Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid yang meninjau pekerjaan fisik tersebut mengungkapkan kegembiraannya atas capaian hasil 100 persen itu.

Pasalnya, salah satu akses jalan menuju Obyek Wisata Pantai Slamaran itu telah rampung lebih awal dari target perencanaan yang seharusnya selesai pada 3 Oktober 2024.

“Ini menunjukan bahwa rekanan penyedia jasa konstruksi ini sudah semakin profesional sesuai dengan ketentuan. Kami apresiasi sekali peningkatan jalan disini sudah bisa selesai 100 persen, dan sesuai spek,” kata Aaf, sapaan akrabnya, Rabu, 28 Agustus 2024.

Pihaknya berharap, keberhasilan melampaui target ini bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan bagi jasa konstruksi. Sebab, pembangunan-pembangunan fisik seperti jalan ini manfaatnya nanti akan dirasakan sendiri oleh masyarakat setempat.

Selain Jalan Jlamprang, Pemkot Pekalongan sebenarnya juga sudah menganggarkan untuk pekerjaan fisik peningkatan jalan di Jalan Truntum, Kelurahan Krapyak. Akan tetapi, karena ada warga yang menggugat akhirnya harus tertunda terlebih dahulu.

“Memang dulu prosesnya kita tidak tahu seperti apa, apakah sudah diwakafkan atau tidak. Namun, yang jelas Pemkot Pekalongan sudah memiliki sertifikat. Sesuai aturan, fasum dan fasos itu harus diserahkan ke Pemkot sebesar 30 persen,” terangnya.

Aaf memastikan, bahwa untuk ruas-ruas jalan yang menjadi kewenangan di tingkat kota, semuanya menjadi lebih baik.

“Tinggal beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, kami akan terus bersinergi kepada mereka agar bisa segera diperbaiki ruas-ruas jalan yang rusak,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Konsultan Pengawas dari salah satu CV yang mengerjakan proyek tersebut, Asnil Amus menyebutkan, pekerjaan fisik Jalan Jlamprang ini meliputi panjang FS 45 333,5 meter, lebar rigid FS 45 antara 5,7-6,9 meter dan tebal rigid 20 cm.

Pekerjaan di awal lantai kerja 10 cm, leveling material Lapis Pondasi Atas (LPA), aspal menggunakan Laston Lapis Aus (AC-WC) manual panjang nya 120 meter.

“Untuk sumber dana pekerjaan dari dana  Bankeu sebesar Rp1.965.936.000 Milliar dengan kontrak pekerjaan mulai 3 Juni sampai dengan 3 Oktober 2024 atau selama 120 hari. Tapi, alhamdulillah pekerjaan sudah selesai lebih cepat dari target perkiraan,” pungkasnya. (em-aha)

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Berjalan baiknya pelaksanaan pendidikan di suatu daerah, tentu tidak lepas dari peran penting pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat.

Demikian hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Palangka Raya, Hj. Umi Mastikah, saat menerima Audiensi Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Ristek RI, Dr. Sutanto, S.H., MA, Rabu (15/2/2023).

Pertemuan yang mengambil tempat di Ruang Rapat Peteng Karuhei I Kantor Wali Kota Palangka Raya tersebut, turut dihadiri Kepala LPMP Provinsi Kalteng, anggota DPRD Palangka Raya, Kadis Pendidikan Kota Palangka Raya, serta jajaran dinas terkait di lingkup Pemko Palangka Raya.

Dalam kesempatan itu Umi menyambut baik dan mengucapkan terimakasih atas kedatangan rombongan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen untuk melakukan pertemuan audiensi dengan jajaran Pemko Palangka Raya.

“Terimakasih atas kedatangan rombongan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen ke Pemko Palangka Raya. Kami berharap pertemuan ini selain menjalin silaturahmi juga sebagai wadah untuk saling berdiskusi dan tukar pikiran tentang program prioritas pendidikan,” tutur Umi.

Ditambahkan Umi, melalui program prioritas pendidikan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, besar harapan dapat membawa dampak positif bagi jalannya pendidikan pada tingkat PAUD, Dikdas dan Dikmen. **

Depok – Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan lima daerah dengan kasus aktif virus Corona (COVID-19) tertinggi. Kota Depok menempati urutan pertama kasus aktif tertinggi.

Dilansir dari Detik.com, Wiku menyampaikan data per tanggal 1 Agustus 2021, dari 510 kabupaten/kota terdampak, Kota Depok di Jawa Barat mencatatkan kasus aktif tertinggi dengan 27.389.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Depok Dadang Wihana mengatakan ada perbedaan data kasus konfirmasi aktif COVID-19 antara pusat dengan Depok yang selisihnya mencapai 17.413 kasus aktif.

