Kota Pekalongan berhasil meraih Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dengan predikat Kota Terbaik II, pada peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Tengah, yang berlangsung di Lapangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Selasa (19/8/2025).

Penghargaan luar biasa tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi kepada Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, pada momen upacara peringatan HUT ke-80 Provinsi Jateng.

Dalam piagam yang ditandatangani Gubernur Jawa Tengah, penghargaan ini diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/239 Tahun 2025, tentang penerima penghargaan pembangunan daerah.

Kota Pekalongan dinilai memiliki capaian pembangunan daerah yang cukup progresif, inovatif, dan berkelanjutan, sehingga layak mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Wali Kota Aaf mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh jajaran serta masyarakat Kota Pekalongan.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, membangun inovasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Pekalongan,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada daerah yang mampu menunjukkan kinerja terbaik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. (em-aha)

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid, menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya penuh menindaklanjuti hasil Musrenbang tingkat kota termasuk program pembangunan untuk periode 2025-2029.

Ia menyampaikan beberapa fokus pembangunan di tahun 2026 antara lain kesejahteraan masyarakat diantaranya menurunkan angka kemiskinan dan stunting, meningkatkan UHC dan layanan kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan prestasi di dunia olahraga.

Fokus lainnya, yakni sarana prasarana perkotaan dan lingkungan hidup dengan melakukan penataan sorogenen untuk difungsikan seperti semula, penyelesaian sampah dari hulu, memaksimalkan IPAL dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan limbah.

Pembangunan pengendali banjir dan rob di Bremi Meduri, pemeliharaan jalan kota dan persiapan akses jalan onshore. Selain itu, pembangunan di tahun 2026 akan menyasar pertumbuhan ekonomi melalui sektor batik, perikanan, perhotelan dan restoran serta tata kelola pemerintahan.

“Kami berharap masyarakat memahami bahwa beban pembangunan masih sangat berat. Beberapa sektor memerlukan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, Forkopimda, serta masyarakat, kami tetap akan berupaya agar fokus yang menjadi prioritas tertangani dengan optimal,” ujarnya.

Ia juga menyoroti efisiensi yang dilakukan di tingkat pusat dan bagaimana pemerintah kota memilah isu strategis serta menentukan pembangunan yang paling mendesak. Semua keluhan dan masukan dari masyarakat telah diakomodasi agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

Terkait program 100 hari kerja, Walikota menyampaikan bahwa beberapa inisiatif, seperti Wadul Ajib, telah diterapkan untuk memastikan respons cepat terhadap keluhan masyarakat.

Dengan pendekatan ini, pemerintah kota berharap dapat mewujudkan pembangunan yang lebih efektif dan merata bagi seluruh warga.

“Kami mengutamakan fast respon dan menyesuaikan implementasi program dengan situasi, kondisi, serta aturan yang berlaku,” tambahnya.

Untuk RPJMD tahun 2025-2029, dijelaskan Aaf bahwa akan sejalan dengan visi misinya yakni mewujudkan Kota Pekalongan lebih maju, sejahtera dan berkelanjutan berlandaskan Akhlakul Karimah, di seluruh sektor yang ada, berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

“Kualitas sumber daya, perekonomian daerah yang berdaya saing, kelestarian budaya lokal, infrastruktur perkotaan dan permukiman, kualitas lingkungan dan kondusifitas wilayah,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam sambutannya Cayekti menjelaskan bahwa maksud dari penyusunan dokumen rancangan awal RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 untuk menyusun dokumen yang menggambarkan kondisi umum Kota Pekalongan.

Gambaran kemampuan fiskal daerah beserta analisis permasalahan dan isu strategis daerah untuk 5 tahun ke depan.

“Penyusunan rancangan awal RPJM diharapkan menjadi masukan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota berupa permasalahan dan isu strategis daerah untuk menyusun program, sehingga tetap terjaga konsistensi dengan dokumen perencanaan jangka panjang daerah,” ujarnya.

Pihaknya berharap, kedepan akan terwujud sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Pusat. (em-aha)

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat bersama sejumlah menteri terkait percepatan pembangunan jalan daerah. Hasilnya, Jokowi akan menerbitkan instruksi presiden (inpres) sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan daerah.

