Eranasional.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka (PTM) 50 persen hari ini, Jumat (4/2/2022).

Menurut Kepala Bidang Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah, kebijakan tersebut diambil mengacu pada status PPKM yang berlaku di Jakarta.

Yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 2.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran (SE) Mendikbudristek No. 2/2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

“Insya Allah DKI Jakarta menyesuaikan dengan SE Kemendikbudristek No. 2 Tahun 2022 tanggal 2 Februrari 2022 terkait diskresi PTM terbatas pada PPKM Level 2,” kata Taga kepada wartawan, Kamis (3/2/22).

Dalam SE tersebut, Kemendikbudristek menetapkan bahwa sekolah di daerah-daerah berstatus PPKM level 2 dapat menjalankan PTM 50 persen.

“Artinya wilayah yang kondisinya PPKM level 2 melaksanakan PTM (pembelajaran tatap muka) 50 persen dari rombongan belajar,” katanya.

Secara otomatis, kata Taga, pembelajaran akan dilangsungkan dengan metode blended learningyakni sebagian di rumah dan sebagian di sekolah.

Orang tua akan diberi kebebasan memilih apakah anaknya akan diikutkan PTM atau PJJ.

“Dan menentukan siapa yang PTM siapa yang PJJ (pembelajaran jarak jauh -red) berdasarkan izin dari orang tua,” katanya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sempat mengusulkan PTM 100 persen diberhentikan sementara, menyusul naiknya angka penyebaran Covid-19. Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Rabu (2/2/2022) kemarin.

“Dan usulan dari Pemprov DKI Jakarta adalah kita hentikan PTM, dan kita 100 persen pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah saja. Nah ini sedang dibahas, nanti hasilnya seperti apa, kita akan update kemudian,” kata Anies di Jakarta Timur, Rabu (2/2/2022).

Diketahui, per 3 Februari tercatat ada penambahan 5926 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Jakarta.

Akibatnya, saat ini tercatat tingkat keterisian tempat rumah sakit di Jakarta sudah mencapai 61 persen dan tingkat keterisian icu mencapai 30 persen.

JAKARTA- Pembelajaran tatap muka di setiap sekolahan masih menjadi terkendala dikarenakan status pandemi Covid-19, akan tetapi prioritas pertama dari Kemendikbud adalah mengembalikan anak-anak sekolah agar segera dilakukan pembelajaran tatap muka.

Dijelaskan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, upaya tersebut untuk meminimalisir learning loss atau ketertinggalan pendidikan selama pembejalaran jarak jauh (PJJ) akibat pandemi Covid-19.

“Yang pertama adalah prioritas nomor satu, tidak boleh berubah. Kita harus mengembalikan anak ke sekolah, (belajar) tatap muka dengan seaman mungkin dengan protokol kesehatan,” kata Mendibudristek dalam diskusi daring, Rabu (18/8).

Nadiem mengakui PJJ selama pandemi Covid-19 banyak berdampak pada kompetensi siswa. Namun, hal itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia.

Pandemi Covid-19, lanjut kata Nadiem, bukan hanya mengakibatkan learning loss, tapi termasuk juga pada psikologi siswa. Dikatakan Mendikbudristek hanya saja, pihaknya saat ini belum dapat memastikan atau mengukur seberapa besar dampak tersebut.

“Saat kita lakukan asesmen nasional pertama di sekitar kuartal keempat tahun ini, kita akan mengetahui di mana posisinya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nadiem mengatakan selain membuka sekolah, pihaknya juga melakukan sejumlah upaya lain untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Beberapa di antaranya dengan program Guru Penggerak dan Digitalisasi Sekolah.

“Guru Penggerak, dibuat untuk memberi intervensi pada siswa dalam bidang numerasi dan literasi. Program tersebut melibatkan belasan ribu mahasiswa yang akan mengajar di daerah tertinggal dan minim akses,” ujar Mendibukristek

Mantan bos Gojek itu pun berharap program digitalisasi sekolah bisa memperbaiki fasilitas pendidikan di daerah-daerah tertinggal dan terluar.

“Jadi itu kira-kira prioritas urgensinya. Selama lebih jangka panjang, ada berbagai kebijakan yang berhubungan dengan merdeka belajar,” katanya.

Medan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota kompak menunda pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas hingga bulan Agustus 2021. Penundaan ini karena angka kasus COVID-19 melonjak.

Keputusan ini disepakati dalam hasil rapat koordinasi Pemprov dan seluruh Pemkab/Pemko se-Sumut yang dipimpin Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah, di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Jenderal Sudirman No 41 Medan, Rabu 30 Juni 2021.

“Hasilnya seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumut sepakat untuk menunda pelaksanaan PTM terbatas hingga bulan Agustus mendatang,” ujar Musa.

Musa mengatakan dengan penundaan tersebut, bukan berarti sistem pembelajaran berhenti. Kata dia, sistem belajar tatap muka saja yang ditunda, sembari melihat perkembangan keadaan kesehatan dan perkembangan COVID-19 di Sumut.

PTM terbatas ini ditunda dari jadwal yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yakni 12 Juli 2021. Musa menekankan akan terus dilakukan pemantauan.

“Perkembangan keadaan kesehatan dan perkembangan COVID-19 di wilayah-wilayah yang ada di Sumut, akan dipantau hingga Agustus nanti baru kita umumkan kembali,” jelas Musa.