“Saat ini di Depok ada 9.518 kasus aktif COVID-19, sedangkan data pusat mencatat ada 26.932 kasus aktif. Jadi ada selisih 17.413 orang,” kata Dadang dilansir Antara, Jumat (6/8). (Antara)

JAKARTA – Kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang tidak melarang masyarakat mudik dikecam DPR RI. Kebijakan pemda dinilai seharusnya selaras dengan yang pemerintah pusat buat.

Diketahui Satgas Covid-19 (virus Corona) mengeluarkan surat edaran mudik Lebaran 2021 yang mengatur masyarakat bila ingin ke luar kota sebelum dan sesudah mudik Lebaran 2021.

Surat edaran Satgas Covid 2021 itu adalah adendum SE 13/2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Adendum yang diteken pada 21 April 2021 mengatur perluasan waktu pengetatan pelaku perjalanan dalam negeri, yakni H-14 larangan mudik (22 April-5 Mei 2021) dan di H+7 larangan mudik (18-24 Mei 2021). Namun, masih ada pemerintah daerah yang tidak melarang masyarakat mudik.

Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim menyesalkan hal tersebut. “Kita ini negara kesatuan, bukan negara federasi yang setiap negara bagian bisa membuat aturan sendiri. Keputusan daerah harus berpedoman pada keputusan dan kebijakan pemerintah pusat,” ujar Luqman kepada wartawan, Jumat (23/4/2021).

Dia meminta kepala daerah tidak membuat keputusan lokal yang berbeda. “Datanglah ke Jakarta, menghadap kepada Presiden atau minimal ke Mendagri. Sampaikan argumen dan data-data yang kuat bahwa keputusan melarang mudik itu salah. Siapa tahu Presiden Jokowi bisa diyakinkan untuk mencabut larangan mudik Lebaran,” jelasnya.

Dia mengatakan, kalau ternyata Presiden tetap kukuh dengan kebijakan larangan mudik, suka tidak suka, semua pihak harus menjalankan. “Apa jadinya negara ini kalau daerah-daerah diberi ruang membangkang dari keputusan pemerintah pusat? Kacau,” kata Luqman.

Luqman menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu memberikan sanksi tegas kepada kepala daerah yang membangkang. “Toleransi pada pelanggaran atas penanganan pandemi Covid-19 oleh daerah tertentu, bukan hanya membahayakan nyawa rakyat daerah itu, tapi menjadi ancaman bagi seluruh rakyat negeri ini,” pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menuturkan, kepala daerah mestinya menyesuaikan kebijakan daerah dengan kebijakan pusat untuk melarang mudik pada tahun ini. Tsunami Covid-19 di India harus menjadi perhatian Indonesia.

“Kita belajar dari meledaknya kasus Covid-19 di India sehingga jangan ada perbedaan kebijakan kepala daerah dalam hal mudik berbeda dengan pemerintah pusat,” ujar Emanuel secara terpisah.

Eranasional.com – Pemerintah pusat akan mengumumkan soal kepastian penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di DKI Jakarta.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan pengumuman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta akan disampaikan ke publik, Minggu 13 September 2020 besok.

“Untuk PSBB yang sudah diumumkan oleh Gubernur DKI, secara resmi besok akan disampaikan kepada media sekitar pukul 13.00 WIB,” kata Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo dalam konferensi pers update kondisi wisama atlet, Sabtu 12 September 2020.

Keputusan PSBB DKI Jakarta masih dibahas oleh Pemprov DKI dan Satuan Tugas Penangaan Covid-19 hingga besok.

Doni menegaskan, pemerintah mengutamakan kesehatan masyarakat. Saat ini, memang belum ada kepastian apakah DKI akan menerapkan PSBB total atau tidak. Pemerintah pusat lebih menginginkan Pembatasan Sosial Bersekala Mikro dan Komunitas (PSBMK).

“Kita harus berusaha semaksimal mungkin bekerja sama agar upaya pencegahan ini harus menjadi tujuan utama kita,” kata dia.

Komunitas, kata Doni perlu menjadi ujung tombak, perlu menjadi garda terdepan.

“Jangan kita biarkan dokter rumah sakit menjadi garda utama, mereka harus menjadi benteng terakhir, agar kita bisa menyelamatkan tenaga-tenaga dokter, tenaga kesehatan lainnya, para perawat. Kita tidak ingin kehilangan dokter lebih banyak lagi,” kata Doni.

Sebelumnya sejumlah pihak meminta agar keputusan PSBB total di DKI Jakarta yang akan mulai berlaku 14 September, dibatalkan. Kebijakan itu akan berdampak negatif bagi kelangsungan ekonomi banyak orang.

Meski demikian, ada juga pihak yang mendukung Anies Baswedan dengan alasan kesehatan menjadi hal yang utama daripada ekonomi. (red)

Eranasional.com – Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021.

