan keuangan negara. BPI Danantara harus membatalkan proyek PLTSa demi melindungi uang rakyat,” tegasnya.

FORBI PPKM berharap pemerintah pusat dan BPI Danantara membuka kembali kajian teknis dan finansial terkait pengelolaan sampah, dan memastikan pilihan teknologi yang paling efisien serta memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

​Keempat tersangka tersebut adalah mantan Direktur Utama (Dirut) PT PLN, Fahmi Mochtar (FM), dan tiga pihak swasta, yaitu Halim Kalla (adik yusuf kalla), RR, dan HYL.

​”Pertama ini tersangka FM. Beliau sebagai Direktur PLN saat itu. Terus kemudian dari pihak swastanya ini ada tersangka HK, RR, dan juga pihak lainnya,” jelas Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Pol. Cahyono Wibowo, saat jumpa pers di Mabes Polri, Senin (6/10/2025).

​Irjen Pol. Cahyono Wibowo mengungkapkan bahwa kasus ini berawal dari proses lelang ulang yang diadakan PT PLN untuk proyek PLTU 1 Kalbar dengan kapasitas 2\times 50 MegaWatt.

​Menurut penyidik, sebelum lelang dilaksanakan, PLN diduga telah bersepakat (melakukan permufakatan) dengan calon penyedia dari PT BRN untuk memenangkan perusahaan tersebut dalam tender.

​”Dari awal perencanaan ini sudah terjadi korespondensi. Artinya ada permufakatan di dalam rangka memenangkan pelaksanaan pekerjaan,” ungkapnya.

​Panitia pengadaan PLN kemudian meloloskan Kerja Sama Operasi (KSO) BRN-Alton-OJSEC, meskipun kelompok perusahaan tersebut disinyalir tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis.

​Pada tahun 2009, KSO BRN kemudian diduga mengalihkan seluruh pekerjaan kepada pihak ketiga dengan janji pemberian imbalan, bahkan sebelum penandatanganan kontrak resmi.

​Imbasnya, KSO BRN maupun PT PI selaku pihak ketiga gagal menuntaskan proyek tersebut. Pembangunan hanya mencapai 57% dari target, meski sudah diberikan perpanjangan kontrak hingga 10 kali sampai Desember 2018.

​Setelah serangkaian perpanjangan, pekerjaan konstruksi hanya mampu diselesaikan hingga 85,56% dan akhirnya mangkrak akibat keterbatasan keuangan KSO BRN.

​Padahal, KSO BRN telah menerima pembayaran yang besar dari PT PLN, yaitu sekitar Rp323 miliar untuk pekerjaan konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk pekerjaan mechanical electrical.

​Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).