“Tadi telah diputuskan akan ada inpres untuk jalan daerah yang ruas-ruas jalannya tentu akan diputuskan bersama, dalam hal ini leading sector-nya adalah Kementerian PUPR,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dalam keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Rabu (25/1/2023).

Suharso menjelaskan hanya sekitar 42 persen dari 480 ribu kilometer jalan kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang saat ini dikategorikan dalam kondisi mantap.

Oleh karena itu, pemerintah akan membantu membangun jalan daerah yang berstatus tidak mantap hingga mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 65 persen pada tahun 2024 mendatang.

“Kita akan memulai dengan membantu sekitar hampir 9 ribuan kilometer jalan dari yang diusulkan kira-kira sekitar 32.000 kilometer,” ungkap Suharso.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan sejak April 2022 lalu, pemerintah telah menyiapkan inpres yang di dalamnya terdapat rincian prioritas jalan daerah. Menurut Basuki, jalan daerah yang diprioritaskan adalah jalan yang terhubung dengan kawasan-kawasan industri.

“Kita putuskan waktu itu Inpresnya supaya kita tahu persis jalan-jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten/kota ini yang prioritasnya yang menuju ke kawasan-kawasan industri,” ucap Basuki.

Basuki juga menjelaskan melalui Inpres tersebut, Jokowi ingin agar pemerintah pusat dapat membantu percepatan perbaikan jalan-jalan daerah. Jokowi tidak ingin perbaikan jalan daerah yang menjadi prioritas terhambat karena anggaran yang terbatas.

“Dulu ada yang (bawa) jeruk sampai sini, itu karena tidak ditangani dengan baik karena anggaran, bukan enggak ada prioritas. Tapi memang anggarannya infrastuktur ini mahal, (anggaran) kabupaten/kota terbatas,” tutur Basuki.

Menurut Basuki, Jokowi telah menginstruksikan jajarannya untuk mempersiapkan anggaran percepatan perbaikan jalan daerah sebesar Rp32,7 triliun.

Anggaran tersebut telah melalui proses evaluasi agar tidak tumpang tindih dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dialokasikan. “Anggarannya tadi diusulkan dan disepakati Rp32,7 triliun,” ucap Basuki. **

Eranasional.com – Pemerintah akan melakukan penajaman kebijakan dana alokasi khusus (DAK) pada tahun 2023, baik dari segi tematik, lokus prioritas, hingga efektivitas program, agar DAK tersebut benar-benar efektif dalam pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Pagu Indikatif yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kamis (14/04/2022).

“Pada tahun yang akan datang, kita akan memulai mempertajam itu supaya Dana Alokasi Khusus benar-benar efektif untuk membantu pembangunan di daerah. Dana Alokasi Khusus sebenarnya untuk mempertautkan, menyinkronkan, tujuannya adalah menyinkronkan program-program nasional dan daerah yang bertemu di anggaran APBN dan anggaran daerah,” ujar Suharso.

Di dalam Ratas, lanjut Suharso, juga dibahas mengenai jalan daerah yang lebih dari 40 persen dalam kondisi rusak. Padahal jalan provinsi/kabupaten/kota tersebut mencakup 90 persen dari seluruh jaringan jalan di tanah air.

“Tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa semestinya pemerintah di kabupaten/kota dan juga di provinsi itu memiliki dana yang cukup untuk diarahkan pada jalan di daerah sebelum APBN membantu,” ungkapnya.

Suharso menanbahkan, ke depan pemerintah akan mengupayakan untuk menyusun payung hukum yang akan mengatur penanganan jalan daerah tersebut.

“Akan diupayakan ke depan, mungkin dalam bentuk inpres (instruksi presiden) untuk jalan provinsi dan inpres jalan kabupaten/kota yang diprioritaskan buat jalan-jalan produktif, yang menghubungkan konektivitas antara daerah-daerah produksi dan daerah-daerah konsumennya,” ujarnya.