Kesepakatan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 yang telah ditandatangani oleh 3 Menteri yaitu Menag, Menaker, dan Menpan-RB.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PAN-RB yang diwakili oleh Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana turut hadir dalam kegiatan tersebut.

“Ada sedikit perubahan dari yang sudah direncanakan. Untuk libur Idul Fitri yang rencana dimulai tanggal 10,11, 12, 13, 14, 15, 17 digeser mulai 12,13, 14, 17, 18, 19 Mei. Jadi cuti bersama dalam rangka Idul Fitri 2021 menjadi tgl 12, 17, 18, dan 19 Mei. Sementara itu untuk Natal ada tambahan cuti bersama di tanggal 27 Desember dari semula hanya tanggal 24 Desember. Sehingga total libur nasional dan cuti bersama di 2021 menjadi 23 hari,” papar Menko PMK saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 yang digelar virtual, Kamis (10/9).

Ia menjelaskan bahwa penetapan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 didasari atas berbagai pertimbangan. Mulai dari pengaturan arus lalu lintas jelang dan setelah libur panjang di hari raya hingga peluang meningkatnya pendapatan ekonomi daerah maupun negara dari sektor pariwisata.

“Saya harap ini bisa dijadikan pedoman untuk kita semua. Naskah SKB bisa ditandatangani atas perbaikan hasil rapat kita pada hari ini,” pungkas Muhadjir.

Lebih lanjut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan segera melakukan revisi Permenpan-RB yang disesuaikan dengan hasil keputusan rapat. Khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dibuat aturannya melalui Keputusan Presiden (Keppres), sementara Kemenaker juga akan menerbitkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Cuti Bersama di Sektor Swasta. (red)

Eranasional.com – Sebanyak 123.881 Kepala Keluarga (KK) di Kota Depok, hari ini mulai menerima bantuan sosial yang berasal dari pemerintah pusat. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari Batubara.

Menteri Sosial RI, Juliari Batubara mengatakan, bantuan  yang diserahkan berupa sembako. Bantuan diperuntukkan bagi warga yang terdampak pandemi virus Corona atau Covid-19.

Dikutip dari depok.go.id  Juliari mengatakan Hari ini kami salurkan bantuan presiden tahap 1 dan 2 berupa beras dan paket sembako kepada 123.881 KK di Depok,, di RW 003, Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kamis (14/05/20).

Dirinya menjelaskan, pihaknya akan mendistribusikan bantuan presiden selama tiga bulan ke depan. Masyarakat akan menerima paket sembako senilai Rp 600.000 sebanyak dua kali dalam sebulan.

“Kami akan evaluasi semuanya, kalau saat ini ada warga yang tidak benar-benar membutuhkan ternyata dapat bantuan, untuk tahap selanjutnya tidak akan dapat lagi. Kami berikan kepada yang membutuhkan,” jelasnya.

Di lokasi yang sama, Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengapresiasi bantuan yang diberikan kepada warganya. Dia menuturkan, untuk bantuan sosial yang berasal dari Pemkot Depok tahap kedua, telah dialokasikan kepada 100.000 KK.

“Alokasi ini bertambah sebanyak 70.000 KK dari bantuan tahap pertama. Tapi dikarenakan penambahannya cukup signifikan, maka minggu ini masih dalam verifikasi data tambahan,” ucapnya (red)

Eranasional.com – Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu segera melakukan langkah-langkah konkrit dan positif untuk mengembangkan desa sebagai ujung tombak dalam segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI) Isra A Sanaky mengungkapkan, selama ini tidak sedikit Kepala Desa (Kades) yang dijadikan bulan-bulanan atau sasaran ditakut-takuti oleh banyak pihak, yang menyebabkan mandeg-nya proses pembangunan desa dan penyelewengan Dana Desa.

Perlu diketahui, lanjutnya, Desa adalah kesatuan komunitas pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang terkecil.

Di Indonesia, tidak kurang dari 87 ribu desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air. Bahkan hingga ke pelosok-pelosok, yang sampai saat ini mungkin sulit dijangkau dengan transportasi dan komunikasi canggih, ada desa atau dusun atau apapun namanya dalam bahasa masyarakat lokal.

Hal itu disampaikan Isra A Sanaky saat didatangi utusan atau delegasi Desa-Desa dari Papua yang akan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (Rakornas BKNDI) yang akan digelar pada Kamis-Jumat tanggal 27-28 Februari 2020, di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

“Saudara-saudara kita dari delegasi desa-desa dari Papua menyampaikan rasa cemas dan khawatirnya, karena mereka sering dijadikan sasaran untuk ditakut-takuti, terutama terkait pengelolaan Dana Desa. Mereka dipersepsikan akan ditangkapi dan dipenjarakan dan akan dituduh korupsi Dana Desa. Saya jelaskan, tidak ada seperti itu. Justru Desa harus dikembangkan dan dimajukan, serta dididk untuk bisa mengelola Dana Desa secara efektif demi kemajuan masing-masing desa,” tutur Isra A Sanaky, saat menggelar pertemuan persiapan pelaksanaan Rakornas BKNDI, di Kantor Dewan Pengurus Nasional Badan Komunikasi Desa se-Indonesia (DPN BKNDI), Graha Tanjung Bunga Internasional, Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 25, Kampung Melayu, Rawa Bunga, Jakarta Timur, Sabtu (22/02/2020).

Isra A Sanaky menyampaikan, untuk menjelaskan banyaknya informasi yang simpangsiur bahkan yang bernada negatif, yang cenderung merugikan masyarakat dan Kepala Desa, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, beserta seluruh aparat penegak hukum, dan stake holders, perlu berkoordinasi, mensosialisasikan dan mendidik masyarakat desa dengan benar.

Sebab, jika desa tidak dikelola dengan baik dan jika tidak dikembangkan, maka persoalan kemiskinan dan berbagai problematika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan terus-terusan terjadi kian pelik.

“Di sinilah, perlunya koordinasi, komunikasi dan sinergisitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, aparatur penegak hukum dan masyarakat, termasuk BKNDI, untuk menjembatani kesimpangsiuran informasi, mendorong pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Desa, mengembangkan potensi-potensi Desa. Sebab Desa adalah ujung tombak segala bidang di Indonesia,” tutur Isra A Sanaky.

Problema utama bangsa Indonesia, menurut Isra A Sanaky, ada di desa-desa. Solusinya pun harus dimulai dari desa-desa itu. Mulai dari urusan pendidikan, kesehatan, pengembangan SDM Indonesia, pertahanan keamanan, pengembangan perekonomian Indonesia, bahkan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) desa-desa harus diutamakan di garis terdepan.

Itu semua sesuai juga dengan visi misi Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’aruf Amin, yang menekankan Nawacita juga harus dimulai dan dilakukan dari Desa sebagai ujung tombak Indonesia.

“Termasuk dalam menangkal isu terorisme, itu setiap Kepala Desa mesti mengetahui dan mencegah warga di desanya. Desa adalah ujung tombak,” tegasnya.

Ketua Umum DPN BKNDI Isra A Sanaky juga menyampaikan, bahwa pada Kamis-Jumat tanggal 27-28 Februari 2020, akan digelar Rapat Koordinasi Nasional Badan Komunikasi Desa se-Indonesia (Rakornas BKNDI), bertempat di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Rakornas BKNDI ini juga mengumpulkan setiap delegasi dari desa-desa, kecataman dan kabupaten, serta pihak-pihak yang konsern dengan desa. Mereka mebawa persoalan-persoalan yang dihadapi di masing-masing desanya, untuk dibahas dan disampaikan secara langsung kepada Pemerintah Pusat dan berbagai stakeholders.

Karena itulah, dikatakan Isra A Sanaky, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof Dr Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian didapuk sebagai keynote speaker dalam Rakornas BKNDI itu. Supaya, Pemerintah Pusat bisa berkomunikasi langsung dan berkoordinasi langsung dengan para perangkat desa, atas persoalan-persoalan yang selama ini mungkin tidak tersampaikan.

Selain Mendagri Tito Karnavian, lanjutnya, Kementerian Desa PDTT, Kementerian BUMN, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Kementerian PUPR, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Dewan Pakar dan Tuan Rumah Jakarta yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sangat dibutuhkan kehadiran dan koordinasi maupun masukannya untuk menjaga dan mengembangkan desa-desa di seluruh Indonesia, agar semakin maju dan sejahtera.

“Rakornas BKNDI ini melibatkan semua pihak, terutama delegasi dari desa-desa, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, budayawan, para pemuda dan mahasiswa, Camat, SKPD dan semua stakeholders. Ini semua untuk membangun desa yang lebih baik dan berkualitas, dengan pembangunan yang terarah dan efektif melalui pengembangan SDM desa dan sumber-sumber yang ada di desa juga,” tutur Isra A Sanaky.

Hingga saat ini, lanjutnya, para peserta yang akan mengikuti Rakornas BKNDI sudah berdatangan dari daerah ke Jakarta. Dia berharap, semua pihak bisa berkoordinasi dan saling menjaga keamanan dan ketertiban di Ibukota Jakarta.

“Kami berharap semua pihak, terutama Pak Mendagri Tito Karnavian, Gubernur DKI Bapak Anies Rasyid Baswedan, Pak Kapolri Jederal Pol Idham Azis dan semua pihak menyukseskan Rakornas ini, demi kemajuan desa-desa Indonesia. Menciptakan SDM Unggul dan mampu bersaing di kancah global,” tutup Isra A Sanaky. (red)