Selain penajaman DAK, di dalam Ratas Presiden Jokowi juga menginstruksikan penajaman kualitas belanja kementerian/lembaga seperti peningkatan kualitas belanja non-operasional. Suharso menyampaikan, belanja non-operasional khususnya belanja yang tidak langsung pada program harus dikurangi.

“Bu Menteri Keuangan sudah menyampaikan sekitar Rp977 triliun dan sekitar Rp620 (triliun)-an itu adalah untuk belanja non-ops, dan di belanja non-ops ini yang kualitas belanjanya yang harus ditingkatkan, utamanya belanja-belanja yang tidak langsung pada program untuk dikurangi,” ujarnya.

Pada RKP tahun 2023, ujar Suharso, pemerintah juga memberikan perhatian pada upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penanggulangan pengangguran, peningkatan decent job, hingga pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi.

“RKP ini diarahkan dalam rangka untuk mempersiapkan Indonesia sebagai negara yang juga concern terhadap perubahan iklim, utamanya respons itu dalam bentuk pembangunan rendah karbon dan transisi energi,” tandasnya.

Eranasional.com – Konsulat Jenderal (Konjen) Amerika Serikat di Surabaya tertarik untuk mendukung pengembangan Kabupaten Banyuwangi. Deputi Bidang Politik dan Ekonomi Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, Dylan Hoey, menggelar diskusi virtual dengan Bupati Ipuk Fiestiandani untuk menjajaki kerjasama guna mendukung pembangunan daerah, Senin (14/3/2022).

Dylan Hoey menjelaskan pihaknya telah banyak mendengar perkembangan Banyuwangi dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai prestasi yang diraih serta inovasi yang dilakukan Banyuwangi, menginspirasi pihaknya untuk bisa menjalin kerjasama dengan Banyuwangi di banyak sektor.

“Lewat diskusi ini, kami ini mendengar langsung berbagai potensi dan apa yang sudah dan akan dilakukan Banyuwangi langsung dari Ibu Bupati. Ini kami perlukan untuk menggali berbagai kemungkinan apa saja yang bisa kita dukung dan kerjasamakan dengan Pemkab Banyuwangi. Mulai potensi pariwisata, pertanian dan perikanan, infrastruktur, dan banyak lainnya,” kata Dylan.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah AS memberikan perhatian kepada daerah-daerah yang berpotensi lebih untuk berkembang.

“Pemerintah kami (AS) banyak memberikan dukungan program kepada daerah. Dan kami sangat mengapresiasi apa saja yang telah dilakukan Banyuwangi. Kami berharap, Banyuwangi menjadi salah satu mitra kerja sama pemerintah AS untuk mendukung pembangunan di daerah,” kata Dylan Hoey.

Sementara itu, Bupati Ipuk menyambut baik dukungan dari pemerintah AS tersebut. Ipuk pun dengan antusias berbagai potensi Banyuwangi mulai sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan lainnya.

“Banyuwangi yang merupakan kabupaten paling ujung timur di Jawa dikelilingi 3 taman nasional yang menjadikan daerah ini sebagai salah satu cagar biosfer dunia. Selain terdapat deretan pegunungan yang melingkupi, Banyuwangi juga memiliki garis pantai yang panjang. Hal ini menjadi alasan kami untuk mengembangkan ekoturisme,” kata Ipuk.

Mendukung destinasi wisatanya, pemkab juga banyak menggelar event sporttourism berkelas internasional. Seperti, Savana Duathlon, International Tour de Ijen, dan akan dihelat kejuaraan surfing dunia di Pantai G-Land pada akhir Mei ini.

“Tak hanya itu, Banyuwangi juga terus melakukan perbaikan di sektor infrastruktur. Mulai dari infrastruktur fisik seperti pembangunan jalan, juga seluruh desa di Banyuwangi telah dialiri fiber optic untuk memperlancar komunikasi desa dengan dunia luar serta untuk meningkatkan pelayanan publik di desa,” tambah Ipuk.

Pemkab Banyuwangi juga terus meningkatkan sektor pertanian daerah, bahkan mendorong pengembangan pertanian organik. (Saiful Rizal)